REZ PUBLICA
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Articles
44 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2018): Juny-August"
:
44 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM RELOKASI PASAR DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG (STUDI KASUS PASAR SENTRAL WUA-WUA KENDARI) ]]>
<![CDATA[RAHMADANI, RAHMADANI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.29 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program relokasi pasar dan bagaimana kondisi sosial ekonomi pedagang yang ada pada Sentral Wua-Wua Kendari. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program relokasi pasar ke pasar Sentral Wua-Wua Kendari, komunikasi dari aspek sosialisasi program dan perda dan disposisi dari aspek komitmen antara aparat dan pedagang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program. Sementara variabel sumber daya dan struktur birokrasi (SOP) menjadi faktor pendukung. Kondisi sosial ekonomi pedagang pasar Sentral Wua-Wua Kendari dari segi pendapatan dinilai buruk, hal ini terlihat dari menurunnya tingkat pendapatan pedagang dari sebelumnya dan menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi sulit. Sementara interaksi sosial antara pedagang dengan pedagang lain maupun antara pelanggan terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari terjalinnya komunikasi yang baik antar pedagang maupun dengan pelanggan dan tidak adanya konflik yang terjadi. Aparat pelaksana atau pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan program relokasi pasar perlu memperhatikan apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam imlementasi program relokasi pasar dan perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya pedagang terhadap program pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang dengan cara memberantas pasar-pasar ilegal.Kata Kunci: Implementasi, Sosial Ekonomi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON UTARA ]]>
<![CDATA[SARIFUDIN, SARIFUDIN]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.744 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3960
<![CDATA[Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara diharapkan bisa berperan aktif dalam proses pembuatan e-KTP dalam rangka untuk memperoleh identitas diri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi sistemadministrassi kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.Desain penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif yang mana untuk menjelaskan fakta dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara objektif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menujukan bahwa Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Elektronik kartu tanda penduduk di Kabupaten Buton Utara yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara dinilai belum begitu baik dalam memberikan pelayanan. Dapat dilihat dari kesalahan identitas pada e-KTP masyarakat yang merupakan dampak dari kurangnya ketelitian pegawai dalam mengakses data masyarakat. Kemudian fasilitas yang kurang dalam hal ini kipas angin atau AC perlu untuk ditambahkan agar masyarakat yang dilayani merasa nyaman. Kata kunci: Implementasi, Kualitas pelayanan.]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK STUDI PADA KANTOR CAMAT MORAMO UTARA KABUPATEN KONAWE SELATAN ]]>
<![CDATA[SYAHDAN, SYAHDAN]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.736 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3965
<![CDATA[Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Moramo Utara, dimana dimensi urgensi dan relevansi dalam kategori baik. Dalam artian masyarakat ikut dalam pemenuhan kebutuhan publik serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan layanan pemerintah. Dimensi prosedur dalam kategori baik. Dimana prosedur yang dilakukan tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur. Dimensi implikasi dalam kategori baik dimana program yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat banyak.Kualitas pelayanan publik sebelum pemekaran dimana dimensi pengetahuan dan keterampilan dalam kategori kurang baik. Dalam artian aparat belum memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena terlalu banyak layanan. Dimensi sikap/prilaku dalam kategori cukup baik. Dalam artian aparat biasa-biasa saja dalam memberikan pelayanan. Dimensi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat terhadap prosedur pelayanan tidak memudahkan. Dimensi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat kurang dipercaya. Kualitas pelayanan publik setelah pemekaran dimana dimensi pengetahuan dan keterampilan dalam kategori baik. Dalam artian aparat sudah memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimensi sikap/prilaku dalam kategori baik. Dalam artian aparat ramah dan ikhlas dalam memberikan pelayanan. Dimensi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat terhadap prosedur pelayanan selalu memudahkan. Dimensi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat dipercaya.Kata kunci: Dampak Pemekaran Wilayah dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT POASIA KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[TIMANG, YERI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.751 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3970
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari dan  untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan dan asumsi bahwa Kantor Camat Poasia Kota Kendari adalah salah satu  instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga menjadi alasan terpenting peneliti menentukan lokasi penelitian di Kantor Camat Poasia Kota Kendari.Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian itu yaitu 8 (Delapan) orang yaitu (1) Camat, (2) Sekretaris Camat, (3) Ka.Sub Bagian Kepegawaian, dan (4) Lima orang Pengguna Layanan/masyarakat yang pernah berurusan pelayanan di Kantor Camat Poasia Kota Kendari.Penerapan sistem informasi manajemen sudah cukup baik dan telah sesuai dalam menunjang setiap aktifitas pelayanan. Hal tersebut dipengaruhi telah tersediaannya fasilitas sarana dan prasarana yang dianggap cukup tersedia serta sistem pelayanan dan tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap pegawai dikategorikan memenuhi kebutuhan dan tuntutan kerja dengan memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat yang membutuhkan.Kualitas pelayanan pada Kantor Camat Poasia dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang baik hal tersebut tercermin dengan budaya pelayanan yang selalu menjunjung tinggi aturan, sopan santun maupun selalu sedia menerima masukan maupun keluhan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Kualitas pelayanan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ( Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna) ]]>
<![CDATA[DARSON, DARSON]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.635 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3931
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan  Alokasi Dana Desa(ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan ( Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih  Kabupaten Muna).Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan .Selanjutnya hasil penelitian dianalisis  melalui metode  analisis deskriptif  dimana menggambarkan bagaiman tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan .Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa   Efektifitas Pengelolaan   Alokasi Dana Desa  dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi KasusPada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna),dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan  pengawasan. Secara administrasi  ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya  tranparansi  informasi  kepada  masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.  .KataKunci: Efektivitas ,Pengelolaan Alokasi Dana Desa , Pembangunan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Kantor Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[HASLINDA, HASLINDA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.017 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3936
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Pengumpulan data ini dilakukan melaui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data hasil observasi di lapangan serta jawaban informan yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan secara teknis dan administrasi agar layak digunakan dijalan raya, dalam proses pengujian ini dapat diketahui tingkat efektivitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui waktu, kecermatan serta gaya pemberiannya sudah dapat dikatakan baik. Selain itu berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu faktor kesadaraan, faktor sistem, prosedur dan metode, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan dan keterampilan serta faktor sarana pelayanan. Dari hasil observasi yang dilakukan pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui faktor sarana pelayanan yang masih kurang dikarenakan masih banyak alat yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi untuk pengujian kendaraan bermotor.Kata Kunci : Efektivitas dan Pelayanan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DONGKALAEA KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN ]]>
<![CDATA[ISMIYANA, ISMIYANA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.877 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3941
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)   desa belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat hanya sebatas menghadiri tapi tidak aktif menyampaikan gagasan-gagasan dan saran-sarannya. Selain itu dalam suatu program pembangunan sudah ditentukan waktu pengerjaannya atau pencapaiannya tapi masih ada program yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya. Kata kunci: Efektivitas Dan Musrenbang]]>
<![CDATA[TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA MALIGANO KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA ]]>
<![CDATA[AFIAT, MERI]]>;
<![CDATA[Rahman, Rahman]]>;
<![CDATA[Elwan, La Ode Muhammad]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.954 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3946
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Tingkat partisipasi masyarakat di desa Maligano kecamatan Maligano Kabupaten Muna suda cukup dilaksanakan dengan baik namun ditingkat partisipasi perencanaan program masi perlu ditingkatkan. Adapun 3 dimensi tersebut yaitu: (a) dimensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dalam dimensi ini masyarakat di desa maligano perlu meningkatkan lagi partisipasi perencanaan program keluarga berencana. (b) dimensi partisipasi pelaksanaan  program dengan jawaban responden dan informan kategori baik artinya masyarakat suda melaksanakan dengan partisipasi yang baik. (c) demensi partisipasi dalam menikmati  hasil program dengan jawaban responden dan informan dalam kategori baik, artinya masyarakat di desa maligano merasakan manfaat dari program keluarga berencana tersebut. (2) pelaksanaan program keluarga berencana di desa Maligano kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Adapun dimensi tersebut yaitu: (a) Dimensi Alat Kontra sepsi Pil banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (b) Dimensi Alat Kontrasepsi Suntik tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi suntik banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyrakat desa maligano (c)  Dimensi Alat Kontrasepsi Kondom Tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode metode kontrsepsi kondom banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (d) Dimensi Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi alat  IUD banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano. (e) Dimensi Alat Kontrasepsi Impalan tanggapan responden dengan kategori baik. Artinya metode kontrasepsi impalan banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa maligano . (f) Dimensi Alat Kontrasepsi Diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan oleh masyarakat desa maligano. (g) Dimensi Alat Kontrasepsi Diafragma tanggapan responden dengan kategori kurang baik. Artinya metode kontrasepsi diafragma kurang digunakan olrh masyarakat desa maligano.  ]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[IMA, NUR]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.417 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3951
<![CDATA[Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat desksriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.Transparansi pelayanan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian dibagi atas sembilan (9) dimensi yaitu manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi, perincian biaya pelayanan, jangka waktu penyelesaian layanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji pelayanan, standar pelayanan dan lokasi pelayanan. Hasil penelitian di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Kendari menunjukkan bahwa transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha di Kota Kendari yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari perincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian layanan dan janji pelayanan yang masih belum terpublikasikan dengan baik serta lokasi pelayanan yang kurang strategis tentunya akan berimbas pada proses penyelesaian layanan surat izin usaha yang dibutuhkan.Kata kunci : Transparansi, Pelayanan publik]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMBANGUNAN IRIGASI DALAMÂ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI ( Studi Di Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur ) ]]>
<![CDATA[RAHMANIAR, RAHMANIAR]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.323 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3956
<![CDATA[Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yakni Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Pengelolah Irigasi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat/petani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan Irigasi Lebih berdampak Positif. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk melihat Dampak Pembangunan irigasi. Dampak Positifnya yaitu, Sistem irigasi bisa dibuka tutup sehingga sangat memudahkan petani pengguna air serta meningkatkan produktivitas padi dibandingkan petani non irigasi. Meskipun ada warga/masyarakat yang mengatakan berbagai dampak negatifnya tetapi hal tersebut bisa di minimalisir atau diatasi sehingga tidak menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan/memanfaatkan Air irigasi tersebut.. Selain itu, sebelum dan sesudah adanya pembangunan irigasi pertanian terjadi kenaikan pendapatan, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat Daya Beli Masyarakat dibandingkan sebelumnya. Kegiatan Simulasi Mengenai Pola Hidup Sehat sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas dan dibantu oleh perangkat Desa, sehingga masyarakat sudah mengerti akan pentingnya kebersihan meskipun masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran/jaringan irigasi.Kata Kunci: Dampak Pembangunan Irigasi, Kesejahteraan Petani]]>
