MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman is a peer reviewed academic journal, established in 1976 as part of the State Islamic University of North Sumatra Medan (see: video), dedicated to the publication of scholarly articles in various branches of Islamic Studies, by which exchanges of ideas as research findings and contemporary issues are facilitated. MIQOT is accredited as an academic journal by the Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia (SK Dirjen Dikti No. 040/P/2014) valid through February 2019. Miqot welcomes contributions of articles in such fields as Quranic Studies, Prophetic Traditions, Theology, Philosophy, Law and Economics, History, Education, Communication, Literature, Anthropology, Sociology, and Psychology.
Articles
328 Documents
<![CDATA[FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN SYARIAH CONTRACTS: A Review of Current Literature ]]>
<![CDATA[Syafiq M. Hanafi]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 37, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v37i1.73
<![CDATA[Abstrak: Manajemen Risiko Finansial dalam Kontrak Syariah: Suatu Tinjauan Literatur Mutakhir. Secara teori, sistem musyârakah, mudhârabah dan murâbahah merupakan konsep kerja sama bisnis paling ideal. Musyârakah dan mudhârabah merupakan kontrak bisnis yang telah dikenal sejak awal sejarah Muslim. Musyârakah menempatkan para pihak pada posisi yang berimbang pada hak dan kewajiban dalam bisnis sesuai proporsinya. Tulisan ini berusaha mengelaborasi pandangan mutakhir tentang risiko keuangan dalam produk perbankan. Penulis menyimpulkan bahwa pada praktik perbankan syariah, musyârakah dan mudhârabah hanya menempati porsi yang kecil dibanding murâbahah. Dua produk tersebut cenderung menimbulkan moral hazard dan adverse selection sehingga teori keagenan dan asimetri informasi dapat memberikan penjelasan yang baik terhadap problem musyârakah dan mudhârabah. Selain itu, konsep profit-loss sharing, berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur kontemporer, juga masih kontroversial dan konsep ini rentan terhadap penyimpangan moral.Abstract: Theoretically, the musyârakah, mudhârabah and murâbahah systems are the most ideal concept of profit loss sharing business. Musyârakah and mudhârabah are business contracts recognized since the beginning of Islamic history. In Musyârakah contract, each contracting parties are considered equal in their rights in doing business contract. This writing attempts to elaborate the latest views on financial risk in banking products. At the practical level, the writer concludes that musyârakah and mudhârabah constitute minor portion than murâbahah in the overall Syari’ah banking transactions. These products of Syari’ah banking tend to lead to moral hazard and adverse selection and thus agency theory and information asymmetrical explain the inherent problem well. In addition, the concept of profit-loss sharing according to the writer is still controversial which is also vulnarable to moral hazard.Keywords: risk management, Syariah banking, musyârakah, mudhârabah, murâbahah]]>
<![CDATA[URGENSI PENAFSIRAN AL-QUR’AN YANG BERCORAK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Achyar Zein]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 36, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v36i1.105
<![CDATA[Abstrak: Al-Qur’an yang bersifat universal diperuntukkan bagi semua manusia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Penafsiran terhadap al-Qur’an tentu tidak dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, penafsiran al-Qur’an yang bercorak keindonesiaan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam artikel ini, penulis memperlihatkan urgensi penafsiran al-Qur’an yang bercorak keindonesiaan, mengingat penafsiran yang ada seperti yang diwakili oleh Mahmud Yunus, T.M. Hasbi As-Shiddieqy, HAMKA dan M. Quraish Shihab, masih lebih banyak corak kearabannya. Setidaknya, hal ini menjadi simbol kontinuitas dari upaya kajian fikih yang sudah lebih menunjukkan corak keindonesiaan.Abstract: The Importance of Qur’anic Interpretation in Indonesian Form. Al-Qur’an with its universal character is provided for all human kind, and Indonesian people are not an exception. The interpretation of the Qur’an cannot be separated from its respective social context, and as such Qur’anic interpretation in the Indonesian form is a necessity. In this article, the author attempts to explain the need of interpreting the Qur’an in line with the Indonesian context, considering such interpretations available thus far as those of Mahmud Yunus, T.M. Hasbi As- Shiddieqy, HAMKA and M. Quraish Shihab are greatly featured in Arabic circumstances. Nontheles, these works have become a symbol of continuity of Islamic legal studies effort that have demonstrated Indonesianized characteristic of Islam.Kata Kunci: penafsiran, corak, Indonesia]]>
<![CDATA[THE APPLICATION OF CAPITAL PUNISHMENT: An Analysis of the Social Impact in Saudi Arabia and the United States ]]>
<![CDATA[Tajul Arifin]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 35, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v35i1.137
<![CDATA[Abstrak: Penerapan Hukuman Mati: Suatu Analisa Dampak Sosial di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sampai saat ini hukuman mati telah menjadi perdebatan serius tidak hanya di kalangan ahli hukum di Barat tetapi juga di negara Islam. Persoalan yang mengemuka apakah hukuman ini masih relevan untuk menjadi faktor jera bagi pelaku kriminal, kalau tidak, lalu hukum apa yang akan dijadikan penggantinya. Makalah ini mencoba mendiskusikan sejauh mana keefektifan hukuman mati dalam memberi dampak jera bagi pelanggar hukum. Dengan merujuk kepada penerapan hukuman mati dalam konsep Islam sebagaimana diterapkan di Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai contoh kasus, penulis mengemukakan bahwa penerapan hukum tersebut secara konsisten telah mampu mengurangi tingkat tindak pidana secara drastis.Kata Kunci: Capital punishment, Saudi Arabia, the United States]]>
<![CDATA[RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU ]]>
<![CDATA[Masdar Hilmy]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 39, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v39i2.33
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel ini berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi harus menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan radikalisme Islam tidak bisa dikekang atas alasan ideologis yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara yang represif-antagonistik atas kelompok radikal. Kebijakan semacam ini dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri karena kelompok radikal justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengon- solidasikan dan mendiseminasikan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat luas. Artikel ini merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum baru dalam rangka mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya.Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia.This paper attempts at scrutinizing the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order Indonesia and its mutual relationship with democratic politics as well as its implications to the state policy towards radicalism. This paper argues that the radical groups must be treated with deserve care in the framework of democratic principles on the ground that democracy must guarantee the idea of freedom of expression for all. In this context, the existence of Islamic radicalism cannot be curbed on an ideological basis manifested through an antagonist state policy towards radical groups. Such a policy, nevertheless, can swing the pendulum to a less productive to democracy itself. It may result in the consolidation and dissemination of radical ideology among the Muslim society within the framework of democracy. This paper recommends that a new act be necessary in order to fill the legal gap left by the two Acts on the counterterrorism policy.Keywords: radikalisme Islam, demokrasi, Pancasila, UUD 1945]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG SIKAP BANKIR DAN PENGUSAHA TERHADAP POLA PEMBIAYAAN BAGI-HASIL PADA BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ratno Agriyanto]]>;
<![CDATA[Abdul Rohman]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 38, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v38i1.96
<![CDATA[Abstrak: Sudah menjadi persepsi umum di masyarakat bahwa pada tataran operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Namun demikian data menunjukan bahwa realisasi pembiayaan bagi hasil hanya berkisar 27% dari total portopolio pembiayaan bank syariah. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi tentang bagaimana sikap para pihak dalam memandang pembiayaan bagi hasil yang meliputi bankir dan pengusaha. Populasi dalam studi ini adalah seluruh bankir dan pengusaha. Sampel ditetapkan masing-masih sebanyak 30 bankir dan 30 pengusaha. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan uji beda. Dalam studi ini penulis menemukan bahwa pada tataran kognitif dan afektif terdapat kesamaan persepsi antara bankir dan pengusaha namun demikian dalam tataran tindakan masih terjadi perbedaan sikap dalam semua unsur implementasi bagi hasil yaitu karakter (kejujuran), kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi dan efisiensi.Abstract: A Study of Banker’s and Enterprenour’s Attitude towards Profit and Loss Sharing Scheem in Syariah Banks. It has been widelyaccepted within the society that at the practical level, Islamic banks use profit and lostsharing system. However, the current data indicates that the realization of financing that utilized such system reached only around 27% of the total financing portfolio of Islamic banks. This study aims to determine how the attitude of the parties in regard to the results of financing that includes bankers and enterpreurs that represent the population of this study. Each sample is confined to 30 bankers and 30 businessmen. The information was collected using questionnaires and interviews. In this study, the writers found that atthe cognitive and affective levelsthere was resemblance of perception between the bankers and businessmen. At the practical level, however, they differred concerning all elements for the implementation of the profit and loss sharing which consisted of character (honesty), capacity, capital, collateral, economic conditions and efficiency.Kata Kunci: Sikap, Bankir,Pengusaha, Pola Pembiayaan Bagi Hasil]]>
<![CDATA[RECENT TRENDS IN HISTORICAL AND LITERARY STUDY OF THE QUR’ÂN ]]>
<![CDATA[William Ronald Darrow]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 35, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v35i1.128
<![CDATA[Abstrak: Tren Baru Studi Sejarah dan Sastra Terhadap al-Qur’an. Dua buah karya yang dipublikasikan ilmuan Inggris dan Amerika pada tahun 1971, Hagarism oleh Patricia Crone dan Michael Cook, dan Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation oleh John Wansbrough merevolusi studi baik sastra dan sejarah al-Qur’an maupun masa awal Islam. Tidak satupun dari kedua karya ini mendapatkan pengakuan signifikan dari kalangan ilmuan Islam dan menuai protes keras baik dari ilmuan Barat maupun Muslim. Tanpa memfokuskan pada kedua karya tersebut, artikel ini mengeksplorasi keilmuan Barat terkini dalam kebangkitan dan upaya mereka menakar hubungan antara pendekatan sejarah dengan sastra terhadap al-Qur’an secara tegas menekankan kedua pendekatan ini bukan menjadi ancaman bagi Islam. Pada akhirnya ada potensi signifikan untuk menciptakan pembicaraan kreatif antara Muslim dan non-Muslim tentang karakter dan pesan al-Qur’an yang menyertai munculnya karya-karya oleh berbagai ilmuan yang menulis dalam bahasa- bahasa Barat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.Key Words: Qur’an, historical study, literary study]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN THE FRAMEWORK OF SPECIAL AUTONOMY: Assessment Study in the Province of Aceh ]]>
<![CDATA[Abdul Gani Isa]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 38, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v38i1.55
<![CDATA[Abstrak: Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Kerangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh. Mengemukanya isu ke publik tentang pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, pada dasarnya sudah dimulai sejak saat merumuskan bentuk Negara Indonesia pasca kemerdekaan. Isu tersebut lebih gencar lagi disuarakan pada era reformasi, pasca runtuhnya rezim orde baru, terlebih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan hal itu, pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh memiliki legalitas dan diakui dalam konstitusi Negara Republik Indonesia serta sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengakuan Negara terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai otonomi khusus, didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari kedua UU tersebut telah disahkan sejumlah qanun di bidang Syariat Islam dalam mempercepat pelaksanaan dan implementasinya di Aceh Abstract: Emergence of the issue to the public on the implementation of Islamic law in Indonesia, basically started when formulating the post-independence Indonesian state form. The issue more aggressively again voiced in the reform era, after the collapse of the New Order regime, especially after the enactment of Law No. 22 of 1999 on Regional Government. Line it is, the implementation of Shariah in Aceh province have a legal and recognized in the constitution of the Republic of Indonesia as well as in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Recognition of the state of the implementation of Islamic law in Aceh special autonomy, based on Law Number 44 of 1999 concerning the organization of the privilege of the Special Province of Aceh and Law No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh. Of the two laws have been enacted in a number of qanun in accelerating the implementation of Islamic Shariah and its implementation in Aceh.Kata Kunci: Aceh, syariat Islam, otonomi khusus]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ismed Batubara]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 37, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v37i2.87
<![CDATA[Abstrak: Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia mengalami sejarah yang cukup panjang sejak dari masa Kolonialisme sampai pada era Reformasi. Tulisan ini berupaya menjelaskan pola hubungan ideologi kerja yang dipengaruhi oleh dua kutub paham Liberalisme dan Komunisme dan dilanjutkan oleh paham ekstrimitas sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme vis-à-vis sistem Islam. Penulis menyatakan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan telah tersedia, namun per- selisihan atau disharmoni hubungan antara buruh dan pengusaha masih saja terjadi. Secara substansial peraturan perundangan masih memiliki masalah yang terbukti dari fakta empiris ketidakmampuan pemerintah menangani permasalahan perburuhan dengan baik. Penulis menyimpulkan bahwa konsep Islam menjadi alternatif dalam hubungan industrial dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga terbebas dari kesewenang-wenangan dan eksploitasi model Kapitalisme dan kediktatoran model Komunisme.Abstract: Islamic Law Perspective of the Dynamic of Industrial Relation in Indonesia. The dynamic of industrial relation in Indonesia has undergone very long history since Colonial period to the Reformation era. This essay tries to elucidate relation pattern of labor ideology which seem to be influenced by Liberalism and Communism followed by two extreme economic ideologies vis-à-vis Islamic system. The author asserts that although regulations pertaining to labor have been made available, disputes and disharmony between workers and company or employer still occur repeatedly. Substantially, the regulations encompass delicate problems which are evident form the fact that the government is incapable of handling labor problem efficiently. The author concludes that Islamic concept should become an alternative in dealing with industrial relation which emphasizing equality and just principles and thus it is free from authoritarianism and expoloistation of Capitalistic models as well as from dictatorship of Communism ideology.Kata Kunci: hubungan industrial, Kapitalisme, Komunisme, hukum Islam, Indonesia]]>
<![CDATA[KEPERCAYAAN ANIMISME DAN DINAMISME DALAM MASYARAKAT ISLAM ACEH ]]>
<![CDATA[Ridwan Hasan]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 36, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v36i2.119
<![CDATA[Abstrak: Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang religius. Agama Islam memainkan peranan penting dalam mengarahkan perilaku keseharian masyarakatnya. Namun, dalam kenyataan, masih terdapat beberapa unsur kepercayaan pra Islam yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha menggali unsur kepercayaan animisme dan dinamisme dalam masyarakat Islam Aceh, mulai dari kelahiran sampai kematian maupun kepercayaan yang masih dipertahankan. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menemukan bahwa, masyarakat Islam Aceh hingga sekarang ini masih mengamalkan dan memercayai ajaran agama dan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka percaya dan menganggap bahwa objek tertentu mempunyai kekuatan gaib serta dapat memberikan pertolongan, suatu kepercayaan yang berbau bid’ah dan tahayul yang sudah menyatu menjadi bentuk kepercayaan yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakat.Abstract: Animism and Dynamism amongst the Achehnese Islamic Society. The Achehnese has been widely known to be religious society. Islamic religion plays an important role in leading the daily activities amongst the Achehnese. In reality, however, some pre Islamic believes still continue to developed in the society. This paper attempts to study the aspects of animism and dynamism believes in the Islamic society of Acheh, be they from the birth until death or the belief that is still preserved. This explorative research utilizes a qualitative approach. The study reveals that Achehnese Muslim thus far, though they adhere to religious teachings they still practise the beliefs inherited from their ancestors. They believe that certain object may have spiritual power and to be sought assistance, a belief categorized as innovation and imagination inherent in the form of belief indivisible in daily social lives.Kata Kunci: teologi, kepercayaan, animisme dan dinamisme]]>
<![CDATA[ISLAM, ETNISITAS, DAN POLITIK IDENTITAS: Kasus Sunda ]]>
<![CDATA[Abdul Syukur]]>
<![CDATA[ MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 35, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[State Islamic University North Sumatra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/miqot.v35i2.151
<![CDATA[Abstrak:Dalam kerangka pemikiran struktural-fungsional masyarakat digambarkan terdiri dari sejumlah struktur yang memiliki fungsi sendiri sehingga menciptakan equilibrium yang harmonis berdasarkan solidaritas sosial yang dibangun oleh nilai dan norma kolektif. Begitu pula masyarakat Sunda terikat oleh nilai budaya bersama yang diwariskan secara turun temurun. Mayoritas orang Sunda beragama Islam, yang mengindikasikan bahwa budaya masyarakat Sunda bersumber dari, atau sesuai dengan, nilai-nilai ajaran Islam, sehingga melahirkan ungkapan bahwa “Sunda adalah Islam.” Kenyataan adanya kelompok yang bukan Muslim tetapi mereka masih bagian dari dan mengaku sebagai orang Sunda menunjukkan keterbatasan model pemikiran di atas. Tulisan ini berupaya membahas wacana “Sunda adalah Islam” dengan meng- gunakan teori identitas sebagai suatu kategori etnik, problematika dan implikasi yang mungkin ditimbulkannya.Abstract:Islam, Ethnicity and the Politics of Identity: The Sundanese Case. In the framework of structural-functionalist thought, society is depicted to constitute from structures belonging to separate function that create harmonious equilibrium based on social solidarity founded in collective norms and values. Accordingly, the Sundanese community is also bound by their communal cultural values received through their ancestors. The majority of the Sundanese are Muslims which indicate that their social culture originates from, or in line with, the values of Islamic teachings that led to the expression that “Sunda is Islam”. The fact that there exist groups of Sundanese who are non-Muslim but they still belong to and convicted to be Sundanese show the shortcomings of the above-mentioned model of thought. This writing is an attempt to discuss “Sunadanese Is Islam” discourse by utilizing identity theory as an ethnic category, problems and implication that minght be drawn there in.Kata Kunci: antropologi, Sunda, Islam, etnisitas, politik identitas]]>
