Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LAYANAN PINJAMAN BERBASIS P2P LENDING ]]>
<![CDATA[Ni Made Adinda Wikan Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p08
<![CDATA[Penyaluran dana melalui Fintech P2P Lending memiliki perbedaan dengan penyaluran pada kredit umum yang dilakukan BPR, perbedaan tersebut terletak pada jaminan yang dijaminkan oleh debitur sehingga dikategorikan sebagai unsecure loan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi jaminan pada perjanjian kredit dan eksistensi dari jaminan dalam kerjasama pemberian kredit antara BPR dengan Fintech P2P Lending. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan statue approach dan menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku serta jurnal ilmiah. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, jaminan berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan debitur pada kreditur pada perjanjian kredit yang telah disepakati bersama apabila terjadi gagal bayar. Umumnya jaminan yang digunakan debitur adalah jaminan kebendaan yang kemudian akan dibuatkan perjanjian turunan baik berupa hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai maupun hipotek dengan menerapkan asas publicitet. Kedua, jaminan yang diberikan debitur yang menggunakan layanan Fintech P2P Lending berupa jaminan perorangan (personal guarantee) yakni pihak ketiga yang sepakat menjadi penjamin apabila debitur tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Penggunaan personal guarantee harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip know your customer sebab pihak yang menjadi guarantor harus sepakat dan setuju berperan sebagai penjamin dari hutang yang dimiliki debitur. Credit loan through Fintech P2P Lending is different from the general loan rent by BPR, the difference is on the collateral guaranteed by debitor so it is categorized unsecure loan. This study aims at finding how the function of collateral in the loan agreement and the existence of collateral in the cooperation between BPR and Fintech P2P Lending on granting credit loan. The research method used is normative research method with the statue approach and by collecting law material in the form of literature study of the law and regulations, books and scientific journals. The results of this research are, first is collateral has function as legal certainty that guaranted by debitor to creditor in the loan agreement agreed by both parties when defaulting. Generally collaterals use by debitor is in the form of materials collateral, and then accesoir agreement in the form of mortgage, fiducia rights, pawning right with publicitet principal. Second, collateral that provided by debitor using Fintech P2P Lending service is in the form of personal guarantee, it means the third party who agreed to guarantee when the debitor fails to pay the loan. The use of personal guarantee must be based on precautionary and know your customer principles, because the party who becomes the guarantor must agree the role as guarantor of debitor’s loan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENCATATAN HASIL KARYA CIPTA TARI SEKAR TUNJUNG SEBAGAI SALAH SATU JENIS TARI PENYAMBUTAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Ngurah Bunga Dirgantari]]>;
<![CDATA[I Made Dwi Dimas Mahendrayana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p14
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana prosedur atau cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bagaimana urgensi perlindungan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Adapun pendekatan konseptual yang dimaksud yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, juga dapat diajukan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar, serta pemilik karya cipta dapat pula mengajukan karya cipta tari sekar tunjung tersebut ke Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia dengan menyetorkan beberapa hal diantaranya yaitu surat atau formulir pendaftaran disertai dengan melampirkan fotokopi KTP, salinan resmi akta pendirian dari badan hukum yang telah dilegalkan oleh notaris, melampirkan surat kuasa jika diajukan dengan kuasa, serta wajib membayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mengenai pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung penting dilakukan agar karya cipta tari sekar tunjung memperoleh perlindungan hukum dari adanya palgiarisme atau peniruan yang saat ini sedang marak terjadi. The purpose of this study is to find out the procedure or method for submitting an application for a copyrighted work for the Sekar Tunjung dance in order to obtain a recording of the creation at the Ministry of Law and Human Rights and how the urgency of copyright protection for the Sekar Tunjung dance as a kind of welcoming dance by using a normative legal research method in the form of an approach legislation as well as a conceptual approach. The conceptual approach in question is by examining the relevant laws and regulations. The results of the study show that the procedure for recording copyrighted works at the Ministry of Law and Human Rights can be submitted through the Directorate General of Intellectual Property Rights, can also be submitted through a registered IPR Consultant Legal Counsel, and the owner of the copyrighted work can also submit the copyrighted work of the Sekar Tunjung dance. to the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia throughout Indonesia by depositing several things including a letter or registration form accompanied by a photocopy of ID card, an official copy of the deed of establishment from a legal entity that has been legalized by a notary, attaching a power of attorney if submitted by proxy, and must pay the registration fee in accordance with applicable regulations. In addition, regarding the registration of copyrighted works of Sekar Tunjung dance, it is important to do so that the copyrighted works of Sekar Tunjung dance obtain legal protection from plagiarism or imitation which is currently rife.]]>
<![CDATA[STATUS ANAK ASTRA DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Eka Rusmegayani]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p04
<![CDATA[Tujuan artikel ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis status anak astra dari perspektif hukum adat Bali ketika orang tua biologisnya menikah dan pengaturan terhadap status anak astra dalam hukum positif di Indonesia. Anak astra ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif engan menggunakan bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat Bali anak astra hanya mempunyai hubungan hukum dan menjadi ahli waris dengan ibu biologisnya saja. Tetapi, menurut hukum adat Bali, anak astra mendapatkan pemberian atau semacam hibah dari pihak ayah biologis secara sukarela yang disebut dengan Jiwa Dhana. Sedangkan jika tinjau dari hukum nasional yang berlaku antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 entang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) omor 46/PUU-VIII/2010 bahwa jika dalam UU Perkawinan anak luar perkawinan dan anak astra hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu biologis dan dalam PMK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu biologis, juga memiliki hubungan secara perdata dengan sang ayah biologis apabila ibu atau anak luar kawin yang bersangkutan mampu membuktikan sang ayah biologis tersebut. The purpose of this article is to discover how the status of Astra children is in the perspective of Balinese customary law when their biological parents are married and the regulation of the status of Astra children in positive law in Indonesia. This research using a normative legal research method that using primary legal materials including statutory regulations and secondary legal materials like book, journals and other scientific researchs. The approach’s method that used in this research is a statutory approach, a conceptual approach, and also a case approach. The results of this research showing that in the perspective of customary law, Astra children only have legal relations and become heirs with their biological mothers. However, according to Balinese customary law, astra children get a gift or some kind of grant from the biological father voluntarily called Jiwa Dhana. Meanwhile, if veiwed from the national law in force between Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 that if in the Marriage Law, children born outside of marriage and Astra's children only have a civil relationship with their biological mother and in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 children out of wedlock only have a civil relationship with their biological mother but also have a civil relationship with their biological father as long as the mother or child out of marriage can prove their biological father.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[M Rahmandio Novan Pratama]]>;
<![CDATA[Bima Satriojati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p10
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah memasuki usia pensiun menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat celah hukum pasca berlakunya UU 11/2020 dimana ketentuan sanksi atas pelanggaran pemenuhan hak pensiun pekerja yang diputus hubungan kerjanya dihapuskan sehingga pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja telah memasuki usia pensiun tanpa memperhatikan hak-hak pekerja tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan formulasi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pensiun buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagai Implikasi Hukum Atas Berlakunya UU 11/2020. The objective of this research is to discuss employee’s rights as consequence of termination of employment relationship due to entering retirement age by using normative legal research method. Based on the results of this study, it was found that there is a legal loophole after the enactment of Law 11/2020 where the provisions for sanctions for violating the fulfillment of the retirement rights of employers who are terminated were abolished so that employers could terminate their employment on the grounds that workers had entered retirement age without regard to the rights of the workers. This research was conducted using two approaches, the statutory approach and conceptual approach. The results of this study are to provide a formulation of legal protection for fulfilling the pension rights of workers affected by termination of employment as a Legal Implication for the Applicability of Law 11/2020.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN KTUN OLEH PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT) ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p09
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam memutus perkara nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam substansi UUAP. Metode penelitian dalam studi ilmiah ini adalah yuridis-normatif, denganpendekatan konsep, kasus, dan undang-undang.Hasil studi menunjukan bahwa ditetapkannya UU Administrasi Pemerintahan berimplikasi terhadap perluasan makna dari konsep KTUN dalam UU PERATUN, sekaligus meluaskan kompetensi absolut PTUN. Dengan meluasnya makna KTUN, maka KTUN dalam perkara Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT merupakan objek KTUN yang dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan terbitnya KTUN yang dipersengketakan pada Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, bahwa penerbitan KTUN tersebut tidak mengindahkan tahapan-tahapan peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan asas good governance (pemerintahan yang baik). Untuk itu, sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan KTUN tersebut dinyatakan mengalami cacat prosedur dan memenuhi syarat untuk dilakukan pembatalan. This study aims to decide the legitimacy of the State Administrative Court in deciding case number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT after the promulgation of Government Administration Law (UU Administrasi Pemerintahan), along with the basis for the judge's considerations in deciding the case by the conditions for canceling the state administrative decision. In the substance of the Government Administration Law. This study uses juridical-normative research methods, with a statute, conceptual, and case approach. The results of the study show that the enactment of the Government Administration Law has implications for expanding the meaning of the state administrative decision’s concept in the Administrative Court Law, as well as expanding the absolute competence of State Administrative Court. With the expansion of the meaning of state administrative decision, decision number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT is a state administrative decision that can be sued by the State Administrative Court. Based on the issuance of the state administrative decision which was the object of dispute in decision number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, the issuance of the state administrative decision did not heed the stages of the laws and regulations, and was not by the general principles of good governance.For this reason, by the provisions of the Government Administration Law, the state administrative decision is declared to have had a procedural defect and meets the requirements for cancellation.]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERKAITAN DENGAN PREDATORY PRICING DALAM BISNIS LAYANAN ONLINE FOOD DELIVERY ]]>
<![CDATA[Ni Komang Sri Adnyani]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p15
<![CDATA[Tujuan penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan layanan online food delivery dengan indikasi predatory pricing dalam persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkaitan dengan predatory pricing dalam layanan online food delivery, dimana penelitian permasalahan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa layanan online food delivery tidak terindikasi praktek persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam aspek predatory pricing karena promo yang digunakan untuk mempromosikan bisnis yang dijalani saja. Dalam hal ini KPPU tetap memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan hukum kegiatan usaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. The purpose of this writing is to find out how online food delivery services are related to indications of predatory pricing in unfair business competition and how law enforcement is carried out by Business Competition Supervisory Commision (KPPU) related to predatory pricing in online food delivery services, where research on this problem is made using normative juridical research methods as well as literature studies (library research). The results of this study indicate that online food delivery services do not indicate unfair business competition practices, especially in the aspect of predatory pricing because promos are used to promote the business being undertaken. In this case KPPU still has a role in supervising and enforcing the law on business activities in order to create fair business competition.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INFORMED CONSENT ]]>
<![CDATA[Maria Margareta Alahcoq Aping]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p05
<![CDATA[Pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menyukseskan upaya dalam memutus penyebaran covid-19 yang bertolak belakang dengan prinsip informed consent pada hukum kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan informed consent dalam instrumen hukum nasional serta pandangan terhadap pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dari perspektif informed consent. Jurnal ilmiah ini disusun dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip informed consent secara spesifik diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menentukan persetujuan ataupun menolak seluruh atau sebagian tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya setelah mendapatkan informasi yang menyeluruh dari petugas medis. Informed consent memberikan pandangan bahwasannya setiap individu berhak atas informasi kesehatan yang komprehensif serta menentukan persetujuan atas pertolongan medis yang akan diberikan kepadanya secara sukarela, sehingga pemidanaan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 bertolak belakang dengan prinsip hak informed consent yang berlaku dalam hukum kesehatan di Indonesia. Criminalizing citizens who refuse covid-19 vaccination is one of the ways the Indonesian government to succeed in efforts to cut the spread of covid-19 which is contrary to the principle of informed consent in health law. The study is aimed to analyze the arrangement of informed consent principle in national legal instruments as well as views on the punishment of people who refuse Covid-19 vaccination from an informed consent perspective. This scientific journal is prepared using normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that the principle of informed consent is specifically regulated in Article 56 paragraph (1) of the Law. No. 36 of 2009 concerning Health which regulates that every person has the right to determine the approval or rejection of all or part of medical actions that will be performed on them after receiving comprehensive information from medical personnel. Informed consent provides the view that everyone has the right to comprehensive health information and determines consent for medical assistance that will be provided to him or her voluntarily, so that convictions for people who refuse Covid-19 vaccination are contrary to the principles of informed consent rights applicable in health law in Indonesia.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Valentin Maurentina]]>;
<![CDATA[Mella Ismelina Farma Rahayu]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p11
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur mengenai pencemaran lintas batas dan bagaimana aturan mengenai tanggung jawab negara terhadap pencemaran lintas batas yang timbul dari negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kerusakan bumi semakin tahun semakin parah dan berdampak secara global. Pencemaran lintas batas merupakan suatu contoh kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak besar bukan hanya di suatu negara saja. Pencemaran lintas batas atau transboundary haze pollution merupakan suatu keadaan dimana pencemaran dari suatu negara melampaui wilayah territorial negaranya hingga ke negara lain dan mengganggu ataupun merugikan negara tersebut. Dalam hal mengganggu dan menyebabkan kerugian terhadap negara lain, negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lintas batas dapat dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini diatur dalam Hukum Lingkungan Internasional. The purpose of this study is to find out how international law regulates about transboundary haze pollution and what are the rules regarding state responsibility for transboundary haze pollution arising from the country. The research method used is a normative juridical method with a statue approach and case approach. The environment is an important aspect in living a life. A healthy and good quality environment sustains a good quality life. Unfortunately, in today’s reality, a healthy and good quality environment is very difficult to find. The damage to the earth is getting worse every year and has a global impact. Transboundary haze pollution is an example of environmental damage which then has a big impact not only in one country. Transboundary haze pollution is a situation where pollution from a country extends beyond its territorial to other countries and disturbs or harms other countries. In terms of disrupting and causing harm to other countries, the country that causes transboundary haze pollution can be held the responsibility. This is regulated in International Environmental Law.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Komang Widi Suastika]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p01
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rehabilitasi dan sanksi rehabilitas narkotika yang dijatuhkan kepada para pecandu dan pengguna didasari dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil studi menunjukkan bahwa rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial diwajibkan dijalankan berdasar Undang Undang. Upaya pemulihan bagi pecandu narkotika baik itu pemulihan secara jasmani maupun rohani dilakukan dengan cara rehabilitasi. Sanksi yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna adalah wajib rehabilitasi agar dapat diterima kembali ke masyarakat. Hak pecandu dan penyalahguna narkotika secara penuh dapat direhabilitasi dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menciptakan kesempatan luas agar para pecandu dan penyalahguna narkotika meraih kesempatan agar mereka dapat mengikuti segala proses pengobatan yang disediakan, seperti halnya mendapat fasilitas yang berhubungan dengan rehabilitasi dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan berdasar pada Undang-Undang berlaku. Dengan adanya undang-undang yang menjamin seluruh proses ini maka pecandu dan penyalahguna narkotika sudah mendapat jaminan rehabilitasi yang mana rehabilitasi secara medis terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan rehabilitasi secara sosial. Ketentuan ini membantu pecandu dan penyalahguna narkotika terbebas dari ketergantungan. The purpose of this study to see rehabilitation and regulation of rehabilitative sanctions against narcotic users based on Law No. 35 of 2009. Normative legal research method of statute approach of the author chooses in conducting research. The results showed that The Law 35 of 2009 requires addicts and abusers of narcotics to be given rehabilitation both medically and socially. Recovery efforts for narcotic addicts both physical and spiritual recovery are done by means of rehabilitation. Criminal sanctions given to addicts and abusers are mandatory rehabilitation in order to be accepted back into society. The right of addicts and narcotics can be fully rehabilitated by Law No. 35 of 2009 which expands the opportunities for addicts and narcotic abusers to get the opportunity to undergo the treatment process through rehabilitation facilities where the implementation is determined by the Applicable Law. With this law, addicts and narcotic abusers have been guaranteed rehabilitation which is medically rehabilitated first and then continued with social rehabilitation. This provision helps addicts and narcotic abusers free from dependence.]]>
<![CDATA[POTENSI MALADMINISTRASI TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Erna Ayu Triani]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p06
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan yaitu untuk mengkaji regulasi berkaitan dengan pelaksanaan penanganan Vaksinasi COVID-19 dari perspektif Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui potensi terjadinya maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Penulisan artikel ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangaan. Hasil studi ini menunjukan adanya pertama, penataan regulasi vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur dan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merupakan masyarakat kelompok prioritas. Kedua, menunjukan adanya potensi maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diantaranya: terdapat penyaluran vaksin COVID-19 yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi, dan kurangnya pemahaman terhadap tahapan vaksinasi yang telah ditentukan sebelumnya. The purpose of writing this article is to review regulations related to the handling of COVID-19 vaccination from the perspective of State Administrative Law and to find out the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination. The writing of this article uses the normative juridical writing method by examining literature law materials and using a statutory approach. The results of this study show that first, the arrangement of the COVID-19 vaccination regulations through the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 which regulates and sets targets for the implementation of COVID-19 vaccination which is a priority group community. Second, it shows the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination, including there is the distribution of the COVID-19 vaccine that is not included in the vaccination priority and a lack of understanding of the previously determined vaccination stages.]]>
