Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2021)" : 15 Documents clear

PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK Salman Nazil Firdaus; Nella Sumika Putri; Rully Herdita Ramadhani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa dan mengetahui proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan terhadap anak serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Studi kasus ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan teknik deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan terdakwa anak kurang tepat karena terdapat tigal hal mengenai pembelaan terpaksa yang telah terpenuhi. Kemudian, berdasarkan berbagai pertimbangan hakim dalam putusannya, penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak sudah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Writing this case study aims to determine the accuracy of judges' judgment regarding forced defense and to know the proportionality of the sanctions imposed on the defendant and its suitability with the purpose of condemnation to the child. This case study was written using juridical-normative research methods with descriptive-analytical techniques. The results showed that the judges' considerations regarding duress of defendant’s actions were incorrect because there were three things regarding duress that had been fulfilled. Then, based on the various considerations of the judge in her decision, the imposition of criminal sanctions by guidance in institutions at LKSA Darul Aitam for 1 (one) year against the defendant is proportional and following the purpose of condemnation to the child.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MELONJAKNYA HARGA MASKER AKIBAT VIRUS COVID-19 Ni Putu Icha Putri Andika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Virus COVID-19 menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Menggunakan masker merupakan salah satu upaya melindungi diri, namun harga masker jenis N95 maupun masker konvensional melonjak. Perlindungan Konsumen adalah suatu cara guna memberi kepada konsumen suatu perlindungan dan suatu jaminan kepastian hukum. Tujuan studi ini untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum yaitu secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Hasil dari studi menunjukan yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam UU Perlindungan Konsumen, pengaturan guna memperoleh suatu barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi yang mendesak (force majeure) belum optimal dan diperlukan suatu pengaturan spesifik berkaitan dengan hal tersebut. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak dapat ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang. The COVID-19 virus is causing public unrest. Using a mask is one of the efforts to protect themselves, but the price of N95 type masks and conventional masks soared. Consumer Protection is a way to provide protection and guarantees of legal certainty to consumers. The aim of this study is to elucidate or explain legal protections of consumers and business actors responsibility related to soaring mask prices due to the COVID-19 virus. This study used a legal research methode that normative with statutory and comparative approach. The result of this study have shown that legal protections for consumers related to soaring mask prices due to COVID-19 viruses in Consumer Protection Act, arrangements for obtaining much-needed goods in accordance with exchange rates in urgent situations (force majeure) are not optimal and a specific arrangement is required. The responsibility of business actors to consumers is related to the soaring price of masks due to the COVID-19 virus in Article 7 of Consumers Protection Act. It cannot be found that the provisions about the obligations of the business actors to keep the exchange rate of goods in accordance with the conditions and quality of goods.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERBADAN HUKUM Sinta Putri Suryawiramurti; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p15

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui tanggung jawab apa yang dapat dilakukan oleh pengelola perusahaan terakit perusahaannya yang belum berbadan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan atas kerugian yang timbul akibat perusahaan yang belum berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengulas secara tuntas semua undang-undang serta seluruh regulasi yang ada sangkut pautnya mengenai hukum yang ditangani.Didalam dunia usaha seringkali kita temukan penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola atau pemilik usaha perseroan–terbatas yang tidak mengikuti aturan perundang undangan yang mengenai aturan tata cara proses pendirian sebuah usaha persero dimana pemilik usaha tersebut telah melakukan aktivitas layaknya perseroan terbatas pada umumnya. Namun mereka pun belum memiliki izin ataupun bisa disebut belum memiliki badan hukum yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan usaha perseroan mereka tersebut. Hal – hal yang di kesampingkan oleh para pemilik usaha, dapat menimbulkan banyak masalah – masalah dalam usaha mereka, bahkan hal – hal tersebut juga dapat menghambat kinerja perusahaan persero terbatas mereka. The purpose of this research is to find out what responsibilities can be carried out by the managers of companies that are not yet incorporated, and how legal protection is obtained for losses arising from companies that are not yet incorporated. The method used in this scientific writing work is the normative legal research method by thoroughly reviewing all laws and all regulations that are related to the law being handled. In the business world we often find irregularities committed by managers or owners. a limited liability company that does not follow the statutory rules regarding the procedures for the establishment of a limited liability company in which the business owner has carried out activities like a limited liability company in general. However, they also do not have a permit or can be said that they do not have a legal entity that functions to assist in managing their company's business. Things that are left aside by business owners, can cause many problems in their business, even these things can also hinder the performance of their limited liability company

PENERAPAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG I Putu Raka Mahendra; Putu Ade Harriestha Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan perizinan berusaha terintegrasi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah yuridis empiris dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Kantor Perizinan Kabupaten Badung dan beberapa sarana akomodasi pariwisata di daerah Kerobokan, Seminyak dan Canggu. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, teknik analisis menggunakan metode deskriftif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah telah berupaya meningkatan stabilitas iklim investasi di Indonesia karena melihat fakta bahwa perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat yang secara otomatis mengakibatkan kebutuhan akan kesejahteraan bertambah, baik secara jumlah maupun kualitasnya. Demikian juga perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, dimana perkembangan tersebut bisa dipergunakan sebagai daya dukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi dan pembangunan nasional di segala bidang khususnya sektor kepariwisataan. Tata kelola tujuan pariwisata sangat penting agar dapat dipelajari, diimplementasikan, dipahami untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang bertanggungjawab serta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Sehingga untuk mengimplementasikannya tersebut pemerintah mengeluarkan Sistem Perizinan yang berbasis Online atau yang di sebut Online Submission System (OSS). The purpose of this research is that to find out what obstacles are faced by the Badung Regency Government in implementing integrated licensing. The type of research used in this journal is juridical empirical by using the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. The research location in this study is at the Badung Regency Licensing Office and several tourism accommodation facilities in the Kerobokan, Seminyak and Canggu areas. The technique of collecting data by interview and observation, the analysis technique uses a qualitative descriptive method. The result of this research is that the government has made efforts to improve the stability of the investment climate in Indonesia since the depelopments of the populations continue to increase which automatically result in the need for increased welfare, both in therms of quantity and quality. Likewise, the development of globalizations and thecnology which is increasingly increasing day by day, where this development can be used as supporting capacity to increase the welfare of the community through increased investment and national depelopment in all fields, especially the tourism sector. The management of tourism destinations is particularry important so that it can be studied, implemented, and understood to realize responsible sustainable tourism and to reduce the negative impacts it causes. So, to implement it, the government issue an online based licensing system or what is called One Submission System (OSS).

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DI INDONESIA Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan serta sanksi yang diperoleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia. Jenis metode penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam menganalisa studi ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni terdapat kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP), serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemalsuan surat, bahan sekunder buku hukum dan artikel hukum terkait pemalsuan, dan bahan lainnya yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyusunan data yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menyususn secara sistematis kalimat yang ada agar mudah dipahami. Hasil dari studi menunjukan bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat secara khusus belum diatur KUHP, tetapi kejahatn berupa pemalsuat surat secara umum diatur dalam Buku II BAB XII tentang pemalsuan surat tepatnya Pasal 263 ayat (1), sehingga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sehat diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara. This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the regulations and sanctions imposed by the perpetrator in committing the criminal act of falsifying Certificate of health in Indonesia. The type of normative legal research method is the method used in analyzing this study using a statutory approach, namely that there is a vague norm in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code), and is supported by primary legal material in the form of regulations that apply and are related to forgery. letters, secondary material from legal books and legal articles related to forgery, and other materials, namely the Big Indonesian Dictionary and Black's Law Dictionary which were obtained through literature studies. The compilation of the data obtained uses qualitative analysis techniques by systematically arranging existing sentences so that they are implemented easily. The results of the study show that the criminal act of falsifying health certificates has not specifically been regulated by the Criminal Code, but the crime in the form of letter forgery is generally regulated in Book II Chapter XII concerning letter forgery, to be precise, Article 263 paragraph (1), so that the criminal sanction for the criminal of the certificate forgery healthy is threatened with a maximum sentence of 6 (six) years in prison.

PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Ida Bagus Dwi Ganda Sabo; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan dan putusan secara in absentia pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu, pemeriksaan dan putusan tindak pidana pencucian uang secara in absentia diatur pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Tidak ada pembatasan secara absolut terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan. Terdakwa tetap berhak untuk banding walaupun sudah diputus secara in absentia. The purpose of writing this journal is to find examination and decisions in in absentia on money laundering in Indonesia. The methodology used in these journals is normative legal research methodology. This is the outcome of his discussions a journal, examination and decisions money laundering in absentia arranged on article 79 paragraph (1) of law money laundering, when the defendant has been called legally and worthy of not present at a judicial trial is without cause, were checked and can be terminated without the advent of the defendant. In an absolute sense any against the right of a defendant to do advocacy. The defendant deserves to appeal to even though it is been disconnected in in absentia.

MENYOAL AKREDITASI PENDIDIKAN MEDIATOR OLEH MAHKAMAH AGUNG Muhammad Radhi Abdullah; Puthut Syahfarudin; Ilham Yuli Isdiyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yakni memberikan masukan kepada penegak keadilan khususnya Mahkamah Agung agar bisa mencetak mediator yang alami dan dapat menekan jumlah perkara dalam lingkup peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa yang seharusnya menjadi solusi pada Lingkup Mahkamah Agung tentang diwajibkannya suatu proses mediasi untuk menekan jumlah perkara justru hal tersebut menjadi suatu kendala. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang mengharuskan mediator memiliki sertifikat menjadi salah satu kendala kekurangan mediator pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Kekurangan tersebut justru menjadi kendala, mengingat perkara tiap tahun bertambah dan bertambah. Selanjutnya bahwa mediator yang diakui hanya yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Hal ini telah menyimpulkan bahwa kepada setiap manusia yang menjadi suatu pilar penting dalam masyarakat tidak diakui secara sah oleh Mahkamah Agung sebagai mediator yang dapat memimpin jalannya musyawarah (mediasi) yang sejatinya dapat menekan jumlah konflik pada tingkat dilingkup masyarakat. The purpose of this research is to provide input to justice enforcers, especially the Supreme Court, so that they can produce natural mediators and can reduce the number of cases within the scope of justice. The research method used in this writing is a qualitative research method. The type of research used in this research is normative, namely legal research which has the object of the objectives of statutory regulations and other legal materials. The result of this research is that what should be the solution in the scope of the Supreme Court regarding the necessity of a mediation process to reduce the number of cases is actually an obstacle. The obligation that has been determined by the Supreme Court that requires mediators to have a certificate is one of the obstacles to the shortage of mediators at the first level (District Court). This deficiency is actually an obstacle, considering the number of cases each year increases and increases. Furthermore, the only recognized mediators who have attended the mediator certification training. This has concluded that every human being who is an important pillar in society is not legally recognized by the Supreme Court as a mediator who can lead the course of deliberation (mediation) which can actually reduce the number of conflicts at the community level.

KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN SEBAGAI HARTA PAILIT SUAMI ISTRI YANG BERCERAI SECARA AGAMA I Gede Krisna; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian harta bersama pada suami istri yang bercerai secara agama berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang beserta akibat hukumnya dan pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama. Pada jurnal ini digunakan metode penelitian normatif. Pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama perkawinan pada suami istri yang bercerai secara agama, namun belum diputus oleh pengadilan maka harta bersama belum dapat dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya sesuai dengan hukumnya masing-masing yang berlaku bagi mereka. Pertanggungjawaban salah satu pihak apabila terjadi pailit terhadap suami istri yang bercerai secara agama dapat mengacu pada KUHPerdata yang mana kedua belah pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami atau istrinya. This paper aims to identify and understand the system of sharing assets with husbands or wives who are religiously divorced based on an authorized court decision along with the legal consequences and accountability of a party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is religiously divorced. This journal uses normative research methods. In this study it can be concluded that the distribution of joint marital assets to husbands or wives who are divorced by religion, but have not yet been decided by the court, the joint assets cannot be divided in half by the wife and husband or their heirs in accordance with their respective laws that apply to them. The responsibility of either party in the event of bankruptcy against a husband or wife who is divorced by religion can refer to the Civil Code in which both parties are responsible for the debt incurred by the husband or wife.

PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN MANTRI DI DAERAH PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA Ida Bagus Oka Ariyanta; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan tenaga kesehatan mantri dalam dunia kesehatan khususnya untuk daerah pedesaan serta kewenangan mantri dalam menganalisis penyakit dan memberikan obat kepada pasien berdasarkan UU Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kesehatan mantri untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan serta kewenangan mantri dibatasi oleh adanya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dengan tidak berlakunya lagi ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini memberikan kewenangan mantri untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya memberikan obat kepada pasien yang membutuhkan di daerah pedesaan atau terpencil. This article aims to determine the regulation of the use of medical personnel in the world of health, especially for rural areas and the authority of the mantri in analyzing diseases and administering drugs to patients based on the Health Law. This research uses normative legal research methods through statutory and analytical approaches. The results showed that based on Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals and Law No. 38 of 2014 concerning Nursing there are no regulations governing the use of medical personnel to provide health services in rural areas and the authority of the paramedics is limited by the existence of Article 108 paragraph (1) of Law No. 36 of 2009 concerning Health, but with the termination of the provisions of Article 108 paragraph (1) of Law no. 36 of 2009 concerning Health gives the authority of the paramedics to provide health services, especially to provide medicine to patients who need it in rural or remote areas.

PENERAPAN PERATURAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Andreas Adithya Ginting; Maharani Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan guna melakukan pengkajian hukum atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan peraturan ini ditujukan untuk memberi keadilan bagi korban, menekan angka pertumbuhan kasus, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku, alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana yakni, teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi. Hukum Hak Asasi Manusia memandang bahwa hukuman ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini yakni Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian AS California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova, pada dasarnya negara-negara yang telah menerapkan hukuman ini memiliki dua dasar tujuan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku. This research was conducted with the aim of examining the law on the application of Government Regulation Number 70 of 2020 regarding chemical castration punishment for perpetrators of sexual violance against children. The research method used in the making of this journal is to use the normative juridicial method, research that is focused on studying the norms contained ini positive law. Based on the results of the research, the application of this regulation is intended to provide justice for victims, reduce the growth rate of cases of sexual violance against children, and to provide a deterrent effect for the perpetrators, these reasons are linked to theories in criminal law, such as retributive theory, deterrence theory, rehabilitation theory, and resocialization theory. Human Rights Law considers that the chemical castration law is a form of human rights violation, as stipulated in the Universal Declaration Of Human Rights and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Countries have implemented chemical castration laws are Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, The US state of California, Australia, New Zealad, Russia, South Korea, Israel, Estonia, and Moldova, basically the countries that have implemented this law have two basic goals, firstly implementing this punishment as a national punishment, and secondly implmenting this law voluntarily from the perpetrator

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA