cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 10 (2021)" : 8 Documents clear
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT PEMERIKSAAN KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA Suardana, A.A Gede Angga Putra; Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkai tuntuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 memuat perubahan terhadap Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Niaga, Putusan ABSTRACT This study aims to find out and analyze related to knowing and analyzing the arrangements for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. And to find out and analyze the authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 118 contains amendments to Articles 44, 45, 47, 48, and 49 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair competition. The authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in regulating the submission of objections and examinations of the decision of the Business Competition Supervisory Commission to the Commercial Court up to an appeal to the Supreme Court. Keywords: Authority, Commercial Court, Judgment
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN CARD SKIMMING DI ATM Bayu Wicaksana, Ida Bagus Gaga; sukihana, ida ayu
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari bank kepada nasabah yang mengalami tindakan card skimming dan untuk mengetahui upaya penyelesaian dari nasabah yang memperoleh sebuah kerugian atas tindakan card skimming di ATM. e-journal masuk dalam penelitian hukum normatif yang mengarah pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder selain itu, dalam e-journal ini memilih pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum untuk melakukan penelitian hukum. ATM merupakan bagian produk yang dikeluarkan oleh bank, maka bank wajib memperhatikan dan memberi tanggung jawab terhadap dampak dari tindakan card skimming yang dialami oleh nasabah dengan mengantisipasi tindakan card skimming dengan cara membuat aturan yang berisi perlindungan terhadap nasabah baik secara kerugian materil dan immaterial guna memberikan rasa aman dan meningkatkan rasa kepercayaan dari nasabah terhadap bank. Namun dalam UU Perbankan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah belum diatur secara komprehensif. Mengenai upaya penyelesaian masalah hukum antara pihak nasabah dengan pihak bank tentang kerugian oleh pihak nasabah akibat dari tindakan card skimming dapat ditempuh dengan berbagai cara, yakni: melalui mediasi non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Card Skimming, Perlindungan Nasabah, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The aim is to find out the form of accountability from the bank to customers who experience card skimming actions and to find out the settlement efforts of customers who get a loss for card skimming actions at ATMs. e-journals are included in normative legal research that leads to primary legal sources and secondary legal sources. In addition, in this study chose to use a statutory approach and legal concept analysis approach. ATM is part of the product issued by the bank, then the bank is obliged to pay attention and give responsibility for the impact of card skimming actions experienced by customers by anticipating card skimming actions by making rules that contain protection for customers both material and immaterial losses in order to provide a sense of secure and increase the customer's sense of trust in the bank. However, the Banking Law regarding the regulation of legal protection for customers has not been comprehensively regulated. Regarding efforts to resolve legal problems between the customer and the bank regarding losses by the customer as a result of card skimming actions, it can be taken in various ways, namely: through non-litigation mediation and litigation. Keywords: card skimming, customer protection, dispute resolution
IMPLEMENTASI PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Valentina, Komang Tria Setyana; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan penyalahgunaan narkotika yang terjadi dilingkungannya. Terdapat pengaturan yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau peredaran narkotika tetapi orang tersebut tidak melaporkannya maka dapat dijatuhkan pidana. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam ketentuan pasal 131 didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penulisan ini yaitu peran serta masyarakat sangat diperlukan demi adanya kelancaran dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya diwilayah Ditresnarkoba Polda Bali yang juga sudah menerapkan ketentuan Pasal tersebut. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ancaman dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Masyarakat. ABSTRACT The purpose of this article is to build public awareness against the problem of narcotics abuse occurs in their environment. There is a provision that if a person is aware of a criminal act of narcotics abuse or narcotics trafficking but does not report it, that person will be subjected to criminal sanctions. This has been explained in the provisions of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, the participation of community is needed for the continuity in prevention and eradication of Narcotics crimes that occur in Indonesia, especially in the area of Bali Police's Directorate of Narcotics who has implemented the provisions of this article. The formulation of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics implements the threat of imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). Keywords: Crime, Abuse, Narcotics, Society.
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM ANTARA YUNANI DAN TURKI adhipratama, farrel fawzi; Putra, Ida Bagus Wyasa
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sengketa antara Yunani dan Turki dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai model penyelesaian konflik. Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dan analisis yang berfokus pada instrumen hukum internasional, kasus-kasus internasional dan kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang terkait. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan mengenai delimitasi wilayah terirorial laut telah diatur secara rinci dalam UNCLOS terutama pada Pasal 15 yang mengatur mengenai delimitasi batas wilayah laut yang bersinggungan dengan negara lain. Mengenai perselisihan terkait delimitasi teritorial antara Turki dan Yunani, sejatinya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif. Kata kunci: Delimitasi Maritim, Sengketa Maritim, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT This article aims to analyze the legal challenges of the difficulty of settlement in the dispute between Greece and Turkey by using Alternative Dispute Resolution as a conflict resolution model. This article applies normative juridical research and analysis methods that focus on international legal instruments, international cases and agreements on related issues. Based on the results of the analysis, it is known that the regulation regarding the delimitation of marine territorial areas has been regulated in detail in UNCLOS, especially in Article 15 which regulates the delimitation of maritime boundaries that intersect with other countries. Regarding the dispute regarding the territorial delimitation between Turkey and Greece, the dispute can actually be resolved by alternative dispute resolution methods. Keywords: Maritime Delimitation, Maritime Dispute, Alternative Dispute Resolution
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PEMBERIAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA DI PASAR KOTA TABANAN Agung Yudha Dharma, I Gede Made; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan setiap manusia yang harus terpenuhi disetiap individunya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya perlu adanya interaksi antara pelaku usaha atau penjual dan pelanggan atau konsumen, dalam melakukannya perlu ada keinginan untuk fokus dari semua peristiwa yang bersangkutan bahwa makanan yang dikonsumsi harus sehat dan aman untuk tubuh manusia. Salah satu cara agar dapat mengetahui pangan yang dikonsumsi aman adalah dengan cara mengetahi informasi yang jelas dari pelaku usaha akan produk pangan atau barang yang akan dikonsumsi. Diperlukan juga kesadaran dari pekaku usaha akan kewajibannya memberikan sejelas-jelasnya akan barang yang dipasarkannya di masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode/teknik yang digunakan untuk menulis jurnal ini mengunakan metode/teknik penelitian hukum empiriis yang menggunakan jenis pendekatan fakta dan perundang-undangan. Maksud dan juga tujuan penelitian ini ialah agar berikan penjelasan betapa pentingnya informasi suatu produk ke konsumen. Berlandaskan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan pemberian informasi ke pelanggan oleh pelaku usaha terbukti sangat kurang efektif dari segi efektivitas. Baik kemudaratan secara finansial maupun immaterial yang diderita oleh mereka yang terlibat didalam terjadinya kurangnya akan informasi yang diperoleh pelanggan/konsumen. Ketika pelanggan menderita/mengalami kemudaratan, mereka telah berusaha agar memperbaiki situasi dengan mengembalikan produk serta meminta penggantian atas barang yang dijual oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan pelaku bisnis/usaha harus wajib dan memberi tanggungan atas kemudaratan yang diderita dan dialami oleh pelanggan/konsumen. Dalam hal ini pelanggan/konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena hanya mengandalkan informasi suatu produk dari pelaku usaha itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi, Produk Pangan ABSTRACT Everyone's demand for food must be fulfilled individually, which requires interaction between business actors and consumers, and all stakeholders must be aware that the food they eat have to be nutritious and has to be secure human body to succeed in this relationship. One way to guarantee food is safe is to obtain precise information from business actors about the food product or commodities to be ingested before eating them. Furthermore, business managers must be aware of their obligations to give the expanation as clear as possible about the goods they offer to the general public as required by Article 7 letter b of Law No. 8 of 1999 on the Protections for Consumer. The methodology used to create this article is an empirical legal research method that uses both a statutory approach and a factual approach, both described below. Based on study results, the adoption by business actors of providing information to consumers has been proven to be extremely ineffective. It is financial and immaterial losses incurred by those involved in the occurrence of absence of customer-acquired information. When consumers incurred losses, they tried to remedy the issue by returning the merchandise and seeking compensation for the products sold by the relevant actor. Meanwhile, corporate actors must be held responsible for consumer losses. Because they can only get knowledge about a product from the actor himself, consumers are in a disadvantaged position in this scenario. Keywords: Consumer Protection, Information, Label, Food Products
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar) Kurnia Dewi, Lusiana; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui beberapa kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya di PT. BPR Padma Denpasar serta mengkaji pelaksaaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitan memperlihatkan bahwa beberapa kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit meliputi seluruh debitur yang menurut penilaian Bank atas permohonan restrukturisasi yang diajukan debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya karena terkena dampak pandemi Covid-19, lalu debitur kooperatif dan jujur dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi debitur, serta debitur menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sampai kredit lunas. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar dilakukan melalui tahapan penjadwalan kembali, penataan kembali, dan persyaratan kembali kepada seluruh debitur terdampak Covid-19. Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Covid-19 ABSTRACT The writing aims to find out some of the criteria for debtors affected by Covid-19 who are entitled to a restructuring of their credit facilities at PT. BPR Padma Denpasar as well as reviewing the practice of credit restructuring policies as an effort to resolve non-performing loans due to the impact of Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar. The writing uses methods of empirical juridical research through statutory dan fact approach. The result shows that several criteria for debtors who are entitled to credit restructuring include all debtors who, according to the Bank's assessment of the restructuring application submitted by the debtor, have difficulties in fulfilling their obligations affected by Covid-19 pandemic, then the debtor is cooperative and honest in providing an explanation of the debtor's condition, and debtors show good faith to fulfill obligations until the credit is paid. The practice of the credit restructuring policy as an effort to resolve non-performing loans affected by Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar is carried out through stages of rescheduling, realigning, and returning requirements to all debtors affected by Covid-19. Key Words: Problem Credit, Credit Restructuring, Covid-19
KEDUDUKAN UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA DENPASAR Adika Tista Narendra, A.A.Gde; Ngurah Parwata, I Gusti
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan para pelaku usaha UMKM tidak mengurus izin usahanya, dan memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan suatu UMKM yang tidak memiliki izin usaha/SIUP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu dengan turun langsung kelapangan dan sumber data sekunder berasal dar sumber-sumber kepustakaan.. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan di Kota Denpasar diwajibkan untuk memiliki SIUP seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002. Namun terdapat pengecualian terhadap usaha mikro, dimana memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) tidak diwajibkan terhadap setiap perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai usaha mikro. Dimana apabila melanggar akan dijatuhkan sanksi pidana berupa Kurungan selama 3 bulan (paling lama) dan denda Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kata Kunci: Perusahaan, UMKM, Izin Usaha ABSTRACT This study aims to provide an overview of the reasons why MSME business actors do not apply for their business licenses, and provide an explanation related to the position of an MSME that does not have a business license/SIUP. The method of analysis of this research is an empirical legal research method using primary data sources, namely by direct descent from the field and secondary data sources coming from library sources. The results of this study are that as a result of every company that conducting trading activities in Denpasar City is required to have a SIUP as stated in the Denpasar City Regional Regulation Number 13 of 2002. However, there are exceptions for micro businesses, where having a Business License (SIUP) is not required for every company that meets the criteria to be classified as a business. micro. Where a violation will be imposed a criminal sanction in the form of confinement for 3 months (the longest) and a fine of Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah). Keywords: Company, MSME, Business Permit
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN REKLAME TANPA IZIN DI KOTA DENPASAR Paraniyati Dewi, Ni Putu; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan penegakan terhadap pemasangan reklame tanpa izin di Kota Denpasar dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta kendala terhadap penegakan pemasangan reklame tanpa izin di Kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen. Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pemasangan reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang tersebut merupakan ilegal atau masa berlakunya telah habis, serta Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan reklame yang melanggar aturan yaitu : upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif meliputi pengenaan pajak reklame yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara reklame yaitu berupa surat pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran izin yang telah dilakukan oleh penyelenggara reklame namun tidak ada tanggapan dari penyelenggara tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemasangan Reklame, Tanpa Izin ABSTRACT This study aims to identify and analyze the implementation of the enforcement of the installation of billboards without a permit in Denpasar City and to identify and analyze the efforts and obstacles to the enforcement of the installation of billboards without a permit in the City of Denpasar. This study uses empirical legal research methods by looking at the gap between das sein and das sollen. The results of the study show that the implementation of legal action taken by the civil service police unit against the installation of billboards without a permit is to send a warning letter to the applicant stating that the billboard installed is illegal or its validity period has expired, as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit. Praja is related to advertisements that violate the rules, namely: preventive efforts and repressive efforts. The preventive measures include the imposition of an advertisement tax as regulated in Law Number 18 of 1997 as amended in Law Number 34 of 2000 in conjunction with Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes. Obstacles in the application of administrative sanctions for billboard organizers are in the form of a summons to the applicant regarding permit violations that have been carried out by the billboard organizer but there is no response from the organizer. Keywords: Law Enforcement, Advertisement Installation, Without Permission

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue