Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.474
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Jurnal Akses
Anak Agung Sri Indrawati
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM BISNIS FRANCHISE Deby Wulandari, Anak Agung; Putra Atmadja, Ida Bagus; Sri Indrawati, Anak Agung
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.934 KB)

Abstract

This paper entitled “Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises Franchisees in Business Franchise”. This paper uses normative methods. The establishment of the law No. 20 year 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise is intended to provide certainty and fairness among businesses for micro, small, and medium enterprises as well as to regulate franchising. But related to the partnership with the pattern of the franchise or franchising, if either normatively assessed act about Micro, Small, and Medium Enterprises and Government Regulations about Franchising does not provide justice and legal protection for franchise development of the Micro, Small, and Medium Enterprises sector.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF UKIRAN KHAS BALI SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap motif ukiran khas bali sebagai ekspresi budaya tradisional serta pengaturan terkait pemegang kuasa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa motif ukiran khas bali sebagai ekspresi budaya tradisional telah mendapat perlindungan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Hak Cipta, selain itu motif ukiran khas bali diatur pula pada pasal 39 sebagai suatu ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, kemudian berbagai motif yang diciptakan dari ukiran khas bali juga merupakan ciptaan yang dilindungi termuat dalam pasal 40 ayat (1) huruf f dan g. Selanjutnya Adapun pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah Negara sehingga Negara diberi kewajiban untuk menginventarisasikan, menjaga dan memelihara setiap eskpresi budaya tradisional yang ada namun dalam hal ini undang-undang hak cipta belum memberi penjelasan mengenai siapa yang dimaksud Negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban sesuai ketentuan pasal 38. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 38 Undang-undang Hak Cipta perlu diberi penjelasan serta batasan-batasan mengenai siapa lembaga pelaksana yang ditunjuk sebagai representatif Negara atas perlindungan ekspresi budaya tradisional khususnya motif ukiran khas bali. Kata kunci : Perlindungan hukum, Motif Ukiran Khas Bali, Ekspresi budaya tradisional ABSTRACT The purpose of this study is to find out about the legal protection of Balinese carving motifs as traditional cultural expressions as well as arrangements related to copyright holders for these traditional cultural expressions. The research method used in this journal is a normative legal research method. The results of this study indicate that the typical Balinese carving motifs as expressions of traditional culture have received legal protection as contained in the provisions of Article 38 of the Copyright Law, besides that the Balinese carving motifs are also regulated in Article 39 as a creation whose creator is unknown. Various motifs created from typical Balinese carvings are also protected creations as contained in Article 40 Section (1) letters f and g. Furthermore, the copyright holder of traditional cultural expressions is the State so that the State is given the obligation to inventory, preserve and maintain every existing traditional cultural expression, but in this case the copyright law has not provided an explanation regarding who is meant by the State which is authorized and responsible for carry out the obligations according to the provisions of article 38. Based on this, to optimize the implementation of the provisions of Article 38 of the Copyright Law, it is necessary to provide an explanation as well as limitations regarding who the implementing agency is appointed as the State representative for the protection of traditional cultural expressions, especially Balinese carving motifs. Key Words: Legal protection, Balinese carving motifs, Traditional cultural expressions
PARATE EXECUTIE TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN KETIKA TERJADI KREDIT MACET Sri Indrawati, Anak Agung; Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap parate executie bila terjadi kredit macet dan sekaligus untuk mengetahui serta menganlis tentang hak yang dimiliki oleh seorang pemegang Sertifikat Hak Tanggungan. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Parate executiediatur dalam Pasal 20 juncto Pasal 6 UUHT, pelaksanaan lelang eksekusi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan Surat Edaran Nomor 19/PN/2000 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT; dan (2) Kreditur yang mememgang sertifikat Hak Tanggungan, langsung dapat melaksanakan parate excutie Terhadap Hak Tanggungan tanpa melaluo penetapam Pengadilan Negeri Setempat, melainkan langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara. Kata Kunci : Parate Executie, Eksekusi, Kreditur. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the legal arrangements for parate executives in the event of bad credit and at the same time to find out and analyze the rights owned by a Certificate of Mortgage holders. This research is classified as a type of research. This research is classified as a type of normative research that uses a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. All of which were collected using data collection techniques and analyzed using data analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Parate executiediatur in Article 20 in conjunction with Article 6 of the UUHT, the implementation of the execution auction is regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning Guidelines for Auction Implementation and Regulation of the Director General of State Assets Number PER-03 / KN / 2010 concerning Technical Guidelines for Auction Implementation, and Circular Number 19 / PN / 2000 concerning Implementation of Circular Number SE-21 / PN / 1998 concerning Implementation Guidelines for Article 6 of the UUHT; and (2) Creditors who hold a Mortgage Certificate, can directly carry out a parate excutie of Mortgage Rights without going through a local District Court ruling, but directly through the State Property and Auction Service Office. Keywords: Parate Executie, Execution, Creditor.
PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dwipayana, Kadek Ari; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku terkait perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan “pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Hasil penelitian ini bahwa pengaturan klausula baku terkait pinjaman online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 18 Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Namun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman online. Akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hukuman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula. The purpose of this writing is to find out the standard clause settings related to the online loan and loan agreement in the Consumer Protection Law and the legal consequences of including standard clauses for online loan providers. In this study, using a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the regulation of standard clauses related to online loans in the Consumer Protection Law is regulated in Article 18 Business actors in offering goods / services intended for trade are prohibited from making or including standard clauses on every document and / or agreement. However, the OJK provisions do not explicitly regulate the legal consequences of the standard Consumer Protection Law clause that have provided protection for consumers for the existence of standard online loan clauses. The legal consequence of the inclusion of standard clauses for online loan providers is regulated in Article 62 Paragraph (1) of the Company Law regarding penalties for violating the provisions of clause inclusion.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Wulandari, Putu Dian; Sri Indrawati, Anak Agung
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait sistem pembayaran rekening bersama dalam belanja online melalui e-commerce serta untuk menganalisa tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha jasa portal web terkait wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran rekening bersama. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Rekening Bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 TentangTransfer Dana, namun dalam ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan Penyelenggara, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir. Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha terkait terjadinya wanprestasi dalam sistem pembayaran rekening bersama ialah pihak e-commerce memberi layanan pengaduan berupa customer service yang nantinya pihak konsumen bisa menunjukkan bukti terjadinya wanprestasi dan pihak e-commerce akan memberi ruang untuk mediasi antara para pihak. This study aims to examine the regulations regarding the joint account payment system in online shopping through e-commerce and to analyze the responsibilities of the e-commerce party as a web portal service business actor regarding defaults carried out in the use of the joint account payment system. The legal research method used in this study is an empirical legal research method. The approach used in this study includes a statutory approach, a conceptual approach and a factual approach. The results showed that the Joint Account system was not explicitly regulated in Law No. 3 of 2011 concerning Fund Transfers, however in the provisions of Article 2 it explains that the scope of fund transfers is the transfer of funds that involves the Provider, either as the Originating Provider, the Successor Organizer or the Final Beneficiary Organizer. Rekber is an intermediary between the buyer and the seller. In other words, in the transfer of funds, Rekber can be said to be the successor organizer that forwards funds from the original sender to the final recipient. The responsibility of e-commerce as a business actor related to default in the joint account payment system is that e-commerce provides complaint services in the form of customer service which later on the consumer can show evidence of default and the e-commerce party will provide space for mediation between the parties.
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KASUS PERDATA NOMOR 96/PDT.G/2019/PN.Amp Yulianingrum, Kadek Hennie; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain; (1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah secara perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. Artikel ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan fakta. Adapun data primer dalam artikel ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan Informan pada Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah yaitu tergugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum dari tergugat atas dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas ialah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non-material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan ABSTRACT The purpose of writing this scientific article, such as; (1) to find out and analyze the juridical implications of unlawful acts in cases of ownership of land rights by unlawful acts based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) to find out and analyze the form of legal liability for unlawful acts in the case of ownership of rights to property based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. This article is classified as an empirical legal research that uses a fact approach. The primary data in this article was obtained through interview techniques with informants at the Amlapura District Court. Based on the results of the analysis, it is known that the juridical implication of an unlawful act in the case of ownership of land rights is that the defendant loses the right to ownership of the land which is the object of the dispute. The form of legal liability from the defendant for the unlawful act in the case of ownership of the right to property is to provide material and non-material compensation to the plaintiff based on a court decision. Keywords: Land Rights, Unlawful Acts, Court Decisions
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PEMBERIAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA DI PASAR KOTA TABANAN Agung Yudha Dharma, I Gede Made; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan setiap manusia yang harus terpenuhi disetiap individunya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya perlu adanya interaksi antara pelaku usaha atau penjual dan pelanggan atau konsumen, dalam melakukannya perlu ada keinginan untuk fokus dari semua peristiwa yang bersangkutan bahwa makanan yang dikonsumsi harus sehat dan aman untuk tubuh manusia. Salah satu cara agar dapat mengetahui pangan yang dikonsumsi aman adalah dengan cara mengetahi informasi yang jelas dari pelaku usaha akan produk pangan atau barang yang akan dikonsumsi. Diperlukan juga kesadaran dari pekaku usaha akan kewajibannya memberikan sejelas-jelasnya akan barang yang dipasarkannya di masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode/teknik yang digunakan untuk menulis jurnal ini mengunakan metode/teknik penelitian hukum empiriis yang menggunakan jenis pendekatan fakta dan perundang-undangan. Maksud dan juga tujuan penelitian ini ialah agar berikan penjelasan betapa pentingnya informasi suatu produk ke konsumen. Berlandaskan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan pemberian informasi ke pelanggan oleh pelaku usaha terbukti sangat kurang efektif dari segi efektivitas. Baik kemudaratan secara finansial maupun immaterial yang diderita oleh mereka yang terlibat didalam terjadinya kurangnya akan informasi yang diperoleh pelanggan/konsumen. Ketika pelanggan menderita/mengalami kemudaratan, mereka telah berusaha agar memperbaiki situasi dengan mengembalikan produk serta meminta penggantian atas barang yang dijual oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan pelaku bisnis/usaha harus wajib dan memberi tanggungan atas kemudaratan yang diderita dan dialami oleh pelanggan/konsumen. Dalam hal ini pelanggan/konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena hanya mengandalkan informasi suatu produk dari pelaku usaha itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi, Produk Pangan ABSTRACT Everyone's demand for food must be fulfilled individually, which requires interaction between business actors and consumers, and all stakeholders must be aware that the food they eat have to be nutritious and has to be secure human body to succeed in this relationship. One way to guarantee food is safe is to obtain precise information from business actors about the food product or commodities to be ingested before eating them. Furthermore, business managers must be aware of their obligations to give the expanation as clear as possible about the goods they offer to the general public as required by Article 7 letter b of Law No. 8 of 1999 on the Protections for Consumer. The methodology used to create this article is an empirical legal research method that uses both a statutory approach and a factual approach, both described below. Based on study results, the adoption by business actors of providing information to consumers has been proven to be extremely ineffective. It is financial and immaterial losses incurred by those involved in the occurrence of absence of customer-acquired information. When consumers incurred losses, they tried to remedy the issue by returning the merchandise and seeking compensation for the products sold by the relevant actor. Meanwhile, corporate actors must be held responsible for consumer losses. Because they can only get knowledge about a product from the actor himself, consumers are in a disadvantaged position in this scenario. Keywords: Consumer Protection, Information, Label, Food Products
PENGATURAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PRODUCT LIABILITY PADA TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian ganti rugi terhadap product liability pada transaksi e-commerce berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendeketan secara konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai sistem tanggung jawab produk (producy liability) pada transaksi e-commerce diatur pada Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus dilakukannya pembuktian oleh konsumen bahwa benar adanya unsur kelalaian dari pelaku usaha. Ketentuan Pasal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 28 dan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode penyelesaian ganti rugi terhadap product liability pada transaksi e-commerce yang dialami konsumen ini dapat diselesaikan dengan menggunakan dua kebijakan peradilan yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: E-Commerce, Tanggung Jawab Produk, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the compensation to product liability in e-commerce transaction based on law of consumer protection. The research method that the author uses is juridical normative by using a statutory (statue approach) and legal conceptual approach. This research results that the regulation regarding the product liability system in e-commerce transactions is regulated in Article 19 paragraph 5 in Law of Consumer Protection which must seek proof by consumers that there is really no negligence on the part of the perpetrators. The provisions of this article are also accompanied by Article 28 and Article 25 in Law of Consumer Protection. This study shows that the settlement of compensation for product obligations in e-commerce transactions experienced by consumers can be resolved by using two judicial polices, namey ligitation (court) and non litigation (out of court) in accordance with what has been regulated in Article 45 and Article 47 in Law of Consumer Protection. Key Words: E-Commerce, Product Liability, Consumer Protection
Pertanggungjawaban Produk Dalam Cacat Produksi Airbag Kendaraan Roda Empat Dikaitkan Dengan Uu Perlindungan Konsumen Dewa Ayu Devi Dwiva Sari; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p02

Abstract

Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui dasar ketentuan dalam pengaturan hukum dari tanggungjawab produk dalam cacat produksi airbag pada kendaraan roda empat dan upaya sarana penyelesaian hukumnya bagi konsumen yang mendapati kerugian akibat produk tersebut. Studi ini mempergunakan metode penelitian yang berbentuk hukum normatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan (Library Research) sebagai dasar. Dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mempelajari buku-buku literatur dan pendekatan fakta (the fact approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 digunakan sebagai pedoman guna melindungi hak-hak dari konsumen serta dapat memahami upaya penyelesaian sengketa serta pertanggungjawaban kepada produsen terkait cacat produksi pada airbag kendaraan roda empat. Kata Kunci: Airbag, Tanggungjawab Produk, Cacat Produk, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The purpose of this paper is to find out the form of the basic legal provisions of product liability in airbag production defects in four-wheeled vehicles and the legal remedies for consumers who experience losses due to these products. This study uses a research method in the form of normative law, namely a study that uses library research as the basis and approach to legislation and studies literature books and the fact approach. The results of the study show that Law Number 8 of 1999 is used as a guideline to protect the rights of consumers and to understand dispute resolution efforts and accountability to producers regarding production defects in four-wheeled vehicle airbags. Key Words: Airbags, Product Liability, Product Defecis, Dispute
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA Ni Made Dinda Meisya Saraswati; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p18

Abstract

Artikel ini ditulis bertujuan untuk menganalisa keabsahan serta akibat hukum daripada Pengaturan tentang Perjanjian Atas Nama didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni dengan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa keabsahan Perjanjian Atas Nama di Indonesia tidak sah secara hukum karena objek dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok terkait kepemilikan sepenuhnya suatu tanah dalam Pasal 9 serta 21 ayat (1). Sekalipun Perjanjian Atas Nama dalam peraturan-peraturan yang ada telah dinyatakan serta tersirat, nyatanya Perjanjian Atas Nama tersebut kerapkali terjadi di Indonesia. Ketegasan pemerintah akan penerapan Perjanjian Atas Nama tentu perlu dikukuhkan kembali yang disertakan dengan peran masyarakat dalam bertindak agar pelaksanaan pengaturan Perjanjian Atas Nama tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kata Kunci : Perjanjian Atas Nama Nominee, Orang Asing, Akibat Hukum. ABSTRACT This article aimed to analyze the law and consequences of the arrangements of the agreement that has been provided in Indonesia. As for the method used in this paper with normative legal research using statutory approach. The study result indicated that Nominee Accords in Indonesia is unlegally because the object of Nominee Agreement doesn't fit with written laws on the Civil Code connected to the legal condition of act 1320 and also Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles connected to the land ownership of act 9 and 21 paragraph (1). Even if the terms have been implied in the law, the arrangements are related to the agreement of the Covenant are still in Indonesia. The government's jurisdiction of the Nominee Agreement must be reorganized with the role of the public in acting to the execution of the arrangement of the agreement of the previous forms. Key Words: Nominee Agreement, Foreigners, Legal Consequences.
Co-Authors A. A. Alit Mas Surya Mahadewi Agung Yudha Dharma, I Gede Made Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Deby Wulandari Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma Anak Agung Gede Brahma Aditya Pemayun Anak Agung Gede Jayarajendra Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama Anak Agung Satria Mahardika D. G. Rudy Deti Yustina Dewa Ayu Devi Dwiva Sari Dewa Gde Rudy Dewa Gede Jeremy Zefanya Dwipayana, Kadek Ari Enjita Hairindika Griyo Mandraguna I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani I Gusti Made Andika Surya Adi Putra I Kadek Bayu Sihandharma I Ketut Haris Wiranata I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Duvanda Martadinata I Made Sarjana I Made Wirjanta I Putu Adi Dana Pratama I Putu Bawa Wicaksana I Putu Hedy Murdianantha I Wayan Agus Pebri Paradiska I Wayan Wiryawan I.G.A.M.R. Jayantiari Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Ayu Sri Mas Prawreti Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Ngurah Wirabuwana Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Atmaja Ida Bagus Putu Sutama Ivana Bunga Wahyuni Josia Sedana Putra Kadek Ade Darma Putra Kadek Dwi Giovanni Kadek Feby Adhiyanti Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Indriyani Komang Githa Trisnasari Kresna Yoga Mahaputra Ledi Rufina Sinuhaji Marwanto Marwanto N.M. Aryani Nadya Elsa Putri Ni Kadek Yuwinda Dewi Ni Ketut Dewi Sri Murti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Manik Meira Setiarini Ni Made Dinda Meisya Saraswati Ni Nyoman Indah Pratiwi Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Purwanti Nuly Patandung Pande I Putu Cahya Widyantara Pande Nyoman Yori Pratana Pio Salvator Ginting Suka Putu Arya Wiguna Putu Eka Tresna Ardiawan Putu Lingga Mahasaskara Suarta Putu Mas Anandasari Stiti Putu Sandimas Putu Sellya Dani Listiyanti Putu Shintya Dewi Putu Sindhu Harta Bratha Mukti Putu Yoga Utama Putra Raki Muthia' Rahmah Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa Shinta Vinayanti Bumi Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira W. Wiryawan Wulandari, Putu Dian Yulianingrum, Kadek Hennie