cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 6 (2021)" : 8 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pertangungjawaban pidana anak yang menggunakan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan a quo, maka anak tersebut akan direhabilitasi. Adapun rehabilitasi dalam hal ini terbagi atas 2 jenis, yaitu reahibiltasi medis dana rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkotika seyogyanya harus didukung oleh semua kalangan. Mengingat upaya rehabilitasi lebih beroirientasi pada tujuan pemulihan atas kondisi yang tidak inginkan dan juga dapat menjamin hak-hak anak. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Narkotika ABSTRACT The purpose of this article is to find out and analyze the criminal responsibility of children who use narcotics. This article is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the criminal responsibility of children who use narcotics has been regulated in Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Based on it, the child will be rehabilitated. The rehabilitation in this case is divided into 2 types, such as medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation efforts for children who use narcotics should be supported by all groups. Considering that rehabilitation efforts are more oriented towards the goal of recovering from unwanted conditions and can also guarantee children's rights. Keywords: Responsibility, Criminal, Children, Narcotic
LEGALITAS THRIFT SHOP DAN PRELOVED DI INDONESIA Angga, Dewa; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis legalitas keberadaan thrift shop dan preloved serta tanggung jawab pelaku usaha thrift shop dan preloved berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). Tulisan ini tergolong metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan yang dianalisis digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh thrift shop atau preloved tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila pakaian bekas yang dijual oleh pelaku usaha thrift shop ataupun preloved berasal dari milik pribadi dan bukan merupakan hasil impor pakaian bekas. Dalam ketentuan UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi diproduksi barang yang atau oleh pelaku diperdagangkan usaha. Kata Kunci: Pakaian Bekas, Thrift Shop, Preloved, Pelaku Usaha ABSTRACT The purpose of this paper is to identify and analyze the legality of the existence of thrift shops and preloved and the responsibilities of thrift shop and preloved business actors based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (hereinafter UUPK). This paper is classified as a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The technique of tracing legal materials uses a literature study technique that is analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that there is no regulation that specifically regulates the practice of selling used goods, especially domestic used clothing. The government through the Minister of Trade only prohibits the import of used clothing into Indonesia. Trade in used clothing by a thrift shop or preloved is not considered a violation if the used clothing sold by a thrift shop or preloved business actor comes from private property and is not the result of imported used clothing. In the provisions of the UUPK, it has been determined that business actors have an obligation to run their business in good faith, provide correct, clear, honest information relating to goods and/or services traded, as well as an obligation to provide compensation if consumers are proven to have suffered losses on consumption of manufactured goods. which or by business actors are traded. Key Words: Used Clothes, Thrift Shop, Preloved, Business Actors
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TIKTOK Vedanti, Kausalya Ayu; Indrawati, A.A. Sri
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 2 hal sebagai berikut: (1) mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film pada aplikasi tiktok. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan2 jenis pendekatan, yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasartkan hasil penelitian, diketahui bahwa ini perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film sebagai suatu karya sinematografi diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2014 dan akibat hukumnya telah dimuat pada pasal 113 ayat (3) dan (4), dimana pelaku pembajakan dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun seta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah. Kemudian pihak tiktok juga telah mengatur terkait hal ini pada ketentuan layanan yang bisa diakses pada website resminya, dimana pihak tiktok secara tegas menyatakan bahwa pihaknya dapat memblokir pengguna yang melanggar hak cipta ketika ada laporan dari pengguna lain yang diajukan melalui fitur report. Kata Kunci: Kepastian Hukum, pembajakan sinenatografi, perlindungan hukum, Hak Cipta ABSTRACT The puposes of this research are as follows: (1) to find out and analyze the legal protection for cinematographic copyright holders in Indonesia from piracy according to Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; and (2) to find out and analyze the legal consequences for cinematographic copyright violators related to film piracy on the tiktok application. This research is classified as normative research that uses 2 types of approaches, namely the legal approach and the conceptual approach. Based on the results of the research, it is known that the protection of copyright holders against film piracy as a cinematographic work is regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 and the legal consequences have been contained in Article 113 paragraphs (3) and (4), where the perpetrators of piracy can be subject to imprisonment up to 10 years or a fine of up to 4 billion rupiah. Then the tiktok party has also regulated this in the terms of service that can be accessed on the official website, where the tiktok party expressly states that it can block users who violate copyright when there are reports from other users submitted through the report feature. Keywords: Legal Certainty, sinenatography piracy, legal protection, Copyright
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI Yusa Wedangsa Laba, Anak Agung Gede Deva; Arsha Putra, I Putu Rasmadi
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis asuransi. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa. Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015. Kata Kunci: Mekanisme, Sengketa Asuransi, Pemegang Polis ABSTRACT The purpose of this research is to share knowledge and provide a new perspective in insurance dispute resolution for insurance policy holders. In writing this research, normative legal research methods are applied by using an approach to legislation and a conceptual approach which is then presented in the form of a descriptive report. The results of the study show that there are several methods that can be taken by policyholders to resolve disputes. Starting from complaints to insurance companies in accordance with the provisions of article 2 paragraph (1) POJK 1 / 2014 and article 32 paragraph (1) POJK 1 / 2013, complaints to the OJK in accordance with the provisions of article 40 paragraph (1) POJK 1 / 2013, dispute resolution by using alternative dispute resolution institutions in accordance with the provisions of article 2 paragraph (5) of POJK 1 / 2014 as well as dispute resolution through the bankruptcy process at the Commercial Court at the District Court in accordance with the provisions of article 52 paragraph (1) POJK 28/2015. Keywords: Mechanism, Insurance Dispute, Policy Holder
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Satya Weda Putra, Anak Agung Gede; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dilihat dari perspektif Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan regulasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. Namun selanjutnya justru ditemui adanya perbedaaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat sub-klausul dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebelumnya. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang, Regulasi ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal, among others, is to find out and analyze the regulation of green open space in urban areas based on the laws and regulations in Indonesia, as well as licensing arrangements related to green open space seen from the perspective of Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. This research is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the regulation of green open space in urban areas based on regulations in Indonesia is regulated in Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. However, it was found that there were differences between Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja regarding licensing arrangements related to green open spaces, namely Article 35 of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sub-clause in Article 35 of Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang previously. Keywords: Green Open Space, Spatial Planning, Regulation
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN KODE UNIK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Istri Chintya, Cok Agung; Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalis tentang pengaturan hukum penggunaan kode unik dalam transaksi e-commerce; (2) untuk mengetahui dan menganalis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan kode unik dalam transaksi e-commerce di Indonesia. dan penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan transaksi non tunai (seperti transfer bank menggunakan kode unik). Namun demikian, para pihak yang terlibat di dalamnya tetap dilindungi undang-undang. Adapun terkait adanya klausula baku yang mengatur kode unik, maka seyogyanya harus jelas dan lugas agar tidak menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen. Apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pihak penyelenggara e-commerce ataupun pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kode Unik, E-commerce ABSTRACT The purposes of this research are, such as: (1) to identify and analyze the legal regulation of the use of unique codes in e-commerce transactions; (2) to find out and analyze the legal protection of consumers against the use of unique codes in e-commerce transactions in Indonesia. and this research is classified as a normative research that uses 2 types of approaches, namely: a statutory approach and a concept approach. Based on the research results, it is known that there are no special regulations related to non-cash transactions (such as bank transfers using unique codes). However, the parties involved in it are still protected by law. As for the existence of standard clauses governing unique codes, it should be clear and straightforward so as not to cause material harm to consumers. If it causes harm to consumers, then the e-commerce operator or business actor can be held legally responsible in accordance with the provisions of Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keywords: Legal Protection, Consumer, Unique Code, E-commerce
KEDUDUKAN STOCKHOLDER SEBAGAI KREDITUR DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PAILIT Natanael S, Timothy; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan stockholder pada perusahaan pailit; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban perusahaan pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada stockholder. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa stockholder tergolong kreditur konkuren yang kedudukannya berada di bawah kreditur separatis dan preferen. Meskipun kedudukan stockholder dirasa lemah secara hukum, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak-haknya selaku kreditur. Pada prinsipnya perusahaan pailit wajib melunasi utangnya kepada stockholder selaku pemegang saham minoritas dengan tanpa mengesampingkan asas pari passu prorata parte. Apabila pemegang saham minoritas tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip yang ada, dapat melakukan gugatan derivative. Kata Kunci: Stockholder, Kreditur, Kepailitan ABSTRACT The aims of this study are as follows: (1) to find out and analyze the position of stockholders in bankrupt companies; (2) to find out and analyze the liability of the bankrupt company to the distribution of company assets to stockholders. This research is classified as normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that stockholders are classified as concurrent creditors whose position is under the separatist and preferred creditors. Although the position of the stockholder is considered legally weak, this does not necessarily eliminate his rights as creditors. In principle, a bankrupt company is obliged to pay off its debts to stockholders as minority shareholders without compromising the principle of pari passu prorata parte. If minority shareholders do not get justice in accordance with existing principles, they can file a derivative lawsuit. Keywords: Stockholders, Creditors, Bankruptcy
PEMIDANAAN PEMBUNUHAN IBU TERHADAPANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 219/Pid.B/2019/PN Gin) Krista, I Kadek; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pidana terhadap pemidanaan pembunuhan anak kandung oleh ibunyadan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemidanaan pembunuhan anak kandung oleh ibunya.Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat normatif, yang menggunakan pendekatanperundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach).Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukumprimer, sekunder dan tersier.Dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan dianlisis dengan teknik analisisbahan hukum.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama tindakan kekerasan seorang ibu terhadap anaknya yang mengakibatkan anaknya meninggal ini telah melanggar dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;kedua, pada era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orang tua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebutyaitu : adanya faktor intern dikarenakan ketidak mampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orang tua, dan faktor ekstern dikarenakan keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan contohnya perilaku orang tua yang lepas kontrol emosi. Kata Kunci: Pemidanaan, Pembunuhan, Anak Kandung ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the criminal application of the punishment for the murder of a biological child by his mother and the factors that lead to the conviction of the murder of a biological child by his mother. This research is classified as a normative research type, which uses a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (The Case Approach). The legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Collected with legal materials collection techniques and analyzed with legal materials analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: First, the violent act of a mother against her child which resulted in her child's death has violated the provisions of Article 80 paragraph (3) and paragraph (4) of the Law on Child Protection; secondly, in the current era of globalization, there are many murder cases involving family members, even parents who cruelly kill their flesh and blood. This is due to the many factors that force perpetrators in society to do this, namely: the presence of internal factors due to inability in parenting and personality problems of parents, and external factors due to environmental conditions around the perpetrators that cause perpetrators to commit murder, for example the behavior of parents who are off the hook. emotion control. Keywords: Criminal, Murder, Biological Children

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue