cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 7 (2021)" : 9 Documents clear
PENGATURAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH NEGARA PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA Wijaya, Kadek Dwitya Partha; Suardita, Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah negara pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ketentuan perihal HPL atas objek tanah negara dalam UUPA belum terumuskan dalam norma yang ketentuannya rigid mengenai HPL di UUPA tidak tegas diatur kedudukan hukumnya. Namun, jika merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA bahwa negara dapat memberikan tanah yang dikuasai negara dengan hak untuk pengelolaan kepada badan hukum publik saja. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, hak pengelolaan atas tanah negara akhirnya telah diatur dengan tegas di dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 3 PP No. 18 Tahun 2021. Pada intinya HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Tanah Negara, UU Cipta Kerja ABSTRACT This article aims to find out and understand the legal provisions regarding Management Rights over state land based on Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 and to find out and analyze legal arrangements regarding Management Rights over state land after the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja. This study uses a type of juridical-normative research supported by the type of approach to analyzing the concept of law and legislation and using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the provisions regarding Management Rights on state land objects in the Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 have not yet been formulated in norms whose rigid provisions regarding Management Rights in the Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 are not explicitly regulated by law. However, if referring to Penjelasan Umum II angka 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 that the state can give land controlled by the state with rights for management to public legal entities only. After the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja, the right to manage state land has finally been firmly regulated in Article 136 of Undang-Undang Cipta Kerja jo. Article 1 point 3 PP No. 18 Tahun 2021. In essence, Management Rights is a right of control from the state whose implementation authority is partially delegated to the holder of the right to use and utilize all or part of the land with management rights for their own use or in cooperation with a third party with a land utilization agreement. Keywords: Land Management Right, State Land, UU Cipta Kerja
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KASUS PERDATA NOMOR 96/PDT.G/2019/PN.Amp Yulianingrum, Kadek Hennie; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain; (1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah secara perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. Artikel ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan fakta. Adapun data primer dalam artikel ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan Informan pada Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah yaitu tergugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum dari tergugat atas dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas ialah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non-material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan ABSTRACT The purpose of writing this scientific article, such as; (1) to find out and analyze the juridical implications of unlawful acts in cases of ownership of land rights by unlawful acts based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) to find out and analyze the form of legal liability for unlawful acts in the case of ownership of rights to property based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. This article is classified as an empirical legal research that uses a fact approach. The primary data in this article was obtained through interview techniques with informants at the Amlapura District Court. Based on the results of the analysis, it is known that the juridical implication of an unlawful act in the case of ownership of land rights is that the defendant loses the right to ownership of the land which is the object of the dispute. The form of legal liability from the defendant for the unlawful act in the case of ownership of the right to property is to provide material and non-material compensation to the plaintiff based on a court decision. Keywords: Land Rights, Unlawful Acts, Court Decisions
PERAN KEMKOMINFO TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS STREAMING FILM ILEGAL Barbarosa, Diego; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran KemKominfo terhadap pembajakan film pada situs streaming film ilegal serta mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs streaming film tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KemKominfo memiliki wewenang dalam penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta di Internet. Wewenang KemKominfo untuk menumpas pelanggaran Hak Cipta di Internet, seperti menutup hak akses pada situs streaming film ilegal diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Terkait sanksi hukum yang diberikan jika melanggar Hak Cipta, seperti menyebarkan film melalui situs streaming film ilegal diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci: KemKominfo, Hak Cipta, Situs Streaming Film Ilegal ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out and analyze the role of the Ministry of Communication and Informatics against film piracy on illegal film streaming sites and to identify legal sanctions for distributing films on film streaming sites. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing the legislation and literature related to the subject with an analysis of legal concepts. The results of the study show, based on Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, the Ministry of Communication and Information has the authority to close content and/or access rights of users who violate Copyright on the Internet. The authority of the Ministry of Communication and Informatics to suppress Copyright infringement on the Internet, such as closing access rights to illegal film streaming sites is regulated in the Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Regarding the legal sanctions given for violating Copyright, such as distributing films through illegal film streaming sites, it is regulated in Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Key Words: Ministry of Communication and Information, Copyright, Illegal Movie Streaming Sites
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM KESELAMATAN PEKERJA PADA CV. DWI JAYA MANDALA DI KOTA DENPASAR Yasa, I Nyoman Putra Sedana; Ariana, I Gde Putra
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitia ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan aturan pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada CV. Dwi Jaya Mandala di Kota Denpasar; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja oleh pekerja CV. Dwi Jaya Mandala di Kota Denpasar. Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang mengkaji keberlakuan hukum dalam masyarakat. Seluruh data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analis, diketahui bahwa penerapan aturan mengenai penggunaan alat pelindung diri sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena pekerja tidak mau menggunakan. Terlebih lagi belum didukung dengan adanya aturan tertulis yang mengatur mengenai alat pelindung diri. Adapun terkait dengan tanggung jawab perusahaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Mengingat jenis perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lisan sehingga membuat perusahaan tidak dapat memberikan jaminan sosial sepenuhnya. Kata Kunci : Pekerja, Alat Pelindung Diri, Perusahaan ABSTRACT The aims of this study are as follows: (1) to find out and analyze the application of the rules for the use of Personal Protective Equipment (PPE) on CV. Dwi Jaya Mandala in Denpasar City; (2) to find out and analyze the company's responsibility in the event of a work accident by CV workers. Dwi Jaya Mandala in Denpasar City. This research is classified as empirical research that examines the law enforcement in society. All primary data in this study were obtained through observation and interview techniques. Based on the results of the analysis, it is known that the application of the rules regarding the use of personal protective equipment has been implemented but in its implementation it has not run effectively because workers do not want to use it. Moreover, it has not been supported by written rules governing personal protective equipment. As for the company's responsibilities to workers who experience work accidents, not all of them can be implemented. Considering the type of agreement used is an oral agreement so that the company cannot provide full social security. Keywords: Workers, Personal Protective Equipment, Company
PENGATURAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS KETIKA TERJADI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Pratama, I Wayan Dion Sanjaya; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang ruang lingkup pelaksanaan restrukturisasi pada perseroan terbatas; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hak yang dimiliki oleh pemegang saham minortas manakala terjadi restrukturisasi pada suatu perseroan terbatas. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa pada pelaksanaan restrukturisasi perusahaan telah diatur perlindungan hak pemegang saham minoritas manakala tidak menyetujui restrukturisasi yang diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Hak, Pemegang Saham Minoritas, Restrukturisasi ABSTRACT The purpose of writing this scientific article is as follows: (1) to find out and analyze the scope of the implementation of restructuring in a limited liability company; (2) to find out and analyze the arrangement of rights owned by minority shareholders when there is a restructuring of a limited liability company. This article belongs to the type of normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of data processing and analysis, it is concluded that in the implementation of corporate restructuring, the protection of the rights of minority shareholders has been regulated when they do not agree to the restructuring as stipulated in Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keywords: Rights, Minority Shareholders, Restructuring
PENGATURAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG DI BALI Teguh Oprandi, I Made Stefanus; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi menerbitkan pengaturan permainan layang-layang pada peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Bali; serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang manfaat dibentuk dan diundangkannya peraturan daerah berkaitan dengan penertiban permainan layang-layang. Artikel ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa urgensi dibentuknya peraturan daerah mengenai penertiban layang-layang ialah dikarenakan ditemukan fakta bahwa adakalanya permainan layang-layang dapat menimbulkan kerugian, membahayakan, dan mengganggu ketertiban umum. Adapun manfaat dibentuknya peraturan daerah tentang permainan layang-layang adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah, stake holder, dan/atau masyarakat di Bali agar bersama-sama menjaga keberlanjutan melestarikan permainan tradisional di Bali dengan tetap mengutamakan unsur keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengaturan, Layang-Layang, Ketertiban Umum ABSTRACT The purposes of writing this scientific article are, such as: (1) to find out and analyze the urgency of publishing kite game regulations in regional regulations at the regency/city and provincial levels of Bali; and (2) to find out and analyze the benefits of the establishment and promulgation of regional regulations relating to the control of kite flying. This article is classified as a normative research using 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the urgency of the establishment of regional regulations regarding the control of kites is due to the fact that sometimes kite games can cause harm, harm, and disrupt public order. The benefits of the establishment of a regional regulation on kite flying is that it can be used as a guide for the government, stake holders, and/or the community in Bali to jointly maintain the sustainability of preserving traditional games in Bali while still prioritizing the elements of security and common order in society. Keywords: Arrangement, Kites, Public Order
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) DALAM KESALAHAN PENCATATAN KWH METER LISTRIK Mahadewa, Kadek Genta; Kasih, Desak Putu Dewi
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan adalah untuk mengeatahui secara jelas kepastian perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN apabila terjadi kesalahan pembacaan kWh meter listrik yang tentunya merugikan konsumen itu sendiri serta untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN terkait kesalahan pencatatan kWh meter listrik. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah perlindungan konsumen berasaskan kepastian hukum, keselamatan, dan keamanan konsumen yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum, dan Undang-Undang Ketenagalistrikan dimana sudah dapat menjamin kepastian hukum serta hak-hak bagi konsumen pengguna tenaga listrik. Terkait kesalahan pembacaan kWh meter listrik jelas bahwa PT. PLN tidak memenuhi kewajibannya dengan baik serta konsumen tidak mendapatkan haknya yang tentu saja PT. PLN wajib bertanggung jawab dimana PT. PLN wajib memberikan pengurangan apabila realisasi lama dan/atau jumlah gangguan serta tingkat kesalahan pembacaan kWh meter listrik jumlahnya melebihi di atas tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan PT. PLN maka PT. PLN wajib memberikan pemotongan tagihan listrik sebesar 20% sampai 35% dari biaya beban konsumen dan diperhitungkan dibulan berikutnya. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab ABSTRACT The purpose of writing this journal is to clearly know the certainty of legal protection for consumers of PT. PLN if there is an error in reading the kWh electricity meter which is certainly detrimental to the consumer itself and to find out the responsibility of PT. PLN related to the error in recording the electricity kWh meter. The method used for this research is the normative juridical method. The results of this study are consumer protection based on legal certainty, safety, and consumer security which we can see in the Law on Legal Protection, and the Electricity Law which can guarantee legal certainty and rights for consumers who use electricity. Regarding the error in reading the electricity kWh meter, it is clear that PT. PLN does not fulfill its obligations properly and consumers do not get their rights which of course PT. PLN is obliged to be responsible where PT. PLN is obliged to provide a reduction if the realization of the old and/or the number of disturbances and the error rate of reading the kWh meter of electricity exceeds the level of service quality set by PT. PLN then PT. PLN is required to provide electricity bill cuts of 20% to 35% of the cost of consumer expenses and calculated in the following month. Keywords: Legal Certainty, Consumer Protection, Responsibility
PELAKSANA TUGAS SEMENTARA GUBERNUR DALAM PERSETUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sorongan, Romario Jermia; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitin ini untuk mengetahui pelaksana tugas sementara gubernur memiliki wewenang yang terbatas. Artinya ia tak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara karena ada aturan-aturan yang membatasinya. Berawal dari adanya konflik normatif, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan pengadilan, konseptual, komparatif, dan studi kasus. Sumber hukum penelitian ini meliputi dokumen hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik bola salju. Teknik yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum adalah teknik penjelasan, sistematisasi, komposisi, dan penalaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Wewenang pelaksana tugas sementara gubernur tidak sama dengan gubernur karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelaksana tugas sementara gubernur sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan Pasal 186 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang keuangan Negara. Kata Kunci: Kewenangan, Pelaksana Tugas Sementara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ABSTRACT The purpose of this research is to find out the temporary governor has limited authority. This means that he does not have the same authority as the position he held for a while because there are rules that limit him. Departing from the existence of a conflict of norms, this research uses normative legal research with a statutory, conceptual, comparative and case approach. The sources of legal materials in this study consist of primary and secondary legal materials collected using the snowball technique. The technique of analyzing legal materials used is the technique of description, systematization, construction and argumentation. The results of this study indicate that the authority of the governor's interim task force is not the same as the governor's because there are several things that the governor's interim task force cannot do in accordance with the rules contained in the law and the mechanism for preparing regional revenue and expenditure budgets must be in accordance with Article 186 Law No. 32 of 2004 concerning State Finance. Keywords: Authority, Temporary Executor, Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN JEJARING SOSIAL DAN KEWAJIBAN KORPORASI PENYEDIA LAYANAN Nathaniel, Eliezer; Putra Ariana, I Gede
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam jurnal ini guna mengkaji aturan hukum internasional dan kewajiban Multinational Corporation berhubungan dengan hak privasi, dan perlindungan data pribadi dalam layanan jejaring media sosial. Dalam jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil kajian dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi dan data pribadi diatur didalam berbagai instrument hukum internasional diantaranya International Conuenant on Civil and Political Rights,, Universal Declaration of Human Rights,,European Conuention on Human Rights, CETS No.108, Charter of Fundamental Rights of Europan Union, European General Data Protection Regulation, dan OECD Guidellines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data. Multinational Corporate memiliki kewajiban untuk menghormati hak privasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam berbagai instrument hukum internasional, kewajiban tersebut dikenakan melalui mekanisme hukum nasional. Kata Kunci: Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia , Kewajiban, korporasi ABSTRACT The object of this journal is to explore the rules of international law and the obligations of Multinational Corporations concerning the matter of the right to privacy, and protection of personel data in social media services. This journal uses normative legal research method with an approach to legislation and legal concept analysis. The results of the study show that the protection of the right to privacy and personel data is regulated in various international legal instruments including the Universal Declaration of Human Righhts, the International Convention on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, CETS No. 108, the European Union Charter of Fundammental Rights, Regulations European General Data Protection, and OECD Guidelines on Privacy Protection and the Cross-Border Flow of Personal Data. Multinational Corporate have an obligation to respect the right to privacy and protection of personel data as regulated in various international legal instruments, these obligations are imposed through national legal mechanisms. Keywords: Keywords: Privacy Rights, Personal Data Protection, Human Rights, Obligations, corporations

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue