cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 33 No 1 (2008)" : 7 Documents clear
STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA I GUSTI KETUT ARIAWAN
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p02

Abstract

Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang korupsi 2003 oleh pemerintah Indonesia, secarapolitis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasankorupsi melalui kerjasama Internasional.Dengan konvensi PBB tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat fenomena serta multiaspek korupsi sebagai kejahatan transnasional. Makin disadari, bahwa pencegahan korupsi, tidaklah dapatdilakukan oleh suatu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain yang mempunyai komitmen sama dalampemberantasan korupsi. Pengembalian aset negara yang dikorupsi di negara-negara sedang berkembang(termasuk Indonesia) yang umumnya disimpan di sentra-sentra finansial negara maju, merupakan agendakerjasama internasional dalam konvensi ini. Bagi Indonesia pengembalian aset negara sangatlah penting,mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan sertadapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara.
UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA) MUHAMMAD BAKRI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p07

Abstract

After the enforcement of The Basic Agrarian Law, land law in Indonesia has the character of unification, meaning that only one land law applied that is national land law. Enforcing one particular land law at various society as in Indonesia, can generate injustice. Therefore, the Decision Of People Consultative Assembly Number of IX/MPR/2001 Section 4 letter c opens the opportunity of pluralism in unification sounding: Respecting law supremacy by accommodating varieties in law unification. What is meant by " varieties in law unification" is not clarified.According to the writer, the meaning of varietiesin unification specially land law is : enforcing adjacently two peripheral laws that is, national land law applied all over Indonesia regions and local adat land law. In areas having customary rights, adat law is fully applied adat law, but in areas without customary rights, national land law is use instead.
VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN SAGUNG PUTRI M.E PURWANI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p03

Abstract

Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Victimologi sebagai bidang ilmu yang lebihmenyoroti korban maka victimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korbansuatu kejahatan.Perempuan adalah mahluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalubergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dankekuasaan karena tidak ada yang melindung.Victimisasi criminal terhadap perempuan akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban karena korbanjuga mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidakdisadari, victimisasi criminal terhadap perempuan juga terjadi karena sikap dan prilakunya sendiri yangmelampaui batas kewajaran seperti berpenampilan terlalu vulgar, memakai perhiasan yang berlebihan dandianggap mempunyai serta didukung oleh siruasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung, seperti berada ditempat yang rawan
KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN; NYOMAN MAS ARYANI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p04

Abstract

Effectiveness of Industrial Design registration provision based on Act No. 31, 2000 concerning IndustrialDesign in Bali has not been fully enforced. It was caused by some factors such as: lack of understanding ofIndustrial Design in societies and some of them do not know the existence of this regulation which regulate thefirst file system, some societies who has not developed the need to have laws on Industrial Design as well as thepresence of communal cultures of the Indonesian people, which is completely different from the basic concept ofindividual right protection of IPR, which based on legal cultures of west countries have contributed to thedifficulties in fully implementing IPR. The other factors caused by lack of awareness Industrial Design protectionboth the substance and the existence of this provision among law enforcers and the inadequate infrastructurerequired to administer IPR.. The concept protection of Industrial Design protect designer / owner or recipient ofthe right who register their right based on first to file system. Through this system the designer would have anexclusive rights in the form of economic and moral right. The legal consequence of the inefficiency in enforcingarticle 10 jo article 12 of the Act No. 31 of 2000 concerning Industrial Design , which regulate first to file, mightresult in the failure of the designer to secure their right over their designs, whereas the legal protection shall be goto the person who registers and have evident in form of certificate registration.
HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945 I MADE SUBAWA
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p05

Abstract

Human right is elementary rights which naturally attach at human it self, having the character as universal andhave to judicial protect. Therefore cannot lessen, to be hijacked and for this reason have to be defended.In Indonesia in Chapter of XA the changed of constitution 1945 determined about human right. But its bearingwith rights in economic section, social and culture, identify have not yet detail and clear. Because of rights relatedto rights in economic area, social and culture, still spread over the changed of constitution 1945.Impact to rights of economic, social and culture, happened when state fail to fulfill such basic rights wich meant.In this case individual or citizens have the right to claim accomplishment to rights of economic, social and culture,through advocatie.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI; ANAK AGUNG SRI UTARI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p01

Abstract

The social participation is one of important thing that has to be considered in making the localgovernement regulation.In. Articel 53 of Act No. 10. 2004,about Making Governemen Regulation, the social partisipation has beenclearly regulated in -making governement regulation including local governement regulationSocial participation is one mode of political participation of the society in order to create good governance.So the Implementation of social participation in making governement regulation including local governementregulation has to be regulated more clearly.
PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH I WAYAN SUANDI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p06

Abstract

Systemic approach is relevant to the process of formulating of regional rule. The unity of departments that are interrelation and interdependency like the Regional House of Representativesand District Head causes the implementation of regional rule becomes more efficient. The regional rule must be in accordance with condition of community where it will be hold. Therefore, the regional rule maker must understand the interests what is growing and developing in community.Besides that, with paying attention to an input from the members of community can grow sense of belonging and morality duty of them to obey the regional rule. In order to be achieve its goal, the systemic approach must be completed by a control like feedback so that, the relation of input, process and output become balance and dynamic.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue