cover
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kab. badung,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 124 Documents
Enforcement and Protection of Children's Rights Victims Criminal Actions Fransiska Novita Eleanora
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the protection and enforcement of children as victims of criminal acts in obtaining their rights through restitution in the form of compensation charged to the perpetrators of criminal acts. Protection of the existence of children's rights is the responsibility of all parties, including their parents as the family of the child, because from birth the child has obtained his rights, which is primarily his right to live, and be raised. It aims to protect children from all threats, and intimidation, as well as violence from physical and psychological, sexual and neglect of children and not also the existence of discrimination, but provides a sense of comfort and safety wherever the child is, free from all obstacles or disturbances, so everything prioritizes the best interests of the child, and does not result in the child as a victim of a crime, and causes the child to suffer a form of enforcement of the rights of the child who has been violated and punish the offender according to applicable law, so that there is a deterrent effect and does not repeat his actions. Normative juridical research methods used by reviewing literature or books as well as legislation relating to the problem to be examined. The resultsof this study are (1) protection and enforcement of children's rights, namely rehabilitation, compensation and legal assistance in accordance with the provisions of the child protection law Number 35 of 2014 concerning amendment of law number 23 of 2002, especially promoting the existence of children’s rights (2) the constraints faced are lack of public awareness of cases affecting children, legislation is not fully in favor of children, in terms of restitution law enforcement officials have different interpretations.
Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; I Nyoman Darma Yoga
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemulihan serta mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya terbatas pada upaya promotif dan Kejaksaan Negeri Denpasar terbatas pada upaya penuntutan terhadap perbuatan pelaku terorisme. Kedua Instansi ini memiliki wewenang yang terbatas dalam rangka upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini harus diatasi oleh Negara, karena kedua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu upaya pemulihan kepada korban terorisme yang akan berkoordinasi juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para korban mendapatkan haknya dengan baik.
Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Dessy Ghea Herrayani; Lucky Faradila Soraya; Oemar Mocthar
Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 membawa akibat tersendiri dalam hal pengaturan sumber daya agraria, di antaranya bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Cita hukum dalam perwujudan tujuan dari hukum agraria nasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan Reforma Agraria sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan ditindaklanjut dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Dalam peraturan presiden tersebut diatur mengenai penetapan aset dalam legalisasi sertifikat obyek tanah reforma agraria. Sengketa maupun konflik agraria berpotensi terjadi berkaitan dengan pengakuan terhadap eksistensi hak komunal bagi masyarakat hukum adat yang secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2016, yang seolah menyiratkan masyarakat hukum adat sudah tidak diakui lagi eksistensinya di Indonesia. Artikel ini menganalisis mengenai tentang apakah legalisasi aset reforma agraria sudah memenuhi persyaratan pemilikan dan/atau penguasaan fisik tanah bagi masyarakat hukum adat. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menelaah pengakuan dan penggunaan tanah ulayat dengan mengunakan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi Reforma Agraria yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 belum mampu memecahkan persoalan tentang sertifikat-sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat adat yang merupakan ciri khas dari subyek hak komunal. Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 10 tahun 2016 hanya mampu merespon sedikit tuntutan masyarakat adat sebagai subyek reforma agraria atas penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia.
Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: Pendekatan Desa Adat Anak agung Istri Ari Atu Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Gusti Ayu Diah Yuniti; Luh Nila Winarni
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban kekerasan seksual pada anak seperti fenomena gunung es yang setiap tahun semakin meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan adanya peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2018, termasuk di antaranya kekerasan yang terjadi Bali. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kejahatan yang membawa dampak buruk pada tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini memberikan solusi dan strategi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Penggunaan metode sosiolegal melalui pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis tepat digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, peran pemerintah dan desa adat sangatlah penting. Peran pemerintah melalui peraturan yang mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang disertai dengan peran serta desa adat melalui upaya pengaturan dalam awig-awig dan pararem.
The Legal Challenges In Using Vessel Protection Detachment and Their Functional Immunity Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri; Anak Agung Sri Utari
Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On February 15th 2012, the St. Antony, an Indian fishing boat, was fired by a passing ship, MT Enrica Lexie, in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of India. The boat was fired by Vessel Protection Detachment (VPDs), Italian trained Navy personnels that were assigned to protect Italian maritime interest against piracy. This case has been long-disputed by Indian and Italian government because the fired happened in the Indian EEZ where India declares to have criminal jurisdiction. A serious concern also raised due to the deployment of Italian VPD which Italy considered as a State organ that is granted with functional immunity, onboard commercial vessel. This article is aimed to analyze the function of VPD in protecting the ship from piracy and the existence of functional are in international law by normative legal research. The challenges of using VPDs are while they are operating onboard a commercial vessel and sailing through territorial waters of some coastal states since the embarkation of armed military personnel on privately owned and operated vessels could diminish the merchant vessels’ status under the right of innocent passage. The functional immunity of Italian VPD is still questioned, based on their status as a State organ and their conduct in this case as an “official” or “private” conduct.
Mutual Legal Assistance (Mla) In The Resolution of Narcotics Crime As A Transational Organized Crime I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Sri Wisudawati; I Gede Agus Kurniawan
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of enforcing the law on narcotics crime which are transnational, Indonesia since 2006 has encated Law Number 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Prevention and eradication of various transnational crimes, especially narcotic drugs, a mutual assistance agreement in criminal matters is one of the legal instruments that is needed. Therefore, the presence of bilateral agreements on mutual assistance in criminal matters between Indonesia and other countries will support law enforcement efforts as expected in enforcing the law against transnational narcotics offenders. This study focuses on several indications that become a reference in the handling of narcotics and psychotropic crimes as one of transnational organized crime through the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The method used in this study is normative legal research by reviewing and analyzing the provisions of the law governing Mutual Legal Assistance (MLA) in Indonesia, especially against narcotics crime. The results showed that mutual assistance in the problem of narcotics crime as a type of transnational organized crime can be done based on an agreement and in case of the absence of agreement, the assistance is carried out on the basis of good relations.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Utiyafina Mardhati Hazhin
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of insurance industry in Indonesia is suspected to be in line with the development of digital technology and telecommunications.Telemarketing is one of the marketing media that currently used by insurance companies. In the implementation, telemarketing system has the potential to fulfill the element of undue influence. Moreover, if one party is in a frailposition and the other party uses the situation as a benefit. The aim of this research is to analyze the existence of elements of undue influence in the insurance agreement through a telemarketing system. This research is normative study research or library research, which used a statute approach and a conceptual approach. The results of the study reveal that recording of conversation as evidence in the insurance agreement through a telemarketing system is very vulnerable to harming consumers and can fulfill the element of undue influence. Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia ditenggarai sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan telekomunikasi dewasa ini. Telemarketing merupakan salah satu media pemasaran yang saat ini digunakan oleh perusahaan asuransi.Dalam pelaksanaanya, sistem telemarketing yang digunakan oleh perusahaan asuransi berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan. Terlebih, apabila salah satu pihak berada dalam keadaan yang tidak memiliki daya dan pihak lain memanfaatkan keadaan tersebut dengan sengaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan unsur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian asuransi melalui sistem telemarketing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam pembahasannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa bukti rekaman pembicaraan sebagai kesepakatan dalam perjanjian asuransi melalui sistem telemarketing sangat rentan merugikan konsumen dan dapat dikatakan memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan.
Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim Indriati Kusumawardhani; Arie Afriansyah
Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, muncul gagasan Poros Maritim Dunia yang menekankan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya periode 2015 – 2019. Gagasan Poros Maritim Dunia ini juga menjadi suatu pendekatan strategi kemaritiman dan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim. Gagasan ini dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan. Lampiran peraturan presiden tersebut disebut sebagai Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak Deklarasi Djuanda 1957 dengan hasil Konsep Negara Kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar. Norma hukum baru tersebut juga diterima dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 setelah melalui diplomasi dan perundingan selama 25 tahun. Dengan demikian, masuknya Diplomasi Maritim sebagi bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah tepat karena Diplomasi Maritim adalah salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim. Tulisan ini akan menjelaskan dan menjabarkan Diplomasi Maritim sebagai salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum kelautan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional terkait. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan diplomasi maritim Indonesia yang sejalan dengan kebijakan maritim Indonesia.
Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Anggreany Arief; Hardianto Djanggih
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan daerah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan Bangunan Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang mengemuka pada penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah tersebut khususnya pada aspek realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba. Hasil peneltian menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah tersebut tidak berjalan efektif sebagaimana terindikasikan dari realisasi pencapaian yang secara rata-rata berada di bawah 50 persen dari target PAD. Dapat pula dikemukakan bahwa aspek penetapan regulasi tarif retribusi masih sangat rendah, aspek pelaksanaan pemungutan tarif belum dikelola dengan baik, aspek pemenuhan sarana dan prasarana belum optimal, serta aspek penegakan peraturan daerah belum telaksana dengan baik
The Comparison Between Recognition to Choice of Law in International Contracts by Courts and Arbitration in Indonesia Laras Susanti
Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rapid international commerce leads to the significant use of international contracts. As parties coming from different legal systems, parties’ choice of law is essential. This article analyzes governance of choice of law in Indonesia legal framework and performance of courts in giving recognition to the choice of law. Using a normative approach, this article finds that Indonesia does have a lacking legal framework on the choice of law. Indonesia must rely on Article 18 General Rule on Regulations for Indonesia (Alegmene Bepaligen van Wetgeving voor Indonesia /AB) which only offers lex loci actus. Consequently, courts in Indonesia have decided on the choice of law inconsistently. In contrast, it is found that in Indonesia, the BANI Arbitration Center has clearer governance of the issue. The governance by the Center might be used to develop a better governance aimed to courts in Indonesia.

Page 1 of 13 | Total Record : 124