cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 11 Documents clear
Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology Wanodyo Sulistyani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.735 KB)

Abstract

AbstractLack of attention to environmental crime victims under criminal justice system has led to the development of the study of environmental victimology. This study focuses to acknowledge victims’ losses as an impact of environmental crime and victimizationprocess. In the study of criminology, environmental crime is generated by environmental damaging activities, such as pollution, illegal hazardous substances dumping, land burning, illegal logging, etc. The damaging activities inflict harms not merely to the sustainability of the environment, but also to human and other creatures. Environment degradation has caused issues on health, economic, social, and cultural, as well as inequality. However, in some incidents, environmental crime is endorsed by state; the fact has created complexity in dealing with the crime. Furthermore, environmental crime is also related to other forms of crime, such as corruption and money laundering. Therefore, a multi-doors approach is established by involving several institutions to investigate the crimes. However, the approach does not sufficiently restore victims’ losses. The environmental victimology study is expected to enable criminal justice system to accommodate environmental crime victim’s interests for restitution or compensation. Therefore, this article overviews the widespread environmental crimes and the rise of attention to this issue. Consequently, it also describes the issue on criminal law enforcement to environmental crimes. Furthermore, it reviews environmental victimology study and the process of environmental victimization. Lastly, it analyzes the importance of environmental victimology study in arranging a policy on restoring the victims’ losses. The study employed normative legal research by applying statutory, comparative, and case study approaches.Korban Kejahatan Lingkungan dalam Sistem Peradilan Pidana: Kajian terhadap Perkembangan Viktimologi LingkunganAbstrakRendahnya perhatian dari sistem peradilan pidana terhadap korban kejahatan lingkungan menjadi dasar kajian viktimologi lingkungan. Melihat pada kerugian yang dialami korban sebagai dampak dari kejahatan lingkungan dan proses viktimisasi menjadi kajian dari viktimologi lingkungan. Dalam kajian kejahatan, kejahatan lingkungan timbul karena adanya aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pencemaran, membuang bahan berbahaya secara illegal, membakar lahan, pembalakan liar, dll. Perilaku-perilaku merusak tersebut telah menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, melainkan juga terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya. Degradasi lingkungan telah menyebabkan timbulnya masalah kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya, serta ketidaksetaraan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus kejahatan lingkungan, terdapat keterlibatan negara yang menambah kompleksitas dalam penyelesaian perkaranya. Lebih lanjut, juga terkait dengan kejahatan lainnya, seperti korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, pendekatan multi-door diterapkan dengan melibatkan beberapa institusi untuk menyidik kasus-kasusnya. Akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak secara memadai mampu memulihkan kerugian korban. Melalui kajian viktimologi lingkungan, harapannya bahwa sistem peradilan pidana dapat mengakomodir kepentingan korban kejahatan lingkungan untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Sehingga di dalam artikel ini, pertama-tama akan diuraikan mengenai maraknya kasus kejahatan lingkungan dan meningkatnya perhatian terkait dengan permasalahan ini. Selanjutnya, isu terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan akan dideskripsikan. Berikutnya, kajian viktimologi lingkungan dan proses viktimisasi akan dikaji. Terakhir, analisa mengenai pentingnya kajian viktimologi lingkungan dalam membentuk kebijakan untuk memulihkan kerugian korban. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan studi kasus.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3
Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions Dewi Bunga
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.422 KB)

Abstract

AbstractCybercrime is a serious crime in the era of globalization. This crime employs sophisticated technology and anonymity. It is fast, crosses states’ borders, and has a wide impact. Cybercrime causes both material and immaterial losses. It even threatens world peace and security. The legal issue in this research is to discuss the international response to cybercrime, the substance of the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, and Indonesia's position in the Convention on Cybercrime. The international response to cybercrime is done by holding international meetings at the United Nations Congress to discuss efforts to prevent cybercrime. Convention on Cybercrime, is the first provision for regulating cybercrime. The substance of the Convention on Cybercrime consists of material criminal law, procedural law, corporate responsibility, international cooperation and so on. Indonesia's position in the Indonesia Convention on Cybercrime is not to ratify the Convention on Cybercrime, but adopts the provisions of the Convention on Cybercrime on the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Law Number 19 of 2016 on the Amendment of the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The criminal acts provided for in the Information and Electronic Transaction Law in Indonesia are wider than those stipulated in the Convention on Cybercrime.Respon Hukum terhadap Kejahatan di Dunia Maya dalam Dimensi Global dan NasionalAbstrakKejahatan siber adalah kejahatan serius di era global. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, anonimitas, cepat, lintas batas negara, dan memiliki dampak yang luas. Dampak kejahatan siber tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial, bahkan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah membahas mengenai respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya, substansi Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, dan posisi Indonesia dalam Convention on Cybercrime. Respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan dengan mengadakan pertemuan internasional yang ada di Kongres PBB yang membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan siber. Convention on Cybercrime, adalah ketentuan pertama untuk mengatur kejahatan siber. Substansi dari Convention on Cybercrime terdiri dari hukum pidana materiil, hukum acara, tanggung jawab korporasi, kerjasama internasional dan sebagainya. Posisi Indonesia dalam Indonesia Convention on Cybercrime adalah tidak meratifikasi Convention on Cybercrime, tetapi mengadopsi ketentuan Convention on Cybercrime pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronik Transaksi di Indonesia lebih luas daripada yang diatur dalam Convention on Cybercrime.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4
Legal Protection for The Indigenous Law Communities and Their Traditional Rights Based on the Verdict of the Constitutional Court Putera Astomo; Asrullah Asrullah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.027 KB)

Abstract

AbstractThis study covers the problems related to the regulation of Adat (Indigenous) law communities. First, the Law Number 41 of 1999 on Forestry categorizes indigenous forests as State Forest. Therefore, the state has the authority to stipulate indigenous forests as long as the relevant Indigenous Law Communities are still existed and recognized. Second, the Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands provides opportunities for owners of large capital through Coastal Water Concession Rights (HP-3), but the substance does not provide space for coastal communities especially fishermen carrying out economic activities in coastal areas. Due to limited capital and technology, coastal communities are not able to compete with large capital owners hence the poverty level of fishermen keeps increasing. Finally, the Law Number 41 of 1999 on Forestry and the Law Number 27 of 2007 on Management of Small Coastal Areas and Islands tested materially to the Constitutional Court. The research method used in this study is normative legal research. The results of the research are forms of legal protection against the existence of indigenous law communities and their traditional rights, which include protection of their indigenous rights over the status and management of indigenous forests and their protection over the management of coastal areas and small islands.Perlindungan Hukum terhadap Hak Tradisional Masyarakat Adat berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiAbstrakMasalah-masalah yang berhubungan dengan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat. Pertama, status Hutan Adat termasuk kategori Hutan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di mana negara berwenang menetapkan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Kedua, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan kepada pemilik modal besar melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) tetapi substansinya tidak memberikan ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir karena keterbatasan modal dan teknologi tidak mampu bersaing dengan pemilik modal besar akhirnya tingkat kemiskinan nelayan semakin meningkat. Akhirnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuji material ke Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya meliputi: perlindungan terhadap hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atas status dan pengelolaan hutan adat serta perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a5
Collective Food Security under the Framework of the ASEAN Community: A Reflection from Indonesia’s Food Policy Gautama Budi Arundhati; Muhammad Bahrul Ulum; Rosita Indrayati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.478 KB)

Abstract

AbstractSince its inception in 1967, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been based upon the common interests of its member states and the principle of solidarity. These two cornerstones have played an important role in the efforts for development of this regional organization. Under the principle of solidarity, ASEAN configures a distinct intergovernmentalism subjected to collective decision-making which emphasizes common understanding, including on how it approaches security concerns. This article aims to discuss and analyze the prospect of the collective food security in ASEAN by taking into account the legal frameworks of food security in the ASEAN community and Indonesia. Specifically, this article reflects the development of ASEAN and the member states’ common problem of providing food for national consumption. ASEAN’s development shows that it has committed to food security. For instance, ASEAN signed the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve. However, this institution has not paid enough significant attention to food security and the ASEAN integration pillars are often justified to exempt food security amongst its priorities. Therefore, this article clarifies that food security is an essential part of the pillars. By the inclusion of food security to such pillars and taking account of Indonesia’s experiences, there is an importance for ASEAN to re-consider food security. This consideration is not only to achieve part of its ultimate objectives to bring prosperity but also to ensure regional stability.Ketahanan Pangan Kolektif dalam Kerangka Komunitas ASEAN: Sebuah Refleksi dari Kebijakan Pangan IndonesiaAbstrakSejak didirikan pada 1967, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berlandaskan pada kepentingan bersama para negara anggota dan prinsip solidaritas. Kedua landasan utama ini memainkan peran penting dalam upaya pembangunan organisasi regional ini. Berdasarkan pada prinsip solidaritas, ASEAN membentuk sebuah kelembagaan intergovernmental yang berbeda dengan keputusan kolektif yang menekankan pada pemahaman bersama, termasuk dalam kaitannya bagaimana organisasi ini menyikapi urusan ketahanan. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menganalisis prospek ketahanan pangan kolektif di ASEAN dengan mempertimbangkan kerangka hukum ketahanan pangan di komunitas ASEAN dan Indonesia. Artikel ini secara spesifik merefleksikan perkembangan ASEAN dan permasalahan bersama pada negara-negara anggotanya dalam penyediaan pangan untuk memenuhi konsumsi nasional. Perkembangan ASEAN menunjukkan bahwa terdapat komitmen mengenai ketahanan pangan. Misalnya, ASEAN telah melakukan penandatanganan Perjanjian Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN. Namun, institusi ini tidak begitu menunjukkan keseriusan terhadap ketahanan pangan dan pilar-pilar integrasi ASEAN seringkali dijustifikasi untuk mengecualikan ketahanan pangan dalam ke dalam daftar prioritas. Oleh karena itu, artikel ini mengklarifikasi bahwa ketahanan pangan sebenarnya sudah tercakup di dalam pilar-pilar tersebut. Dengan dimasukkannya ketahanan pangan dan belajar dari pengalaman Indonesia, ASEAN perlu mempertimbangkan kembali pentingnya ketahanan pangan. Atas pertimbangan tersebut, hal ini dimaksudkan dalam rangka mencapai bagian dari tujuan utama ASEAN yang tidak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan tetapi juga memastikan stabilitas regional.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a1
The Conservationist Principle under International Humanitarian Law versus a Transformative Occupation in a Human Rights Context Maria Helena Carbonell Yánez
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.973 KB)

Abstract

AbstractThis article presents a discussion about the necessary evolution of the law of occupation facing the obligations set for by the International Human Rights regime, based on the law of State responsibility. In the first section of this two-part study, the article delivers a state of the art through the analysis of doctrine and both universal and regional jurisprudences on State responsibility based on the extraterritorial application of International Human Rights Law. On the second part, the article provides analysis on temporal (beginning and end) and territorial aspects of occupation that have a direct impact on the obligation to respect and to ensure the rights of every subject to the State’s jurisdiction. In the final section, the article discusses the clash between the traditional conservationist principle and the transformative occupation principle. This study employed a logic-inductivist method. To conclude the discussion, this study is in the position that the conservative principle under International Humanitarian Law is considered archaic; and should give way to better protection of human rights in an international occupation context.Prinsip Konservasionis dalam Hukum Humaniter Internasional vs. Okupasi Transformatif dalam Konteks Hak Asasi ManusiaAbstrakArtikel ini menyajikan diskusi tentang perkembangan hukum okupasi dalam menghadapi kewajiban yang ditetapkan oleh rezim Hukum HAM Internasional, berdasarkan tanggung jawab negara. Bagian pertama artikel membahas tentang keadaan terkini melalui analisis doktrin dan yurisprudensi universal dan regional terhadap tanggung jawab negara berdasarkan penerapan asas ekstrateritorial dalam Hukum HAM Internasional. Bagian kedua penulis menganalisis aspek temporal dan teritorial dalam okupasi yang memiliki dampak langsung pada kewajiban untuk menghormati hak-hak setiap individu yang tunduk pada yurisdiksi negara. Pada bagian terakhir, artikel ini membahas tentang perbedaan antara prinsip konservasionis tradisional dengan prinsip okupasi transformatif. Melalui metode logic-inductivist, artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip konservasionis dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional telah ketinggalan jaman dan upaya lain harus dilakukan untuk memberikan perlindungan HAM yang lebih baik ketika okupasi internasional terjadi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a2
[BOOK REVIEW] The Peaceful Settlement of International Disputes Davina Oktivana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.845 KB)

Abstract

Yoshifumi Tanaka is a Professor of International Law at the Faculty of Law, University of Copenhagen. He has published widely in the fields of the law of the sea and international environmental law. I had a profound admiration for Tanaka’s writings, particularly in law of the sea subjects. He has a compelling method in deliberating issues comprehensively but still convenient to digest, especially for academicians, practitioners, and law students (postgraduate). Settlement of International Dispute is considered as a foundation of the establishment and the development of International Law. Accordingly,  there are plenty of books and writings had published addressing similar topic, however, Tanaka’s book is distinctive. Tanaka successfully gives the reader an exhaustive and extensive analysis  of the procedures for dispute settlement both in traditional means and newly development. In addition, He complemented figures and tables to give the reader a comprehensive understanding.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a11
ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved? Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Febrian Febrian
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.141 KB)

Abstract

AbstractThe human rights mentioned in the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) are universal values agreed upon countries in the world. This is reflected by the fact that no state rejects the United Nations General Assembly Resolution in 1948. It is even strengthened by the ratification of two major international human rights covenants, which have binding legal powers. They are the International Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights in 1966. European states are legally bound to human rights through the European Human Rights Convention that is signed in 1950 and come into force in 1953. On the other hand, ASEAN states are bound to human rights as parties of ICCPR, ICESCR, and their commitment to the regional level ASEAN Declaration of Human Rights. Both in European Union and ASEAN have their own human rights mechanisms: the European Court of Human Rights (ECtHR) and ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). This study employed a comparison method with a normative legal research approach to compare the human rights mechanisms in Europe and in ASEAN. It also deals with the implementation of human rights protection by the states in the two regional organizations. As a result, although the two regional organizations have human rights mechanisms applied in their areas, with experiences through cases appealing to European Human Rights Courts, Europe provides more assurance and legal certainty towards individuals when a state commit human rights violations against individuals. On the other hand, the AICHR, as the equal commission in ASEAN region, tends not to have sufficient legal power in handling human rights cases occurred in its territory.Mekanisme HAM ASEAN dan Eropa, Apa yang Seharusnya Dibenahi? AbstrakHak asasi manusia yang terdapat dalam DUHAM merupakan nilai-nilai universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Hal ini tercermin dengan tidak adanya satupun negara yang menolak Resolusi Majelis Umum PBB tersebut tahun 1948 dan diperkuat dengan disahkannya dua kovenan internasional utama HAM yang mengikat yakni Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) tahun 1966. Negara-negara di Eropa memiliki keterikatan secara hukum terhadap HAM melalui Konvensi HAM Eropa yang disahkan tahun 1950 dan berlaku 1953. Di sisi lain, negara-negara di ASEAN memiliki keterikatan terhadap HAM sebagai pihak ICCPR, ICESCR dan komitmen mereka terhadap Deklarasi HAM ASEAN pada tingkat regional. Baik di organisasi regional Eropa maupun ASEAN memiliki mekanisme HAM masing-masing, Eropa memiliki Pengadilan HAM Eropa dan ASEAN memiliki Komisi HAM ASEAN. Artikel ini menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan penelitian hukum normatif yakni dengan membandingkan mekanisme HAM yang ada di Eropa dan di ASEAN dan implikasinya terhadap praktik perlindungan HAM oleh negara di dua organisasi regional tersebut. Hasil penelitian ini adalah meskipun kedua organisasi regional tersebut sama-sama memiliki mekanisme HAM yang berlaku di wilayah mereka, dengan pengalaman yang dimiliki Eropa melalui Pengadilan HAM, Eropa lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap individu ketika negara melakukan pelanggaran HAM terhadap individu. Di sisi lain, AICHR sebagai komisi yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan HAM di wilayah ASEAN cenderung tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan hukum yang memadai dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi di wilayahnya.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a8
Penerapan Alternatif Terhadap Penahanan (Alternatives To Detention) dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia Wicipto Setiadi; Mario Johanes Caesar Siagian
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.51 KB)

Abstract

In recent years, the numbers of refugees who transit in Indonesia are increasing. Since Indonesia is a state that upholds and respects human rights, the Indonesian government has an obligation to provide the best treatment and protection for refugees while they settle in the Indonesian territory. One of responsibilities of the state for these refugees is to implement programs that are alternatives to detention through the National Action Plan Beyond Detention 2014-2019. After the issuance of the Action Plan, the Indonesian government has collaborated with UNHCR and IOM to implement alternatives to detention in Indonesia. The alternatives are to provide care and the best protection for refugees living in the Indonesian territory. Refugees have to live in Indonesia temporarily because of various factors from the third countries. They have to stay for a while without a clear period until they are transferred to a third country of settlement. There are various problems in determining alternatives to detention in Indonesia. This paper aims to analyze and examine the policy of handling the problem of refugees in Indonesia since Indonesia has not ratified the Refugee Convention 1951.Penerapan Alternatif Terhadap Penahanan (Alternatives To Detention) dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Luar Negeri di IndonesiaAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, angka pengungsi yang singgah di Indonesia untuk sementara waktu mengalami peningkatan. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menghormati dan menghargai HAM, membuat pemerintah berkewajiban memberikan perawatan dan perlindungan terbaik bagi para pengungsi yang tinggal di Indonesia. Salah satu program perlindungan yang digagas pemerintah adalah melakukan alternatif terhadap penahanan (alternative to detention) melalui Rencana Aksi Nasional Beyond Detention 2014-2019, bersama UNHCR dan IOM. Alternatif in bertujuan untuk menyediakan perawatan dan perlindungan terbaik terhadap pengungsi yang tinggal sementara tanpa harus melibatkan penahanan pengungsi di rumah detensi, sampai mereka dipindahkan ke negara ketiga. Terdapat beberapa masalah yang menghambat penentuan alternatif terhadap penahanan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memeriksa kebijakan Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a7
PERUBAHAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA: KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Nabiyla Risfa Izzati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.662 KB)

Abstract

Permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia berusaha meningkatkan upaya perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI). UUPPMI menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tenyang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dirasa hanya fokus pada masalah penempatan, bukan perlindungan. Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam UUPPMI adalah munculnya peran yang lebih besar dari pemerintah, yang artinya secara otomatis mengurangi peran swasta dalam mekanisme penempatan dan pelindungan pekerja migran. Dalam UUPPMI, tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana UUPPMI mengejawantahkan filosofi perlindungan pekerja migran dalam ketetuan pasal-pasalnya, apakah terdapat perubahan arah yang positif dalam upaya perlindungan pekerja migran di Undang-Undang ini, dan apa sajakah tantangan implementasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Implication Of The Provision Of Motorized Vehicle Tax Grace Regulation On The Increase Of Locally-Generated Venue In The Province Of West Java Ghani Satria Hartanto; Dewi Kania Sugiharti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.834 KB)

Abstract

AbstractTax award is expected to be able to trigger the West Java people to pay motor vehicle tax. However, there is still an increase in the number of non-re-registered vehicles. Therefore, the regulation of the tax award needs to be reviewed. This study aims to find a solution so that the award can increase the West Java Province’s Locally Generated Revenue and optimize the collection of Motor Vehicle Tax. This study employed a judicial-normative approach that prioritizes library research and the data implementation in practice. It is a descriptive study. It mainly consists of a library research phase, which is the collection of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. In addition, to obtain primary data as support, the data is analyzed qualitatively and juridically. The study concludes that the tax award of motorized vehicle tax is correlated directly with the increase of locally generated revenue of the West Java Province. Nevertheless, the award does not substantially affect legal awareness and compliance. In fact, the program does not contribute towards the realization of motor vehicle tax. The main obstacles often felt by the regional income agency in collecting motorized vehicle tax is the low level of awareness and knowledge of the people on taxes. The effort to increase locally generated revenue from the motor vehicle tax sector is represented by programs that indirectly affect legal compliance.Implikasi Regulasi Pemberian Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa BaratAbstrakPemberian Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) diharapkan dapat memicu masyarakat Jawa Barat taat membayar Pajak kendaraan Bermotor (PKB), namun masih terjadi peningkatan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka regulasi pemberian APKB ini perlu ditinjau kembali, sejauh mana regulasi tersebut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB. Penelitian ini bertujuan menemukan solusi agar pemberian APKB dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat serta mengoptimalkan pemungutan PKB. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan, mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang, data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian APKB meningkatkan realisasi PKB Provinsi Jawa Barat sehingga PAD dari sektor PKB, meskipun tidak menyebabkan peningkatan ketaatan hukum, bahkan tidak berpengaruh terhadap perkembangan realisasi PKB Provinsi Jawa Barat, hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam pemungutan PKB adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, upaya peningkatan PAD dari sektor PKB dilihat dari program yang diimplementasikan sebelumnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketaatan hukum.Kata kunci: anugerah pajak kendaraan bermotor, implikasi, regulasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a7

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue