cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 10 Documents clear
Asymmetric Decentralization and Peace Building: A Comparison of Aceh and Northern Ireland Ali Abdurahman; Bilal Dewansyah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.833 KB)

Abstract

AbstractThis article compares the asymmetric form of decentralization model in the Aceh, Indonesia, and in the Northern Ireland, the United Kingdom, towards the process of peacemaking. In general, the decentralization models in the two regions have almost similar backgrounds due to prolonged religious conflicts. However, the devolution model in Northern Ireland is far more complex than Aceh’s, and closely related to other countries, that affect the constitutional status of Northern Ireland in the future. This is different from the Aceh government, which since the Helsinki MoU has remained a part of the Indonesia’s unitary form. On the other hand, in terms of governmental matters, decentralization in Aceh reflects a reduction in their special authority, with a pattern of division of government functions that is almost similar to the division of functions in the ordinary regional government. It is in contrast to the affairs of Northern Ireland’s government concerning matters that are categorized traditionally as the exclusive affairs of the central government in a unitary state, such as security matters. This provides a lesson for Indonesia that the issue of federalism in Aceh is indisputable and the Northern Ireland case reinforces the insight that federal state and unitary state have some degrees of similarity.Desentralisasi Asimetris dan Penciptaan Perdamaian: Membandingkan Aceh dengan Irlandia UtaraAbstrakArtikel ini membandingkan model desentralisasi dengan otonomi khusus Aceh, Indonesia dan devolusi di Irlandia Utara, Kerajaan Inggris sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang berkorelasi pada penciptaan perdamaian. Secara umum, model desentralisasi di kedua daerah tersebut memiliki kesamaan latar belakang yaitu akibat konflik berkepanjangan. Namun, devolusi di Irlandia Utara jauh lebih kompleks dibandingkan di Aceh karena disebabkan oleh konflik keagamaan yang telah berakar secara historis dan berhubungan erat dengan negara lain yang mempengaruhi status konstitusional Irlandia Utara di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan dengan pemerintahan Aceh yang sejak MoU Helsinki tetap menjadi bagian dari Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Di sisi lain, dari segi urusan pemerintahan, desentralisasi di Aceh justru mencerminkan berkurangnya kekhususan Pemerintahan Aceh, dengan pola pembagian urusan pemerintahan yang hampir sama dengan pembagian urusan pemerintahan daerah pada umumnya, berbeda dengan urusan pemerintahan Irlandia Utara yang sangat luas, menyangkut urusan yang secara tradisional dikategorikan sebagai urusan eksklusif pemerintah pusat di negara kesatuan, seperti keamanan. Hal ini memberikan pelajaran bagi Indonesia bahwa antara negara federal dan negara kasatuan memiliki persamaan-persaman dalam derajat tertentu.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a3
The Dilemma of Australian Pacific Solution: The Non-Refoulement Principle Versus National Security Ninin Ernawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.079 KB)

Abstract

The Australian Government has issued various policies to deal with refugees. One of the policies is the Pacific Solution and it is considered as a manifestation of national security principles. On one hand, the policy against the non-refoulement principle, which is the central principle of the refugee convention and Australia is one of the states that ratified the 1951 Refugee Convention. Obviously, Australia should not violate the non-refoulement principle. On the other hand, Australia has experienced a dilemma between prioritizing its interests and fulfilling international obligation to protect refugees who entering its territory. This article discusses whether the national security principle is contrary to the non-refoulement principle; and how Australia can accommodate both principles without neglecting the rights of refugees and still be able to maintain their interests. This article also reviews how Australia can implement policies based on national security principle when it has to face international obligations–in this case, the non-refoulement principle. This research concludes that the national security and the non-refoulement principle are basically contradictory. However, Australia can accommodate these two principles by counterbalancing actions, such as the establishment of national laws that still highly consider humanitarian standards contained in the non-refoulement principle. Australia has the right to implement number of policies based on its national law, while that the same time Australia cannot ignore their international obligation to protect refugees in accordance with the 1951 Refugee Convention that they have ratified. Reflecting on some previous policies, this study concludes that Australia has not been able to accommodate both principles.Dilema “Australian Pacific Solution”: Prinsip Non-Refoulement berhadapan dengan Keamanan Nasional AbstrakPemerintah Australia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menangani kasus pengungsi. Salah satu kebijakannya adalah pacific solution. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip national security Australia. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap melanggar prinsip non-refoulement, yang merupakan prinsip utama dalam konvensi pengungsi. Australia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, Australia seharusnya tidak melanggar prinsip Non-Refoulement tersebut. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, selama ini Australia mengalami dilema di antara mengutamakan negaranya atau menunaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi yang memasuki batas lautnya. Artikel ini mendiskusikan apakah prinsip national security tersebut bertentangan dengan prinsip non-refoulement; dan bagaimana Australia bisa mengakomodasi kedua prinsip tersebut agar tidak menelantarkan hak-hak para pengungsi internasional dan tetap dapat melindungi kepentingan negaranya. Artikel ini juga akan mengulas bagaimana Australia dapat menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip national security ketika harus menghadapi kewajiban internasional–dalam hal ini prinsip non-refoulement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip national security dan prinsip non-refoulement pada dasarnya bertentangan. Akan tetapi, Australia dapat mengakomodasi kedua prinsip tersebut melalui tindakan penyeimbang, seperti pembentukan hukum nasional yang tetap memperhatikan standar kemanusiaan yang terkandung dalam prinsip non-refoulement. Australia berhak melaksanakan beberapa kebijakan yang tertuang dalam hukum nasional. Di sisi lain, Australia juga tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 yang telah mereka ratifikasi. Berkaca pada beberapa kebijakan sebelumnya, kajian ini menyimpulkan bahwa Australia belum dapat mengakomodir kedua prinsip tersebut.Kata Kunci: Keamanan Nasional, Non-Refoulement, Pacific SolutionDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a7
URGENSI KLAUSUL NON-PRECLUDED MEASURES DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY INDONESIA Sefriani Sefriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.407 KB)

Abstract

AbstractThe legitimacy crisis of the Bilateral Investment Treaty (BIT) within the international community was caused by the increasing regulatory disputes before the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) forum. It encourages Indonesia to discontinue several BITs, to review and to make new BIT models for Indonesia. This article aims to analyze the urgency of the non-precluding measures (NPM) clause in the new BIT Model of Indonesia to balance the interests of investors and the interests of Indonesia as the host state, considering that to date the existing BIT content is not balanced. The BIT provides so much protection to investors and, vice versa, weighty obligations to the host country. This study employed descriptive analytical method. The study concludes that the NPM Clause is very important in the new Indonesian BIT Model. At least, can be based on five arguments. First, the NPM clause will transfer risk from the country to foreign investors in situations of extraordinary threats. Second, the NPM clause will limit investor protection in certain situations. Third, the NPM clause will provide greater flexibility to Indonesia as the host to regulate its investment policy to achieve sustainable development to realize the people’s welfare, labor rights, public health, safety environment, public morals, and order. Fourth, the NPM clause is important for self-recovery during international financial crisis. Fifth, lastly, the NPM clause will balance the protection of both investors and Indonesia as the host state.Urgensi Klausul Non-Precluded Measures dalam Bilateral Investment Treaty  IndonesiaAbstrakKrisis legitimasi terhadap Bilateral Investment Treaty ( BIT)  di masyarakat internasional yang disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya  regulatory disputes, di forum Investor- State  Dispute Settlement  (ISDS), mendorong  Indonesia memberhentikan berlakunya beberapa BIT, meninjau ulan dan membuat model BIT yang baru untuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi klausul non precluding measures (NPM) dalam BIT Indonesia yang baru untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan Indonesia selaku tuan rumah (host state) mengingat selama ini kandungan BIT tidaklah imbang. BIT memberikan perlindungan yang begitu besar pada investor dan sebaliknya kewajiban yang begitu berat kepada negara tuan rumah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil kajian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Klausula NPM sangat penting untuk dimasukkan dalam Model BIT Indonesia yang baru,  berdasarkan 5 argumen yaitu bahwa: klausula  NPM akan  mengalihkan resiko dari negara ke investor asing Dalam situasi adanya ancaman yang luar biasa,; klausul NPM akan membatasi perlindungan investor dalam situasi-situasi tertentu; Klausul NPM akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar  kepada Indonesia selaku  tuan rumah untuk mengatur kebijakan investasinya dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi hak-hak buruh, kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan, moral publik atau ketertiban umum; Klausul NPM penting untuk pemulihan diri manakala mengalami  krisis keuangan internasional; dan bahwa Klausul NPM akan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap investor dengan perlindungan terhadap Indonesia sebagai host state.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a2
The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia Seno Wibowo Gumbira; Jamal Wiwoho
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.969 KB)

Abstract

Abstract           The liberalism principles have influenced the whole life aspects of the nation and the state of Indonesia. On the political aspect, the principles influence the elections in Indonesia from the lowest (village head election) to the highest (presidential election) levels. The liberal principles are not in accordance with the principles of Pancasila as the national philosophy and the source of law (staatsfundamental norm) of Indonesia.  The liberal democratic principles cause high cost democracy. They create the conditions of ‘free fight’ and ‘homo homini lupus’, as well as many potential corruption practices in villages. In addition, it can lead to the most worrying issue –the damage of values of Pancasila.Implikasi Pengaruh Globalisasi atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) berdasarkan Pancasila di Indonesia AbstrakPengaruh prinsip-prinsip liberalisme telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pengaruh dalam bidang politik dapat ditemukan pada pemilihan umum yang dilakukan secara voting baik tingkat pemilihan presiden hingga tingkat pemilihan kepala desa di Indonesia, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan sumber hukum (staatsfundamentalnorm) di Indonesia. Dampak diseminasi prinsip demokrasi liberalisme melalui voting menyebabkan demokrasi dengan biaya tinggi (high cost) menciptakan kondisi free fight dan homo homini lupus serta banyaknya potensi praktik korupsi di desa dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Prinsip Demokrasi LiberalDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a8
Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them? Erika Magdalena Chandra
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.884 KB)

Abstract

AbstractCriminal act deserves punishment because it causes harmful to its victim. However, some criminal acts may be considered as victimless crime since the perpetrator is also the victim. They are, for example, drug abuse, gambling, and abortion. In many states, such as Netherlands, victimless crime like drug abuse are no longer considered to be punishable crime since they use harm reduction approach for drug abuse problem. Drug abuse is seen as a health issue, not a criminal law issue. On the contrary, Indonesia still considers victimless crime to be punishable. The Indonesian Penal Code and Narcotics Law, for example, regulate that drug abuse is punishable. Indonesian criminal policy uses zero tolerance approach. Hence, the criminal policy is to eradicate all narcotics offences, including drug abuse. Nevertheless, it is not a solution for the problem drug abuse. Furthermore, the number of Indonesian drug user is increased. The policy has also caused overcrowd in Indonesian correctional institutions. Considering its unique characteristic and contemplating the purpose of punishment itself, punishment for victimless crime should be reconsidered. This article aims to bring perspectives on this matter by using juridical normative method with regulation, comparative, and case study approaches.Kejahatan Tanpa Korban di Indonesia : Haruskah Kita Menghukumnya?AbstrakSalah satu penyebab mengapa suatu kejahatan dipidana adalah karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang diderita korban dari perbuatan tersebut. Namun ternyata terdapat suatu kejahatan dimana pelaku kejahatan sekaligus merupakan korban kejahatan tersebut. Kejahatan ini dinamakan kejahatan tanpa korban, contohnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, perjudian serta aborsi. Di negara lain, contohnya Belanda, kejahatan tanpa korban seperti misalnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tidak lagi merupakan perbuatan yang diancam pidana. Hal ini disebabkan untuk penyalahgunaan narkotika, Belanda menggunakan pendekatan harm reduction dimana pendekatan ini melihat penyalahgunaan narkotika sebagai permasalahan kesehatan bukanlah permasalahan hukum. Sebaliknya kejahatan tanpa korban di Indonesia, seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, aborsi serta perjudian, masih dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melakukannya sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Narkotika. Seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya yang dikarenakan Indonesia menganut pendekatan zero tolerance, maka kebijakan kriminal Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah pemberantasan segala bentuk kejahatan narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Namun hal ini tidak menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bahkan jumlah pengguna narkotika makin tinggi yang selanjutnya berdampak pada kondisi overcrowding di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mengingat karakteristik yang unik dari kejahatan tanpa korban ini serta tujuan dari dipidananya suatu perbuatan maka perlu dibahas lebih lanjut terkait pemidanaan terhadap kejahatan tanpa korban ini. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a1
ICC and ASEAN: Weakening or Strengthening National Criminal Justice System? Chloryne Trie Isana Dewi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.854 KB)

Abstract

The objective of the establishment of the International Criminal Court by the Rome Statute 1998 is to achieve global justice. The spirit to end impunity established the ICC to respond to four previous criminal tribunals that have been criticized as victor’s justice and selective justice. The ICC has material jurisdiction on the four most serious crimes: crimes against humanity, genocide, war crimes, and crimes of aggression. These crimes can be committed in any part of the world, including Southeast Asia. The latest case was crimes against humanity that lead to genocide of the Rohingya people in Myanmar, not to mention extra judicial killings as a policy of drugs war and towards journalist in the Philippines. However, none of the case has been brought to justice. In view of that, this study examined challenges and opportunities toward the implementation of Rome Statute 1998 in Southeast Asia.  Furthermore, it also observed possible impacts in implementing Rome Statute 1998 in Southeast Asia. The existing national legal instruments related to ICC can support the implementation of Rome Statute 1998 in Southeast Asia and achieve the objective of ICC to end impunity and to reach global justice. Nevertheless, challenges come from the governments of Southeast Asian states. They are reluctant to bring justice and fear that ICC can violate national sovereignty. Interestingly, the Philippines just withdrew itself as a state party to ICC since 2018.  Based on the basic principle of complementarity, the ICC is proposed to strengthening national criminal justice of a state. Therefore, the ICC should not be considered as a threat to national sovereignty of a state.Mahkamah Pidana Internasional dan Asean: Melemahkan atau Menguatkan Sistem Peradilan Pidana Nasional? AbstrakTujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma 1998 adalah untuk mencapai keadilan global dengan semangat memerangi dan bahkan menghapuskan impunitas. Mahkamah Pidana Internasional merupakan respon masyarakat internasional terhadap empat pengadilan pidana internasional sebelumnya yang dianggap tidak adil karena lebih memihak pada pemenang perang (victor’s justice) dan hanya mengadili orang-orang tertentu (selective justice). Jurisdiksi materil dari ICC terdiri dari empat kejahatan paling serius di dunia yaitu kejahatan terhadap kemanussiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Keempat kejahatan tersebut dapat terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Asia Tenggara. Kasus terakhir yang menyita perhatian dunia yaitu tindakan pemerintah Myanmar terhadap kelompok Rohingya yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga mengarah pada genosida. Selain itu beberapa kasus pembunuhan sewenang-wenang (extra judicial killings) sebagai perang terhadap narkoba termasuk kepada para jurnalis juga masih terjadi di Filipina. Namun hingga saat ini kasus-kasus tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum. Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas tantangan dan peluang implementasi Statuta Roma 1998 di negara-negara ASEAN. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menganalisa dampak yang dapat terjadi bilamana Statuta Roma 1998 diimplementasikan di ASEAN. Riset menunjukan bahwa peraturan perundangan nasional yang telah ada dapat mendukung implementasi Statuta Roma untuk mencapai tujuannya. Namun, sikap pemerintah negara-negara ASEAN diantaranya ketidakmauan untuk menegakkan hukum dalam rangka perlindungan HAM dan kegelisahan ICC akan merongrong kedaulatan negara menjadi tantangan terbesar. Bahkan, Filipina yang telah menjadi negara pihak menarik diri sejak tahun 2018. Prinsip dasar komplementaritas yang dimiliki ICC berupaya untuk menguatkan sistem hukum pidana suatu negara. Sehingga, Statuta Roma tidak perlu dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara. Kata Kunci: ASEAN, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma 1998DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a10
Regionalism as a Solution to Refugee Protection in ASEAN Jenica Alva; Irawati Handayani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.599 KB)

Abstract

The problem of refugees has become a global phenomenon that brings widespread impacts to all involving parties. The humanitarian crisis of the Rohingya ethnic group increased the number of refugees in ASEAN who needs international protection. However, legal and political framework governing refugee protection in ASEAN is still very insignificant. This research is to answer whether regionalism is successful in resolving the problem of refugees in international level and whether a regionalism approach can be applied in ASEAN level to deal with refugees. This study used normative juridical research methods with literature study techniques. Based on the results, the study revealed that regionalism has successfully solved the problem of refugees. However, the development of regionalism needs to be improved to deal with mass-influx problems. Regionalism has succeeded in encouraging world regions such as Europe, Africa, and Latin America to form various binding regional mechanisms (CEAS, OAU Convention, and Cartagena Declaration). Compared to the universal approach, regionalism is a better option because of its flexible nature. It also provides choices to member states in handling refugee protection activities. Based on the comparison of regionalism practices from the three regions, the regionalism approach in ASEAN has a great potential to solve refugee problems more effectively.Pendekatan Regionalisme sebagai Solusi Penanganan Pengungsi di ASEANAbstrakPermasalahan pengungsi saat ini telah menjadi fenomena global yang memberikan dampak menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait. Krisis kemanusiaan yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya membuat angka pengungsi di ASEAN yang semakin bertambah sehingga mereka membutuhkan perlindungan internasional.  Namun, kerangka hukum dan politik yang mengatur perlindungan pengungsi di ASEAN masih sangat minim. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah regionalisme berhasil dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia dan apakah pendekatan regionalisme dapat diterapkan di ASEAN untuk menangani pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa regionalisme telah berhasil menyelesaikan permasalahan pengungsi, meskipun perkembangan regionalisme perlu ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan mass-influx. Regionalisme berhasil mendorong kawasan-kawasan dunia seperti Eropa, Afrika, dan Amerika Latin untuk membentuk berbagai mekanisme regional (CEAS, OAU Convention, dan Cartagena Declaration) yang bersifat mengikat. Dibandingkan dengan pendekatan universal, regionalisme menjadi opsi yang lebih baik karena sifatnya yang fleksibel, sehingga memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk melakukan kegiatan perlindungan pengungsi secara nyata. Berkaca dari praktik regionalisme dari ketiga kawasan tersebut, pendekatan regionalisme di ASEAN berpotensi besar untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi secara lebih efektif. Kata Kunci: ASEAN; Perlindungan Pengungsi; Regionalismehttps://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a9
The Prosecution in Trial In Absentia Of Money Laundering Case Resulted from Conventional Case Rudi Pradisetia Sudirdja
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.88 KB)

Abstract

In Indonesia, the provision of in absentia in the Money Laundering Crime Law raises problems if the crime act is originally conventional crime act. Conventional crime act should be handled based on the provisions of the Indonesian Criminal Law Procedures Code. On the one hand, the Money Laundering Crime Law regulates the provisions of the court in absentia and, on the other hand, the Indonesian Criminal Law Procedures Code does not recognize trial in absentia. This study covers the issue. To be precise, it reveals the possibility of a conventional crime act that is charged with the Money Laundering Crime Law to be tried in absentia based on the principle of formal legality. In addition, it discusses the strategy of prosecution of money laundering crime act in trial in absentia for cases that are originally conventional crime act based on the principle of due process of law. This study used analytical description research specifications and the normative juridical method. The data was collected through a document study. In accordance with the approaches, the data were analyzed in qualitative-juridical manners. This study concludes several points. The first, based on the principle of legality of formal law, the implementation of trial in absentia against general criminal acts cannot be carried out. The second, based on the principle of due process of law, the prosecution strategy in trial in absentia fur such cases are that (1) the prosecution of money laundering crime and original crime must be done separately; (2) the public prosecutor must delay the transfer of original criminal acts to the court until the accused is found and presented; (3) the indictment must be prepared in a single form; (4) the indictment must draw legal facts about the original crime; and (5) the public prosecutor can prove the legal facts about the original crime in the element of ‘assets resulting from the crime’ in the money laundering offense.Strategi Penuntutan Dalam Peradilan In Absensia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Konvensional AbstrakImplementasi ketentuan in absensia dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menimbulkan persoalan bilamana tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana umum (konvensional) yang hukum acaranya mengikuti ketentuan KUHAP. Pada satu sisi, TPPU mengatur ketentuan peradilan in absensia, pada sisi lain tindak pidana asal tidak mengenal peradilan in absensia. Studi ini difokuskan pada persoalan tersebut. Beberapa cakupan masalah dalam studi ini mencoba mengemukakan (1) apakah tindak pidana umum (konvensional) yang menjadi tindak pidana asal TPPU dapat disidangkan secara in absensia berdasarkan prinsip legalitas formal; dan (2) strategi penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam peradilan in absensia dengan tindak pidana asal tindak pidana umum (konvensional) berdasarkan asas due process of law. Studi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melipui studi dokumen. Berdasarkan kepada metode pendekatan yang diterapkan, data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Ada beberapa simpulan yang dapat dihasilkan dari studi ini. Pertama, berdasarkan asas legalitas dalam hukum formal, implementasi peradilan in absensia terhadap tindak pidana asal tindak pidana umum (konvensional) tidak dapat dilaksanakan. Kedua, dengan berpedoman pada asas due process of law, maka strategi penuntutan in absensia dalam kondisi tersebut adalah bahwa (1) mekanisme penuntutan TPPU dan tindak pidana asal harus dilakukan secara terpisah; (2) penuntut umum harus menunda pelimpahan tindak pidana asal ke pengadilan sampai terdakwa ditemukan; (3) Surat dakwaan harus disusun dengan bentuk tunggal; (4) Dalam surat dakwaan harus tergambar fakta hukum ihwal tindak pidana asal; dan (5) Penuntut Umum dapat membuktikan fakta hukum ihwal tindak pidana asal dalam unsur “harta kekayaan hasil tindak pidana” pada delik TPPU.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a5
Terrorism as Socially Constructed Crime in Indonesia Heru Susetyo
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.992 KB)

Abstract

AbstractIn the aftermath of Bali Bombing 2002, which is considered the biggest terrorist attack in Indonesia, the Indonesian government launched the so-called ‘war against terrorism’. Subsequently, the government established and applied laws on terrorism and formed a special counter-terrorism police squad: The Detachment 88. A state body that coordinates counter-terrorism measures is quickly established, the National Anti-Terrorism Agency (BNPT –Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Therefore, terrorism in Indonesia has been considered a ‘big and serious business’ since 2002. It also raises a serious question in defining and judging terror crime. Indeed, Indonesia has the law of terrorism since 2002, yet the definition is not very clear. Even in international forum, there is no single and approved definition of terrorism. For instance, an armed group who attacked civilians in Central Sulawesi was named terrorists by the state. On the other hand, a group of militias who attacked and held hostages in Timika, Papua was labelled as an armed criminal group. In Jakarta, there were some bomb threats during 2015 and 2017. Nevertheless, the law enforcement agencies have never named them as ‘terrorists’, although their actions deserve to be called as ‘lone-wolf terrorism’. This paper aims to identify the social construction of terrorism. Terrorism is a term that is used regularly by news media and politicians. Whether its application is impartial or biased is fundamental to a debate. In a society where, international terrorism monopolizes news media and political discussion, there is no greater need than to analyze the boundaries of the term ‘terrorism’ construction within social processes. One of the serious problems involving terrorism in Indonesia is to define an offense as terrorism. The laws of terrorism are existed. The judgment and conviction to terrorism suspects also have been made in various jurisdictions. Yet, the types of offenses constituted as terrorism are still unclear. Ordinary people, media, opinion makers, and law enforcement officers have socially constructed terrorism and have their own perceptions of terrorism. This condition leads to law uncertainty and, to some extent, it leads to victimization and stigmatization of innocent people because their appearances and social environments have been associated to terrorism. This study employed two approaches: Social construction and guilt by association theories.Terorisme sebagai Kejahatan yang Dibangun secara Sosial di IndonesiaAbstrakSetelah Bom Bali 12 Oktober 2002, yang dianggap sebagai serangan teroris terbesar di Indonesia, pemerintah Indonesia meluncurkan apa yang disebut ‘perang melawan terorisme’. Undang-undang tentang terorisme segera diberlakukan dan diterapkan secara surut. Polisi Khusus untuk Memerangi Terorisme, yaitu Detasemen 88, dibentuk. Badan khusus untuk mengoordinasikan langkah-langkah anti-terorisme dengan cepat dibentuk, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Badan Anti-Terorisme Nasional. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia telah menjadi ‘permasalahan yang besar dan serius’ sejak tahun 2002. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan serius, bagaimana mendefinisikan dan menganggap kejahatan sebagai terorisme? Indonesia memang telah memberlakukan undang-undang tentang terorisme sejak tahun 2002, namun definisi ini tidak begitu jelas. Dan bahkan di forum internasional, tidak ada definisi tunggal, dan satu pihak  setuju untuk mengartikan terorisme. Misalnya, sebuah kelompok bersenjata yang menyerang warga sipil di Sulawesi Tengah disebut sebagai teroris oleh negara, sementara kelompok militan yang menyerang dan menahan warga sipil yang disandera di Timika, Pulau Papua dicap sebagai kelompok kriminal bersenjata oleh negara. Di Jakarta Metropolitan, ada beberapa ancaman bom yang dibuat oleh individu pada tahun 2015 dan 2017. Namun demikian, lembaga penegak hukum tidak pernah menyebut mereka sebagai ‘teroris’, meskipun tindakan mereka pantas disebut sebagai ‘terorisme serigala sendirian’. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana terorisme telah dibangun secara sosial. Terorisme adalah istilah yang digunakan secara teratur oleh media berita dan politisi, dan apakah penerapannya tidak berpihak merupakan hal mendasar dalam perdebatan. Dalam masyarakat di mana terorisme internasional memonopoli media berita dan diskusi politik, tidak ada kebutuhan yang lebih besar selain menganalisis sejauh mana istilah ‘terorisme’ dibangun melalui proses sosial. Salah satu masalah serius yang melibatkan terorisme di Indonesia adalah tentang bagaimana mendefinisikan pelanggaran sebagai terorisme. Undang-undang tentang terorisme ada di sana, keputusan dan hukuman terhadap tersangka terorisme juga telah dibuat di berbagai yurisdiksi, namun, yang merupakan pelanggaran terorisme, masih belum jelas. Masyarakat biasa, media, pembuat opini dan aparat penegak hukum telah secara sosial membangun terorisme dan memiliki persepsi mereka tentang terorisme. Kondisi-kondisi ini kemudian mengarah pada ketidakpastian hukum, dan sampai batas tertentu, viktimisasi dan stigmatisasi kepada orang yang tidak bersalah, semata-mata karena penampilan dan lingkungan sosial mereka telah dikaitkan dengan terorisme. Makalah ini menggunakan dua pendekatan, yaitu konstruksi sosial dan sasa bersalah oleh teori asosiasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4
The Characters of Special Region According to The 1945 Constitution of Republic of Indonesia Asep Bambang Hermanto; Anggara Suwahju
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.666 KB)

Abstract

The Republic of Indonesia, based on the 1945 Constitution, the second Amendment, recognizes the existence of a Special Region and its distinctive governance. Article 18B, Paragraph (1), of the 1945 Constitution reads, “The State shall recognize and respect entities of regional administration that possess a specificity or a distinctiveness that are to be regulated by law”. Previously, the governance of special region was also regulated in the first version of the 1945 Constitution that was stipulated on August 18, 1945. In addition, it is contained in other constitutions that were formerly effective in Indonesia: the 1949 Constitution of the Republic of the United States of Indonesia, and the 1950 UUDS. The clearest arrangements regarding the status of special region were covered by the 1950 UUDS, whereas the 1945 and the 1949 Constitutions do not provide detailed description of special regional government units. This triggers some fundamental questions related to the substance of special region. This study reveals several facts related to the existence and administration of government in special regions. Among other things, the current arrangement does not open up the possibility of forming new special regions and the administration of special region only exists at the provincial level.Substansi Daerah Istimewa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 AbstrakNegara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke-2, mengakui eksistensi Pemerintahan Daerah yang bersifat Istimewa. Pasal 18B, Ayat (1), UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan­-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang­-undang”. Sebelumnya, pemerintahan daerah yang bersifat istimewa juga pernah diatur dalam UUD 1945 versi pertama yang ditetapkan 18 Agustus 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Pengaturan yang jelas mengenai status daerah istimewa tertuang dalam UUDS 1950, sedangkan UUD 1945 dan Konstitusi RIS 1949 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Hal tersebut memicu beberapa pertanyaan mendasar terkait makna daerah istimewa. Kajian ini menemukan beberapa fakta terkait eksistensi dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah istimewa. Di antaranya, pengaturan yang ada saat ini tidak membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah istimewa yang baru dan pemerintahan daerah istimewa hanya ada di tingkat provinsi saja.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a6

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue