cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yeni Widyastuti; Arenawati Arenawati; Listyaningsih Listyaningsih
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9637

Abstract

COVID 19 is more than just health crisis but also a humanitarian crisis in every country of the world, including creating threats in the social and economic fields. In a more diverse context, the COVID 19 pandemic has also caused disruption of social services, social activities, financial resources and economically vulnerable groups of people with low income sources who will find it difficult to access health services, difficulty meeting nutritious food needs including staple foods. Sindangsari Village as a form of public sector organization, that provision of social security and public service administration need to carry out a strategy the most effective intervention to help slow down the transmission of the COVID 19 virus at the community level. The strategy involves all agencies in village structure, RT/RW, as well as communities and local residents. These strategies are (1) Strategies for Implementing Main Duties and Government Function in Public Service; (2) Strategies for Coordination, Disseminating and Increasing Public Awareness and Health Service Preparation and (3) Strategies for Meeting the Basic Need of Community, Procedure and Mechanism during the COVID 19 pandemic.
PELAYANAN PUBLIK: Antara Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah (Studi di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara) Deiby Christiana Tinggogoy; John H. Kaloly
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.10333

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Pemerintah dituntut untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan pelayanan bagi setiap warga negara yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu hal vital yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu terkait administrasi kependudukan. Dikarenakan mendapatkan KTP-el merupakan hak masyarakat dan kewajiban Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pelayaan publik dalam pengurusan KTP-el di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Penentuan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data model interkatif dari Milles dan Hubberman, yang diawali dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk pelayanan yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sudah berdasarkan dasar hukum yang jelas yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara No. 474.4/4/DUKCAPIL/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan. Namun, demikian masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, terlebih khusus Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN KOTA BRAUNSCHWEIG (JERMAN) Nia Kania Kurniawati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9426

Abstract

Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia membuat perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain. Di Indonesia tercatat bahwa pada saat ini terdapat sekitar 100 kerjasama internasional yang berbentuk sisterhood. Hubungan yang telah ada itu kemudian seharusnya dibina dan dikembangkan melalui berbagai level kebijakan untuk menjaga sejarah, dan mendapatkan hasil luaran yang bisa dikerjakan bersama di masa sekarang dan yang akan datang. Akan tetapi secara umum, jalinan sister city ini hanya 15% yang masih tetap berjalan, kemudian tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun. Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan 5 kota di dunia antara lain yaitu: Braunschweig (Jerman, sejak tahun 1960), Fort Worth (AS, sejak tahun 1990), Suwon (Korea Selatan), dan Yingkou dan Lizhuo (RRC). Sedangkan jalinan dengan kota-kota di dalam negeri yaitu dengan kota Surabaya dan Kota Batam dengan maksud untuk saling mengisi dalam berbagai bidang kegiatan dan juga untuk menjaga dan memelihara hubungan baik antar pemerintah (Sekda Kota Bandung, 2011:7). Kota Braunschweig, Jerman dengan Kota Bandung merupakan jalinan sister city terlama di Indonesia dan pelopor bagi pembentukan sister city lainnya. Bidang kerjasamanya meliputi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga. Namun jalinan antara Bandung – Braunschweig kemudian tersendat di awal tahun 2002. Menggunakan metode deksriptif kualitatif dan mengacu kepada kebijakan Publik George C. Edward penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesepakatan sister city Pemkot Bandung dengan kota Braunshcweig, dari segi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi tidak ada kelanjutan yang berarti setelah MoU ditandatangani atau menjadi silent Mou. Atau dengan kata lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tidak terpenuhi dengan baik.
FORMULASI PERDA KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI DALAM SUDUT PANDANG AKADEMIK Dian Purwanti; Agus Rasyid Candra Wijaya; Dine Meigawati; Haidan Angga Kusumah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9464

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai pemegang otonomi daerah Pemerintah Kota Sukabumi  memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan daerah guna mengurus rumah tangga sendiri. Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dibuat untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan melindungi tenaga kerja di kota Sukabumi.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN LEBAK Erna Nuraena; Ade Hadiono
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9640

Abstract

This research is intended to find out how pamong praja police unit's role in dealing with Commercial Sex Workers in accordance with Regional Regulation of Lebak District No. 17 of 2006 on The Implementation of Order, Hygiene and Beauty (K3), and to know the obstacles or obstacles faced by pamong praja police unit officers in dealing with Commercial Sex Workers (PSK) in Lebak Regency. The method used in this study is a qualitative method, with the number of informants as many as 12 people, with details of 4 Satpol PP, 1 Police person, 3 People Community and 4 Commercial Sex Workers (PSK). From the results of this study can be concluded that Pamong Praja Police officers of Lebak Regency rarely conduct raids on a regular basis, tend to be helped a lot by lebak resort police. Every time there will be an operation of information always leaked, Satpol PP officers treat the PSK who are caught within the limits of fairness, advise the psk to leave their dirty work, and for the PSK who is caught repeatedly sent to the social home to be fostered by the relevant service. From social service data obtained information only about 35% of the students who have followed the coaching conscious and left the world at night, while the rest of the people who return to the work for various classic reasons, the main of which is economic difficulty and want to quickly earn money. Based on the facts in the field, the mushrooming of new psk who are young and have regular customers who are young is also certainly a concern of all of us so that the younger generation of this nation is not morally damaged. Surely the role of Satpol PP as the vanguard in running the government number 17 year 2006 must remain firmly acted.
Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM Peri Supriatna; Ipah Ema Jumiati; Ayuning Budiati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9633

Abstract

This research discusses the DP3AKKB Strategic Planning (Office of Empowerment of Women, Child Protection, Family and Family Planning). Province of Banten In Prevention of Violence Against Children Study Cases PATBM Program. The aim of this research was to find out how DP3AKKB Strategic Planning in Banten Province in Prevention of Violence Against Children Study Program PATBM. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The Determination of informants uses purposive sampling techniques. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The trustworthiness  of the data using triangulation of data sources and member checks associated with the theory of the Strategic Planning Process according to Michael Allison and Jude Keye, 2005. Data analysis techniques use Miles and Hubbermman. The results showed that the Strategic Planning of DP3AKKB (Office of Empowerment of Women, Child Protection, Population and Family Planning) is still not optimal. In strategic planning has obstacles such as in the Pre-preparation of proposals with facts out of sync, in assessing the external environment lacking coordination and synergy across sectors with DP3AKKB City, LPA District, District/ Village, human resources in the evaluation field are inadequate, there are still those who have not conducted PATBM training, the carrying capacity of service facilities and infrastructure is inadequate such as not having a Technical Service Unit, PATBM does not yet have a budget allocation from the local village. The necessity of synchronize violence prevention programs between Provinces and Regencies / Cities.
STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Agnes Erva Yuningsih; Roni Ekha Putera; Kusdarini Kusdarini
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2019. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang didukung dengan visi yaitu “Menggerakkan Seluruh Stakeholder dan Segenap Potensi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Infoman berasal dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari penelitian ini tipe strategi menurut Koteen, yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Dukungan Sumber Daya dan Strategi Kelembagaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menerapkan seluruh tipe strategi tersebut. Dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah strategi pemanfaatan sumber daya manusia, dimana masih kurnagnya sumber daya manusia yang mencukupi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu dalam menjalankan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah direncanakan dari awal masih belum terlaksana secara maksimal karena dalam pelaksanaannya seringkali kurangnya anggaran yang tersedia untuk menjalankan suatu program.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue