cover
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2023)" : 7 Documents clear
TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI TEBING TINGGI KABUPATEN KOTABARU Ibnu Faozi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18573

Abstract

Tata pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kelumpang Tengah memiliki gejala dalam pengelolaan keuangan seperti tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang ada, rendahnya alokasi dana untuk program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan pendapatan desa yang minim mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh APBDesa dan peraturan dari pemerintah pusat dan daerah terus berubah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasinya berada di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian Perencanaan APB Desa, Penyusunan APB Desa, Penggunaan APB Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pencairan APB Desa, Akuntabilitas APB Desa, Pengawasan APB Desa sudah berjalan dengan baik dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kesimpulannya, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.
Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pendampingan Dan Pembinaan Puskesmas Era Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kota Serang Rina Yulianti; Ipah Ema Jumiati
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18900

Abstract

Dalam mengedukasi masyarakat di dalam memasuki fase new normal life, maka dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pendampingan ke puskesmas di dalam memberikam layanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas memberikan sosialisasi pentingnya hidup sehat dan tetap mengingatkan masyarakat untuk selalau berprilaku hidup bersih, selalu membiasakan cuci tangan dan menggunakan masker. New normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi. Puskesmas sebagai garda terdepan di dalam melakukan layanan kesehatan dapat selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agat tidak takut beraktifitas asal tetap menjaga protokol kesehatan.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) Jumanah Jumanah; Denis Ruliyansyah; Eka Miranda; Enin Yuliani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.16013

Abstract

This article/writing discusses the implementation of special protection policies in the Child Friendly City (KLA) program. This article/writing aims to analyze how the implementation of special policies in this child-friendly city program goes well or vice versa. This special policy for the child-friendly city program is stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021 concerning Child-friendly Regency/City Policy, in which the discussion points regarding the special policy on the child-friendly city program are stated in the regulation. This writing. From the results of references from several literatures,this special policy in the child-friendly district/city program has several clusters, namely Victims of Violence & Exploitation, Victims of Pornography & Emergency Situations, Persons with Disabilities and ABH (Children in Conflict with the Law), Terrorism, Stigma. From several references and analysis of these references, it shows that the implementation of child-friendly city policies has been carried out well, although there are still obstacles or obstacles faced by relevant agencies or stakeholders such as the Women's Empowerment and Child Protection Agency. This happens because law enforcement officers have different perceptions, as well as the lack of public understanding of the existence of special policies in the child-friendly district/city program.
URGENSI PENERAPAN BUDAYA INOVASI BAGI ASN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI Haira Zulfia; Aldri Frinaldi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.17555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi budaya inovasi bagi Aparatur Silpil Negara (ASN) dalam meningkatkan kinerja ASN dan meningkatkan kinerja organisasi public dalam mendukung program reformasi birokrasi. Penelitian ini juga mencoba melihat aspek rasionalisasi dalam mengubah pandangan budaya kerja ASN serta mendukung terciptanya semangat berinovasi bagi ASN yang selama ini ASN di doktrin sebagai pekerja yang malas dan cendrung tidak inovatif. Penelitian ini merupakan penelitian library research dimana nantinya akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konsep penerapan inovasi bagi ASN, budaya berinovasi di sector publik, berinovasi dapat mendukung kinerja organisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan budaya berinovasi, Urgensi inovasi bagi ASN dalam peningkatan kinerja organisasi dan urgensi penerapan inovasi bagi sector public dalam mewujudkan reformasi birokrasiKata kunci: Urgensi budaya Inovasi bagi ASN, Inovasi bagi organisasi sector publik, peningkatan kinerja organisasi
Aktor Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021 Meris Essio Mento; Aidinil Zetra; Indah Adi Putri
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18070

Abstract

To improve the quality of settlements, the central government has run a program called KOTAKU (City Without Slums) since 2016 with a community empowerment approach and as a collaborative platform. Through provision Mayor of Padang No. 501 year of 2019 shows that there are still 11.30 Ha of slums in the Balai Gadang sub-district and are a priority for handling the KOTAKU program in 2021, therefore it is important to identify actors and their roles. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants used purposive sampling, data collection was carried out by means of interviews and documentation. The results of the study concluded that there were 5 key actors who played a role in implementing the KOTAKU program in the Balai Gadang Village, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.
Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Dimas Handrianto; Ipah Ema Jumiati; Wily Mochamad Iqbal
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.12544

Abstract

Efforts to reform the bureaucracy in Indonesia have been initiated since the multidimensional crisis that hit Indonesia in 1997. Improvement in the Economic, Law and political sector at that time was the government's priority, and bureaucratic reform became the next priority. Implementing a corruption-free territorial integrity zone (ZI WBK), not only aims to eradicate corruption, but also prevent it. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) is part of government apparatus which is also obligated to implement ZI. Perwakilan BKKBN Provinsi Banten as one of the agencies that carry out some of the tasks of the BKKBN in the province, and they begin received the mandatory to became a pilot project in 2020. This study uses the implementation theory of George C. Edward III which defines the implementation of public policies be affected 4 variable, communication, resource, disposition, and Bureaucratic Structure. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results of the author's research conclude that the Perwakilan BKKBN Provinsi Banten has implemented the ZI program effectively and efficiently. The final score that they get, is not only passed by internal assessment team but by the national assessment team. The researcher conclude that (1) there are no inhibiting factor that become obstacle  for both implementers and their subordinates when implementing the ZI policy; (2) There are new point of view that affects the implementation of a policy, (3) There is an effectiveness bias that is influenced by the dualism of external parties, when the measure of implementation success is assessed not in one interpretation. So there needs to be a same understanding for the assessment team, internal and external.Keyword : Integrity Zone,  Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Public Policy Implementation
Optimalisasi Upaya Pengurangan Sampah Plastik Terintegrasi Pergub No. 45 Tahun 2019 di Lingkungan Pedagang Pasar Rangkasbitung Yunita Yunita; Ratu Diah Wulansari
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18245

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak optimalnya pengelolaan sampah plastik yang terletak di wilayah Pasar Tradisional, Rangkasbitung, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Upaya Pengurangan Sampah Plastik Terintegrasi Pergub No. 45 Tahun 2019 Dilingkungan Pedagang Pasar Rangkasbitung Pada saat yang sama, untuk menelaah persoalan ini secara komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150), yang menjelaskan ada sejumlah hal penting untuk dijadikan sebagai analisis yang mencakup beeberapa hal, yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara faktual, penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Rangkasbitung ini dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan dengan baik karena peraturan tersebut belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun dapat diketahui pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar, lalu masih kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja

Page 1 of 1 | Total Record : 7