Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Jurnal Lex Suprema Lunggi Journal
Hasiah, Hasiah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Putra, Johans Kadir; Alamsyah, Eko; Herawati, Nina Ike; hasiah, Hasiah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.799 KB)

Abstract

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI DESA PASAR MELAYU KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR Setiawan Hadi Wijaya , Bagus; Arifin, Zarul; Hasiah, Hasiah
Lunggi Journal Vol. 1 No. 4 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Tanah terlantar berada di Desa Pasar Melayu Sambas yang memiliki lebar 12 m dengan panjang 60 m. Tanah tersebut terlantar selama kurang lebih 17 tahun. Tanah tersebut terlantar dikarenakan pada waktu itu tanah tersebut dibangun sebuah bangunan namun terbakar bersama surat-surat, sehingga sampai sekarang tanah tersebut tidak di perhatikan dalam artian terlantar. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana status tanah Eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu Sambas dan apa faktor yang mempengaruhi Tanah Terlantar Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas tersebut. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan konteks melalui pengumpul data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan dan Pendekatan Normatif Empiris. Sumber data penelitian utama yaitu Informan yang terdiri dari pihak Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua RT serta PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Tidak hanya itu,teknik analisis data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar maka status tanah di Desa Pasar Melayu merupakan tanah yang terlantar yang harus ditertibkan dan secara lansung dapat dikuasai oleh Negara menjadi Aset Bank Tanah /TCUN, Kedua, Faktor yang menyebabkan tanah tersebut terlantar adalah kebakaran yang terjadi pada bangunan di atas tanah tersebut sehingga dari pasca kebakaran tanah tesebut terbengkalai selama kurang lebih 17 tahun dan faktor lain yaitu dari pihak pemerintah yang dengan sengaja tidak mempergunakan tanah tersebut.
PERAN KEPENGURUSAN TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi di Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Anggara, Rengga; Hasiah, Hasiah; Azmi, Azmi
Lunggi Journal Vol. 1 No. 4 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan bentuk sistem politik dari otoritarian sentralistik menjadi demokratis desentralistik. Otonomi daerah memiliki cita-cita besar yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatanDesa melalui Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di perdesaan. Dan mengkaji pandangan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Nibung dalam mengenai sistem peran kepengurusan BUMDes Nibung yaitu penasihat sudah menjalankan khususnya pada pasal 16 ayat (1) dalam Perbub, tetapi tidak menjalankan secara maksimal dalam upaya memelihara BUMDes sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) sehingga BUMDes Nibung tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya, Pengawas BUMDes Nibung tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pasal 19 ayat (2) namun telah menjalankan perannya pada pasal 1 dan 3 seperti yang sudah di uraikan. Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Nibung dalam perannya belum memenuhi kriteria yang disebut sebagai indikator peran berdasarkan analisis. BUMDes di Desa Nibung masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pemasaran produk-produk dari BUMDes dan masih perlu memperbaiki pengelolaan sudah BUMDes, kurang nya koordinasi dengan suatu keanggotanya untuk lebih memaksimalkan perannya lagi dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan sebuah BUMDes tersebut, mulai dari tahapan. Kemudian, faktor pendukungnya yaitu sudah berbadan hukum, sudah mendapatkan izin menebang kayu, bahan mudah didapat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesejehteraan karyawan tidak terpenuhi, disebabkan upah yang minim, kurangnya kordinasi dan sosialisasi, SDM yang kurang dari masyarakat, dan banyak masih masyarakat yang memilih produk lain
The Dialectic of Polygamy in the Thought of Classical and Contemporary Ulama: An Analysis of the Evolution of Islamic Legal Views on the Practice of Polygamy Shafra, Shafra; Arsal, Arsal; Efendi, Zul; Rahmiati, Rahmiati; Hasiah, Hasiah
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v8i2.8801

Abstract

This article analyzes the dialectics of polygamy sharia among classical ulama and the contemporary era. Polygamy in the contemporary era is questioned, even rejected. Because there are currently no widows of war victims, these opinions seem to be against the polygamy verse. The text of the Qur'an in verse 3 of Surah an-Nisak shows the possibility and possibility of polygamy for capable husbands. This paper aims to conduct a Sharia analysis of polygamy in the contemporary era, an analysis of the evolution of Islamic legal views towards the practice of polygamy. This type of study takes literature research using qualitative descriptive methods. Data was collected from various journals, books and related tafsir books. Next, it is analyzed deductively. The result of the study concludes that in terms of text and context, polygamy is not prohibited, nor is it recommended. In addition, the social context of polygamy used to be related to widows of war victims. This does not limit polygamy just because of social conditions. In context, polygamy is a solution to help women, whether they are widows or not. The practice of polygamy in the contemporary era depicts pain and sadness. This shows that polygamy is carried out not based on sharia norms. If polygamy provisions are ignored, it will result in hurt and sadness.
Co-Authors Alamsyah, Eko Anggara, Rengga Arifin, Zarul Arsal, Arsal AZMI, AZMI Efendi, Zul Herawati, Nina Ike Putra, Johans Kadir Rahmiati Rahmiati Setiawan Hadi Wijaya , Bagus Shafra Shafra