Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Hukum dan Pembangunan
Suteki, Suteki
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Permata Sari, Mia; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.22 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23764

Abstract

In resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the value of benefits to guarantee the basic rights of affected communities. This study aims to find out what factors cause the settlement of land acquisition disputes in terms of juridical aspects not reflecting the value of justice and benefit for the parties and formulating land acquisition dispute resolution models in a legal socio perspective that can realize the value of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value of social justice and the benefits in resolving the dispute, among others, promoting the Consensus Meeting and the Need for Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative solution. In addition, the need to calculate non-physical losses in the assessment of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projects Keywords: Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public Interest AbstrakDalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sertaa merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan Umum 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL Trisnawati, Melita; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.513 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23760

Abstract

The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with the norms, the values and the provisions of the applicable legislation so that the law can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary. Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection AbstrakPada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI As Syihab, Muflikhuddin; Suteki, Suteki; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.681 KB)

Abstract

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi dan terbukti menimbulkan dampak yang banyak dengan beberapa penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan.Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindar dari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.
Mewaspadai Dilema Praktik Privatisasi Air di Era Masyarakat Global ASEAN Suteki, Suteki
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh unnes.v1i1.473

Abstract

Fakta menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas air (the rights to water) untuk sebagian penduduk dunia, termasuk Indonesia, belum tercapai. Fakta ini mendorong upaya pemenuhan ha katas air dimasukkan sebagai salah satu tujuan Pembangunan Milenium atau Milenium Development Goals (MDGS) sebagai tarhet ke-10. Target tersebut ditetapkan untuk mengurangi setengah dari jumlah penduduk dunia yang tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2015.
Pancasila As a Rechtsidee and Natural Resource Management Dilemma in the Global Era Suteki, Suteki
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21298

Abstract

Indonesia's natural resources (SDA) are clearly regulated through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various related laws and regulations. The management of natural resources must be based on Indonesia's basic constitution and also the values of Pancasila. But the fact is, many cases show that the management of natural resources has not been fulfilled as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The Dilemma of the Practice of Water Privatization in the Era of the ASEAN Global Community Suteki, Suteki
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 1 (2015): L. Research Rev. Q. (February 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Pa
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21454

Abstract

The facts show that the fulfillment of the rights to water for some of the world's population, including Indonesia, has not yet been achieved. This fact encourages efforts to meet water levels to be included as one of the Millennium Development Goals (MDGS) goals as the 10th tarhet. The target is set to reduce by half of the world's population who do not have access to clean water and sanitation by 2015.
ORIENTASI KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA: SUATU PEMBACAAN DARI PARADIGMA CRITICAL Zulaekhah, Siti; Suteki, Suteki; Prananingtyas, Paramita
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formation of public policies, including the Warehouse Receipt System in Indonesia, is based on interests, whether sourced from the internalstate or originating from external or other countries environmental factors. Adaptation to external factors cannot be denied because the Indonesian Government has to follow the mechanism that is enforced internationally, mainly in the commercial and financial fields, including banking. This paper aims at analyzing the direction of the warehouse receipt system policy in Indonesia, identifying and describing the policy of the warehouse receipt system and describing it based on the reading of the critical paradigm, and exploring the potential for the development of legal knowledge of the warehouse receipt system policy. The results of the conceptual review of this paper showed that the policy of the Warehouse Receipt System in Indonesia is directed atproviding opportunities to farmers to access credit with savings commodities as collateral.
Co-Authors As Syihab, Muflikhuddin Dewi Apriani, Dahlia Fadjrin Wira Perdana Irwan Irwan Paramita Prananingtyas Permata Sari, Mia Pusriansyah, Ferdinand Siti Zulaekhah Trisnawati, Melita Wibisono, Yohan Wijaningsih, Dyah