Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Hukum dan Pembangunan

Suteki, Suteki

Unknown Affiliation

Author-ID : 1139712

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Permata Sari, Mia; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

In resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the value of benefits to guarantee the basic rights of affected communities. This study aims to find out what factors cause the settlement of land acquisition disputes in terms of juridical aspects not reflecting the value of justice and benefit for the parties and formulating land acquisition dispute resolution models in a legal socio perspective that can realize the value of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value of social justice and the benefits in resolving the dispute, among others, promoting the Consensus Meeting and the Need for Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative solution. In addition, the need to calculate non-physical losses in the assessment of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projectsÂ Keywords: Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public InterestÂ AbstrakDalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untukÂ untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sertaa merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanahÂ Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan UmumÂ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL Trisnawati, Melita; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with the norms, the values and the provisions of the applicable legislation so that the law can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary.Â Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal ProtectionÂ AbstrakPada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum

Co-Authors As Syihab, Muflikhuddin Dahlia Dewi Apriani Fadjrin Wira Perdana Irwan Irwan Paramita Prananingtyas Permata Sari, Mia Pusriansyah, Ferdinand Siti Zulaekhah Trisnawati, Melita Wibisono, Yohan Wijaningsih, Dyah

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : NOTARIUS