Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Integritas: Jurnal Antikorupsi Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Faridhi, Adrian
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PRINSIP-PRINSIP BERDEMOKRASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI PROVINSI RIAU Hernimawati, Hernimawati; Asyar, Yulianti; Faridhi, Adrian; Yandra, Alexsander
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.247 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v18i1.7802

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Provinsi Riau. Berkembangnya informasi dimedia elektronik dan sosial terkait orang gila memilih menjadi perhatian serius peneliti untuk mengkaji kategorisasi kelompok disabilitas tuna grahita yang terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata rata. Data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuna grahita diprovinsi Riau pada Pemilu 2019 sebanyak 911 orang namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas hanya 411 orang atau lebih kurang 48%. Melalui pendekatan prinsip-prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi disebabkan oleh inefektifnya pola penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita yang cendrung simetris, sehingga berdampak terhadap terbatasnya aksesibilitas penyandanng disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepemiluan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan masukkan dampak simetris maupun asimetris keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu.
Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi Van F.C, Lucky Lhaura; Suci, Afred; Simabura, Charles; Yandra, Alexsander; Sadjati, Emy; Faridhi, Adrian; Widayat, Prama
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.840

Abstract

Studies about the politization of academic senate at higher education institutions in corruption control and prevention system are scarce. Framed by collective action, power balance, and bureaucratic transparency theories, this research aims to examine the effect of power imbalance due to double position of structural and academic senate leaders, and the dominance of ex-officio elements regarding to conflict of interests and corruptive behavior. The result reveals, the conflict of interests elicited by the power imbalance generated corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption.   Abstrak Studi terkait politisasi senat akademik dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, penelitian ini bertujuan menguji dampak ketidakseimbangan kekuasaan akibat praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik, dan dominasi unsur ex-officio dalam komposisi senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan kolektif, keseimbangan kekuasaan dan transparansi biro-krasi, Pengumpulan data dilakukan secara daring dan dianalisis menggunakan teknik des-kriptif, t-test, ANOVA, mediasi dan moderasi Hayes PROCESS. Hasil penelitian menyimpulkan, konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan munculnya perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah kebijakan. Sedangkan di ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi yang paling sering terjadi di perguruan tinggi.
The Urgency of Classification of the Voter List as a Fulfillment of Political Rights Yandra, Alexsander; Faridhi, Adrian; Andrizal, Andrizal; Setiawan, Husni; Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 7, No 1 (2022): Politics and Development
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v7i1.38484

Abstract

This study discusses the accuracy of the final voter list (DPT) with a focus on the process of classifying voter data. At the stage of determining the DPT by the Riau KPUD, it was found that 51,469 voters Did Not Meet the Requirements (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) registered as permanent voters. On the other hand, there are still many potential voters who are 17 years old or married and are not registered as voters. This phenomenon is a problem that has always been an evaluation material for every general election organizer. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach. Data were obtained by means of in-depth interviews with informants and collecting literature related to research issues. As a reference for analysis, this study uses the theory of democracy and the political rights of voters. The data were processed using an etic-emic approach so that a comprehensive analysis was found. The main argument of this research is that the classification and updating of data is an important step in determining the DPT to ensure that every citizen has good political rights.
Co-Authors afred suci, afred Alexsander Yandra, Alexsander Andrizal Andrizal Asyar, Yulianti Emy Sadjati, Emy Hernimawati Hernimawati Lucky Lhaura Van FC, Lucky Lhaura Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman prama widayat, prama Setiawan, Husni Simabura, Charles