Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Case Law Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture
Mulyanti, Dewi
Universitas Galuh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS Iskandar, Taopik; Mulyanti, Dewi
Abdimas Galuh Vol 3, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i2.6143

Abstract

Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pusakanagara. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah menurunnya animo masyarakat dalam pemilihan kepala desa dikarenakan terjadinya penundaan pelaksaan pencoblosan yang mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaanya di masa pandemi covid19, sehingga dimungkinkan dapat menyebabkan tidak tercapainya jumlah pemilih yang diharapkan. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi permasalahan mitra adalah: Penyuluhan Hukum dan Pendampingan. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa serentak agar terwujudnya sistem demokrasi dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan tingginya angka keterlibatan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 Zulkarnaen; Dewi Mulyanti; Imam Faisal; Yussana
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.006 KB)

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (3) Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.554 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan) Dewi Mulyanti
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.9 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1714

Abstract

 ABSTRAK Mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatan pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melibatkan tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa kebenaran pendapat tersebut secara yuridis dan hasil pemeriksaan tersebut  dikembalikan kepada DPR yang selanjutnya mengajukan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden melalui Sidang Paripurna.Kata Kunci: Pemberhentian Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia
KONSTITUSIONALITAS PENGUJIAN PERATURAN DAERAH MELALUIJUDICIAL REVIEW DAN EXECUTIVE REVIEW Dewi Mulyanti
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.88 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v5i1.238

Abstract

Pengujian terhadap Peraturan Daerah telah melahirkan dualiasme pengujian yaitu judicial review oleh Mahkamah Agungdan executive review oleh pemerintah pusat. Standar pengujian peraturan daerah oleh pemerintah pusat berbeda dengan standar pengujian peraturan daerah oleh Mahkamah Agung. Mahkamah agung menguji suatu peraturan daerah atas dasar ada tidaknya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ada tidaknya ketidaksesuaian prosedur pembuatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan sedangkan kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian peraturan daerah tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan daerah tetapi juga didasarkan pada standar kepentingan umum. Pembatalan Peraturan Daerah  Oleh Menteri Dalam Negeri ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dengan beragam cara, ada yang segera mencabut Peraturan Daerah  dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ada juga pemerintah daerah yang tetap saja memberlakukan Peraturan Daerah -Peraturan Daerah  yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut tanpa menghiraukan pembatalan tersebut sehingga menimbulkan kondisi dimana peraturan daerah ini tidak memiliki keberlakuan secara konstitusi (konstitusionalitas).
REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGGALI POTENSI LOKAL DESA Hendi Budiaman; Dewi Mulyanti
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i1.5020

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan tentang pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam menggali potensi lokal desa sebagai kemampuan yang dimiliki desa. BUMDesa sendiri tertuang dalam undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang desa. Potensi lokal merupakan daya atau kekuatan yang dimiliki setiap desa untuk dikembangkan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki perna penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang hadir saat ini yaitu bahwa peran BUMDesa dipandang  perlu dalam menggali, menghimpun, dan mengelola potensi lokal yang hadir di desa, sehingga perlu adanya  upaya revitalisasi. Tata Kelola BUMDes yang professional dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal sebagai bagian dari potensi lokal desa. Revitalisasi BUMDes bertujuan untuk menguatkan fungsi BUMDes itu sendiri sebagai wadah dalam menggali potensi lokal desa. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2003:18) metode kualitatif disebut juga metode naturalistic, karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur.Kata Kunci: Revitalisasi BUMDes; Potensi Lokal: Desa
REKONSTRUKSI JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT, CINA DAN FILIPINA) Dewi Mulyanti
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.811 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1241

Abstract

UUD 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami rekonstruksi yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap stuktur dan kewenangan lembaga negara. Beberapa sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 dan Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen.Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (check and balances) antar lembaga negara. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang subtansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga-lembaga yang bersangkutan termasuk di dalamnya tugas dan kewenangan wakil presiden.Tugas dan kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi walaupun sampai saat ini telah dilakukan perubahan Keempat terhadap UUD 1945, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pengaturan tugas dan wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia seharusnya diatur dalam konstitusi.Pada negara – negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai Wakil Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi negara yang menganut sistem dua kamar ataupun sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden.Tugas Wakil Presiden yang diatur dalam masing – masing konstitusi negara tersebut didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing- masing negara seperti sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat dan Filipina atau sistem pemerintahan parlementer yang dianut oleh Cina maupun sistem pemerintahan gabungan seperti dianut oleh Irak dan Uganda. Dipengaruhi pula oleh bentuk negara yang dianut oleh masing – masing negara tersebut, baik negara serikat seperti Amerika Serikat dan India maupun negara kesatuan seperti Filipina, Siprus, Cina, Afrika Selatan, Bulgaria, Irak serta Uganda.Mengenai kewenangan yang dimiliki semua Wakil Presiden pada masing – masing negara, yakni sebagai pengganti presiden dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing- masing negara.Kata Kunci: Jabatan Wakil Presiden, Ketatanegaraan Di Indonesia
Optimizing the State Income through Law Enforcement and Law Supervision in the Field of Taxation Dewi Mulyanti; Hendi Budiaman
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3047

Abstract

Tax income is one of the state income resources that is used for development whose final purpose is for people’s welfare and prosperity. Tax income is a kind of a bigger state income compared to that generated from other kinds of income such as oil and gas income and non-oil and gas income. The success of a state in taxing its citizen will improve the stability of economy of the state. However, the state often finds it difficult to collect tax for many taxpayers who are obedient and dishonest and avoiding to pay taxes. This cause the government to create a mechanism to supervise and enforce law in the field of taxation. The attempt to optimizing the state earned income through tax paying plays an important role in the nation prosperity development.    
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TERHADAP SUMBER MATA AIR SEBAGAI UPAYA KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN Dewi Mulyanti
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i3.286

Abstract

ABSTRAKAir sangat dibutuhkan manusia untuk konsumsi, kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan industri berskala besar. Peningkatan penggunaan air yang tidak diimbangi dengan pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya air, akan berdampak serius bagi kerusakan lingkungan. Salah satunya menurunnya debit air tanah dan menurunnya permukaan tanah. Tujuan kajian ini untuk mendeskripsikan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dampak penggunaan dan upaya pengelolaan, dan konservasi bagi lingkungan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif terhadap regulasi dan dalam kearifan lokal masyarakat melalui pengambilan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian adanya istilah “pamali” merupakan tradisi sunda dalam upaya pelestarian sumber mata air (sirah cai) agar tetap terjaga kualitasnya sebagai kearifan lokal yang terus dipertahankan dalam upaya konservasi lingkungan. Regulasi perlu dilakukan dalam pengambilan dan pemanfaatan air serta pengaturan anggaran bagi konservasi sumber daya lingkungan baik melalui pajak pemanfaatan air permukaan dan air tanah serta sanksi terhadap pengelolaan air yang merusak lingkungan.Kata kunci: kearifan lokal; konservasi lingkungan; sumber mata air.ABSTRACTWater is needed by humans for consumption, household needs to large scale industrial needs. Increasing the use of water that is not accompanied by management of the quality and quantity of water resources will have serious impacts on environmental damage. One of them is decreasing groundwater discharge and decreasing soil surface. The purpose of this study is to describe the use of groundwater and surface water, the impact of use and management and conservation efforts for the environment. The method used by juridical normative for regulation and sociology in the local wisdom of the community is through collecting primary and secondary data which are analyzed qualitatively. The results of the study on the existence of the term "pamali" are a Sundanese tradition in an effort to conserve springs (sirah cai) so that their quality is maintained as local wisdom that is continuously maintained in environmental conservation efforts. Regulations need to be carried out in the extraction and use of water as well as budget arrangements for the conservation of environmental resources through taxes on the use of surface water and groundwater and sanctions for water management that damages the environment.Keywords: environmental conservation; local wisdom; springs.
IMPLEMENTASI SOFT SKILL TRAINING BAGI NARAPIDANA LAPAS CIAMIS Hendi Budiaman; Dewi Mulyanti; Dendy Syaiful Akbar
Abdimas Galuh Vol 1, No 1 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1400.8 KB) | DOI: 10.25157/ag.v1i1.2882

Abstract

Khalayak sasaran yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah masyarakat penghuni Lembaga Permasyarakatan Kls II B Ciamis yang memiliki waktu sekitar 1-3 bulan sebelum bebas. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah kurangnya pembinaan pengembangan diri dari para narapidana di Lapas Ciamis, sehingga menimbulkan kemungkinan rentannya narapidana terjerumus kembali kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum setelah keluar dari penjara karena himpitan ekonomi dan tidak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantara nya adalah Tes Pra Kegiatan, dimana hasilnya menunjukan bahwa pengetahuan narapidana yang menjadi Mitra PKM-S mengenai Pendidikan Hukum dan Kewirausahaan masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata hasil Tes Pra Kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 45. Sementara itu kegiatan pelatihan Soft Skill Pendidikan Hukum dan Kewirausahaan telah dilaksanakan. Selama kegiatan para peserta mengikuti dengan antusias, dibuktikan dengan komunikatif nya mereka selama kegiatan berlangsung. Mereka berkomunikasi dengan pemateri dari Tim PKM-S mengenai hal-hal apa saja yang mereka perlu tanyakan, baik seputar materi yang diberikan, ataupun hal lainnya yang dianggap penting bagi mereka. Hasil Tes Pasca Kegiatan menunjukan adanya peningkatan pengetahuan mereka, yang dibuktikan dengan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 80. Maka dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan soft skill memberikan pengalaman baru bagi bagi mereka, dan dapat dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari setelah mereka bebas dari penjara. Melihat antusiasme para narapidana dalam kegiatan ini, maka pihak Lapas Kelas II B Ciamis hendaknya memperbanyak kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi Narapidana, karena dapat berguna bagi mereka kelak setelah bebas dari penjara.
Co-Authors Akbar, Dendy Syaiful Amir Hussein Saleh Deni Wahyu Hidayat Emma Amalia Fahmi Zulkipli Lubis Hendi Budiaman Hendi Budiaman Hendi Budiaman Herdi Wibowo Ida Farida Iis Yeni Idaningsih Imam Faisal Iskandar, Taopik Nana Suryana Nova Elsa Aprillia Nuriyah R. Herman Katimin R. Yenni Muliani Rachmatin Artita Yadi Setiadi Yat Rospia Brata Yussana Zulkarnaen