Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Case Law
Hendi Budiaman
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MEKANISME PEMILIHAN CALON KEPALA DESA TUNGGAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS Hendi Budiaman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.109 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i1.115

Abstract

Setiap daerah Kabupaten atau Kota terdapat satuan pemerintah desa terendah di bawah pimpinan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa itu di pimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan. Kepala  desa  dipilih  melalui  proses  pemilihan  kepala  desa atau  sering  disebut dengan pilkades.Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis diatur dalam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dijelaskan Bahwa jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa Tunggal harus dilakukan mekanisme pada beberapa tahap yaitu dalam Pasal 25 ayat (3).Faktor-faktor mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. Secara umum faktor-faktor yang sering muncul adalah dalam hal pendanaan dan adanya rasa psimis yang dimiliki calon lain karena melihat saingannya yang lebih dominan daripada dirinya sehingga akhirnya ada yang disebut Bombong. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten Ciamis tidak ada Calon Tunggal dalam Pilkades hal ini salah satunya karena dalam Pilkades Serentak Tahun 2016 bahwa biaya pemilihan kepala desa di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa Tunggal.
EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM Taopik Iskandar; Hendi Budiaman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7235

Abstract

Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi, dimana kostitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengawasan (executive review) dan (judicative review) tehadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum?Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep negara hukum Pancasila. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undag-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Berkaitan dengan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan model Judicial review dan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum.
IMPLEMENTASI SOFT SKILL TRAINING BAGI NARAPIDANA LAPAS CIAMIS Hendi Budiaman; Dewi Mulyanti; Dendy Syaiful Akbar
Abdimas Galuh Vol 1, No 1 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1400.8 KB) | DOI: 10.25157/ag.v1i1.2882

Abstract

Khalayak sasaran yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah masyarakat penghuni Lembaga Permasyarakatan Kls II B Ciamis yang memiliki waktu sekitar 1-3 bulan sebelum bebas. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah kurangnya pembinaan pengembangan diri dari para narapidana di Lapas Ciamis, sehingga menimbulkan kemungkinan rentannya narapidana terjerumus kembali kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum setelah keluar dari penjara karena himpitan ekonomi dan tidak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantara nya adalah Tes Pra Kegiatan, dimana hasilnya menunjukan bahwa pengetahuan narapidana yang menjadi Mitra PKM-S mengenai Pendidikan Hukum dan Kewirausahaan masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata hasil Tes Pra Kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 45. Sementara itu kegiatan pelatihan Soft Skill Pendidikan Hukum dan Kewirausahaan telah dilaksanakan. Selama kegiatan para peserta mengikuti dengan antusias, dibuktikan dengan komunikatif nya mereka selama kegiatan berlangsung. Mereka berkomunikasi dengan pemateri dari Tim PKM-S mengenai hal-hal apa saja yang mereka perlu tanyakan, baik seputar materi yang diberikan, ataupun hal lainnya yang dianggap penting bagi mereka. Hasil Tes Pasca Kegiatan menunjukan adanya peningkatan pengetahuan mereka, yang dibuktikan dengan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 80. Maka dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan soft skill memberikan pengalaman baru bagi bagi mereka, dan dapat dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari setelah mereka bebas dari penjara. Melihat antusiasme para narapidana dalam kegiatan ini, maka pihak Lapas Kelas II B Ciamis hendaknya memperbanyak kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi Narapidana, karena dapat berguna bagi mereka kelak setelah bebas dari penjara.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HILANGNYA HAK PILIH PENDUDUK DALAM PILKADES SERENTAK DI DESA AWILUAR KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Hendi Budiaman; Taopik Iskandar; Ajeng Retna Asifa
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8705

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditunda dan pada akhirnya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, menetapkan bahwa panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus Tentara NasioanaI Indonesia/Polisi Republik Indonesia Ketika sudah pensiun saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT. Pemutahiran data pemilih tidak dilakukan pemutahiran data DPS terlebihdahulu sehingga yang tadinya tidak masuk dalam DPS karena belum berdomisili selama 6 bulan pada akhirnya tidak dimasukan dalam DPT. Hasil dari pemungutan suara setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan Sdr Momon Abdul Rahman mendapatkan perhitungan suara terbanyak dengan jumlah 1525 suara yang dinyatakan sah.
IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA Muhammad Amin Effendy; Hendi Budiaman; Meisha Poetri Perdana; Wildan Sany Prasetiya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.10038

Abstract

Dalam pembuatan Undang-Undang (UU) haruslah melibatkan semua stakeholder yang terkait dalam perumusannya, karena UU merupakan bentuk arah Negara akan berkembang atau sebaliknya. Kehadiran Negara dalam setiap persoalan bangsa cukup efektif ketika sebuah peraturan dibuat dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di  masyarakat. Hal tersebut berlaku juga dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pembatasan masalah pada makalah ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga dalam pelaksanannya hanya memaparkan UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan, penulis memulai penelitian dari persoalan yang melatarbelakangi UU tersebut dibentuk dan menjadi produk hukum Negara. Temuan/hasil dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja. Bahwa UU Cipta kerja merupakan sebuah produk hukum yang dijadikan dalam satu isu besar ekonomi dan investasi, dalam hal ini kluster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja justru abai terhadap filosofi dari UU Ketenagakerjaan yang digantikannya.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA) Ica Rodiatulloh; Hendi Budiaman
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3266

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Prioritas Dana Desa pada tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa sehingga terjadi pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 ke 2019 . Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, namun ditemukan belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR 11 Tahun 2019 tentang Prioritas untuk penggunaan Dana Desa.
Co-Authors Ajeng Retna Asifa Akbar, Dendy Syaiful Ica Rodiatulloh Meisha Poetri Perdana Muhammad Amin Effendy Mulyanti, Dewi Taopik Iskandar Taopik Iskandar Wildan Sany Prasetiya