Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PEREMPUAN YANG BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Tian Terina
KEADILAN PROGRESIF Vol 10, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Violence is basically a form of crime. Responding to the violence that occurred at thistime was not spared from observations namely about violence that occurred in the household.It is possible that violence can occur to domestic workers because domestic workers areincluded in the scope of the household. The problem in this research is how to implement thefulfillment of the rights of women victims who work as domestic workers in an effort toprevent forms of domestic violence and what forms of legal protection for women who workas domestic workers? This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. Theresults showed that the implementation of fulfilling the rights of women victims who workedas domestic workers in an effort to prevent other forms of domestic violence in real steps bythe government and the state was realized through pre-emptive efforts, namely issuingseveral regulations and promoting forms of fulfilling rights . victims in their capacity asdomestic servants. A form of legal protection for women who work as domestic workers.First, the legal protection provided to domestic workers can be divided into two parts,namely: First, formal criminal law protection for domestic workers who have been victims ofcrime, this protection is to obtain legal guarantees or compensation for the suffering or lossof someone who has become a victim of crime, including the right of the victim to obtain thefulfillment of rights. Second, the protection provided in material criminal law is in the form ofprotection to fulfill the rights of those who are victims of violence and their forms andfacilities. Suggestions conveyed by the authors in this study an effort to create a decent worksituation for domestic workers needs to be done. by passing the Domestic Workers ProtectionBill. Endorsement efforts must always be encouraged. This is because it is very important fordomestic workers to be recognized as workers.

PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN Tian Terina; Rendy Renaldy
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606

Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

PENYULUHAN HUKUM JENIS PELANGGARAN HUKUM PEMILU DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN Kamal Fahmi Kurnia; Tian Terina
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 1, No 01 (2020): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v1i01.732

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya. Permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tersebut adalah masih kurangnya pemahaman terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terkait dengan prosedur penyelesaiannya. Hal tersebut memberikan potensi besar bagi warga masyarakat untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan tersebut termasuk pada pelanggaran hukum pemilu. Oleh karena itu, dalam hal ini, menjadi kebutuhan yang penting untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pemilihan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sasaran dalam hal jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat iini yaitu melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum.Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemahaman masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terkait dengan jenis – jenis pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan meningkat. Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum yang telah dilakukan.

PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENJUALAN BIBIT BENUR SECARA ILEGAL (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung) Ria Delta; Tian Terina; Andi Setiawan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Banyak kasus penjualan bibit benur secara illegal yang berhasil diungkap oleh Dit Polairud Polda Lampung selama tahun 2021, Salah satunya terjadi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Penanganan perkara ini sangat berbeda sekali dengan penanganan tindak pidana umum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan tersangka pelaku penjualan bibit benur secara illegal dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikannya. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data skunder dan data primer, studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, Pelaku M tertangkap tangan di dalam rumah pelaku pada saat sedang mengumpulkan dan pengepakan bibit benur. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan jual beli bibit benur yang tidak memiliki SIUP. Dalam proses penyidikan sudah ditemukan 4 alat bukti yang sah. Kasus ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku adalah tertangkap tangan. Pada proses penangkapan pelaku mengalami hambatan yang mana warga sekitar menghalangi Tim Intel Unit Penegakan Hukum Dit Polairud utuk membawa pelaku. dan waktu penyidikan sangat singkat hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari.

PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Edi Gunawan; Dwi Putri Melati; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1510

Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia menurut Pasal 84Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum). Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tentang kegiatan illegal logging yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Saran, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan.

Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Qadhi Muttaqien Sengaji; Ria Delta; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.701

Corruption in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime as amended by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999. In corruption cases after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 003 / PUU-IV / 2006 dated July 24, 2006, the nature of violating the material law in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law has been abolished or in other words does not have binding legal force. The Constitutional Court considers that the explanation of Article 2 paragraph (1) is contrary to the 1945 Constitution, because it creates legal uncertainty. The Constitutional Court views that Article 28 D paragraph (1) recognizes and protects citizens' constitutional rights to obtain guarantees and definite legal protection. The problems that will be examined are: how are the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia and how the judges' decisions and judgments in deciding to abolish the material against the law in the corruption case in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006.The type of research in this paper is descriptive research. The approach method used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. Procedure for collecting and processing data through library studies and field studies by means of interviews. As well as in this study the researcher used qualitative data analysis.The results of the findings in this study are that the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia are limiting the movement of prosecutors in conducting investigations into corruption and giving corruptors the freedom to commit corruption because they can only be convicted if they can be proven committing a criminal act of corruption. Decisions and judges' judgments in deciding to abolish the material unlawfulness in corruption cases in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006 only focus on legal certainty, and override other legal objectives such as justice and benefit of the law and do not consider values values and norms of life that grow in the community.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Tjk) Debby Wulandari Almega; Ino Susanti; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1727

Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus contoh kasus terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diputus oleh Hakim melalui putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni berpedoman pada surat dakwaan dan didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. 2. Ringannya hukuman yang merupakan kebijakan hakim dinilai akan mempersuram pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran agar kiranya hakim dapat mempertimbangkan juga aspek yang memberatkan pelaku.

PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) Billy Agustio; Ino Susanti; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1728

Pengadobsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang kemudian dirumuskan dalam RKHUP dan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya belum adanya aturan atau regulasi tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam penanggulangan pidana anak. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan kajian yang lebih medalam bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk pidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK PANGAN YANG TIDAK SEHAT AMAN DAN HALAL Muhammad Patra Anjaya; Ria Delta; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.771

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diartikan sebagai kondisi atau upaya ketahanan pangan yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan biologis hingga kotoran, bahan kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, hilang, dan merugikan masyarakat serta tidak menimbulkan konflik. dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sehubungan dengan keselamatan konsumen maka muncul undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 19 ayat (1) uupk mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan santunan kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian pembeli karena mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang diproduksi atau dijual. Di lapangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lampung mendatangi dan mencari pangan yang kadaluwarsa di transmart bandar lampung 2018 tanggal 22 april, untuk itu yayasan konsumen indonesia sebagai lampung menyesali grade bandar lampung transmart yang di dapat. Dari fakta tersebut yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permaslahan tentang apa saja perlindungan undang-undang terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan faktor legal serta faktor apakah undang-undang perlindungan tersebut terhadap pendukung pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan legal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Tentang tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan data tersebut dalam bentuk penjelasan dan kalimat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk undang-undang perlindungan terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan allah dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan kerugian karena merugikan orang lain, wajib memikulnya. Prosedur pengawasan terhadap produk yang ada di Lampung sebagai pemeriksaan dilakukan secara dua arah terhadap produk yang akan dijual kepada konsumen dan melalui pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Yakni perlindungan dan faktor pendukung hukum terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak sehat, aman, dan legal. Faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, serta beberapa kendala dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya pada pihak pengusaha. Dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam proses perlindungan konsumen, kewajiban sebagai komitmen antara lain lampung, pengawasan yang intensif, kerjasama, dan adanya aturan yang jelas dan tegas diterapkan sebagai lampung dalam menanggapi keluhan konsumen.Kata kunci: Pangan, Pembeli, Hukum Perlindungan.

EKSISTENSI TUGAS PENYIDIK POLRI TERHADAP NARKOTIKA DI ERA REFORMASI Beny Widjoyo; Dwi Puti Melati; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.785

Kepolisian republik Indonesia telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut, Polri dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, terutama dalam menjalankan tugasnya terkait proses penyelesaian sebuah permasalahan tindak pidana. terdapat suatu proses berupa penyidikan yang merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi penyidik dalam perkara narkotika studi di Polsek Punggur Lampung Tengah. Pemasalahan dalam penelitian ini diantaranya: bagaimanakah eksistensi tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri? Dan faktor-faktor apasajakah yang penghambat tugas penyidik Polri terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Data diperoleh dari sumber primer dan tersier yang berasal dari studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif.Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya menangkap masyarakat, tetapi Polri berani membuktikan keeksistensiannya dengan menangkap oknum Polri yang terbukti menggunakan narkotika. Padahal sebagi oknum polri seharusnya faham dan tunduk akan aturan. Dalam menjalankan perannya, terdapat faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi diantaranya belum tersedianya aturan peraturan perundangan-undangan yang spesifik, sumber daya manusia yang belum mumpuni, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta faktor budaya masyarakat.Kata Kunci: penyidik, narkotika, polri

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search