Articles
<![CDATA[LEGAL POSITION OF BONDING THE BUYING OF LAND PLOT ABOVE MASTER CERTIFICATE OF LAND PROPRIETARY RIGHTS IN KAMPUNG SUKAMANDI WAY GUBAK BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Rissa Afni Martinouva]]>;
<![CDATA[Linda Panheti]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>;
<![CDATA[Aditia Arief Firmanto]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 17 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i1.270
<![CDATA[Agreement is a legal relationship regarding property. The types of agreements in civil law consist of many types, one of which is a material agreement such as a plot of land. Land plots are not only carried out by developing business entities that have met the requirements, but are also carried out by individuals. Plots of land by individuals are very helpful for the government in terms of accelerating the equitable distribution of residents' needs for housing. There are also land issues that arise because of the land acquisition process by individuals. These problems are usually expressed by buyers who feel aggrieved. Because there is a discrepancy between what was purchased from the plot holder and what he received later.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ]]>
<![CDATA[Tian Terina]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606
<![CDATA[Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>;
<![CDATA[Tia Amelia]]>;
<![CDATA[Ledi Vebriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3750
<![CDATA[AbstrakPeran Notaris dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitor diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik dalam upayanya untuk mewujudkan kepastian hukum khususnya terhadap perjanjian kredit perbankan yang menggunakan klausula baku dapat terimplikasi dengan baik sesuai dengan kaidah, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.Keywords: Tanggung Jawab, Notaris, Perjanjian Kredit, Klausula Baku, Kebebasan Berkontrak.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2380
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.]]>
<![CDATA[LEGAL DUE TO CANCELLATION OF SALE AND PURCHASE ASSETS THAT DO NOT MEET THE MATERIAL AND FORMAL CONDITIONS ]]>
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Saburai International Journal of Social Sciences and Development Vol 4, No 1 (2020): SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND DEVELOPMENT ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/saburaiijssd.v4i1.726
<![CDATA[The focus of this study is the implementation of the cancellation of authentic deeds that do not meet the material requirements and formal requirements as well as the legal consequences of the cancellation of the binding deed of sale and purchase that do not meet the material requirements and formal requirements. The method used in this study is the normative approach and the Normative approach is derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. The answer to the problem in this study is that the implementation of authentic deed cancellation that does not meet the material requirements and formal requirements, the injured party can make an effort to settle the cancellation of the deed that is a court suit. The evaluation of a notarial deed becomes null and void by law must go through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary deed violates the provisions in the UUJN or other legislation. If there is a party who believes or knows that the notarial deed violates the applicable provisions, the parties must be able to prove it through a lawsuit in court.]]>
<![CDATA[Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483
<![CDATA[The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN PERANAN PERUSAHAAN BUMN YANG SUDAH GO PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN BISNIS BERBASIS BUDAYA DAN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Tb. Boy B. Ariffin]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2079
<![CDATA[Peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan Negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau makna dan proses pengeloaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis. Penelitian menggunakan metode juridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini pentingnya peran BUMN tersebut dan tantangan global yang semakin ketat, maka diperlukan adanya suatu sistem pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendorong peningkatan kinerja berlandaskan pada suatu tatanan manajemen korporasi yang bermutu agar dapat menjadi ujung tombak Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak mengabaikan fungsi public services-nya, serta mampu berkompetisi di dalam pasar global.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Prana Jaya Sutama]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425
<![CDATA[The criminal act of corruption in essence is an act that can harm state finances and the country's economy; therefore, corruptors must return the state money they have taken. The problem is how to return the state's money to criminal acts of corruption? What are the legal consequences if the perpetrators cannot return state money from the proceeds of corruption?The approach taken is normative juridical and empirical juridical. Primary and secondary data types. Primary, secondary and tertiary data sources. Data collection by literature study, field study. Data processing includes data selection and data classification. Data analysis used is qualitative analysis.In conclusion, the return of state funds for corruption has been regulated in the Attorney General's Decree Number Kep-518/JA/11/2001 dated 1 November 2001 concerning the mechanism for payment of replacement money. Based on the research results, it is known that the obstacle faced in returning state finances to corruption is that corruptors prefer to serve prison terms rather than having to pay compensation due to legal consequences if the perpetrators cannot return state funds from the proceeds of corruption based on applicable laws that the perpetrators only carry out subsidiary crimes and imprisonment. Indeed, in substance this is very detrimental to the state because corruption only convicts the perpetrators without being able to return state finances. So that until now state money resulting from corruption cannot be fully returned to the state. Suggestions, for the legislature to review the law on corruption which regulates the return of state finances resulting from corruption so that state finances resulting from corruption can be returned to the state. For the wider community, it is better for the government to eradicate criminal acts of corruption, starting from their own environment and themselves.]]>
<![CDATA[Implementation of Spatial Planning Law in Addressing Environmental Problems in Urban Areas ]]>
<![CDATA[Rika Santina]]>;
<![CDATA[Raja Agung Kesuma Arcaropeboka]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>;
<![CDATA[Arif Hidayatullah]]>
<![CDATA[ International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.164
<![CDATA[A city is one of the areas heavily populated by people. In Indonesia, there are a total of 98 cities. A city is a complex area because it has various zones such as central zones, industrial zones, and suburban zones. Additionally, a city should also have green open spaces. Green open spaces can help minimize global warming and the greenhouse effect in urban areas. Moreover, cities often grapple with waste issues. Urban residents should develop good mental attitudes and habits, such as not littering. Cooperation between the government, which builds proper and appropriate urban planning by providing green areas, and the public's awareness to maintain city cleanliness by disposing of waste properly, is necessary.]]>
