Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN IMIGRAN DI MAKASSAR Rahmah, Andi
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.829 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan unttk mengetahui dua hal. Pertama, faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan imigran dan yang kedua adalah untuk mengetahui upaya-upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyelundupan imigran. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara dengan bagian penanganan imigran dan dilaksanakan di kantor imigrasi di Makassar. bagian Penelitian ini guna memperoleh infomasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan imigran sekaligus upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan imigran. Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta literature yarg berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini antara lain bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan imigran adalah faktor ekonomi baik dan sisi pelaku penyelundupan maupun dari pihak yang membantu atau memfasilitasi penyelundupan (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penyelundupan imigran meliputi upaya pre-emptif, preventiv, represif,. Selain itu, dalam upaya pencegahan terjadinya penyelundupan imigran diharapkan peran serta masyarakat disamping peranan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan baik LSM maupun organisasi non-pemerintahan lainnya.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA MAKASSAR Rahmah, Andi
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.584 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini sebagai suatu analisa penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan pidana dan aspek pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Makassar Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventansasi putusan pengadilan buku literatur yang berhubungan dengan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam putusan No 66 Pid Sus-Pid/2014/PN Mks telah sesuai dengan pemidanaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana pembinaan di Lembaga Sosial selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Rahmah, Hj. Andi
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.802 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajan data yang diperoleh melalui penelitian berkas/dokumen,buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yakni penelusuran normatif Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor Nomor. 121/Pid.B/2011/PN.JO tepat. kurang 97/PID/2012/PT.MKS Jo Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama- sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan bersama-sama sebagaimana diatur dan Pembunuhan Berencana secara diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Jo.Nomor Jo 97/PID/2012/PT.MKS K/PID/2012 1209 Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. Beberapa pertimbangan Hakim yang keliru sehingga memutus para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT Rahmah, Andi; Hamid, Asba
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.143 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.631

Abstract

Penelitian ini dilakukan  di  Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. 329/Pid.B/2012/PN.Mks., buku- buku,   dokumen,   serta   peraturan   perundang-undangan   yang   terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yaitu dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang tepat. Penuntut umum tidak memperhatikan kesengajaan atau niat dari pelaku dalam merumuskan keseluruhan dakwaan.  Pada dakwaan pertama,  terdakwa  seharusnya  didakwakan Pasal  340  KUHP  terhadap  korban  Saldi  dan  Edi  namun  tetap  dalam bentuk gabungan dengan Pasal 339  KUHP terhadap korban Syamsul. Kemudian pada dakwaan kedua primair, penganiayaan yang dilakukan kepada korban Muh. Fadli merupakan percobaan pembunuhan berencana. This research was conducted in Makassar District Court and the Makassar District Prosecutor's Office. The study was conducted by studying the data obtained from the results of interviews and from a literature review that is decision No. 329 / Pid.B / 2012 / PN.Mks., Books, documents, and regulations related to the problem discussed. The result of the research is that the indictment filed by the public prosecutor is not quite right. The public prosecutor does not pay attention to the intentions or intentions of the perpetrators in formulating the entire indictment. In the first indictment, the defendant should have been charged with Article 340 of the Criminal Code against victims Saldi and Edi but in a joint form with Article 339 of the Criminal Code against Syamsul victims. Then in the second indictment of the primair, the persecution committed against the victim Muh. Fadli is an attempted murder.
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Arief, Samsiar; Rahmah, Andi
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.991 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa pendekatan mediasi penal oleh Polrestabes Kota Makassar oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polrestabes Kota Makassar dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang. This study aims to analyze the implementation of penal mediation in the resolution of cases of domestic violence (KDRT) in Makassar City Polrestabes. This research uses a sociological juridical approach. The results of the study that the approach to mediation by the Makassar City Police by the investigators carried out in accordance with institutional capacity on the basis of the Circular Letter No. Pol. B / 3022 / XII / 2009 / sdeops December 14, 2009 concerning the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR). The considerations of Makassar City Polrestabes Investigators in the process of resolving cases of domestic violence through the mediation of the penal approach are emphasized not on law enforcement but on the values ??of justice and justice as the basis of the needs or interests of the parties to obtain solutions, and avoidance of the judicial process long criminal.
The Role of Emotional Intelligence in Effective Leadership: A Review Sidrotun Na'im; Feri Irawan; Ahamd Zain Sarnoto; Windy Dian Sari; Rembe, Elismayanti; Aat Ruchiat Nugraha; Nursalim, Eko; Santosa, Tomi Apra; Diah Fatma Sjoraida; Rahmah, Andi
eScience Humanity Journal Vol 4 No 2 (2024): eScience Humanity Journal Volume 4 Number 2 May 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v4i2.156

Abstract

Effective leadership is often associated with a variety of competencies and personal characteristics, where emotional intelligence (EI) has been a major focus in the last decade. This study examines the role of emotional intelligence in effective leadership through a comprehensive literature review. Using a systematic approach, we analyzed relevant articles and books from 2022 to 2024, which included theory, empirical research, and case studies on EI and leadership. The results of this review show that EI contributes significantly to effective decision-making, conflict management, and the development of interpersonal relationships in the context of leadership. Furthermore, emotional intelligence allows leaders to be more effective in managing stress and motivating subordinates. These findings underscore the importance of integrating EI training in leadership development programs to improve leadership effectiveness in various sectors. The study proposes several recommendations for leadership practices and future research directions, reinforcing the view that EI is an essential key to successful and sustainable leadership
Inggris Wulandari, Andi Sri Rezky; Rahmah, Andi; Nurmiati, Nurmiati
Amsir Law Journal Vol 5 No 1 (2023): October (Special Issue: The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i1.298

Abstract

This research examines the dynamics of business licensing policy and the adoption of the Online Single Submission (OSS) system as a risk-based solution in public services. This research assesses the legal aspects of the business licensing policy, particularly focusing on OSS in order to be able to evaluate its impact on the efficiency and effectiveness of public services. Using a juridical approach, this research conducts a thorough legal analysis of relevant laws, regulations and judicial precedents that emphasise the importance of the OSS system in simplifying licensing procedures and reducing administrative burden. Through a risk-based approach, the OSS promotes transparency, accountability and fairness as well as enhances legal certainty which also minimises the risk of corruption of authorised state officials. The study also identifies many challenges such as data privacy issues, security from cybercrime and potential conflicts in the decision-making process that will be addressed to improve the effectiveness and sustainability of the OSS system. This research will contribute to the study of law and public administration providing valuable insights for policy makers and the OSS system. The OSS policy also promotes good governance, facilitates economic growth and improves the quality of public services.