Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Notaire Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine Jurnal Atma Inovasia SCLS
Utama, Meria
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Skrining faktor risiko prediabetes yang dapat dimodifikasi di komunitas Liberty, Iche; Idris, Fachmi; Pariyana, Pariyana; Mariana, Mariana; Septadina, Indri Seta; Utama, Meria; Irsan, Irsan; Nurrahman, Muhammad Irfian; Putra, Muhammad Rafi
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32539/Hummed.V3I2.84

Abstract

Prediabetes is the best period to prevent and or delay the conversion of glucose status to diabetes, but it is very progressive to develop complications in the future. Screening can be an effort to prevent and increase awareness of prediabetes. The purpose of this activity is to describe the results of screening for modifiable prediabetes risk factors in the community in the working area of Puskesmas Talang Ratu. This community service activity is carried out by screening and providing brief education to the community using flyers and information delivery assistance by the Puskesmas. A total of 33 respondents voluntarily participated in this activity. The results of the screening become a reference for individual education. Based on the screening carried out, the results showed that the average age of the respondents was 50.33 years and the majority were female (69.70%), the last education was high school and civil servant occupation (48.48%). The distribution of smoking behavior was 12.12%, and the majority (54.55%) of respondents have the habit of eating vegetables 7 times a week. Then 42.42% of respondents have the habit of eating fruit 7 times a week. The average systolic was 133.90 ± 17.25 mmHg and the diastolic was 82.57 ± 9.35, the average total cholesterol was 243.90 ± 239.48. The average BMI of respondents was 26.10 ± 3.97 and the average waist-hip circumference ratio was 0.86 ± 0.064. Meanwhile, the average blood glucose was 114.42 ± 63.97. The results of the screening also obtained that the average time spent doing activities in a sitting, lying, or lying position was 4.97 hours with a range of 1-12 hours.
Drafting Extension of Time for Completion to Avoid Time at Large in Construction Contract Irsan; Utama, Meria; Nurliyantika, Rizka; Saputra, Ricky; Idris, Akhmad
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.58379

Abstract

In a construction contract, there are potential delays in the project, and both parties try to avoid this situation. For the reason, the customary in construction contracts to state a completion date by which the works must be completed. This is usually based on an estimate of how long the project will take or may be determined by the date when the employer wants the project to be completed. To answer the above problems, the method used is normative legal research. The objective of this research was to understand clearly and holistically the complexities of construction contracts. Some contractors request an extension of time to finish the duty because delay, which fails to complete on time, is generally referred to as a critical situation. The worst situation happens if it is not stipulated in a construction contract, and it can eliminate the contractor's obligation to complete the work promised or create a condition called "time at large.” Of course, this is very undesirable for the owner. Especially if the contractor who carries out work is a foreign company, it certainly adds to the complexity of this condition. Therefore, to avoid this, it is essential to ultimately make an extension of time clause in an international construction contract.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN Irsan, Irsan; utama, meria; laili, yunial
Jurnal Atma Inovasia Vol. 2 No. 4 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.679 KB) | DOI: 10.24002/jai.v2i4.5858

Abstract

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of natural resources varies in each region. Especially in the Lubuk Batang Lama Village area, the CSR activities carried out are still relatively small. For this reason, it is necessary for the community to be given an understanding of good communication mechanisms in carrying out CSR activities between the three partners (Mining Companies, Community and Local Governments). As well as the active efforts of the community to be involved together in CSR programs in the Lubuk Batang Lama Village area. With this counseling, it is hoped that the community can plan their regional development by designing CSR programs that are directly related to the interests of the community.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL Awanis, Farhanna Nur; Edbert, Javier; Nurliyantika, Rizka; Utama, Meria
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366

Abstract

Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Kriteria untuk penggunaan sistem dumping maupun anti-dumping telah diatur pada Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan ataupun perjanjian hukum internasional yang dapat merugikan negara lain. Dispute Settlement Mechanism merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terkait kebijakan anti-dumping melalui WTO menggunakan dispute settlement mechanism menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa yang diduga melemahkan sektor ekspor baja nirkarat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia Lestari, Rizka Aulia; Ramadhan, Muhammad Syahri; Utama, Meria; Irsan, Irsan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108

Abstract

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. 
INDONESIA'S DEFENSE OF SEBATIK ISLAND IN A BORDER DISPUTE BASED ON THE PRINCIPLE OF UTI POSSIDETIS Rahmadhani, Novia; Anh, Nguyen Thuy; Suryaningtias, Allysa Maharani; Azarya, Ryan Phillip; Utama, Meria; Nurliyantika, Rizka
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 1 June 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i1.3566

Abstract

Indonesia is the largest island nation on the continent of Asia. The islands of Indonesia have some 17,000 islands recorded in 2021. Of these, there are still many small islands and outer islands that remain undetected by the Indonesian government. With the presence of the outermost islands of Indonesia, the republic's sovereignty grows clearer as its borders are detected. The boundary region is an important aspect of a country because it is a highly strategic region for a country to build. The boundary region is the daily interaction between globalization and locality. Indonesia has some dispute with neighboring countries linked to the outermost island directly to one another. Sebatik island became one of the islands that had an issue with its position. Indonesia gets its territory in accordance with colonial jurisdiction. The region is obtained on the basis of the principle of uti possible. Using a qualitative approach, the writing addressed Indonesia's potential to keep the island seusing the possible principle of uti Indonesia, which is the main basis for Indonesia to win the lawsuit against Indonesia.
Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanan Khairani, Carel; Utama, Meria; Idris, Akhmad; Irsan, Irsan; Nugraha, Adrian; Nurliyantika, Rizka
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v8i1.2662

Abstract

This research explores the urgency of Recordation by intellectual property rights (IPR) holders in the context of customs protection systems. Recordation, as the process of documenting intellectual property rights, plays a crucial role in enforcing IPR protection within the customs environment. The study aims to analyze the effectiveness of Recordation in enhancing IPR protection, identify barriers faced by IPR holders in the Recordation process, and explore its impact on law enforcement and international trade. The research methodology includes policy analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The findings of this study are expected to provide in-depth insights into the role of Recordation in optimizing customs protection systems to support IPR holders. The implications of the findings can serve as a foundation for policy enhancements and practices in promoting the effective use of Recordation as a tool to safeguard intellectual property rights on a global scale. Keywords : Recordation, Property Rights, Customs.
Co-Authors Adrian Nugraha, Adrian Akhmad Idris, Akhmad Anh, Nguyen Thuy Awanis, Farhanna Nur Azarya, Ryan Phillip Edbert, Javier Fachmi Idris Indri Seta Septadina Irsan Irsan Irsan Khairani, Carel laili, yunial Lestari, Rizka Aulia Liberty, Iche Mariana Mariana Nurliyantika, Rizka Nurrahman, Muhammad Irfian pariyana, Pariyana Putra, Muhammad Rafi Rahmadhani, Novia Ramadhan, Muhammad Syahri Saputra, Ricky Suryaningtias, Allysa Maharani