Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hubungan pola asuh dengan kejadian stunting (rekomendasi pengendaliannya di Kabupaten Lebong) Hidayah, Nur; Rita, Wismalinda; Anita, Betri; Podesta, Fiana; Ardiansyah, Sandy; Subeqi, Aning Tri; Nasution, Sri Lilestina; Riastuti, Frensi
Riset Informasi Kesehatan Vol 8 No 2 (2019): Riset Informasi Kesehatan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.099 KB) | DOI: 10.30644/rik.v8i2.237

Abstract

Background: Lebong is the third highest district (34.4%) of stunting cases in Bengkulu Province, where the percentage of children under five is very short (11.8%) in Bengkulu2. The purpose of this study was to analyze the associated of parenting to stunting to children with ages 6-59 months and its control recommendation in Lebong district. Method: The type of research used was observational analytic, case control study design and purposive sampling technique. The population is mother and children with ages 6-59 months in August 2018. Quantitative data analysis (univariate and bivariate). Results: Stunting respondents in Lebong district had a history of parenting: non exclusive breastfeeding (55.20%), time for complementary feeding <6 months (55.20%), used poor health services (72.40%), low level of maternal knowledge (67.20%), poor environmental sanitation (77.60%) & poor psychosocial stimulation (94.80%). There was a relationship (P value <0.05) between history of breastfeeding, time of giving complementary feeding, utilization of health services, level of knowledge of mother, environmental sanitation, psychosocial stimulation to stunting in Lebong. Conclusion: Three factors dominant of parenting have influence to stunting in Lebong are utilization of health services, level of mother knowledge and psychosocial stimulation. The model of controled stunting risk factors in Lebong can be done through family empowerment aimed at the individual, community and health service levels. Keywords: lebong, model, parenting style, stunting
STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Meilani, Nur Laila; Wicaksono, Baskoro; Lilestina, Sri; Subeqi, Aning Tri
Jurnal Niara Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.773 KB) | DOI: 10.31849/nia.v12i1.2148

Abstract

Fakta bahwa Kampung KB mengalami “mati suri” pasca pencanangan menjadi sebuah hal yang tidak terbantahkan. Disisi lain, hasil kajian Meilani dkk (2017) menemukan bahwa sesungguhnya masyarakat sangat menunggu adanya follow up yang lebih nyata dan tentunya periodik dalam rangka pelaksanaan Kampung KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis existing condition modal sosial dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Provinsi Riau. Secara konseptual, modal sosial diderivasi ke dalam 4 (emapat) aspek, yaitu nilai dan norma/NN, trust and resiprocity/TRC, informasi/INF, dan networking/NW. Data dikumpulkan melalui observasi dan indepth interview. Informan terdiri dari : (a) Pengurus Kampung KB, (b) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung KB, dan (c) Lurah/Kepala Desa. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran individu yang membawa semangat altruisme dan keikhlasan untuk terus menghidupkan Kampung KB nyatanya sangat menentukan keaktifan dari Kampung KB tersebut. Selain itu, secara kualitatif juga teridentifikasi bahwa bukan tentang hubungan kekeluargaan ataupun ada atau tidak anggaran yang menentukan keaktifan Kampung KB, melainkan kesadaran kolektif (collective consciousness) yang sesungguhnya menjadi denyut nadi Kampung KB, baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun sayangnya, sampai dengan sekarang ini belum terbangun proses institusionalisme terhadap collective consiousness tersebut. Bahkan pada level tertentu, kegiatan dan tindakan dari pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten) justru bersifat mereduksi keberadaan collective consciousness tersebut.