Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Kehutanan

Evaluasi Sistem Kompensasi Kayu Hutan Produksi pada Hak Ulayat Suku Sougb, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Jonni Marwa; Simson Werimon
Jurnal Ilmu Kehutanan Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.313 KB) | DOI: 10.22146/jik.34122

Abstract

Kompensasi di Provinsi Papua Barat merupakan upaya pemerintah menekan konflik pemanfaatan kayu dari hutan produksi antara korporasi dan masyarakat adat. Hanya saja dalam implementasinya sering timbul ketidakpuasaan terhadap aliran manfaat yang diterima. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem kompensasi kayu yang dipungut dari hak ulayat Suku Sougb berdasarkan: aliran manfaat, nilai WTP dan WTA, mekanisme, dan isi kebijakan kompensasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah  Kabupaten Teluk Bintuni khususnya pada hak ulayat masyarakat Suku Sougb yang berdiam di Kampung Bina Desa, Kampung Lama, Tirasai, Atibo, dan Tihibo. Obyek kajian adalah pemilik hak ulayat Suku Sougb dan pihak perusahaan yang dipilih secara purposif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan kuisioner. Selanjutnya data yang terkumpul dianalis secara statistik dan disajikan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompensasi kayu dari hutan produksi yang berada di wilayah hak ulayat Suku Sougb telah memberikan manfaat rata-rata per tahun mencapai Rp. 293.764.482. Nilai WTA masyarakat adat untuk jenis kayu merbau rata-rata total Rp. 729.032,- sedangkan WTP perusahaan Rp. 60.000/m3 sampai Rp. 100.000/m3. Mekanisme kompensasi yang dipraktekkan selama ini dalam pengusahaan hutan produksi di Papua Barat menunjukkan bahwa tidak satupun dari kriteria kunci yang dilaksanakan secara utuh atau lengkap. Terdapat celah kebijakan yang menjadi permasalahan tentang kompensasi baik pada standar pengenaan kompensasi, prosedur dan tata cara pembayaran, serta pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Evaluation of Compensation System of Production Forest in Communal Land Right of Sougb Tribe, Teluk Bintuni Regency, West Papua ProvinceAbstractIn West Papua Province, the compensation program was intended to solve the conflict between local people and logging corporations. Nevertheless, the program has not been implemented effectively. Therefore, the goal of this study was to evaluate the compensation of communal land right of Sougb Tribe in term of benefit flow, WTP, WTA, the mechanism as well as the compensation policy. This research took place in Teluk Bintuni Regency and data were collected in five villages (Kampung Bina Desa, Kampung Lama, Tirasai, Atibo and Tihibo) as communal landowner of Sougb Tribe. Then, the local people and corporation were purposively interviewed using questionnaire. Data were analysed statistically and presented descriptively. The results showed that the compensation of communal land right of Sougb Tribe per year was IDR 293,764,482 on average; WTA of local people for Merbau was IDR 729,032 ; and WTP of logging corporation ranged from IDR 60,000/m3 to IDR 100,000/m3. The mechanism of compensation has been carried out for about couple of years without paying full attention to the key criteria. Consequently, compensation policy has not been enforced fully such as standard payment of compensation, the payment procedures, local community development, controlling and reporting.
Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat Sepus M. Fatem; San Afri Awang; Ahmad Maryudi; Satyawan Pudyatmoko; Jonni Marwa
Jurnal Ilmu Kehutanan Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5992.684 KB) | DOI: 10.22146/jik.61401

Abstract

Komitmen Politik pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi di Papua Barat, mendorong terjadinya perubahan tatakelola pemerintahan konvensional menuju tatakelola konservasi. Dengan demikian kelembagaan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan kabupaten konservasi perlu dirancang guna mengawal kebijakan kabupaten konservasi dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model kelembagaan lokal kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi. Proses rancang bangun model kelembagaan lokal dilaksanakan sejak Bulan Juni 2013- Desember 2017 mengikuti metode penelitian dan pengembangan (research and development). Data penelitian diperoleh dari: (1) hasil wawancara Pakar; (2) catatan lapangan, dan (3) data saran perbaikan draf model awal dan hasil observasi observer pada pelaksanaan uji coba (FGD/Konsultasi) dengan skala kecil dan besar. Untuk melihat signifikanis perbandingan model kelembagaan eksis berupa organisasi perangkat daerah (OPD)) dan kelembagaan kabupaten konservasi yang ditawarkan, maka dilakukan Uji-t. Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap 8 prinsip rancangan kunci yang ditawarkan oleh Ostrom tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam lokal milik bersama (common property). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelembagaan kabupaten konservasi layak dikembangkan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap mekanisme kinerja kabupaten konservasi, dimana bersifat non body dan lebih ditekankan pada fungsi koordinasi oleh Bappeda Kabupaten Tambrauw sebagai coordinator perencanaan pembangunan daerah. Local Institution Model of Tambrauw Conservation in West PapuaAbstractPolitical Commitment to establishing Tambrauw as a conservation district in West Papua, has led to changes in conventional governance towards conservation management. Thus the institution as a unit responsible for organizing conservation district activities needs to be designed to oversee the policies of the conservation district concerned. This study aims to design a local institutional model of Tambrauw Regency as a Conservation District. The design process of the local institutional model was carried out from June 2013 to December 2017 following the research and development method. Research data obtained from: (1) the results of expert interviews; (2) field notes, and (3) data suggesting improvements to the initial model draft and observers' observations on the implementation of trials (FGDs / Consultations) on a small and large scale. To see the significance of the comparison of the existing institutional models in the form of regional apparatus organizations (OPD) and the conservation district institutions offered, a t-test was conducted. The design process of the conservation district's local institutional building was carried out about the 8 key design principles offered by Ostrom on effective management institutions for common property. The results showed that conservation district institutions should be developed as a unit responsible for the mechanism of conservation district performance, which is non-body and more emphasized on the coordination function by the Agency for Regional Development Tambrauw Regency as coordinator of regional development planning.