Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Pemerintahan dan Politik

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MASA RESES DPRD KABUPATEN BANYUASIN M. Quranul Kariem; M. Alief Akhbar; Chern Dwi Oktarena
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1996

Abstract

Masa reses menjadi suatu momen bagi anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Hal ini secara teoritis sangatlah erat dengan konsep collaborative governance, dimana konsep ini menekankan adanya peran masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jarring aspirasi dalam masa reses. Dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik wawancara yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjaringan aspirasinya, anggota DPRD Banyuasin menggunakan lima dari enam gaya berdasarkan teori Agranoff dan Mc. Guire, yaitu Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, serta Contented. Kata Kunci : Collaborative Governance, Reses, Jaring Aspirasi, DPRD, Kabupaten Banyuasin
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 Winda Sari; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; M. Qur’anul Kariem
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan  tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi
Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022 Muhammad Quranul Kariem; Muhammad Iqbal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2806

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan ‘check and balances’ yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kcontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektitasnya. Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Kebijakan
Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang Muhammad Quranul Kariem; Afrijal Afrijal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 6 No. 3
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1777

Abstract

This study describes the practice of collaborative governance on the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, where it will be analyzed using the theoretical approach of Ansell and Gash related to the criteria of collaborative governance. The Regional Head directly leads the implementation of the revitalization of the Sekanak River, which is a very interesting phenomenon to be studied in depth from the collaborative governance perspective. Community involvement is very important in realizing the goal of revitalizing the Sekanak River, because the community will play a role in preserving, maintaining, and utilizing the potential of the Sekanak River. This research is a qualitative research using the literature study method in collecting secondary materials and for conducting analysis. The result of this study is that the local government does not implement collaborative governance in the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, this happens because of the very technocratic approach used by the government in the Sekanak River revitalization policy. The recommendation from this research is that local governments should open the widest possible space for community participation, especially on issues that directly intersect with the community. Keywords:  revitalization, government, collaborative
Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Quranul Kariem; Sabillah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i1.3733

Abstract

This article discusses the educational background of members of parliament in the field of government studies, political science, or public administration related to their performance in government management, specifically in the area of oversight functions. The method used is literature review, analyzing and drawing conclusions from credible secondary data sources. The research findings indicate that the educational background of new politicians is limited to formal academic degrees and has not yet significantly impacted the implementation of effective oversight functions in government management. However, politicians do understand their roles and responsibilities as members of the council. The recommendation from this study is the appropriate use of information technology to provide transparent and accountable information on the execution of oversight functions to the public