Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Public Policy Jurnal Pemerintahan dan Politik Kybernology : Journal of Government Studies Journal of Governance and Social Policy
Afrijal Afrijal
Universitas Syiah Kuala
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Winning of the Partai Aceh in a Psychological Political Approach Mukhrijal, Mukhrijal; Rassanjani, Saddam; Herizal, Herizal; Afrijal, Afrijal
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 2 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i2.11586

Abstract

Partai Aceh is one of the local political parties in Aceh that able to win the first political contestation they participated in in 2009, even though it was born two years before in 2007. Since then, they have continued to dominate elections at the local level. Partai Aceh was established because of the peace agreement between GAM-RI as a post-conflict political agreement. The purpose of this study was to determine the victory of the Partai Aceh in the local realm. The method used is descriptive qualitative through interview techniques. The results of the study state that the Partai Aceh's victory in the context of Acehnese local politics cannot be separated from political psychology, such as the Partai Aceh identification approach through political socialisation, political candidates, and the Partai Aceh political campaign. The Partai Aceh approached the community involving the former Free Aceh Movement in conducting campaigns. The Partai Aceh's foresight in carrying the figure of a former GAM combatant impacted the Partai Aceh's victory.
Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang Muhammad Quranul Kariem; Afrijal Afrijal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 6 No. 3
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1777

Abstract

This study describes the practice of collaborative governance on the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, where it will be analyzed using the theoretical approach of Ansell and Gash related to the criteria of collaborative governance. The Regional Head directly leads the implementation of the revitalization of the Sekanak River, which is a very interesting phenomenon to be studied in depth from the collaborative governance perspective. Community involvement is very important in realizing the goal of revitalizing the Sekanak River, because the community will play a role in preserving, maintaining, and utilizing the potential of the Sekanak River. This research is a qualitative research using the literature study method in collecting secondary materials and for conducting analysis. The result of this study is that the local government does not implement collaborative governance in the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, this happens because of the very technocratic approach used by the government in the Sekanak River revitalization policy. The recommendation from this research is that local governments should open the widest possible space for community participation, especially on issues that directly intersect with the community. Keywords:  revitalization, government, collaborative
PANDANGAN MASYARAKAT ACEH JAYA TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS) Afrijal Afrijal
Jurnal Public Policy Vol 4, No 1 (2018): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v4i1.239

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS, serta tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Munculnya rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi baru di Aceh merupakan dinamika politik yang terjadi pada masyarakat Aceh sekarang ini. Kabupaten-kabupaten yang tergabung kedalam bakal Provinsi ABAS meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Pembentukan Provinsi ABAS di pelopori oleh beberapa tokoh politik yang ada di lintas Barat Selatan. Masyarakat Aceh Jaya memiliki pandangan yang beragam terkait rencana pembentukan Provinsi ABAS, ada yang mengetahui dan mendukung tujuan pemebentukan Provinsi tersebut serta da juga yang tidak mengetahui dan mendukung rencana tersebut. Faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang tidak maksimal serta minimnya keterwakilan pejabat struktural di Pemerintahan Aceh. Tujuan pembentukan Provinsi ABAS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan.Kata Kunci: Masyarakat, Aceh Jaya, Pembentukan, Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)
PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DIBAWAH KEKUASAAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Afrijal Afrijal; Helmi Helmi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2509

Abstract

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Partai local memiliki suara mayoritas baik diparlemen maupun di eksekutif, secara politik segala bentuk kebijakan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat akan terealisasi dengan mudah. Namun harapan masyarakat tidak sesuai dengan ekpektasi bahkan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh belum efektif dan efesien pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumen. temuan dalam penelitian ini bahwa secara kelembagaan pemerintah Aceh dibawah kekuasaan partai local berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksaan otsus sesuai dengan Amanah UUPA. Disisi yang lain ketika partai local berkuasa juga gagal dalam pelaksana otsus sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh. kedua;pengaruh sistem demokrasi local sudah memecahkan aktor parlok sehingga tidak ada dukungan organisasi dalam melaksanakan otsus. Ketiga, Kualitas kinerja birokrasi belum mampu mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan pemerintahan  mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan efisiensi.Kata Kunci : Otonomi Khusus, Partai Lokal, Aceh
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis Afrijal Afrijal; Titin Purwaningsih
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.862 KB) | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17325

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.
Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017) Nofriadi Nofriadi; Afrijal Afrijal; Isti Nindiah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2810

Abstract

Political dynamics often occur when the democratic system is in a development that is happening at the present time. The emergence of political dynamics is also quite related to the emergence of identity politics. Where identity politics is the existence of individual awareness to describe a particular identity, based on the form of relations in ethnic and religious identities. In essence, identity politics in Indonesia has a fairly complex characteristic in which there is a culture in the development of democracy. The purpose of this study was to obtain a clear picture of the dynamics of ethnic identity politics in the 2017 Pilkada in Aceh. The theory that is used is the theory of Identity Politics, which means a person's tendency towards certain racial, religious, ethnic, social or cultural identities to form exclusive political alliances. The method used is a purposive descriptive method, this is done by obtaining qualitative data in a simple way so that it seeks to get data from libraries (library research), various sources of writing and academic information, data from reading sources about various rules, politics of various forms. related scientific works. The results obtained are that ethnic identity politics in the 2017 regional head elections in Aceh is still a very crucial issue. In practical politics and used as a strategy that is strong enough in the victory of candidates in order to gain support from the community. By bringing up a fairly thick ethnic identity, the Irawandi-Nova pair succeeded in obtaining victory in the 2017 Pilkada in Aceh province. However, this does not merely forget that the programs presented by the couple are also considered pro to the community so that this is also one of the factors for Irwandi-Nova's victory. So it is not surprising that the number of votes obtained is quite high in that area, namely at 53.5% (56,900 votes) in Aceh Tengah district, 53.2% (41,836 votes) in Bener Meriah district 40.6% (21,675 votes) ) in the district of Gayo Lues. It is hoped that in the future this identity politics issue can be minimized even though the results obtained from the existence of this identity politics issue run as expected, but still it can lead to intolerant conflicts in the community. Keywords: Identity Politics, District Heads Election , Aceh
Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Kampung Tangguh Nasional (Studi Kasus Desa Lueng Ie Aceh Besar) Mukhrijal Mukhrijal; Afrijal Afrijal; Arneta Aulia; Nabilah Azzahra Putri; Darkasyi Putra; Andika Hazli Kautsar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i2.3100

Abstract

National Tangguh Village is a program held in leng ie Village, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar which aims to create a village on a national scale. The programs are carried out by the government of Lueng Ie Village, Krueng Barona Jaya District, Kab. Aceh Besar is the existence of the Poskesdes Program where the activities carried out at the Poskesdes are Posyandu. Then there is also the construction of rental houses built by the village government to increase the income of Lueng Ie Village. In this case the village government of Lueng Ie has an important role to socialize this program to the community. And the community also has a role that is no less important to participate in the success of the program. But in reality the people of Lueng Ie Village are not participating due to the lack of information about the National Tangguh Village Program and the relatively low HR factor.
Unleashing The Power of Big Data: The Phenomenon Behind Indonesia's Smart City Policy Implementation Ikhwan Rahmatika Latif; Ikhsan Ikhsan; Vellayati Hajad; Arif Akbar; Afrijal Afrijal; Ilham Mirza Saputra
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 3, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v3i2.13012

Abstract

The concept of smart cities has emerged as a promising prospect for several major urban centers in Indonesia. Putting smart city projects together requires thinking about many things. Big data has become one of the most important parts for making sure that these projects will last. Employing big data technology makes it easier to improve the ways that data is stored and processed. This makes it possible to gather useful data that could greatly improve a wide range of smart city services. This study uses a library-based qualitative research approach to analyze scholarly journals and relevant literature. The method involves meticulous collection of data from carefully chosen libraries, aiming to provide comprehensive insights into the phenomenon of big data in smart cities implementation within government administration. This study aims to contribute to the identification and analysis of challenges encountered in emergency situations, with the ultimate goal of providing assistance in effectively mapping the problem at hand. The present discourse underscores the indispensability of Indonesia's contemporary human mindset in bolstering the viability of the smart city paradigm.
Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Afrijal Afrijal; Helmi Helmi; Ikhwan Rahmatika Latif; Bustami Usman
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3416

Abstract

Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthe government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.
Co-Authors Andika Hazli Kautsar Arif Akbar Arneta Aulia Bustami Usman Darkasyi Putra Helmi Helmi Herizal Herizal, Herizal Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Ilham Mirza Saputra Isti Nindiah Muhammad Quranul Kariem Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Nabilah Azzahra Putri Nofriadi Nofriadi Saddam Rassanjani Titin Purwaningsih Vellayati Hajad