Articles
<![CDATA[Dimensi Pelayanan Publik Potret Ironi Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Kantor Camat Sape Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[taufik irfadat]]>;
<![CDATA[Nurlaila Nurlaila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.183
<![CDATA[Keterbatasan yang dialami oleh disabilitas seharusnya menjadi atensi khusus bagi penyelenggara pelayanan dalam menyediakan akses tersendiri sebagai bagian dari kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan barang, jasa, maupun administratif. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 huruf n mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan publik, kemudian pasal 19 huruf a dan b bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi; dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan, fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Pada esensinya Ironi pelayanan publik tersebut menjadi red tape dan menjadi efek domino dirasakan ecara eksklusif oleh masyarakat yang akan mendapatkan perlakuan khusus dalam pelayanan, sehingga dalam perspektif masyarakat awam bahwa pelayanan dan fasilitas tersebut tidak ramah bagi penderita khsusus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan elaborasi tentang bentuk pelayanan yang diberikan untuk penyandang disabilitas di kantor camat sape; dan untuk mengetahui langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggara layanan publik bagi penyandang disabilitas di kantor camat sape; serta untuk mengetahui fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada kantor camat sape. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dan metode penentuan key informan yaitu snowball. Adapun hasil penelitian yaitu]]>
<![CDATA[Passenger's Perception of Services of PT. Indonesian National Shipping Bima Branch: Rifai ]]>
<![CDATA[Rifai]]>;
<![CDATA[Nike Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>
<![CDATA[ International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 1 No 4 (2022): IJHESS-FEBRUARY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. AFDIFAL MAJU BERKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (555.73 KB)
|
DOI: 10.55227/ijhess.v1i4.97
<![CDATA[Bima port is a vital necessity. The progress of crossing transportation in Bima port encourages the smooth flow of goods and services. The port of Bima since the Dutch colonial era has been known as a gateway for people to enter and leave various regions in the country. Various activities for distributing basic food items are increasingly massive and intensive, making it easier to provide food, board and clothing stocks in the Bima area. As a port, this area is quite strategic in supporting sea transportation and the distribution of goods and services for the local government and the people of Bima. The method used is descriptive quantitative with a population of all employees and the public who receive services, the number of samples is 30 random sampling respondents. As a result, 13.15% of respondents answered that they were very satisfied that the distribution of basic food items was getting more massive, then 44.85 percent of respondents answered that they were satisfied, and respondents who answered quite satisfied were 42.00% and respondents who answered dissatisfied were 0.00%. Bima Port supports sea transportation and the flow of goods and services distribution for the local government and Bima community]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>;
<![CDATA[Haeril Haeril]]>;
<![CDATA[Nuranilawati Nuranilawati]]>;
<![CDATA[Wawan Mulyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 1 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 2) Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 3) Untuk mengetahui tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan key informan menggunakan teknik purposive sampling (sampling sengaja) dengan jumlah key informan sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stertegi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu, Kegiatan memperkuat pengetahuan yang diiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan rencana kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik di Desa Rato hal ini dapat diketahui dari tingkat antusias, gotong-royong dan kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sangat baik hal ini dilihat dari tingkat kebersamaan, kerjasama dan keaktifan serta partisipasi masyarakat yang sangat baik karena Pemerintah Desa selalu tafikinformasi sebelum melaksankan kegiatan, dan; Tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa selama kegiatan tingkat parstisipasi, kerjasama, serta kemauan masyarakat dalam mensukseskan dan melaksanakan pembangunan sangat baik.]]>
<![CDATA[Implemetasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima ]]>
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>;
<![CDATA[Haeril Haeril]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (771.051 KB)
|
DOI: 10.51577/jgpi.v1i1.53
<![CDATA[Secara otonom sejak 2012, Kecamatan Raba telah memiliki 11 (sebelas) Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Kota Bima.  Sejak digulirkannya program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kecamatan Raba telah memberikan pelayanan pembuatan, perekaman dan mendokumentasikan program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diwilayah Kota Bima, namun penerapan e-KTP tersebut belum maksimal yang disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk yang ada, selain itu kemampuan pegawai masih kurang dalam mengoperasikan perangkat teknologi perekaman KTP, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan keramahan pegawai Kantor Camat Raba Kota Bima dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, observasi, dan studi kepustakaan. Data hasil penelitian yang diperoleh di lapalangan kemudian di analisis dengan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima bahwa sebagian besar responden menyatakan “sangat baik†sebanyak 18%, kemudian responden yang menyatakan “baik†sebanyak 30% serta responden menilai yang menyatakan “kurang baik†sebanyak 20% dan responden mengatakan yang menyatakan tidak baik sebanyak 10%.]]>
<![CDATA[Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima) ]]>
<![CDATA[haeril haeril]]>;
<![CDATA[Mas'ud Mas'ud]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3138
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD dalam menjaga kinerja dan citra DPRD Kabupaten Bima. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya Humas membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dengan melalui kerjasama advetorial dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD. Humas juga berupaya meng-counter issue (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD. Humas juga berperan membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, melalui tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (Expert prescriber), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Procces Facilitator), dan teknisi komunikasiAbstractThe purpose of this study was to determine the role of Public Relations (PR) DPRD in maintaining the performance and image of the DPRD Bima Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that in carrying out its role, Public Relations builds functional relationships with the public institutionally by establishing partnerships with mass, print, and online media through advetorial and parliamentary cooperation in the context of posting news on DPRD activities. Public Relations also tries to counter issues (hoax news) circulating in the community or in the mass media quickly, then publishes information and documentation of the Bima Regency DPRD activities and seeks services through the media center by empowering the DPRD's social media accounts. Public relations also plays a role in forming Sub-system relationships with the public, through three approaches, namely as an expert advisor (Expert prescriber), as a facilitator of the problem solving process (Problem Solving Process Facilitator), and a communication technician. ]]>
<![CDATA[PUBLIC SERVICE MANAGEMENT IN THE NEW MONTA VILLAGE OFFICE, LAMBU SUB-DISTRICT, BIMA DISTRICT ]]>
<![CDATA[taufik irfadat]]>
<![CDATA[ International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship Vol. 1 No. 2 (2021): International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepre ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah tinggi ilmu ekonomi pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48024/ijgame2.v1i2.28
<![CDATA[Abstract The implementation of the Indonesian government system, both at the state and regional levels, is always changing. Of course the change in question is for the sake of creating an effective and efficient state administration in an actual and factual way in a better direction in accordance with current developments. The dynamics of state administration are always changing. Public service standards become an important issue in state administration, closely related to the position of the bureaucracy as a public servant and protector. As a symbol of public trust, the bureaucracy has the authority to interpret what is best for society. The objectives are to determine the management of services and to determine the disclosure of information on public services at the new monta village office, with a descriptive quantitative research method with a population of 1,268 respondents and a sample of 39 respondents. Based on the responses of respondents, who said that 20 people or 51.28% answered according to 12 people or 30.77%, those who answered were not suitable for 7 people or 17.95%, and those who answered did not match 0 people or 0%. That the majority of respondents gave variable assessments according to the principles of public service or had been implemented with a percentage of 76, 92% or 30 respondents who gave choices that were appropriat Keywords: management, service, public]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengembangan Usaha Kelompok Tenun Tradisional di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Rifai Ahmad]]>;
<![CDATA[Junaidin Junaidin]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v10i1.4777
<![CDATA[This study aims to determine the level of development of the traditional weaving group activities in Monta Baru Village, while the data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Then the results of the research are the efforts of the new monta village government to develop a traditional weaving business which is given to 3 (three) groups in the new monta village with a total budget of Rp. 60,000,000, - with the division that each group gets a budget of Rp. 20,000,000,- with the stimulation of this fund, it can provide sufficient capital injection for the weaving group in the village of Monta Baru. A sheet of sarong takes 3 (three) days, this is because the production process is still traditional and requires a high level of focus and precision. The production of a sheet of sarong takes a long time and varies as the difficulty level gets higher. Marketing is still carried out between individual buyers and bought up by clothing sellers, sometimes marketing is done by means of social gathering. Village Head Regulation Number 4 of 2018 concerning improving the competence of weaving groups.]]>
<![CDATA[Daya Tarik Dan Daya Dukung Potensi Desa Wisata Kawinda To’i Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Adi Hidayat Argubi]]>;
<![CDATA[Dewi Rosmiati]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuli]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>
<![CDATA[ Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol 5, No 1 (2022): SADAR WISATA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/sw.v5i1.7803
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi dan daya dukung daya tarik wisata pedesaan yang ada di Desa Kawinda To’i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik : observasi, wawancara mendalam, FGD dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dengan tiga tahapan analisis, yaitu reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan potensi dan daya dukung daya tarik wisata alam Oi Marai di Desa Kawinda To’i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima sangat besar. Desa Kawinda To’i dikenal sebagai Desa Wisata dan merupakan salah satu jalur pendakian menuju Gunung Tambora juga terdapat potensi wisata lain yang dimiliki oleh Desa ini, yaitu daya tarik wisata alam dengan pemandangan yang luar biasa menarik, seperti Pantai Kawinda To’i yang sangat indah serta Oi Marai dengan berbagai air terjunnya, seperti Air Terjun Tangga Seribu, Ana Fari, Selendang Putih, dan Air Terjun Bidadari dan lain-lain. Daya tarik wisata Oi Marai dan Air Terjun dengan aliran air yang sangat bersih, kondisi alam dan lingkungan yang masih alami serta terdapat berbagai keragaman jenis-jenis flora seperti: beranekaragam jenis pohon yang hidup dan tumbuh di sekitar air terjun, rumput-rumput yang tumbuh serta hijau yang berada di sekeliling air terjun yang terjaga keasliannya. Desa Kawinda To’i dengan potensi wisata ini juga sangat dekat dengan pulau Satonda yang dikenal dunia. Potensi wisata ini juga menjadi lengkap dengan kekayaan akan jenis flora dengan berbagai macam jenis pepohonan. Transportasi menuju daya tarik wisata juga memadai dengan berbagai varian transportasi. Lokasi Oi Marai dan air terjun tidak jauh dari pedesaan sehingga interaksi dengan masyarakat lokal terjalin dengan baik dan tidak ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berbagai fasilitas tersedia di daya tarik wisata ini telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan daerah dan masyarakat untuk menyambut wisatawan yang berkunjung]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KANTOR CAMAT RABA KOTA BIMA ]]>
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>;
<![CDATA[Niken Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Haeril Haeril]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2021): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.753 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v2i1.1098
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the friendliness of employees in the implementation of identity card service (E-KTP) in the office of the Camat Raba Kota Bima, and the ability of employees to answer questions and information about the service of identity cards (E-KTP) in the office of the Camat Raba Kota Bima. The population of this study were all 1,100 respondents from 11 Kelurahan, Kecamatan Raba Kota Bima. Sampling using the Quota sampling technique by determining the number of respondents who were set as 100 (one hundred) people accidentally by giving a questionnaire to the respondent. With the type of quantitative research then data collection techniques are observation, questionnaires, and literature study. The collected data were then analyzed with data analysis techniques using SPSs 16.0 for windows and a Likert scale. Most of the service policies for the making of electronic identity cards (e-KTP) stated that they were “good” (70%), which stated “not good” as many (14.5%) of respondents and as many (15.5%) of respondents rated “ not good". The weakness of this dimension lies in the willingness to provide assistance to the community without being asked.]]>
<![CDATA[STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ALAM DI KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Haeril Haeril]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>;
<![CDATA[Mas’ud Mas’ud]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2022): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.714 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v3i1.1889
<![CDATA[The urgency of this research is to explain the strategy of the Disaster Management Agency in reducing disaster risk, reducing vulnerability, and increasing the capacity of the Government and Society in dealing with disasters in Bima Regency. As a leading sector in disaster management efforts, BPBD acts as a coordinator, facilitator, motivator, as well as implementing programs. The strategies implemented to reduce disaster risk in Bima Regency are strengthening institutional rules and institutions, integrated disaster management planning, implementing disaster education and research, capacity building, collaboration, and community participation, implementing disaster reduction strategies, and seeking to increase the effectiveness of disaster management. disaster emergency. From the various disaster management strategies above, the estuary is to seek integrated and collaborative disaster management as a new paradigm in more effective disaster risk reduction in Bima Regency.]]>
