Arifin, Syamsul
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Arifin, Syamsul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Minapolitan Development In The Sustainable Development Perspective (Case study in Muncar district, Banyuwangi Regency). This Minapolitan Program is implemented based on coastal region as one area that has huge potential to be developed. In addition natural resource management are still not optimal. Therefore in 2009 the Ministry of marine and Fisheries set Muncar as integrated fishery or Minapolitan area. The implementation of Minapolitan Program by Muncar Pokja team in Banyuwangi, Java province officers and other stakeholders. Based on sustainable development concept and the implementation of Minapolitan development in Muncar does not meet the norms of sustainable development. It can be seen from three aspects, namely: economic, socio-cultural and environment. From the economic aspect this is shown from the community in Muncar still use capitalist economy. So the determining party in price of fish is people who have capital. In terms of socio-cultural, community in Muncar still holds the traditions of their ancestors. In addition the communities tend to be consumerist and neglecting the future need. And the last, in terms of environment, this Minapolitan program has failed in resolving pollution that occurs as a result of the existence industries in Muncar. To maximize Minapolitan development it needs coordination in Muncar to all officers. The Masterplan must also have recommendations from expert and it must be strict. To resolve the problem of waste, it can use Pigovian Tax concept. Keywords: Program Implementation, Minapolitan, Sustainable Development. Abstrak: Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan di Muncar dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Program Minapolitan ini dilaksanakan dengan dasar bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain itu pengelolaan hasil sumberdaya alamnya masih belum optimal. Maka dari itu pada tahun 2009 Kementrian Kelautan dan Perikanan pada menetapkan Muncar sebagai wilayah perikanan terpadu atau Minapolitan. Implementasi program Minapolitan di Muncar dilaksanakan oleh Tim Pokja Kabupaten Banyuwangi beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan stakeholders lainnya. Apabila ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan maka implementasi pembangunan kawasana Minapolitan di Muncar tidak memenui kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Hal itu dapat ketahui dari tiga aspek yaitu : ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dari aspek ekonomi hal ini terbukti dari masyarakat Muncar yang masih menganut sistem ekonomi kapitalis. Sehingga yang memiliki peran dalam menentukan harga ikan adalah orang memiliki modal. Ditinjau dari segi sosial budayanya masyarakat Muncar masih memegang tradisi-tradisi leluhur. Selain itu masyarakat pesisir Muncar cenderung konsumtif tanpa mengabaikan keperluan yang akan datang. Dan yang terakhir apabila ditinjau dari segi lingkungan, program Minapolitan ini telah gagal dalam menyelesaikan pencemaran-pencemaran yang terjadi akibat dari keberadaan industri-industri di Muncar. Untuk memaksimalkan kembali pembangunan kawasan Minapolitan di Muncar perlu dilakukan koordinasi kembali kepada seluruh anggota Tim Pokja. Masterplan yang telah dibuat juga harus telah mendapat rekomendasi para ahli dan bersifat baku. Untuk menyelesaikan permasalahan limbah, dapat menggunakan konsep Pigovian Tax. Kata kunci : Implementasi program, Minapolitan, Pembangunan Berkelanjutan
Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Syamsul Arifin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Minapolitan Development In The Sustainable Development Perspective (Case study in Muncar district, Banyuwangi Regency). This Minapolitan Program is implemented based on coastal region as one area that has huge potential to be developed. In addition natural resource management are still not optimal. Therefore in 2009 the Ministry of marine and Fisheries set Muncar as integrated fishery or Minapolitan area. The implementation of Minapolitan Program by Muncar Pokja team in Banyuwangi, Java province officers and other stakeholders. Based on sustainable development concept and the implementation of Minapolitan development in Muncar does not meet the norms of sustainable development. It can be seen from three aspects, namely: economic, socio-cultural and environment. From the economic aspect this is shown from the community in Muncar still use capitalist economy. So the determining party in price of fish is people who have capital. In terms of socio-cultural, community in Muncar still holds the traditions of their ancestors. In addition the communities tend to be consumerist and neglecting the future need. And the last, in terms of environment, this Minapolitan program has failed in resolving pollution that occurs as a result of the existence industries in Muncar. To maximize Minapolitan development it needs coordination in Muncar to all officers. The Masterplan must also have recommendations from expert and it must be strict. To resolve the problem of waste, it can use Pigovian Tax concept. Keywords: Program Implementation, Minapolitan, Sustainable Development. Abstrak: Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan di Muncar dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Program Minapolitan ini dilaksanakan dengan dasar bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain itu pengelolaan hasil sumberdaya alamnya masih belum optimal. Maka dari itu pada tahun 2009 Kementrian Kelautan dan Perikanan pada menetapkan Muncar sebagai wilayah perikanan terpadu atau Minapolitan. Implementasi program Minapolitan di Muncar dilaksanakan oleh Tim Pokja Kabupaten Banyuwangi beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan stakeholders lainnya. Apabila ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan maka implementasi pembangunan kawasana Minapolitan di Muncar tidak memenui kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Hal itu dapat ketahui dari tiga aspek yaitu : ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dari aspek ekonomi hal ini terbukti dari masyarakat Muncar yang masih menganut sistem ekonomi kapitalis. Sehingga yang memiliki peran dalam menentukan harga ikan adalah orang memiliki modal. Ditinjau dari segi sosial budayanya masyarakat Muncar masih memegang tradisi-tradisi leluhur. Selain itu masyarakat pesisir Muncar cenderung konsumtif tanpa mengabaikan keperluan yang akan datang. Dan yang terakhir apabila ditinjau dari segi lingkungan, program Minapolitan ini telah gagal dalam menyelesaikan pencemaran-pencemaran yang terjadi akibat dari keberadaan industri-industri di Muncar. Untuk memaksimalkan kembali pembangunan kawasan Minapolitan di Muncar perlu dilakukan koordinasi kembali kepada seluruh anggota Tim Pokja. Masterplan yang telah dibuat juga harus telah mendapat rekomendasi para ahli dan bersifat baku. Untuk menyelesaikan permasalahan limbah, dapat menggunakan konsep Pigovian Tax. Kata kunci : Implementasi program, Minapolitan, Pembangunan Berkelanjutan
Pemetaan Partisipatif LULC dan Kebakaran Hutan Bersama Masyarakat DAS Mikro Gumandar-Kedawung Aditya Nugraha Putra; Syamsu Ridzal Indra Hadi; Sativandi Riza; Rizki Maulana Ishaq; Syamsul Arifin; Sudarto Sudarto; Lenny Sri Nopriani; Nina Dwi Lestari; Yulia Amirul Fata; Khanza A’maladewi Sudharta; Dinna Hadi Solikah; Iva Dewi Lestariningsih; Erekso Hadiwijoyo; Raushanfikr Bushron; Rifqi Rahmat Hidayatullah; Didik Suprayogo
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 4 (2022): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.4.1053-1068.2022

Abstract

Kebakaran hutan yang sering terjadi di kawasan hutan DAS Mikro Gumandar-Kedawung terjadi akibat faktor alam dan faktor sosial. Kondisi bagian hulu DAS mikro yang berbatasan langsung dengan padang rumput dan ilalang menyebabkan api menjalar cepat masuk ke kawasan hutan. Hal ini perparah dengan beberapa oknum dari masyarakat sekitar yang sengaja menyalakan api untuk berburu dan mencuri kayu di dalam hutan. Proses identifikasi lokasi rawan kebakaran dan perubahan penggunaan lahan yang menjadi dampak dari bencana ini lokasinya sangat sulit diidentifikasi oleh pengelola hutan dan masyarakat karena belum terdapat data spasial. Kegiatan pengabdian berbentuk pemetaan partisipatif (participatory mapping) ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah di DAS Mikro Gumandar-Kedawung, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap lokasi bekas kebakaran dan perubahan penggunaan lahan, sehingga dapat ditentukan solusi dan lokasi dari upaya pemberian solusi tersebut oleh masyarakat sekitar. Hasil analisis dan groundcheck dengan masyarakat menunjukkan bahwa lokasi-lokasi terbuka (berdasarkan peta perubahan-tutupan lahan 2015-2022) bertambah di tahun 2022 seiring dengan berkurangnya hutan alami sekitar 11%. Lahan-lahan terbuka yang diidentifikasi dari perubahan penggunaan dan tutupan lahan telah dikonfirmasi oleh masyarakat bahwa seluruh titik lokasi kebakaran sesuai dengan kondisi aktual. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap kebakaran dibuktikan dengan adanya pembuatan sekat bakar dan upaya reboisasi di hutan alami. Bersama masyarakat, lokasi konservasi digambarkan di dalam peta sehingga tersusun data spasial yang dapat digunakan sebagai acuan monitoring dan evaluasi.