Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justisi : Jurnal Ilmu Hukum
Irma Garwan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG Irma Garwan; Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.651

Abstract

Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transfortasi. Dan dari hasil yang diteliti penulis dalam hal ini mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup diantaranya 1). Kecepatan dan risiko kecelakaan pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan 4). Buruknya visibility pejalan kaki. Accidents for pedestrians, as well as other road traffic accidents, cannot be predicted and prevented. The country in this case is that the government should pay attention to the problem of safety for pedestrians by implementing effective measures. Some recommendations require the Government to consider the needs of all road users, including pedestrians and cyclists, when decisions about road design and infrastructure, land use planning and transfortation services. And from the results examined by the authors in this regard on the main factors that affect the risk of traffic accidents for pedestrians include 1). Speed and risk of pedestrian accident 2). Alcohol. 3) The lack of pedestrian facilities in road planning and land use planning 4). Poor pedestrian visibility
PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA Irma Garwan; Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v4i1.652

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah dalam permasalahan dalam tulisan ini. dan sistem Presidential Threshold tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif dan tidak ada dan relefan lagi syarat itu, namun yang dikhwatirkan ialah adanya calon tunggal dan ada banyaknya kandidat yang dicalonkan partai politik. Kata Kunci : Presidential Threshold, Parlementary Threshold, Sistem Pemilu Indonesia is a legal country with a democratic government. Democratic governance is the government of the people, by the people and for the people, which is why people have the highest authority. The approach method used in this study is normative juridical, namely the method of inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, legal understandings, cases relating to problems in the problems in this paper. and the Presidential Threshold system does not need to be required and needs to be abolished in Article 222 of the Law Number 7 of 2017 concerning Elections, because the 2019 elections are held simultaneously between legislative and executive elections and there are no and more conditions, but the concern is the existence of a single candidate and there are many candidates nominated by political parties. Keywords: Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Election System
PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KARAWANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH Irma Garwan; Zarisnov Arafat; Yola Ardila
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1918

Abstract

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandangdan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untukmemberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atastanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Bahwa rumah tinggaldiperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status HakGuna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatanyang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama danstudi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihalpelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah seringditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkapdikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda prosespeningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humansalso need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership ofland to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas aresidence is needed by the community, the land is used as a residence from the status ofBuilding Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examinedin this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights forresidences in the Karawang Regency Land Of ice? and what are the conditions that must bemet in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences?In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of theincrease in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang RegencyLand Of ice. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is anapproach that focuses on collecting data from field studies as the main data and librarystudies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding theimplementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often thecase that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack ofknowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes along time. Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Right
HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010) Irma Garwan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.81

Abstract

Abstrak Perkawinan Siri adalah salah satu bentuk masalah yang tejadi di Negara Indonesia saat ini . Permasalahn ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak dilaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah menganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam . karena sekedar menyangkut aspek administrative. Hanya saja jika suatu perwainan tidak dicatatkan, maka suamiistri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak positif maupun negative juga menyertai praktk perkawinan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga dampak negatifnya adalah merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anakanak dari perkawinan siri tersebut. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki Akte Nikah, secara Yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kata Kunci: Hak-hak anak dari pernikahan siri, peerceraian Abstract Siri marriage is one form of the problem that occurred in the State of Indonesia today. Cases is very difficult to be monitored by the authorities, because those who perform marriages this series not reported their marriage to the competent authorities in this case the Office of Religious Affairs (KUA) to Muslims and the Civil Registry for the non-Muslims. Wedding series is usually done before the community leader or cleric as a prince, or some are performed by customs only then are not reported to the authorities to be listed in accordance with the law No.1 of 1974 on Marriage in Article 2 paragraph (2) which reads "every marriage is recorded in accordance with the legislation in force. As for the issue of marriage registration were not carried out would not interfere with the validity of a marriage that has been conducted in accordance with Islamic law. because simply linked to administrative aspects. Only if a perwainan is not listed, then the couple have no authentic evidence that it has executed a valid marriage. As a result, the views from the juridical aspect, the marriage is not recognized by the government, so it does not have the force of law. Positive and negative impacts also accompany praktk marriage siri them to minimize their positive impact through free sex adultery. On the other hand also the negative impact is detrimental to many parties, especially the rights and obligations of women and children from the marriage siri. As a result of the consequences of the marriage that do not have a Marriage Certificate, in Juridical husband or wife and children who are born unable to perform civil legal action related to the household. Her children will only be recognized by the State as a child beyond the mating just have a civil relationship with her mother and her mother's family. Keywords: Children's rights from siri marriage, divorce
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA ASURANSI DI INDONESIA Deny Guntara; Anwar Hidayat; Irma Garwan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v2i1.552

Abstract

ABSTRACT Various legal instruments made to provide protection to consumers, especially consumers of insurance services, include the establishment of BMAI (the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency), OJK (Financial Services Authority), as well as those accommodated in the Consumer Protection Law which includes BPKN (National Consumer Protection Agency), LPKS (Non-Government Consumer Protection Institution, and BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), are layered instruments that consumers can use to fortify themselves from fraudulent acts and arbitrarily even ignore consumer rights committed by business actors. However, whether these devices are sufficient enough, in connection with the many complaints from the public against business actors, especially insurance service businesses. Many things affect the phenomenon of society, especially consumers of insurance services who feel that they are still not protected by the layers of legal instruments made, including factors from the consumers themselves, factors of business actors, law enforcement factors, and other supporting factors it should run in an ideal and harmonious manner. Keywords : Consumer Insurance Services, Insurance Business Actors, Consumer Protection
ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010) Sartika Dewi; Irma Garwan; Susi yulyana
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2294

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang prilaku-prilaku pelaku usaha, berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya kasusPraktek monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi terhadap sahamPT.Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalamputusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan Carrefour terbuktimelakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkanketidakpuasan pihak Carrefour, selanjutnya Carrefour mengajukan keberatan kePengadilan Negeri sampai ke tingkat kasasi di Mahkamaah Agung pada tingkatkasasi ini MA menguatkan putusan PN yang membatalkan Putusan KPPU melaluiPutusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menjadi rumusan masalah adalahketentuan tentang monopoli dalam UU Persaingan usaha tidak sehat, dasarpertimbangan hakim MA dalam Putusan MA Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui ketentuan tentang monopoli dalam UU Persainganusaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusan MA Nomor 502K/Pdt. Sus/2010. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah, ketentuan mengenai tentang monopolidiatur dalam Pasal 17 UU Persaingan Usaha tidak sehat, dasar pertimbangan KPPUdalam Putusanya adalah bahwa Carrefour telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 UUPersaingan Usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusanya yangmembatalkan Putusan KPPU bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuanPasal 17 UU Persaingan Usaha Kata Kunci : Persaingan usaha tidak sehat, Monopoli, Carrefour. Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy businesscompetition governs the behavior of business actors, with regard to monopoly andunfair business competition. Among the cases of monopoly practices conducted byCarrefour through the acquisition of shares of PT. Alfa decided by KPPU in the rulingKPPU number 09/KPPU-L/2009 That said Carrefour proved to be a monopoly ofunhealthy business competition. And cause dissatisfaction of Carrefour parties, furthermore Carrefour filed an objection to the state court to the level of the cassationin Mahkamaah Agung at the level of this cassation Ma strengthened the ruling PN thatcanceled the ruling Kppu through the decision MA number 502 K/PDT. Sus/2010, which is the problem of the issue is the provisions on monopoly in the Unfair BusinessCompetition law, the basic legal consideration of MA in 502 The purpose of thisresearch is to know the provisions of the monopoly in the competition ACT unhealthybusiness, and the basis of the MA judgment in the Decree MA Number 502 K/PDT. Sus/2010. The research method in this thesis is normative juridical. As for the authorhypothesis is, the provisions concerning about the monopoly set forth in article 17competition LAW is unhealthy, the basis of consideration of KPPU in the break is thatCarrefour has fulfilled the elements of article 17 unfair business Competition ACT, andthe basis of the MA consideration in the decision to cancel the ruling KPPU thatCarrefour is not proven to violate provisions of article 17 business competition ACT Keywords: Unfair business competition, Monopoly, Carrefour
Co-Authors Anwar Hidayat Deny Guntara Sartika Dewi Susi yulyana Yola Ardila Zarisnov Arafat