Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG DALAM PROGRAM (P4GN) BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURS Sartika Dewi; Deny Guntara; Dicky Indrawan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1915

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa untuk membantupemerintah dalam menanggulanggi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin tak terkendali membuat BadanNarkotika Nasional (BNN) membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten, termasukBNN Kabupaten Karawang. BNN Kabupaten Karawang mempunyai tugas, fungsi, danwewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Adapun permasalahan dalampenelitian ini tentang peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalammengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika (P4GN) terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Karawang, serta kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawangterkait peran dalam mengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Metode Penelitian menggunakanpendekatan Yuridis Empiris karena data yang digunakan adalah data Primer yang diperolehmelalui studi lapangan dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah BadanNarkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam implementasi program pencegahanpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di KabupatenKarawang, telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang RencanaAksi Nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikadan Prekursor Narkotika walaupun belum maksimal. Dalam pelaksanannya tersebut masihterdapat beberapa hambatan yakni keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran Kata Kunci : Narkotika, BNN, P4GN Narcotics emphasizing that to assist the government in dealing with the problems anddangers of Narcotics abuse, narcotics abuse and illicit traf icking which are increasinglyuncontrollable, the National Narcotics Agency (BNN) has formed a National NarcoticsAgency National Narcotics District, including BNN Karawang Regency. Karawang RegencyBNN has the same duties, functions and authorities as the National Narcotics Agency. Theproblem in this research is about the role of the Karawang Regency National NarcoticsAgency in implementing the program of prevention and eradication of narcotics abuse andillicit traf icking (P4GN) against students in the Karawang Regency, as well as theconstraints faced by the Karawang Regency National Narcotics Agency related to the role inimplement a program of prevention and eradication of narcotics abuse and illicit traf icking(P4GN). This research method uses the Empirical Juridical approach because the data usedare Primary data obtained through field studies and interviews. The results of this study arethe National Narcotics Agency of Karawang Regency in implementing the preventionprogram to eradicate abuse and illicit narcotics traf icking (P4GN) in Karawang Regency, in accordance with Presidential Instruction Number 6 of 2018 concerning the NationalAction Plan to prevent the eradication of abuse and illicit narcotics and precursors. Narcotics, although not optimal. In the implementation, there are still several obstacles, namely limited personnel and budget constraints and the wide coverage area of supervisionis not equal to the existing personnel of BNNK Karawang Keyword : Narcotics, BNN, P4GN

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS COVID 19 MELALUI KEARIFAN LOKAL Diah Pudjiastuti; Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1919

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintahdalam pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan local dan untuk mengetahuiupaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaanlimbah medis Covid 19 melalui kaerifan local. metode studi literatur dengan menelaahsumber-sumber referensi sebagai data sekunder tentang kearifan local dalam pengelolaanlimbah medis Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa di lapanagan masih terdapatkendala dalam pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan local. Berdasarkanhal tersebut maka harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangkapengelolaan limbah medis COVID-19 yaitu mengakomodirnya dalam peraturan daerah danmelakukan penyuluhan, serta adanya peran subervisi dalam meningkatkan peran sertamasyarakat dalam rangka pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan lokal Kata Kunci : Limbah Medis, Covid 19, Kearifan Lokal The purpose of this study is to find out what are the government's obstacles in managingCovid-19 medical waste through local wisdom and to find out what ef orts the governmentmust make in the context of managing Covid-19 medical waste through local wisdom. method of literature study by examining reference sources as secondary data on localwisdom in the management of Covid 19 medical waste. The results show that in the fieldthere are still obstacles in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Based on this, ef orts must be made by the government in the context of managingCOVID-19 medical waste, namely accommodating it in regional regulations andconducting counseling, as well as the role of supervision in increasing communityparticipation in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Keywords: Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights

ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.79

ABSTRACT In this paper outlined the key points of the insurance, the definition of insurance, types of insurance, insurance terms, and legislation related to insurance as basic knowledge for people who are learning simple about insurance Keywords: the key points of the insurance, insurance law ABSTRAK Dalam makalah ini diuraikan poin-poin penting tentang asuransi, definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, istilah-istilah dalam asuransi, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan asuransi sebagai pengetahuan dasar bagi orang yang sedang belajar secara sederhana tentang asuransi. Kata kunci : poin-poin penting dalam asuransi, hukum asuransi

KAJIAN PERBANDINGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Anwar Hidayat; M. Gary Gagarin Akbar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.546

Abstrak Pemberlakuan aturan mengenai kewarisan di Indonesia selama ini terjadi perdebatan antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat.Berkaitan dengan permasalahan dalam hukum waris pada hukum Islam dan hukum Adat, maka perlu adanya kesesuaian bagi masyarakat yang akan mempergunakan masing-masing hukum tersebut dalam menyelesaian warisannya kepada sang ahli waris yang berhak. Ketentuan hukum Islam di Indonesia belum merupakan undang-undang (kodifikasi) haruslah sistematis dan prosedural, harus jelas siapa subyek dan obyeknya dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum islam dan hukum adat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Hukum waris Islam telah menempatkan atauran kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup atau perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai kekhususan dalam hukum waris yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kata Kunci:Waris, Hukum Islam, Hukum Adat Abstract The enactment of the rules regarding inheritance in Indonesia has been a debate between legal experts about the status of Islamic law and customary law. In connection with problems in inheritance law in Islamic law and Customary law, it is necessary for the community to use each of these laws in complete the inheritance to the rightful heirs. The provisions of Islamic law in Indonesia are not yet laws (codification) must be systematic and procedural, it must be clear who the subject and object are and are promulgated by the authorized institutions in the country. The formulation of the problem in this study is how comparisons in inheritance distribution are based on Islamic law and customary law. This research method uses qualitative methods with an empirical juridical approach method. The results of the research, namely Islamic inheritance law has placed the inheritance and law regarding property as well as possible and as fair as fair. Islam establishes someone's property rights, both for men and women, such as the transfer of property rights and women while still alive or the transfer of property to his heirs after he dies. The customary inheritance law stems from the form of the community and the family character found in Indonesia according to the hereditary system, and each of the offspring systems that have specific inheritance laws is different from one another Keyword: Inheritance, Islamic Law, Customary Law

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA ASURANSI DI INDONESIA Deny Guntara; Anwar Hidayat; Irma Garwan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v2i1.552

ABSTRACT Various legal instruments made to provide protection to consumers, especially consumers of insurance services, include the establishment of BMAI (the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency), OJK (Financial Services Authority), as well as those accommodated in the Consumer Protection Law which includes BPKN (National Consumer Protection Agency), LPKS (Non-Government Consumer Protection Institution, and BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), are layered instruments that consumers can use to fortify themselves from fraudulent acts and arbitrarily even ignore consumer rights committed by business actors. However, whether these devices are sufficient enough, in connection with the many complaints from the public against business actors, especially insurance service businesses. Many things affect the phenomenon of society, especially consumers of insurance services who feel that they are still not protected by the layers of legal instruments made, including factors from the consumers themselves, factors of business actors, law enforcement factors, and other supporting factors it should run in an ideal and harmonious manner. Keywords : Consumer Insurance Services, Insurance Business Actors, Consumer Protection

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION Deny Guntara; Budiman .
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.553

Abstrak Terorisme adalah suatu faham bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan termasuk tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini yang menjadi batasan permasalahan akan ditinjau dari salah satu teori kriminologi dalam perspektif sosial yaitu Teori Differential Association. Teori ini merupakan teori yang menganggap bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok. Ini adalah teknik untuk melakukan kejahatan serta alasan yang mendukung perbuatan jahat. Faktor orang melakukan tindak pidana terorisme ditinjau dari teori ini diantaranya faktor ideologi, faktor ketidakpuasan terhadap politik pemerintahan, faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor sosial dan budaya, pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang tekstual, problem ideologi agama, kecenderungan salafisme. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme adalah melalui dua upaya yaitu upaya internal yang terdiri dari penegakan hukum, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sinergitas kelembagaan, penerapan deradikalisasi, penerapan kontra radikalisasi, membentuk gerakan milenial anti radikalisme, dan strategi pemerintah lainnya, sedangkan upaya eksternal yaitu suatu upaya atau bentuk kerjasama antar negara terkait program penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di Indonesia. Kata Kunci: Terorisme, Kriminologi, Teori Differential Association

HUKUM ADAT SUKU BUGIS Yuniar Rahmatiar; Suyono Sanjaya; Deny Guntara; Suhaeri Suhaeri
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia. Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan Kata Kunci : Hukum Adat, Suku Bugis

Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Dahrul Manalu; Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8063485

ABSTRACT The writing of this scientific work is a form of representation of granting remissions for convicts in class IIA Penitentiary in Karawang Regency based on data findings related to the existing regulations in force in the form of Permenkumham Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Prior Release Leave, and Conditional Leave as the legal basis for conducting this research. Correctional Institutions as an area that is not only limited by the form of its territory to accommodate convicts, but as a medium that realizes legal objectives by providing guidance and coaching for convicts. In practice, remission itself is one of the convict coaching strategies based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which is still valid until 2023. The process of carrying out research is carried out using research methods which in terms of using field data, namely empirical juridical methods in which researchers go to the field and obtain data which will then be processed in this paper. The results of the study show that there has been an increase in the granting of remissions from 2021 to 2022 with data divided into general remissions and special remissions. Keywords: Prisoners, Remissions, Correctional Institutions

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA Sopyan Sopyan; Deny Guntara; Muhamad Abas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.699

The purpose of this writing is to learn how the Collective Labor Agreement (PKB) is governed by law and what legal recourses can be taken against the alleged rejection of the PKB. This examination is an illustrative subjective exploration. The methodology utilized is an exact juridical methodology, in particular breaking down an issue utilizing regulations and guidelines which are then deciphered with experimental information in the field. The method of legal reasoning, which is an activity to find a legal basis contained in a legal event, is the method of data analysis utilized in this study. whether it is a legitimate demonstration or an unlawful demonstration (criminal, common or regulatory) and remember it for the current lawful guidelines. The consequences of this study show that there are charges that businesses with different reasons reject the presence of an Aggregate Work Understanding (PKB) in their organization despite the fact that the circumstances for worker's guilds have been satisfied to apply for the option to arrange. Conflicts with labor unions followed the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB). despite the fact that, in accordance with PERMENAKER RI No. Employers are required to serve trade unions and labor unions that submit written requests to negotiate collective labor agreements (PKB) under Section 28 of 2014, which is about the Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and Making and Registering Collective Labor Agreements.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN ATAS KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Taufik Caniago; Deny Guntara; Muhamad Abas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.359-368

Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini, tampak adanya beberapa contoh di lapangan yang menyalahgunakan perundang-undangan terkait dalam hal pencemaran nama baik dalam dunia maya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan sambil menelusuri materi berupa bahan primer serta sekunder, tidak terbatas pada buku, tetapi juga sumber lainnya. Sebagaimana halnya kontinuitas akan kemajuan yang hadir di tengah masyarakat, hubungan di antaranya kini tidak lagi terbatas secara konvensional, melainkan abstrak dengan eksistensinya secara digital yang mana memungkinkan untuk memperoleh arus informasi yang bercampur aduk dengan segala kemungkinan dampak positif, maupun negative. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu dampaknya, ditemukan isu pencemaran nama baik beriringan dengan medium baru, tidak lagi terbatas pada ruang ataupun waktu yang akan merugikan korbannya secara masif. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat dipergunakan dengan potensi maksimal untuk memberikan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search