Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Law and Justice Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service) Airlangga Development Journal ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Legislatif RechtIdee
Mohamad Nur Kholiq
Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Dan Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia Mohamad Nur Kholiq; Dinda Ajeng Puspanita; Prawitra Thalib
Law and Justice Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i2.17480

Abstract

In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, copyright can be granted to photography and painting as works of art produced by human creativity and initiative. Problems arise in realism works of art in the form of painting or photography containing nudist elements. By applying normative juridical research approaches of legislation (statute approach) and conceptual approach, this study examined restrictions based on the meaning of one article that works being the object of copyright protection must comply with morals, religion, morality, public order or national defense and security. The findings revealed that copyright objects in the form of works of art containing nudist elements, as long as they follow the culture of the local community and are not intended to arouse sexual arousal, are entitled to copyright protection.
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Maradona Maradona; Mohamad Nur Kholiq
Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v5i2.2021.456-462

Abstract

AbstractDe Durian Park Wonosalam is a durian farming community in the Wonosalam community that does not cooperate with any party. De Durian Park Wonosalam's activities are engaged in the economy, environment, tourism, and utilization of natural resources. However, there are existing problems regarding De Durian Park, namely partners need an understanding of the topic of Utilization of Natural Resources that is oriented towards bringing maximum profit for the benefit of the surrounding community and Partners still lack understanding of plantation law and licensing as the foundation in managing De Durian Park. The method used in this community service is to provide a thorough understanding and understanding regarding awareness of plantation licensing and the use of natural resources that bring benefits and prosperity to the surrounding community. This includes providing guidance on how to apply plantation permits and involving the government to avoid conflicts. The solution to the problems faced is that the PengMas Team participates in conducting socialization so that the goals of developing De Durian Park can be understood and accepted by all parties and provide legal consultation sessions and plantation licensing when the next activity takes place until it is finished.Keywords: Natural Resources Utilization, De Durian Park, Development AbstrakDe Durian Park Wonosalam ini adalah komunitas petani durian di masyarakat Wonosalam yang tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kegiatan De Durian Park Wonosalam ini bergerak dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, wisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Tetapi terdapat permasalahan yang ada mengenai De Durian Park yaitu mitra membutuhkan pemahaman terkait topik Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi membawa keuntungan yang maksimal untuk kemaslahatan masyarakat sekitar dan Masih mininmya pemahaman Mitra mengenai hukum dan perijinan perkebunan sebagai fondasi dalam pengelolaan De Durian Park. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu dengan memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran perizinan perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang membawa keuntungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk memberikan pengarahan bagaimana menerapkan izin perkebunan dan melibatkan pemerintah agar tidak terjadi konflik. Solusi dari permasalahan yang dihadapi yaitu Tim PengMas turut serta dalam melakukan sosialisasi agar tujuan dari pengembangan De Durian Park ini dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak dan menyediakan sesi konsultasi hukum dan perijinan perkebunan pada saat kegiatan selanjutnya berlangsung hingga selesai.Kata Kunci : Pemanfaatan SDA, De Durian Park, Pengembangan 
Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Prawitra Thalib; Wisudanto Wisudanto; Tri Vena Putri; Mohamad Nur Kholiq
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.782 KB) | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v5i1.1845

Abstract

Pandemi Covid-19 telah berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang terdampak mata pencahariannya atau beberapa mulai menganggur dan sebagian masyarakat berpindah ke sektor informal. Oleh karena itu, untuk meringankan beban masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19, tim Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga dan Sedekah Squad bermitra untuk memberikan bantuan sosial sedekah nasi bungkus kepada masyarakat di masa pandemi ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan tujuan SDGs yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Persiapan pembagian sedekah nasi bungkus dimulai dari observasi atau mengamati daerah masyarakat yang akan menjadi sasaran bantuan. Kemudian memprioritaskan masyarakat sekitar kampus dan daerah yang kumuh di Surabaya. Tahap terakhir adalah persiapan yaitu menyiapkan dan menyediakan nasi bungkus yang akan dibagikan ke masyarakat. Sebanyak total 614 nasi bungkus disalurkan selama bulan April 2021. Penyaluran dilaksanakan satu minggu sekali di Hari Jumat. Minggu pertama menyalurkan 183 nasi bungkus, minggu kedua menyalurkan 147 nasi bungkus, minggu ketiga menyalurkan 147 nasi bungkus, dan minggu keempat menyalurkan 137 nasi bungkus. Masyarakat sekitar kampus Universitas Airlangga dan daerah-daerah lainnya di Kota Surabaya seperti Kenjeran, Keputih dan Jalan Merr sangat merasa terbantu atas program ini.
Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial Evan Samuel Grigorius; Mohamad Nur Kholiq
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Corruption has become an action that often occurs in Indonesia, especially in the field of state administration. Corruption itself can actually be implemented as a negative action that can harm others, including corruption in practice in state administration. This certainly worried the public about the corruption of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, who carried out these actions during the COVID-19 pandemic. The research method of this article uses the normative legal research method by looking at the legal certainty of the criminal imposition of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara against Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption in terms of the concept of criminal law, rule of law, and human rights. In this study, it is known that the imposition of criminal sanctions for the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, is still difficult to implement because there are several problems that are fundamental to the imposition of the death penalty itself. Keywords: Corruption; Death Penalty; Ministry of Social Affairs;Social Grants. Abstrak Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain, termasuk korupsi dalam praktiknya pada penyelenggaraan negara. Hal demikian tentunya sempat merisaukan masyarakat terhadap korupsi Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melaksanakan tindakan tersebut dalam masa pandemi COVID-19. Metode penelitian dari penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum terhadap pengenaan pidana mati terhadap Menteri Sosial, Juliari Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari konsep hukum pidana, negara hukum, dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya pengenaan sanksi pidana mati bagi Menteri Sosial, Juliari Batubara masih sulit untuk dilaksanakan disebabkan terdapat beberapa permasalahan yang bersifat fundamental untuk penjatuhan sanksi pidana mati. Kata Kunci: Dana Bantuan Sosial; Korupsi; Menteri Sosial; Pidana Mati.
Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Mohamad Nur Kholiq; Evan Samuel Grigorius
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14598

Abstract

Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved. Keywords: Corruption; State Losses; State Assets Abstrak Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Kata Kunci : Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.
Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School Wisudanto Wisudanto; Prawitra Thalib; Mohamad Nur Kholiq; Tri Vena Putri; Tri Veny Putri
Airlangga Development Journal Vol. 6 No. 1 (2022): AIRLANGGA DEVELOPMENT JOURNAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/adj.v6i1.32861

Abstract

This article describes the social action of students' non-academic achievement. Student achievement in education is a measure of student success. Achievement has two categories, namely academic achievement and non-academic achievement. SMA Muhammadiyah 10 Surabaya has a gifted title. In accordance with this predicate, this school focuses on developing the potential interests and talents of students. This study uses social action theory by Max Weber in assessing the motivation for non-academic achievement goals. Researchers used qualitative methods through in-depth interviews and observation primary data, as well as secondary data through the development of student championship news on internet pages. The results showed that in achieving students' non-academic achievements, they achieved these goals through instrumental rational actions in the form of regular physical readiness exercises, value-oriented rational actions on aspects of spirituality, traditional actions on aspects of choosing extracurricular activities based on experience and advice from parents. , affective actions choose extracurricular activities because of feelings of pleasure and interest. The researcher hopes that this article can be a new contribution to society in the field of education and social affairs, especially the achievement of non-academic achievements which the community considers not a significant achievement for the future of students compared to academic achievement.
Reconstruction Of Good Corporate Governance In The Order To Realize Indonesia Incorporated As A Welfare Country (Regulatory-Deregulation-Reregulation Perspective Of The Jatimnomic Model) Suparto Wijoyo; Prawitra Thalib; Mohamad Nur Kholiq
Airlangga Development Journal Vol. 6 No. 1 (2022): AIRLANGGA DEVELOPMENT JOURNAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/adj.v6i1.33531

Abstract

The dynamic state administration reflects the crystallization of the idea that the presence of state governance called Good Corporate Governance (GCG) is a product of the development of the state's way of providing public services. The economic arrangement of the East Java model which can be called Jatimnomic in reconstructing GCG with the content of the corporate spirit. The purpose of this paper is to analyze the Good Corporate Governance (GCG) in order to realize Indonesia as a welfare state with the JATIMNOMIC model. The method used is a legal research type and uses a statute approach and a conceptual approach. The result of the discussion is that in realizing Good Corporate Governance (GCG) for People's Welfare, all state resources must be mixed in the formulation of national economic development policies that move in the wave of globalization with responsive leadership for a sustainable economy for the people's welfare. Reformative and solution construction of the national economy by making Indonesia a world economic supercorridor within the ASEAN (AEC) scope through the conception and implementation of what is called JATIMNOMIC.
Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya Wisudanto Wisudanto; Prawitra Thalib; Eva Diana; Tri Vena Putri; Mohamad Nur Kholiq
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v5i2.1843

Abstract

Pengabdian masyarakat adalah suatu upaya untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Pandemi Covid- 19 yang tak kunjung usai membuat masyarakat terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satu cara untuk percepatan pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan skrining bagi orang-orang yang berisiko terpapar virus Covid-19. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terciptanya lingkungan yang sehat di Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya dan mencegah dari penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan GeNose C19. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mendeteksi penghuni pondok pesantren yang terpapar Covid-19. Sebelum pemeriksaan, responden diberikan informasi mengenai aturan pemeriksaan GeNose C19, dilakukan pengkajian kesehatan dasar, dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Program pengabdian masyarakat ini mampu mendeteksi responden yang terpapar virus dan memberikan rekomendasi tindakan selanjutnya. Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperketat penerapan protokol kesehatan dan menjalankan rekomendasi yang telah dianjurkan.
PRINSIP MASLAHAT AL-MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA Prawitra Thalib; Wisudanto Wisudanto; Faizal Kurniawan; Mohamad Nur Kholiq
Arena Hukum Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3

Abstract

This paper aims tp discuss the legitimacy of AIW at Nazhir Airlangga University from the perspective of the waqf law and whether it has complied with the principle of maslahah mursalah, considering that various cases of waqf property do not run optimally, are productive, are not used or are transferred to third parties. There is an interesting phenomenon, namely that at Nazhir, Airlangga University is the only one and the first time an Indonesian State University has received a Nazhir certificate to manage and develop waqf. In this case, it is interesting to discuss the practice of waqf at Nazhir Airlangga University according to the Waqf Law. This normative research uses statute approach and the conceptual approach. The results show that in practice Nazhir Universitas Airlangga in carrying out his waqf pledge practice does not use AIW un-authentic. That is, Nazhir Airlangga University in carrying out his waqf practice in terms of his pledge deed is in accordance with the procedures in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.
THE APPLICATION OF QURANIC INTERPRETATION, THE SUNNA AND IJTIHAD AS THE SOURCE OF ISLAMIC LAW Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Mohamad Nur Kholiq
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.7261

Abstract

The understanding of Islamic law can not be separated from the interpretation sourced from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which later evolved into a flexible and dynamic source of Islamic law following the demands of the times. Although it has flexible and dynamic properties but the interpretation must still maintain the basic principles that remain will never change. This is very important because misunderstand the intent expressed in the Quran and Sunnah will affect the error of understanding the Islamic law itself, therefore it is important to realize that the effort of understanding is not separated from The true interpretation of the will of Allah and the Prophet Muhammad that is contained in the Quran and Sunnah. This paper seeks to introduce the foundation of the pursuits that come from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which is done using the method of normative assessment of various references discussing the source of Islamic law. Therefore, it is expected to find the meeting point between the understanding of the Qur'an, Sunnah and Ijtihad with the effort to interpret the source of Islamic law aimed at realizing the benefit of the people.
Co-Authors Dinda Ajeng Puspanita Eva Diana Evan Samuel Grigorius Evan Samuel Grigorius Faizal Kurniawan Maradona Maradona Prawitra Thalib Suparto Wijoyo Tri Vena Putri Tri Vena Putri Tri Veny Putri Wisudanto Wisudanto