Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Sistem Cerdas Bantara Journal of Animal Science Journal of Technology and Food Processing (JTFP) Karimah Tauhid
Nurwati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Use of E-CRM as a Means of Selling Groceries Fatimah Syamsul; Nurwati; Wiwin Handoko
Jurnal Sistem Cerdas Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : APIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37396/jsc.v7i2.450

Abstract

Customer Relationship Management (CRM) is a type of management regarding the management of a company with its customers to improve relationships with customers to maximize company growth. To implement Electronic-Customer Relationship Management (E-CRM), the role of information technology and human resources of the company is needed. E-CRM can make it easier for customers to get the necessary information from the company. Wholesale Berkat Doa is one of the basic food distributors that sells various kinds of basic necessities such as rice, oil and sugar which are the most demanded needs. To see these basic food products, customers must come directly to the store because there is no intermediary media to convey and provide product information to customers. The purpose of this research is to create an E-CRM system so that sales at Wholesale Blessing Doa can be done online. By implementing the E-CRM system, it can help Wholesir Berkat Doa to market and sell basic food products to customers. Customers know product information in detail and with CRM features namely members, discounts, promos, live chat, points, vouchers and reviews can maintain relationships with new and old customers which makes loyal customers to keep shopping at Wholesale Berkat Doa
Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021) Achmad, Qorie Claudi; Nurwati; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858

Abstract

Merek adalah salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan merek di Indonesia mengacu pada prinsip first to file. Dan salah satu perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek adalah perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Oleh karna itu hal ini berkaitan dengan kasus sengketa merek Strong. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian Prinsip first to file berlaku pada perlindungan merek. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hardwood Private Limited dan dengan fakta bahwa Hardwood Private Limited lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Strong” pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip first to file yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus sengketa merek Strong ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki padangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.
Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat Hidayat, Husain Rahmat; Nurwati; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481

Abstract

Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat dan penelitian terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Jenis Penelitian Yuridis Empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi online dalam kasus, Kepolisian belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi online.
Optimalisasi Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Kebun Raya Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Puspita, Sasi Kirana; Nurwati; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12735

Abstract

Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 551-45-109 Tahun 2016 tentang penerapan Manajemen Sistem Satu Arah (SSA) untuk mengatasi kemacetan di jalan seputaran Kebun Raya Bogor. Penetapan SSA ini berdasarkan pada Undang-undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisis optimalisasi kinerja lalu lintas ruas jalan Kebun Raya Bogor, kedua, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam kinerja lalu lintas ruas Jalan Kebun Raya Bogor berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tenang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian ini Hasil penelitian diketahui bahwa fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktivitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di 19 titik pos-pos polisi lalu lintas di seluruh Kota Bogor. Kesimpulan penelitian diperoleh bahwa optimalisasi kinerja lalu lintas ruas Jalan Kebun Raya Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai memiliki dampak memudahkan akses perjalanan, tetapi perjalanan yang ditempuh menjadi jauh dan lama. Efek memutar dari sistem SSA mengakibatkan banyak berubahnya rute angkutan kota yang akhirnya juga banyak bersinggungan antar rute angkutan kota.
Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten Putri, Putri Noviyanti; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13030

Abstract

Salah satu aspek modernisasi yang semakin penting adalah administrasi kependudukan, yang melibatkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masih terdapat sebagian dari kelompok etnis yang menjalani gaya hidup yang sederhana. salah satunya Suku Baduy. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Baduy Lebak. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan program jemput bola dalam pemenuhan Kartu tanda penduduk pada masyarakat Adat Suku Baduy. Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat. Program jemput bola KTP di adat suku Baduy perlu memperhatikan korelasi dengan hukum adat suku Baduy untuk memastikan keberhasilannya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hasil penelitian program Jemput Bola telah di implementasikan oleh disdukcapil kabupaten Lebak Banten kepada masyarakat adat suku Baduy, dan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan naik. Program skema layanan jemput bola muncul karena adanya kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama suku Baduy, yang cenderung kurang peduli akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kurangnya pemahaman akan administrasi kependudukan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia Shiddiq, Rahmat; Nurwati; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595

Abstract

Maraknya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah dikeluarkannya UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu hak ciptaan masih saja dapat menimbulkan perkara hukum, meskipun dalam aturan tersebut telah mengatur berbagai tahapan penyelesaian sengketa yang salah satunya melalui proses mediasi, namun upaya tersebut belum menunjukkan titik terang diantara kedua pihak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perlindungan terhadap hak cipta pelaku ekonomi kreatif dan menganalisis budaya hukum para pelaku ekonomi kreatif dalam perspektif perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan legal research dan sesuai dengan karakter khas dari jurisprudence. Kehadiran UUHC dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral masih belum sepenuhnya dihadirkan secara tegas dan lugas, hal ini dapat mengakibatkan degradasi pencantuman nama pencipta pada ciptaan yang diperbanyak dan digunakan secara umum serta tidak memberikan tidak secara eksplisit memberikan hak authorship claim. Kehadiran UUHC sebagai konstruksi hukum perlindungan hak ekonomi telah mencapai dua kepentingan sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu berupa kepentingan perlindungan dan kepentingan insentif. budaya pelaku ekonomi kreatif menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan suatu karya pada bidang ekonomi kreatif terdapat kemudahan dalam melakukan registrasi dalam memperoleh perlindungan. Adapun hambatan dalam perlindungan hak cipta yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif berupa minimnya pemahaman terhadap hak cipta, perkembangan teknologi dan media digital, pembajakan karya dan proses hukum yang mahal dalam melindungi hak cipta.
Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial Lingga, Dwi Wantoro; Nurwati; Gilalo, J. Jopie
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13609

Abstract

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa konten-konten yang tidak bermoral harus dicegah karena dapat merusak pemikiran anak-anak, apalagi sekarang banyak orang tua yang memfasilitasi anak dengan HP Androit yang dapat mengakses segala berita dan segala yang beredar di media sosial, dapat diakses dimana saja kapan saja sepanjang terhubung dengan internet. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah yang terjadi dikaji dengan menyandarkanya pada substansi hukum, yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melakukan publikasi gambar, video, atau narasi yang bertentangan dengan norma kesuliaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE melarang, menentukan pidana, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran konten media sosial yang melanggar kesusilaan dilakukan melalui 1) embentukan tim pemantau aktivitas masyarakat melalui media sosial, 2) Pemerintah harus membentuk tim untuk selalu memantau penggunaan media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Tim ini tentunya memantau melalui semua jenis media sosial yang dugunakan masyarakat, 3) Menggunakan alat filterisasi pada setiap media sosial, 4) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik aplikasi, 5) Mempertegas sanksi kepada penyebar.
Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / Seojk.07 / 2014 Ramadhan, Mochamad Bayu; Nurwati; Erbiana, Nyi Mas Gianti B.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.14795

Abstract

Di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan secara online dalah satunya ialah pencurian data pribadi kemudian dipakai untuk melakukan pinjaman pada kreditor secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / SEOJK.07 / 2014 ”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu aktivitas pencurian data dan kemudian digunakan untuk melakukan pinjaman. Yang dalam penelitian disebut sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan  Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh ialah dengan upaya preventif, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah sehingga seorang dapat melakukan penyalahgunaan data orang lain. Dengan upaya repsesif yaitu menindak setiap orang yang menyalahgunakan data orang lain baik melalui delik aduan maupun karena temuan langsung dari pihak kepolisian.  Jika delik aduan maka pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada persidangan, yang melalui proses persidangan pada umumnya sampai pada putusan. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna data pribadi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi ialah dengan pembekuan izin usaha yang jalankan. sanksi perdata yaitu mengganti kerugian atau denda atas perbuatan yang merugikan orang lain. Dan sanksi pidana yaitu penjara 6 tahun dan denda satu milyar rupiah.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang Tidak Sesuai dengan STNK di Wilayah Hukum Polres Bogor Fery Ramadhan, Muhamad; Nurwati; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14963

Abstract

Polisi memiliki wewenang untuk memeriksa pelat nomor kendaraan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara rutin atau tiba-tiba sesuai kebutuhan. Jika pelat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan atau merupakan pelat palsu, pengendara dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 280 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terkait pelanggaran pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan STNK di Wilayah Hukum Polres Bogor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Satlantas Polres Bogor dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang melihat hukum sebagai norma, kaidah, atau prinsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan pelanggaran terkait pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan STNK di wilayah Polres Bogor harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Polri, sebagai bagian dari upaya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah membayar biaya penerbitan TNKB.
Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor Pratama, Satria Cipta Agung; Nurwati; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.15131

Abstract

Setiap pengendara yang memuat muatan over loading wajib menaati aturan pembatasan penggunaan jalan. Jika tidak mengikuti aturan maka tentunya perlu ada penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang overloading adalah aspek krusial dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan. Berbagai strategi, mulai dari pemeriksaan rutin, penggunaan teknologi, penerapan sanksi, hingga edukasi, perlu diterapkan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimalMelakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisan Lalu Lintas, Mengupayakan pelayanan yang prima, Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas. Mengatasi tantangan dalam penegakkan hukum memerlukan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.
Co-Authors Achmad, Qorie Claudi Amalia, Nadia Dadang Suprijatna Diah Eka Maulina Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Fatimah Syamsul Fauzi Mukhtar, Ahmad Rafi Fery Ramadhan, Muhamad Gilalo, J. Jopie Ginung Pratidina Hidayat, Husain Rahmat Ilyanawati, R. Yuniar Anisa J. Jopie Gilalo Lingga, Dwi Wantoro Muhamad Aminulloh Muhamad Hasdar MULYADI Nur hidayat, Rizki Nur hidayat Pratama, Satria Cipta Agung Puspita, Sasi Kirana Putri, Putri Noviyanti Ramadhan, Mochamad Bayu Saepudin Shiddiq, Rahmat Wiwin Handoko Yunika Purwanti