Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEJAHTERA DAN SOSIAL DESA JABON MEKAR KEC. PARUNG KAB. BOGOR Prihatini Purwaningsih; Khairul Fikri; Rachman Syam
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.727 KB)

Disadari atau tidak, sejatinya pemuda sangat memiliki peran dan fungsi yang penting dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena merekalah penerus dan pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa dan negara. Pembentukan dan pembangunan kualitas pemuda perlu diupayakan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah melalui LPM, orang tua, para pendidik maupun masyarakat secara umum. Pemuda yang telah memiliki potensi tersebut perlu diberdayakan seoptimal mungkin ke arah lebih baik dan berkemajuan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Pemberdayaan pemuda di Kampung Kebon Dukuh RW 09 Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari menjadi perhatian khusus mengingat Desa ini akan menjadi Desa percontohan di masa mendatang bagi Desa-desa lain di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pemuda merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemberdayaan pemuda melalui pendampingan dan mentoring bisnis dirasa perlu mengingat perekonomian dan kesejahteraan penduduk yang belum merata. Dengan kegiatan tersebut, pemuda bisa mengasah sifat kepemimpinan (leadership) mereka, mental berwirausaha, kepekaan sosial dan kemandirian dengan belajar membuat usaha/bisnis sendiri yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA CIHIDEUNG ILIR MELALUI ASPEK PENDIDIKAN, SOSIAL DAN EKONOMI YANG DI TUNJANG DENGAN PENGETAHUAN AGAMA DAN KESEHATAN Prihatini Purwaningsih; Ahmad Gozi; Aulia Fitriani; Bea Birrulwalidain
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 3 No 2 (2019): Juni 2019
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan mahasiswa dalam mengabdi kepada masyarakatdengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaankegiatan KKN berlangsung kurang lebih selama satu bulan dan bertempat di Desa CihideungIlir Kecamatan Ciampea. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia mewajibkansetiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yangmemadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat. Sasaran KKN Tematik Terintegrasi bagi masyarakat yakni untuk meningkatkankesadaran masyarakat dalam mengembangkan produktifitas sumber daya pembangunandengan fasilitas yang ada. Kegiatan KKN Tematik Terintegrasi UIKA Bogor Tahun 2018adalah salah satu kegiatan untuk masyarakat dimana pada pelaksanaan kegiatan ini melakukanproses perencanaan sekaligus aksi program Pendampingan masyarakat baik pada aspek sosial,ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan agama maupun teknologi tepat guna secara terpadu.Kelompok 17 ini melakukan kegiatan KKN tematik terintegrasi di salah satu desa yangberada di kecamatan Ciampea tepatnya di Desa Cihideung Ilir. Adapun khalayak sasaran daripemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu siswa-siswi sekolah yang ada di kampungtersebut meliputi PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK agar sadar tentang pentingnya aspeksosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama maupun teknologi dalam lingkunganmasyarakat Cihideung Ilir

Dampak Penerapan Kebijakan Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Ibrahim Fajri; Sri Hartini; Prihatini Purwaningsih; Desty Anggi Mustika; Rukmi Dwiastuti
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 3 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i3.1125

Program MBKM load about rights policy of student learning outside the lecture to 3 (three) semesters. Students will be given the opportunity to get credit at off-campus like the implementation of the internship/industrial employment practices or other work areas. Legal basis the implementation of MBKM at the Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 about the National Standards of Higher Education, 2) Permendikbud Number 4 2020 From Universities Turned Into a College That is a Legal Entity, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, and 5) About the Acceptance of New Student Programs Undergraduate Universities, Permendikbud No. 7 on the Establishment, amendment and Dissolution of the State Universities as well as the establishment, amendment, and revocation of private universities. Faculty of Law UIKA Bogor has issued regulations Ibn Khaldun University Faculty of Law has been carrying out MBKM, guidelines for the implementation of MBKM at the University of Ibn Khaldun Number 12/Per/University of Ibn Khaldun/2020 on Guidelines for Learning Independent Learning and the Campus of Independent University of Ibn Khaldun Bogor, Decree of the Dean of the Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Bogor Number.705/F.3/FH-Ibn Khaldun University/2021 on the Implementation of the College Program, Independent Learning Campus-Campus Independent Faculty of Law, University of Ibn Khaldun Bogor. The impact on the Law Faculty is collaborating with institutions and other universities in order to implement the program MBKM. Students of the Faculty of Law UIKA have the opportunity for 1 semester or equivalent to 20 credits take learning outside of program of studies in the same college or outside UIKA and a maximum of 3 semester or equivalent to 40 credits take learning on the program, the same study in different colleges, learning on different study programs in different colleges and/or learning outside the universitiesKeywords: Impact MBKM, the Application of Regulatory Policy, Improvement Work Abstrak.Program MBKM memuat tentang kebijakan hak belajar mahasiswa di luar mata kuliah untuk 3 (tiga) semester. Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mendapatkan kredit di luar kampus seperti pelaksanaan magang/praktik kerja industri atau tempat kerja lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya MBKM di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Dari Perguruan Tinggi Negeri Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berbadan Hukum, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, dan 5) Tentang Penerimaan Mahsiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pembentukan, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Fakultas Hukum UIKA Bogor telah mengeluarkan peraturan Universitas Ibn Khaldun Fakultas Hukum telah melaksanakan MBKM, pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Ibn Khaldun Nomor 12/Per/Universitas Ibn Khaldun/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Ibn Khaldun Bogor, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor.705/F.3/FH-Universitas Ibn Khaldun/2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dampak terhadap Fakultas Hukum dengan lebih memperbanyak kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi lain guna melaksanakan program MBKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UIKA memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau diluar UIKA dan paling lama 3 semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggiKata Kunci: Dampak MBKM; Penerapan Kebijakan Regulasi; Peningkatan Kerja

PERANAN PENCEGAHAN COVID-19 DAN DAMPAK KRUSIAL YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP MASYARAKAT Lintar Fauzan Mahribal; Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4709

Corona Virus Disease 19 (COVID-19) or what is known as the Corona Virus is a large family that attacks or infects the human respiratory tract which can be transmitted quickly like the flu, the symptoms felt by people who are infected with this virus are like high fever , shortness of breath, flu and not feeling well until finally the worst impact is death. The death of a person caused by COVID-19 is actually not entirely due to the virus itself, but that person has had a history of severe illness that was suffered beforehand and the Corona Virus triggers a serious illness that is suffered to cause death. This research aims to make the public more aware of this COVID-19 pandemic and its crucial impact on people's lives. This research certainly proves that, (1) the impact most felt on society due to the COVID-19 pandemic is from an economic aspect, (2) there is a form of prevention of the spread of a pandemic that is implemented by the community, (3) there is a law issued by the government regarding prevention of the COVID-19 Pandemic. AbstrakCorona Virus Disease 19 (COVID-19) atau yang dikenal sebagai Virus Corona adalah salah satu keluarga besar yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan manusia yang dapat menular secara cepat layaknya seperti flu, gejala yang dirasakan oleh orang yang terinfeksi virus ini yaitu layaknya seperti demam tinggi, sesak nafas, flu dan tidak enak badan hingga akhirnya dampak terburuknya yaitu kematian. Kematian seseorang yang diakibatkan oleh COVID-19 sebenarnya tidak sepenuhnya karena virus itu sendiri, melainkan orang tersebut telah memiliki riwayat penyakit berat yang diderita sebelumnya dan Virus Corona tersebut memicu penyakit berat yang diderita hingga menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap Pandemi COVID-19 ini serta dampak krusialnya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini tentunya membuktikan bahwa, (1) dampak yang paling dirasakan bagi masyarakat akibat Pandemi COVID-19 yaitu dari aspek ekonomi, (2) ada bentuk pencegahan penyebaran pandemi yang diterapkan oleh masyarakat, (3) ada Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pencegahan Pandemi COVID-19.

ANALISIS PUTUSAN HAK ANAK ANGKAT ATAS WASIAT WAJIBAH MENURUT FATWA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NO. 058/Pdt.G/2010/PA.plg Muhyar Nugraha; Prihatini Purwaningsih; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4406

Hukum Islam mengijinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. . Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan. Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KAMPUNG PASIR TENGAH DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR Budy Bhudiman; Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PERUMAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) BOGOR Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menkonsumsi barang dan jasa adalah terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam praktek promosi dan perdagangan dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang pada akhirnya mengabaikan hak-hak konsumen dan merugikan konsumen. Pelanggaran terjadi sejak awal, yaitu pada masa promosi (masa pra-transaksi) hingga merembet pada masa transaksi dan masa purna-transaksi. Hubungan pelaku usaha dan konsumen dalam hal mengadakan perjanjian jual beli belum sesuai dengan asas perlindungan konsumen sesuai Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu asas keadilan dan keseimbangan. Di samping itu perjanjian baku dengan klausula eksenorasi yang dilarang, masih dominan dalam transaksi perumahan. Dikarenakan faktor kebutuhan konsumen, maka konsumen terpaksa menerima perjanjian yang disodorkan pelaku usaha. Studi Kasus Sengketa Perumahan di Kota Bogor. dengan konsumen terjadi karena beberapa hal yaitu: Perjanjian jual beli rumah yang tidak seimbang, kualitas spesifikasi teknis rumah rendah, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak standar. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bogor. BPSK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dari pihak yang bersengketa

STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Perkawinan dibawah tangan yang tidak tercatat di KUA atau catatan sipil berakibat merugikan khususnya bagi pihak perempuan, apalagi jika seorang perempuan tersebut memiliki atau melahirkan anak yang merupakan akibat dari perkawinan dibawah tangan, karena dalam undang-undang anak yang dilahirkan tanpa adanya status bapak yang sah anak tersebut bernasab ke ibu. Berlanjut dimasa depannya apabila seorang anak yang lahir dari buah perkawinan di bawah tangan yakni menimbulkan banyak kesulitan mengenai administrasi dirinya mulai ia akan meranjak kedunia pendidikan, pekerjaan sampai anak yang telah dewasa itu ingin menikah. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah menjadi Hak Asasi Manusia dan menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara serta orangtua yang melahirkannya. Apabila seorang anak lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar atau tidak ada maka akan menimbulkan masalah dan berakibat pada Negara, pemerintah, masyarakat, orangtua bahkan untuk anak itu sendiri. Karena seorang anak bukannlah hanya sebagai penerus orang tuanya saja tapi menjadi penerus bangsa, tunas bangsa dan potensi sebuah bangsa, seorang anak berhak mendapat kesempatan seluas luasnya baik dari hak yang melekat pada dirinya maupun hak yang bersangkutan dengan orang lain yang berhubungan dekat dengannya tanpa adanya keterbatasan karena kurangnya identitas diri yang belum dipenuhinya kepada Negara. Status keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dimana status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak menjadi korban dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Baik secara hukum sosial maupun psikologis tentunya berakibat terhadap anak. Perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Banyaknya kasus anak lahir dari perkawinan tersebut antara lain pada tahun 2010 muncul kasus gugatan untuk di Yudicial Review (uji materiil) terhadap Undang-undang perkawinan khususnya terhadap Pasal 43 kepada Mahkamah Konstitusi. Kasus ini diajukan pertama kali oleh Machica Mochtar. Dimana Machicha Mochtar pernah menikah sirri dengan seorang pejabat, dari perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki. Anak ini lahir dari perkawinan di bawah tangan karena suami dari Machica Mochtar masih memiliki istri sah dan kasus ini dimenangkan oleh Machicha Muhtar dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGGERANG) Prihatini Purwaningsih; Budy Bhudiman
YUSTISI Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6664

Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam melangsungi kehidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 11 Tahun 2012), merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana akibat melakukan kejahatan. Anak yang divonis melakukan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhi hukuman ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA anak tersebut disebut anak binaan. LPKA melakukan pembinaan terhadap anak binaan tersebut dengan berbagai macam program pembinaan yang sudah ada. Terdapat program pembinaan pendidikan, kemandirian, keterampilan, keagamaan, konseling, dan wawasan kebangsaan. Program pembinaan tersebut bertujuan agar anak binaan menjadi lebih baik setelah keluar dari LPKA. LPKA melaksanakan pembinaan yang memenuhi hak – hak narapidana anak baik secara pendidikan, kepribadian maupun kemandirian walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti kurang adanya guru yang berkompeten dalam bidangnya dan kurangnya pemahaman karakter anak oleh pegawai LPKA . Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA adalah kurangnya pegawai berbanding dengan banyaknya jumlah anak binaan yang ada, kurangnya tenaga ahli baik tenaga pengajar keterampilan dan guru pengajar di sekolah, perbedaan latar belakang anak binaan yang mana anak binaan berasal dari berbagai daerah dan mempunyai karakteristik tersendiri, sarana dan prasarana yang terbatas, dan anggaran yang terbatas bagi LPKA dalam penyelenggarakan pembinaan anak binaan sehingga dalam penyelenggaraannya kurang maksimal.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Praktek pertambangan telah dikembangkan baru-baru ini dan hasilnya dapat memberikan keuntungan untuk peningkatan keselamatan masyarakat, terutama bagi penambang, tetapi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Masyarakat Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Bogor memiliki kekurangan dalam fungsi perawatan lingkungan, reklamasi lahan setelah eksploitasi dan tidak responsif terhadap elemen dasar bangunan kontinuitas. Ekploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi di kawasan Rumpin dan dikategorikan dalam tahap yang sudah mengkhawatirkan. Disamping belum ada upaya reklamasi yang harus dilakukan agar ada upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya.Pertambangan jenis pasir dan batu di Desa Rumpin Bogor tidak hanya memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat akan tetapi juga dampak negatif dalam bentuk kerusakan lingkungan. Sementara itu dalam hal penegakan hukum terkait pertambangan lingkungan lainnya tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bogor Desa Rumpin pun tidak efektif karena hanya diterapkan sanksi pidana yakni Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, sehingga tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang. Dimana berdasarkan peraturan perundasepatung-undangan yang ada, sepatutnya para penambang liar di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tersebut dapat dikenakan sanksi berupa : Sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin dan dilakukannya penutupan, Sanksi Pidana dan Perdata yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar.

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search