Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita Ontran Sumantri Riyanto; Retno Mawarini Sukmariningsih; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.051 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3595

Abstract

AbstrakSetiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19 AbstractEvery child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19
Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi Fuad Fuad; Ontran Sumantri Riyanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.032 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3639

Abstract

AbstrakCiri paling mendasar dari sebuah demokrasi adalah adanya hak pilih yang transparan dan demokratis secara universal. Seiring waktu, pelaksanaan pemilihan umum harus dipantau. Penting untuk membahas masalah penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemilihan umum, karena hampir setiap negara modern telah memakai teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu untuk mencapai pemilihan yang berkualitas. Oleh karena itu, teknologi informasi harus digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka, menelaah bahan-bahan yang diambil dari literatur yaitu undang-undang, jurnal, buku dan berita online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong optimalisasi pemantauan pemilu umum dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu umum menjadi isu penting, terutama terkait pengawasan. Penyelenggaraan pemilu legislatif di era kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam hal untuk mempermudah kinerja penyelenggara pemilu umum dan meminimalisir kesalahan data baik di tingkat daerah maupun pusat. Proses pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan baik, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan yang luas dari lembaga pemantau pemilu, berbagai upaya kecurangan, dan kurangnya sosialisasi yang optimal dalam penggunaan dan pemantauan teknologi informasi hal tersebut menjadi merupakan kelemahan dalam pengawasan.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawasan, Teknologi Informasi AbstractThe most fundamental feature of a democracy is the existence of universally transparent and democratic suffrage. Over time, the conduct of elections should be monitored. It is necessary to discuss the issue of using information technology in conducting elections, because almost every modern country has used information technology in the conduct of elections to achieve quality elections. Therefore, information technology must be used to support supervisory functions in the holding of general elections. This research uses normative juridical methods by using secondary data collection techniques through literature searches, examining materials taken from literature, namely laws, journals, books and online news. The purpose of this study is to encourage the optimization of general election monitoring using information technology. The use of information technology in general elections is an important issue, especially related to supervision. The implementation of legislative elections in the era of advances in information technology that is developing today requires professional human resources in terms of facilitating the performance of general election organizers and minimizing data errors both at the regional and central levels. The election supervision process is currently running well, but due to limited human resources, the wide reach of election monitoring agencies, various fraud efforts, and the lack of optimal socialization in the use and monitoring of information technology, these are weaknesses in supervision.Keywords: Elections, Surveillance, Information Technology