Garuda - Garba Rujukan Digital

Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City James Yoseph Palenewen
International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Том 1 № 03 (2023): International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science
Publisher : Pt. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/ijmars.v1i03.192

The important role of the National Land Agency in resolving land boundary disputes in Jayapura City cannot be ignored. Many problems arise from land disputes due to the non-implementation of the Delimitation Contradictory Principle, namely the principle relating to the measurement and determination of land boundaries by the BPN. The aim is to find out the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office and also to find out the settlement of land disputes due to the non-applicability of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office. The method used in this research is normative and empirical law seen from the applicable laws and regulations and the reality that occurs in the field. The findings of this study indicate that the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office is actually according to procedure. However, there are internal problems with the old maps which have been lost and damaged, so there is often overlapping of plots of land. Apart from that, the absence of bordering parties in the field also often occurs, so that BPN must entrust the measuring drawing filling sheet. This causes the application of the Delimitation Contradictory Principle to not run properly, and land disputes cannot be resolved properly. To overcome this, BPN facilitates mediation for the disputing parties so that they do not proceed to more serious problems and even lawsuits in court. if it has not been resolved, a team is formed to deal with it and find a solution so that the problems experienced by the parties do not need to go to court and all this is carried out according to the procedures in the applicable laws and regulations.

Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura James Yoseph Palenewen; Daniel Tanati; Supriyanto Hadi; Onesimus Sahuleka; Marthinus Solossa
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 8 (2023): November (In Progress)
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10071257

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, di Balai Kampung Asei Besar serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Supriyanto Hadi; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Marthinus Solossa; Onesimus Sahuleka
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 8 (2023): November (In Progress)
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10071313

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, yang di lakukan kepada mitra di karenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai pendaftaran tanah dan cara atau prosedur pendaftaran tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut. Metode Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 yang dilaksanakan di balai kampung juga pendampingan kepada mitra dilakukan sampai saat ini, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang sistem pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan mitra mengenai pendaftaran tanah dan prosedur pendaftaran tanah guna memperoleh jaminan kepastian hukum, dan juga kelengkapan pendaftaran tanah sebagai pra ajudikasi dengan tujuan mempermudah mitra melengkapi pendaftaran tanah.

Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Elias Hence Thesia; Hotlan Samosir; Yustus Pondayar; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha; Victor Th Manengkey
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.352

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.

Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Elias Hence Thesia; Hotlan Samosir; Yustus Pondayar; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha; Victor Th Manengkey
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.352

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.

Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Johan Rongalaha; James Yoseph Palenewen; Daniel Tanati; Yustus Pondayar; Marthinus Solossa; Frans Reumi; Onesimus Sahuleka; Supriyanto Hadi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.353

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS tentang gunanya sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 26 juli 2023 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Koya Barat. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Yustus Pondayar; Elias Hence Thesia; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.355

This service was carried out under the title Legal Counseling Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, activities carried out for partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the resolution of customary land disputes based on statutory regulations. the invitation is valid and where the parties to the dispute do not want to give in or want to win on their own so that with the expertise they have, the service can carry out legal counseling so that the parties in the dispute can know about the existence of laws and regulations that regulate non-violent dispute resolution. litigation/outside of court. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday 29 July 2023, at the Nendali Village Hall as well as providing assistance to partners in providing knowledge about Alternative Dispute Resolution (ADR) based on Law Number 30 of 1999 The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within customary law communities based on existing laws and regulations. applies.

Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Victor Th Manengkey; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Yustus Pondayar; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.356

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat

Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura James Yoseph Palenewen
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10578896

This research aims to find out the factors that cause the issuance of Original But Fake Certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel Original But Fake Certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant from the start had bad intentions with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in applying regulations. legislation, errors in the subject of rights, errors in types of rights, area calculation errors, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature and how to cancel Original but Fake Certificates or legally defective certificates at the Office Jayapura City Land Affairs can be carried out by means of an application by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.

Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura Onesimus Sahuleka; Victor Th Manengkey; Kadir Katjong; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10589466

This research aims to determine the application of the principle of delimitation contradiction at the Jayapura City Land Office and to determine the resolution of land disputes resulting from the non-implementation of the principle of delimitation contradiction at the Jayapura City Land Office. The research method used is normative juridical and empirical, namely an approach that refers to statutory regulations, library materials, written regulations or other secondary legal materials and looks at their application through field research. The results of this research reveal that the application of the Delimitation Contradiction Principle at the Jayapura City Land Office can actually work well, but if it is related to technical problems in previous maps such as old registration maps that have been lost or have been damaged, there are often overlaps or overlapping plots of land and also what often happens in the field is that the bordering party is not present so BPN entrusts a sheet to fill in the measuring drawings, automatically this is where the application of the Delimitation Contradictory Principle does not work properly and the resolution of land disputes due to not implementing the Delimitation Contradiction Principle is where the BPN facilitates mediation between the two parties rather than having to go to court. If it is still not resolved, a procedural team is created whose members are from the structural work unit in accordance with the procedures for handling land disputes regulated in the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Regulation No. 5 of 1999. The task of the work team is to receive and resolve land disputes that come to local work environment. So that the resolution of land disputes does not necessarily take place directly through litigation.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search