Rudi Saprudin Darwis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KASUS PUNGGAWA RATU PASUNDAN DALAM PROGRAM DESA WISATA DI DESA SUKARATU KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR Rudi Saprudin Darwis; Risna Resnawaty; Maulana Irfan; Apep Risman
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.773 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13213

Abstract

Pengembangan masyarakat merupakan suatu aktivitas yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menggunakan institusi lokal sebagai wadah aktivitas kolektifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peran institusi lokal dalam program Desa Wisata di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Bandung yang telah mampu menarik partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan wisata. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus Punggawa Ratu Pasundan (PRP) sebagai institusi lokal yang dibentuk dalam program desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Gambaran mengenai peranan institusi lokal dalam pengembangan masyarakat akan dideskripsikan melalui empat peranan yang dilakukan PRP dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Desa Sukaratu, yaitu fasilitatif, mediasi, penyampai informasi, dan pendayagunaan gotong royong. Hasil penelitian menunjukan peran fasilitatif dilaksakan oleh PRP dalam menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan anggotanya. Peran mediasi dilakukan oleh PRP dalam ranah penyelesaian konflik-konflik yang terjadi didalam organisasi. Peran PRP sebagai penyampai informasi sering dilakukan dalam rapat mingguan guna terus menjaga konsisitensi organisasi dalam mengedukasi masyarakat. Peran terakhir adalah peran PRP dalam mendayagunakan gotong royong masyarakat, peran ini dilakukan dengan mewadahi kegiatan-kegiatan gotong royong masyarakat dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum. Namun suksesi kepengurusan yang tertunda-tunda, hilangnya sosok tokoh masyarakat yang menjadi salah satu penggerak, dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat menyebabkan vakumnya kepengurusan PRP, sehingga kegiatannya agak tersendat. Atas dasar hasil studi ini maka direkomendasikan bahwa untuk merealisasikan suksesi organisasi oleh masyarakat secara independen dan mandiri agar kegiatan pegelolaan wisata Desa Sukaratu dapat berlanjut secara optimal.
SERTIFIKASI MENEGASKAN EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA Rudi Saprudin Darwis
Share : Social Work Journal Vol 6, No 1 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.346 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i1.13151

Abstract

Eksistensi pekerjaan sosial sebagai profesi mengalami perkembangan sejak diterbitkannya UU No 11 Tahun 2009. Salah satu amanat dari dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai sumberdaya manusia kesejahteraan sosial. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial di indonesia berdasarkan Permensos RI Nomor 03 Tahun 2015 serta konsekuensi dari sertifikasi tersebut bagi penguatan eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN MARGALUYU KELURAHAN CICURUG Nur Rahmawati Sulistiyorini; Rudi Saprudin Darwis; Arie Surya Gutama
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.058 KB) | DOI: 10.24198/share.v5i1.13120

Abstract

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Lingkungan Margaluyu, bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tngkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Tujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu. (2) mendeskripsikan tingkat partisipasi masyrakat di Lingkungan Margaluyu Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug menurut kategori sedang, masyarakat ikut serta partisipasi akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION Emma Rachmawati Pratami; Rudi Saprudin Darwis; Nandang Mulyana
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v3i2.13654

Abstract

Kehadiran lembaga-lembaga pelayanan sosial di Indonesia membantu masyarakat dalam memperoleh layanan sosial yang tidak disediakan oleh pemerintah. Lembaga pelayanan sosial membantu menyediakan akses dan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu lembaga tidak terlepas dari komponen-komponen penyusunnya. Lembaga memiliki visi-misi, tujuan lembaga didirikan, program-program, struktur organisasi, pengelolaan dana, dan manajemen kelembagaan. Atau dapat disebut komponen internal dan eksternal yang membangun lembaga. Begitupun dengan faktor-faktor dari luar seperti aturan hukum dan kondisi sosial-politik yang turut mempengaruhi. Hal yang mendasar dari berjalannya suatu lembaga terletak pada sumber daya manusianya. Apabila SDM yang dimiliki berkualitas dan berkompeten, akan membawa kemajuan pada lembaga begitupun sebaliknya. Walaupun memiliki visi-misi yang bagus tetapi apabila SDM kurang handal maka lembaga tersebut sulit mengalami kemajuan. Diperlukan pengelolaan SDM yang baik agar SDM dapat menjadi aset untuk memajukan lembaga.
APLIKASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Edi Setiawan; Rudi Saprudin Darwis; M Fedryansyah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.656 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13542

Abstract

Masalah tata ruang di Jatinangor semakin kompleks seiiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Saat ini masalah tersebut sudah berdampak pada masalah banjir yang kerap muncul setiap musim hujan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui BAPPEDA Kab. Sumedang membuat suatu rencana program yaitu CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman). Dalam program ini terdapat pelibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tata ruang di Jatinangor sebagai tenaga pendamping penggerak masyarakat lainnya guna memahami bagaimana rencana tata letak bangunan diterapkan dalam membangun perumahan. Melalui artikel ini penulis akan mengkaji program tersebut melalui konsep kebijakan sosial dan pembangunan sosial dimana penulis melihat adanya kontribusi konsep tersebut dilihat dari program tersebut yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan adanya pelibatan masyarakat yang menurut konsep kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari perspektif pembangunan sosial.
PENGEMBANGAN KAPASITAS RELAWAN DI PMI CABANG CIBINONG, BOGOR Ashari Utomo Putra; Soni Akhmad Nulhaqim; Rudi Saprudin Darwis
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.149 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v3i1.13638

Abstract

Dewasa ini pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas dilaksanakan dengan pendidikan baik secara formal maupun informal. Pengembangan kapasitas relawan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Problematika yang dihadapi saat ini adalah tentu tiap relawan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda, sebagian akan lebih baik dalam bidang tertentu daripada yang lain, begitu pula sebagian yang lain. Penyebab dari adanya perbedaan kemampuan relawan karena perbedaan pengalaman menjadi relawan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan relawan, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal kebencanaan maupun sosial. Kesiapan relawan dalam mengadapi proses pengembangan kapasitas untuk menghadapi fenomena alam dan sosial yang akan terkait dengan persiapan fisik, mental, dan sosial dirinya selama menjalani masa pembinaan pengembangan kapasitas di lembaga organisasi pelayanan sosial Palang Merah Indonesia (PMI). Subyek penelitian adalah relawan yang sedang menjalani proses pembinaan. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh dari hasil penelaahan hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat dari rendahnya kesiapan relawan dalam menghadapi fenomena alam dan sosial. Kesiapan relawan dapat ditinjau berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan sosial. Rendahnya kesiapan relawan disebabkan oleh rendahnya bekal keterampilan relawan disebabkan karena dari berbagai latar belakang.
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK Nanda Aidiel Senja; Hadiyanto A Rachim; Rudi Saprudin Darwis
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.085 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13265

Abstract

Anak jalanan anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum. Diantara mereka juga ada yang sudah tidak punya orangtua dan rumah untuk mereka pulang, sehingga mereka harus hidup dijalan. Kerentanan yang bisa menimpa anak jalanan, antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Sejatinya anak-anak jalanan hanyalah seorang anak yang kehidupannya masih bisa diperbaiki dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Melalui metode pemberdayaan, anak jalanan dapat diberikan pelatihan keterampilan dan juga pemenuhan kebutuhan mereka yang akan berguna bagi mereka kelak. Salah satu cara pemberdayaan anak jalanan adalah melalui lembaga rumah perlindungan anak. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain. Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan juga diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak tersebut dan pelibatan dalam berbagai kegiatan yang membangun karakteristik anak jalanan. Sehingga di dalam rumah perlindungan anak, anak-anak jalanan dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan potensi dirinya agar bisa lebih berdaya dan bermanfaat.
PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM Fildzah A’inun N; Hetty Krisnani; Rudi Saprudin Darwis
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.789 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13581

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan pariwisata, sehingga industri pariwisata semakin berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah melanglangbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbegai Negara di dunia. Kemajuan pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di wilayah pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor. Community based tourism merupakan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, dalam CBT masyarakat di berdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. salah satu bentuk dari CBT adalah pengembangan desa wisata.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA Oktaviani Nindya Putri; Rudi Saprudin Darwis
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.693 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13538

Abstract

Perempuan dalam kelompok perempuan kepala keluarga diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, peluang-peluang yang mungkin dapat dikebangkan , sehingga dengan mudah peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik.Perempuan yang berstatus kepala keluarga dimana ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.Besarnya peran perempuan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti disaat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan perannya sebagai penyangga ekonomi keluarga. Sejumlah aktivitas dapat digambarkan terkait cara program perempuan kepala keuarga dalam memotivasi mengembangkan potensi, membangkitkan kesadaan, peningkatan keterampilan angota, membangkitkan rasa percaya diri, menghilangkan hambatan, penguatan kelompok, pemberian bimbingan dan dukungan, serta pengembangan jaringan dan pemeliharaan kemampuan anggota. Kemudian kegiatan pemberdayaan perempuan ini dinilai bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Rendy H Pratama; Sri Sulastri; Rudi Saprudin Darwis
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13229

Abstract

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pada usia dini, sang anak masih dalam keadaan labil dan mudah terbawa arus kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku anak itu sendiri. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan tingkah laku anak yang diduga melakukan suatu tindakan pidana, harus bisa dibedakan dengan kasus yang dialami oleh orang dewasa. Tidak sewajarnya anak dibawah umur mendapat penyidangan yang terlalu lama, yang dapat menjadikan trauma pada perkembangan mental anak. Menurut UU no 11 tahun 2012 pasal 91 ayat 3, setelah melakukan persidangan anak harus menjalani rehabilisasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak yang tersandung kasus agar bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya.