Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.086

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Mirai Management SEIKO : Journal of Management & Business Asia Pacific Journal of Management and Education(APJME) Asia Pacific Journal of Management and Education Journal of International Conference Proceedings Journal of Social Science

Wilson Bogar

Manado State University

Author-ID : 242944

Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERILAKU KEPEMIMPINAN ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Sultraini, Ratna; Bogar, Wilson; Henry S Tangkau, Charles
Jurnal Mirai Management Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : STIE AMKOP

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku kepemimpinan Kepala Badan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sering adanya tumpang tindih dari tugas yang diberikan oleh Kepala Badan kepada bawahannya yang tidak sesuai dengan Tupoksi; Kepala Badan kurang tegas dalam menyikapi keterlambatan dari tugas yang diberikan kepada bawahannya; adanya terjadi kecemburuan dari bawahan yang tugas sesuai dengan Tupoksinya diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang lain dan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ditemukan Kepala Badan bertindak kurang tegas dan jelas atau memberikan sanksi kepada Kepala seksi yang tidak mampu melaksanakan tugasnya jangan hanya membiarkannya dan menyerahkan tugas itu kepada orang lain; mendelegasikan tuigas tidak sesuai kompetensi, membuat situasi tidak kondusif dalam iklim organisasi serta tidak konsisten dan tumpang tindih. Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya maka dapat menciptakan efektivitas suatu organisasi. Kata Kunci : â€œOrganisasi publik, perilaku kepemimpinan, pengambilan keputusan. ABSTRACK This study aims to describe the analysis, and interpret the leadership behavior of the Head of the Agency in decision making as a leader in the Minahasa North District Education and Training Agency. This type of research is a qualitative approach. The results of the study show that: There is often overlap of tasks given by the Head of the Agency to subordinates who are not in accordance with the Auth; The Head of the Agency is less assertive in responding to the delay of the assignment given to his subordinates; there is jealousy from subordinates whose tasks are in accordance with their Tupoks ordered to be done by others and supervision needs to be improved. Furthermore, the Head of Agency is found to act less firmly and clearly or give sanctions to the Section head who is not able to carry out his duties, not just let him and submit the task to others; delegating tuigas is not in accordance with competence, making the situation not conducive in the organizational climate and inconsistent and overlapping. Leaders' activities in carrying out their organizational management starting from decision making to the implementation and evaluation of work show a behavior. Leader behavior in an organization is highlighted and influences the emergence of member behavior or group behavior. If the behavior of leaders both in giving instructions, supervising, and conducting evaluations, including in expressing their thoughts can create the effectiveness of an organization. Keywords: "Public organizations, leadership behavior, decision makingâ€

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL DI KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS I (SATU) BITUNG Tenda, Meilientje; S Tangkau, Charles Henry; Bogar, Wilson
Jurnal Mirai Management Vol 5, No 1
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/mirai.v5i1.572

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I (satu) Bitung. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, karena dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. ada beberapa kapal yang berulang-ulang pengurus pas besar sementara secara regulasi atau aturan tidak dibenarkan untuk memperpanjang pas besar secara berulang-ulang, namun hal tersebut dilakukan disebabkan bertolak pada aspek dampak sosial dan ekonomi yang jika tidak dilakukan akan berakibat pada tertundanya keberangkatan kapal karena tidak dapat diberikan SPB jika kapal tersebut tidak memiliki Pas Besar baik sementara maupun Permanent. Hal ini tentunya membuat kerugian bagi pemilik kapal dan akan berdampak sosial pada semua orang yang terlibat dikapal tersebut, misalnya kepada Anak Buah Kapal (ABK). Untuk itulah diberikan perpanjangan pas besar sementara dengan berbagai pertimbangan lain juga baik secara administrasi maupun teknis, sekaligus juga memberikan saran dan masukkan kepada pemilik kapal agar segera melengkapi kekurangan dokumen yang harus dipenuhi untuk mengurus Pas Besar Permanen. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pas Besar

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA MANADO Gracy Elvira Sondakh, Margaret; S Tangkau, Charles Henry; Bogar, Wilson
Jurnal Mirai Management Vol 5, No 1
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/mirai.v5i1.571

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Agama Kota Manado Jenis penelitian adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diperoleh Kebijakan Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Agama Kota Manado belum berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi temuan-temuan yaitu; Kepastian; dalam sub fokus kepastian belum dijalankan dengan baik. Dimana dalam pelaksanaannya ditemui masih adanya pelaksanaan penyusunan pola karir yang belum sesuai alur yang ada, adanya unsur nepotisme dalam pola karir, serta petugas yang belum mengetahui dan memahami aturan yang diberlakukan. Padahal pelaksanaan kebijakan terkait pola karir sangatlah dibutuhkan dan berpengaruh terhadap pelayanan yang ada. Karena ketika dalam pola karir disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi maka akan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Profesionalisme belum berjalan dengan baik. Dimana dari hasil temuan yang ada dalam kompetensi dan prestasi kerja serta analisis jabatan masih belum dilakukan dengan maksimal. Dimana ditemukan bahwa dalam kompetensi dan analisi jabatan masih terkendala dengan anggaran, belum menggunakan analisis jabatan dalam pola karir, serta belum memahami apa itu analisis jabatan. Serta terkait dengan penyusunan pola karir dan penetapan pola karir belum berjalan dengan maksimal. Dimana dari hasil temuan dalam penyusunan pola karir belum menggunakan peta jabatan bahkan yang menetapkan peta pola karir dari hasil wawancara belum diketahu secara jelas. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pola Karier PNS

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Novia Tumilantouw; Marthinus Mandagi; Wilson Bogar
Jurnal Mirai Management Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v5i1.573

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan, dan menginterpretasikan Optimalisasi Pelayanan Publik dan faktor-faktornya determinannya di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara secara purposive (purposive sampling) dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclution drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi pelayanan publik di Kantot camat Suluun Tareran terhadap prosedur pelayanan sehingga lebih mudah dan sederhana, yaitu dengaan menyusun SOP setiap kegiatan atau urusan yang berisi alurnya (mulai hingga selesai, syarat yang diperlukan, waktu penyelesaian) secara tertulis dan dengan mudah dapat dibaca oleh masyarakat yang dilayani. Terhadap kejelasan dan kedisiplinan petugas pelayanan, dilakukan dengan memberikan secara jelas tugas dan fungsi pegawai sesuai jabatannya berdasarkan uraian tugasnya secara tertulis, setiap pejabat dan pegawai pelaksana diwajibkan menggunakan tanda pengenal serta menggunakan pakaian seragam sesuai waktu/hari yang ditetapkan. Terhadap pelayanan publik agar sesesuai dengan target waktu, biaya dan kualitas yang ditetapkan, dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi SOP yang ditetapkan dan mematuhi ketentuan mengenai ada-tidaknya kebijakan pengenaan biaya atas layanan yang diberikan, sedangkan terhadap pelayanan agar dipersepsi adil , ramah, sopan dan nyaman oleh masyarakat, dilakukan dengan menunjukkan sikap bersahabat, menyediakan ruang tunggu, tempat duduk/kursi untuk masyarakat, bahkan toilet , (2) Faktor-faktor determinannya adalah kompetensi petugas pelayanan, motivasi kerja, etos dan budaya kerja. Kata-kata Kunci: Optimalisasi, pelayanan publik, SOP

PENGARUH LINGKUNGAN DAN STRESS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA Jan Kumaunang Chrestian; Wilson Bogar; Joubert M. Dame; Stanny S. Rawung; Joseph P. Kambey
Jurnal Mirai Management Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : STIE AMKOP

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh lingkungan dan stress kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum yang berada di Propinsi Sulawesi Utara berjumlah 242 pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di 7 Kabupaten Kota yaitu Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. MInahasa Tenggaara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon. Jumlah sampel 140 pegawai, dimana 20 responden setiap kantor. Penelitian ini menggunakan stratified random sampling. Dari 140 kuisioner yang diedarkan, total kuisioner yang dapat digunakan dalam analisis berjumlah 74 kuisioner. Teknik analysis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program spss 22. Hasil analisis mengidentifikasikan (1) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) lingkungan kerja dan stress kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kata- kata Kunci : Lingkungan kerja, Stress Kerja, Kinerja Pegawai, Komis Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. ABSTRACT This study aims to analyze environmental influences and work stress on the performance of employees at the General Election Commission Office in North Sulawesi Province. The population in this study were all employees working in the General Election Commission in North Sulawesi Province totaling 242 employees. The sample in this study were employees who were in 7 City Regencies namely Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Bitung, and Kota Tomohon. The number of samples is 140 employees, of which 20 respondents are each office. This study uses stratified random sampling. Of the 140 questionnaires that were circulated, the total questionnaire that could be used in the analysis amounted to 74 questionnaires. The analysis technique used is multiple regression with the help of the SPSS 22 program. The results of the analysis identify (1) the work environment has a significant effect on employee performance, (2) work stress has a significant effect on employee performance, (3) the work environment and work stress together affect employee performance. Keywords : Work environment, Job Stress, Employee Performance, General Election Commission of North Sulawesi Province.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Helm SNI Pengendara Speda Motor di Wilayah Kepolisian Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Romel Arthur Jeffry Pontoh; Wilson Bogar; Joubert M. Dame
Jurnal Mirai Management Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : STIE AMKOP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara speda motor dan faktor-faktor determinannya di wilayah kepolisian Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara secara purposive (purposive sampling) dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclution drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara speda motor dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. Sedangkan faktor-faktor penentunya adalah sikap polisi (implementor) dan koordinasi dengan organisasi lain. Kata-kata kunci: Implementasi, kebijakan, helm SNI

EMPOWERMENT OF BUREAUCRACY IN THE FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY AND REGIONAL PROPERTY NORTH SULAWESI PROVINCE Fernando Noubel Waleleng; Wilson Bogar; Charles H.S Tangkau; stanny sicilia rawung
Jurnal Mirai Management Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : STIE AMKOP

Research purpose is to describe empowerment of bureaucracy on the Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province and determinants. Research method used qualitative approach with data collection technique is observation, interview, and documentation. Primary data source is Informants set through purposive technique. Data analysis Technique using steps namely: data reduction, data display, and Verification and Conclusion. Results of research show that (1) Empowerment Bureaucracy through Strengthening Human Resources at Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province carried out with various effort as special training and general training, advanced formal education , and directives in the meeting forum with staff , (2) Empowerment bureaucracy through strengthening culture do with mean for change mind set and culture work (culture-set) bureaucrats who haven't fully support bureaucracy that is efficient, effective , productive , and professional , (3) Factors determinant Empowerment Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province is institution commitment factor to organize its empowerment programs and institution attitude factor ( leader ) looks at urgency of bureaucracy empowerment program.

OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN OLEH PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II BITUNG Eddy Sutomo; Charles Henry S Tangkau; Wilson Bogar
Jurnal Mirai Management Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v5i1.570

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Optimalisasi Kewenangan Institusi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penegakan Hukum Di Laut Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung. Penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif. dapat dikatakan bahwa feedback atau timbal balik dari pelaksana kebijakan belum ada. Hal ini dapat dilihat dari dalam proses penegakan hukum dilaut masih banyak mentolerir atau membuat kebijaksanaan sendiri. Padahal dalam pelaksanaan kebijakan, kebijaksanaan hanya digunakan dalam keadaan genting saja. Selain itu, setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik ketika dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Hasil penelitian terkait Optimalisasi Kewenangan Institusi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penegakan Hukum Di Laut Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung belum berjalan dengan maksimal. Dimana berdasarkan temuan yang ada belum memenuhi setiap indikator yang ada yakni Agenda setting, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, implementasi, evaluasi program dan analisis dampak dan Feedback. Adapun yang menjadi temuan-temuan dalam fokus ini yaitu petugas belum memahami Tupoksi yang ada, adanya tumpang tindih aturan yang berlaku, koordinasi antara instansi terkait pengawasan belum maksimal, masih adanya toleransi pelanggaran yang dilakukan dalam pelayaran (kebijaksanaan), belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi, kelalaian petugas, dalam hal ini keterlambatan dalam pengisian bahan bakar, kurangnya koordinasi dengan pimpinan, hal ini diungkapkan oleh DM selaku nahkoda kapal kelas V, serta belum adanya solusi terkait dengan kebijaksanaan yang diambil dalam penegakan dan pengawasan hukum di laut Kata Kunci : Kebijakan Publik, Optimalisasi, Kewenangan KPLP

Co-Authors Ayu Anjani Turangan Bambang Hermanto Charles H.S Tangkau Charles Henry S Tangkau Eddy Sutomo Ering, Merry Cintamy Evi Elvira Masengi Fernando Noubel Waleleng Fitri Herawati Mamonto Gracy Elvira Sondakh, Margaret Heidy Virginia Rarun Henry S Tangkau, Charles HS Tangkau, Charles Itje Pangkey Jan Kumaunang Chrestian Jeane E Langkai Joseph Philip Kambey Joubert Dame Marthinus Mandagi Moningkey, Rovan Natasha Katie Giroth Novia Sumarab Novia Tumilantouw Recky Sendow Rengga, Joseph Romel Arthur Jeffry Pontoh Ruddie Albert Lengkong S Tangkau, Charles Henry Sisca Rumambi Stanny Sicilia Rawung Sultraini, Ratna Tampi, Cherry Tenda, Meilientje Warnes Kakansing

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Jurnal Mirai Management

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Mirai Management