Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Engineering and Technological Sciences Jurnal Teknik Sipil RACIC : Rab Construction Research JURNAL TEKNIK HIDRAULIK Journal of the Civil Engineering Forum Journal of Applied Agricultural Science and Technology Jurnal Teknik Sumber Daya Air Makara Journal of Technology
Arno Adi Kuntoro
Institut Teknologi Bandung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

 1 
BEBAN GANDA PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PASCA PEMBATALAN UU NO 7/2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR: ILUSTRASI DARI KOTA BANDUNG Irawan, Dasapta Erwin; Darul, Ahmad; Sumadi, Hendy; Kuntoro, Arno Adi; Argo, Teti Armiati; Nurhayati, Yunie
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v6i1.9720

Abstract

 AbstrakIndonesia sedang memiliki beban ganda dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah. Selain karena pembatalan UU No. 7/2004, juga karena pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai dampak dari UU No. 23/2014. Karena proses komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak mulus, karena berbagai alasan, akibatnya regulasi tidak kunjung dibuat. Pada akhirnya kondisi air tanah akan semakin buruk. Makalah ini mencoba mendudukkan kembali berbagai aspek pengelolaan air tanah yang telah dirumuskan sebelumnya dan masih relevan untuk dijalankan saat ini. Kemudian dipilihlah aspek konservasi dan pemberdayaan sebagai aspek yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena: aspek ini lebih berkaitan dengan aspek monitoring atau pemantauan. Yang mana, pemantauan akan lebih baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena skala pemetaan yang lebih rinci, dibanding bila dilakukan pada skala provinsi. Selain itu instrumentasi pemantauan yang dimiliki oleh organ tingkat kabupaten/kota lebih lengkap dibanding pemerintah provinsi.Kata kunci: Regulasi, Pengelolaan Air Tanah, Cekungan Air TanahAbstractIndonesia currently has a double burden in solving the problem of water resources, particularly groundwater. In addition to the cancellation of Law No. 7/2004, as well as the transfer of management authority of district/city government to the provincial government as a result of Law No. 23/2014. Due to the communication process between the provincial and district /city is not good, for various reasons, not being made as a result of regulation. Ultimately groundwater conditions will be getting worse. This paper tries to reinstate the various aspects of groundwater management has been formulated previously and are still relevant to the current run. Then chosen aspects of conservation and empowerment as an aspect to cooperation between the provincial and district /city government, because: this aspect is more related to aspects of monitoring. Which, monitoring would be better done by the district /city for more detailed mapping scale. Besides monitoring instrumentation owned by organs of district/municipal level is more complete than the provincial government.Keywords: Regulation, Groundwater Management, Groundwater Basin
BEBAN GANDA PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PASCA PEMBATALAN UU NO 7/2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR: ILUSTRASI DARI KOTA BANDUNG Dasapta Erwin Irawan; Ahmad Darul; Hendy Sumadi; Arno Adi Kuntoro; Teti Armiati Argo; Yunie Nurhayati
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v6i1.9720

Abstract

 AbstrakIndonesia sedang memiliki beban ganda dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah. Selain karena pembatalan UU No. 7/2004, juga karena pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai dampak dari UU No. 23/2014. Karena proses komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak mulus, karena berbagai alasan, akibatnya regulasi tidak kunjung dibuat. Pada akhirnya kondisi air tanah akan semakin buruk. Makalah ini mencoba mendudukkan kembali berbagai aspek pengelolaan air tanah yang telah dirumuskan sebelumnya dan masih relevan untuk dijalankan saat ini. Kemudian dipilihlah aspek konservasi dan pemberdayaan sebagai aspek yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena: aspek ini lebih berkaitan dengan aspek monitoring atau pemantauan. Yang mana, pemantauan akan lebih baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena skala pemetaan yang lebih rinci, dibanding bila dilakukan pada skala provinsi. Selain itu instrumentasi pemantauan yang dimiliki oleh organ tingkat kabupaten/kota lebih lengkap dibanding pemerintah provinsi.Kata kunci: Regulasi, Pengelolaan Air Tanah, Cekungan Air TanahAbstractIndonesia currently has a double burden in solving the problem of water resources, particularly groundwater. In addition to the cancellation of Law No. 7/2004, as well as the transfer of management authority of district/city government to the provincial government as a result of Law No. 23/2014. Due to the communication process between the provincial and district /city is not good, for various reasons, not being made as a result of regulation. Ultimately groundwater conditions will be getting worse. This paper tries to reinstate the various aspects of groundwater management has been formulated previously and are still relevant to the current run. Then chosen aspects of conservation and empowerment as an aspect to cooperation between the provincial and district /city government, because: this aspect is more related to aspects of monitoring. Which, monitoring would be better done by the district /city for more detailed mapping scale. Besides monitoring instrumentation owned by organs of district/municipal level is more complete than the provincial government.Keywords: Regulation, Groundwater Management, Groundwater Basin
Co-Authors Adityawan, Mohammad Bagus Ahmad Darul Alan Wijaya Argo, Teti Armiati Arumjeni Mitayani Aryanti Karlina Nurendyastuti Cahyono, Muhammad Darul, Ahmad Dasapta Erwin Irawan Deni Septiadi Edy Anto Soentoro Edy Anto Soentoro Gondodinoto Eko Winar Irianto Faizal Immaddudin Wira Rohmat Ferdi Pangestu Hadi Kardhana Hafiyyan, Qalbi Hendy Sumadi Hendy Sumadi, Hendy Idham Riyando Moe Indratmo Soekarno Ingerawi Sekaring Bumi Joko Nugroho M. Cahyono M. Syahril Badri Kusuma M. Syahril Badri Kusuma Magdalena, Ikha Maitsa, Tias Ravena Mochamad Mardi Marta Dinata Mohammad Farid Muhammad Cahyono Muhammad Rizki Purnama Novreta Ersyi Darfia Nurhayati, Yunie Pratama, Maryo Inri Russ Bona Frazila Sebayang, Ika Sari Damayanthi Soentoro, Edy Anto Teti Armiati Argo Tias Ravena Maitsa Widyaningtias Widyaningtias Widyaningtias yoga bimo aulia Yunie Nurhayati