Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum PALAR (Pakuan Law review) Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ulil Albab IBLAM Law Review Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ULIL ALBAB Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Accounting Law Communication and Technology
Bambang Hartono
Universitas Bandar Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan: (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk) Bambang Hartono; Aprinisa; Muhammad Fitrasani Rinaldi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4: Maret 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.684 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepulih) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF PERSONS TRADE IN PERSONS THROUGH ONLINE PROSTITUTION Riko Yulian Prima; Bambang Hartono
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i1.293

Abstract

Abstract Human trafficking is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person by means of the threat of force, use of force, abduction, confinement, fraud, deception, abuse of power or a position of vulnerability, debt bondage or payment or benefit, so as to obtain the consent of another person. who has control over the other person, whether carried out within the country or between countries, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited in accordance with Article 1 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human trafficking. Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human trafficking explains that any person who recruits, transports, harbors, sends, transfers, or accepts someone with threats of violence, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or a position of vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits despite obtaining the consent of a person who has control over another person, for the purpose of exploiting that person in the territory of the Republic of Indonesia. 15 (fifteen) years and a minimum fine of Rp. 120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). Keywords: Human Trafficking, Online Prostitution, Criminal Actors.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Arfanudin Siregar
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3068

Abstract

Tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Sistem target dalam pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah krusial bilamana penerapan terget yang dimaksudkan hanya untuk memunculkan data subjektif. Kendati data subjektif bukan data fiktif akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk mengelabui masyarakat dari keadaan dan kondisi riil penerimaan sektor pajak. Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak akan menjadi celah (loophole) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan ilegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK,MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT Tubagus Suhanda Wijaya; Bambang Hartono; Ansori Ansori
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3245

Abstract

Salah satu kasus hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana atas tidak adanya hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau mendistribusikan surat keterangan kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menyebarkan dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan apa tanggung jawab pelaku kejahatan tanpa hak untuk mencetak, mengumumkan dan mengedarkan surat kependudukan sebagai syarat pendaftaran Putusan 507/Pid B/2022/PN Tjk Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan setelah mengumpulkan bahan, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk pernyataan atau uraian proposisional. Kalimat disusun secara sistematis. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen pengurusan kependudukan dikarenakan kesulitan keuangan dan kurangnya kesadaran dan keahlian hukum terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman keuangan kredit karena ada masalah dengan verifikasi BI terdakwa, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografis dilakukan dengan meminta bantuan teman, dan informasi demografis digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengecualikan tanggung jawab terdakwa, baik yang meringankan maupun yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh yang disebut Terdakwa yang terbukti bersalah secara definitif dan diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terlambat maka pidana denda dikurangi menjadi 3 bulan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) fernanda akbar; Bambang Hartono; zainudin hasan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7854

Abstract

ABSTRACT School Operational Assistance (BOS) is an effort by the Ministry of Education and Culture to support education funds for students at the elementary school (SD), junior high school (SMP) and senior high school (SMA) levels. School Operations Assistance (BOS) has been implemented since July 2005. This study aims to examine to find out and understand the basis for judges' considerations in deciding cases against perpetrators of corruption crimes, and mechanisms for returning state losses in corruption crimes. The approach used in this study is a normative juridical approach and this research uses a statutory approach, because various legal rules will be studied. Based on such considerations, the Panel of Judges concluded that the element "Which is detrimental to state finances or the country's economy", as stipulated in article 3 of Law Number 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Criminal Penalties as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Ri Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has been fulfilled as a result of the defendant's actions. The mechanism for recovering State losses due to Corruption Crimes is carried out through court decisions and if the defendant is unable to recover state losses, the defendant will be subject to an additional period of confinement or if the defendant has property obtained from the conduct of the Corruption Act The Prosecutor's Office can auction the property. Keywords: School Operational Assistance, Corruption Crimes, Mechanisms.
Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk) Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Ismi Rahmawati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.928

Abstract

AbstrakPra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data  normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan Kata Kunci :Akibat Hukum, Putusan, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Untuk Menyerahkan Diri Dalam Perkara Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Yeriko Yeriko
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2112

Abstract

Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu penganiayaan berat mengakibatkan mati yang pernah berproses di Pengadilan Negri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan berat mengakibatkan mati Hapiturahman salah seeorang ketua ormas, yang meninggal setelah terjadi keributan dengan Angga Brawijaya yang sedang mengadakan acara syukuran. Yang bermula korban mencari seseorang dan sudah diingatkan oleh pelaku bahwa orang yang dicari tidak ada, korban yang sudah dalam keadaan mabuk mengacungkan senjata tajam ke atas dan menyerang keluarga pelaku dan pelaku yang mengakibatkan keributan yang berujung penganiayaan berat mengakibatkan mati. Tempat kejadian perkara jalan Ir Sutami Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu dengan pelaku Angga Brawijaya yang di vonis penjara oleh Hakim Penggadilan Negri Tanjung Karang pada 10 November 2022, terdakwa didakwa melakukan Penganiayaan berat mengakibatkan mati. Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat 3. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan penjara.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Muhammad Dioluvans Virnanda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9429

Abstract

Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan anak sebagai korban. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan ketidakmampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak dan pengaruh dari media sosial & teknologi. Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
Co-Authors Agie Rinaldy Maizuly alfarrizy alfarizzy Anggalana ANGGALANA Ansori ANSORI Aprinisa Arfanudin Siregar Atri Pala Sapitri Erina Pane Erlina B fernanda akbar Gunsu Nurmansyah I Ketut Seregig Indah Satria Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Lintje Anna Marpaung Melika Rapita Melisa Safitri Muhamad Bagas Ranata Muhammad Dioluvans Virnanda Muhammad Fitrasani Rinaldi Recca Ayu Hapsari Riko Yulian Prima Tami Rusli Tubagus Suhanda Wijaya Yeriko Yeriko Yustina Ndari Zainudin Hasan