Ngakan Ketut Dunia
Unknown Affiliation

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PRINSIP DEBT FORGIVENESS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) Ni Komang Widhi W.S.; Ngakan Ketut Dunia; A.A. Gde Agung Darma Kusuma
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forgiveness of debt principle is a principle of law that can be used to lighten theburden to be borne by the debtor as a result of financial difficulties by providing theforgiveness of debts to be clear so that the debtor can resume its business without theburden of old debts (fresh starting) as a breakthrough besides PKPU bankruptcy shouldbe able to protect and create a balance against the debtor and creditors. Therefore, thisarticle will explain whether the principle of starting with a fresh debt forgiveness can beenacted in PKPU.
PERANAN POLIS ASURANSI JIWA DALAM PENUNTUTAN KLAIM (STUDI PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DENPASAR) Anak Agung Gede Agung; Ngakan Ketut Dunia; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.459 KB)

Abstract

The title of this research is the role of law Life Insurance Policy In Prosecution Claims. Concerns about how the law consequent if the insured is unable to continue the life insurance premium payments to the insurance contract expires. In further description will be also discussed whether an insurance policy is an absolute requirement in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. The purpose of this study was to determine the legal consequent if the insured is unable to continue the life insurance premium payments to the insurance contract expires. And to determine the role of the insurance policy in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collection techniques used are collecting secondary data and primary data. This type of approach used is collecting data from the field obtainedfrom interviews and literature study. The conclusion of this study is the effect of law if it is not able to continue to pay premiums ends, the policy is considered void, but if the policy has a cash value so have a common alternative is to adopt appropriate policy cash value. And the insurance policy is not an absolute requirement in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. Last premium payment receipt is a valid written evidence to prove that the insurance agreement has occurred.
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN YANG DIHASILKAN OLEH PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) Rosia Luckyani Sidauruk; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.8 KB)

Abstract

IPR (Intellectual Property Rights) is described as property rights are born ashuman intellectual abilities. Indonesia has a biological resource that is a sourceof germplasm and can be used to assemble high-yielding varieties that stronglysupports the future development of the agricultural sector. In connection with therampant piracy of plant varieties that formed the Law No. 29 Year 2000 regardingPlant Variety Protection. This paper aims to explain how to determine theuniformity requirement of a new crop varieties and legal protection of plantbreeders over plant varieties produced in accordance with Law No. 29 of 2000with normative legal research methods in this paper have a conclusion how todetermine the uniformity requirement of a new crop varieties with the petition file,the discovery proves novelty properties, properties of new crop varieties privilegeand legal protection to plant breeders over plant varieties produced are of specialprotection rights.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN TERNAKMELALUI KAPAL LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN I Dewa Ayu Dindi Maharani Wardana; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.663 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap pengangkutanTernak Melalui Kapal LautBerdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran”. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelayaran dan sejauh mana pertanggungjawaban pengangkut apabila terjadi kematian terhadap ternak yang diangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah pengaturan pengangkutan ternak melalui kapal laut di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pada Undang-Undang ini pengangkut selalu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap kematian ternak yang diangkut sesuai dengan kesepatan yang tertulis dalam surat muatan, terkecuali apabila terbukti bahwa kematian ternak tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak pengangkut.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KOTA DENPASAR Komang Gede Indra Parisuda; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.134 KB)

Abstract

The existence of Village Credit Institution (LPD) as the village economymediumhave given important meaning for the Denpasar city. Local regulation of Bali ProvinceNumber 3 in 2007 specifythe LPD give loans only to member of the village. Although inreality LPD in Denpasar in their policy also gives credit for the outside residents of thecustom village. Also in LPD credit agreements that have been agreed by both parties.Therefore, this article will explain whether the consideration of the policy implementedby the LPD in Denpasar in lending to the people beyond their custom village. Inaddition, this article also explains the steps that can be conducted by the LPD inDenpasar in the event of borrowers who are in default.
TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA TERHADAP PENUMPANG ATAS TERTUNDANYA PENERBANGAN (DELAY) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA Bobby Ferdinal Purwanto; Ngakan Ketut Dunia; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.594 KB)

Abstract

Transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu yang relati singkat, akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan / pembatalan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan ini dikeluarkan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, sehingga dapat memberikan perlindungan keamanan serta kepastian agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dengan metode yuridis empiris makalah ini akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab PT. Garuda terhadap penumpang apabila terjadi delay serta untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda terhadap penumpang. PT. Garuda bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara apabila terjadi delay,  maka PT.Garuda mempunyai tanggung jawab memberi ganti rugi apabila kesalahan disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan dan bentuk ganti rugi PT. Garuda apabila terjadi delay adalah dengan dibebani pemberian tiket, pemberian makanan atau minuman serta memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya.
TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI KABUPATEN BADUNG Made Bagoes Wiranegara Wesna; Ngakan Ketut Dunia; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.68 KB)

Abstract

In the business world, both individuals and businesses with legal status does notalways go smoothly, there are times when the company is losing money and can’t payits debts to creditors. The company are not able to pay its debts may be petitioned forbankruptcy by its creditors or its own pleading for bankruptcy. Following the decisionof the Commercial Court decided by the company (debtor) can’t manage his owncompany property hereinafter called the bankruptcy estate, but by the Curator who didthe management responsibility and settlement of the bankruptcy estate pursuant to ActNo. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt obligations.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT PADA PT ARVIERA DENPASAR I Gusti Agung Lina Verawati; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.639 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan melalui perusahaan angkutan darat pada PT Arviera Denpasar. Permasalahan `yang terjadi bahwa dalam pengangkutan perusahaan pengangkutan menggunakan perjanjian baku dalam melakukan perjanjian pengangkutan, sehingga pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian. Dari penggunaan perjanjian baku ini, timbul masalah apabila dalam pelaksanaan pengangkutan itu terjadi hal yang dapat merugikan pihak pengguna jasa (pengirim), sedangkan dengan adanya perjanjianbaku tersebut hak- hak dari pihak pengirim tentu sudah dibatasi oleh klausula-klausula dalam perjanjian baku yang di buat oleh pihak pengangkut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan ternyata tidak diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam halpihak pengguna jasa (pengirim) yang telah dirugikan akibat dari pelaksanaan pengangkutan karena pihak pengangkut telah membatasi tanggung jawabnya dalam perjanjian baku tersebut.
KEDUDUKAN OBJEK LEASING YANG DIKUASAI OLEH LESSE APABILA LESSOR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Arga Jongguran Tio Debora Sitinjak; Ngakan Ketut Dunia; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.264 KB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Potensi yang besar tersebut perlu di eksplorasi untuk menggali kekayaan alam tersebut. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah terhadap masyarakat dalam bentuk regulasi/bantuan modal. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi seperti membentuk aturan tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan sewa guna usaha sebagai salah satu bentuk perusahaan pembiayaan diIndonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi perusahaan tersebut harus tetap waspada akan resesi ekonomi yang dapat mengakibatkan perusahaan sewa guna usaha mengalami pailit. Kondisi pailit ini akan membawa akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha dan perjanjian sewa guna usaha itu sendiri.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana dilakukan kajian pada Perundang Undangan yang berlaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan objek leasing apabila lessor dinyatakan pailit dan untuk mengetahui akibat dari pailitnya lessor terhadap objek leasing apabila perjanjian leasing belum berakhir.
PERJANJIAN GADAI YANG DIJAMIN DENGAN BARANG YANG BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN : STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SESETAN Aditya Surya Bratha; Ngakan Ketut Dunia; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.139 KB)

Abstract

Perjanjian gadai yang dijamin dengan barang yang berasal dari hasil kejahatan : studi pada PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan. Setiap nasabah yang meminjam uang dengan menggadaikan jaminan di PT. Pegadaian dianggap sebagai pemilik barang. Namun apabila jaminan yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, maka pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan serta bagaimanakah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesain permasalahan terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan. Akibat hukum dari perjanjian gadai yang jaminannya berasal dari hasil kejahatan adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan upaya-upaya atau tidakan yang dapat ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar semua pihak tidak dirugikan adalah dengan cara damai atau melalui jalur hukum.