Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Andi Mutmainnah; Ma'ruf Hafidz; Mu. Rinaldy Bima
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang27

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes

Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 Atika Puspita Sari; Ma'ruf Hafidz; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.028 KB)

Tujuan penelitian menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 dan Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam sengketa harta waris di pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perakara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara sengketa harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut Sebagai saran Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. The research objective to analyze the decision of the Kolaka Religious Court in the case of decision no. Case 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 and the legal consequences that arise for the parties in the inheritance dispute in the Kolaka Religious Court. This research is a research that conducts normative research. The results of this study describe the Kolaka District Religious Court in Decision Case No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 is in accordance with the applicable law. Based on the results of the litigation decision. In accordance with the principle of proof applicable in civil procedural law, a provision applies which states that whoever sues he has the obligation to prove. The judge in determining the evidence in the case of inheritance disputes. Based on the examination of the trial, legal facts have been obtained that basically the Plaintiff is unable to prove the arguments of his lawsuit and the Defendants are able to prove the arguments in his rebuttal. Thus, from these legal facts, it is a suggestion for clear laws and regulations to eradicate corruption with sanctions that can cause deterrence and a fast and transparent judicial process.

Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi resiko Terorisme Akbar Rahman; Ma'ruf Hafidz; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.835 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, telah ditangani secara efektif berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku oleh petugas keamanan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the implementation of handling bomb jokes in flight and the factors that influence it. The research method used is the empirical juridical method or the normative and empirical approach. The results of the study indicate that the handling of Bomb Jokes in flight at Sultan Hasanuddin Airport Makassar has been handled effectively based on SOPs and applicable rules by security officers at Sultan Hasanuddin Airport. In addition, the factors that influence the implementation of the Bomb Joke Handling in flight at Sultan Hasanuddin Airport are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal cultural factors and facilities and infrastructure factors.

Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks Ahmad Abdullatif; Ma'ruf Hafidz; Anis Zakaria Kama
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.028 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah dan pertimbangan hukum yang tepat dari Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Perlawanan (Pdt.Plw), seharusnya majelis hakim menggunakan istilah perlawanan Pelawan di satu pihak, sedangkan pihak lainnya disebut sebagai Terlawan I dan Terlawan II. Kesemuanya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap angka 1 perlawanan Pelawan, harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. The research objective to analyze the settlement of mortgage auction disputes in sharia financing contracts and proper legal considerations from the Makassar Religious Court Judges in the decision of Case Number 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. The research method uses normative legal research. The results showed that the case was registered in the form of Civil Resistance (Pdt.Plw), the panel of judges should have used the term Resistance on the one hand, while the other party was referred to as Opponent I and Opponent II. All of them have been declared unreasonable according to law and have been declared rejected, then the number 1 of the resistance of the Opponent must also be declared unreasonable according to law.

Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Fitriani HS; Ma'ruf Hafidz; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.54 KB)

Tujuan penelitian menganalisis status hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) status hukum pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik menurut hukum perdata, maupun menurut hukum Islam; (2) akibat hukum pinjaman online ilegal secara hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, namun apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sementara dalam hukum Islam, pinjaman online ilegal harus juga memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak bertentangan dengan syariah, namun apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta bertentangan dengan syariah maka akad tersebut berakibat tidak sah atau batal. The research objective to analyze the legal status of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law and the legal consequences of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law. This research uses normative legal research type. The results of this study indicate that: (1) the legal status of illegal online loans is not valid either according to civil law, or according to Islamic law; (2) the legal consequences of illegal online loans under civil law must meet the subjective and objective conditions of the agreement, but if they do not meet these two conditions, the agreement can be canceled or null and void. While in Islamic law, illegal online loans must also meet the pillars and conditions of the contract, and do not conflict with sharia, but if the pillars and conditions of the contract are not fulfilled, and are contrary to sharia, the contract will result in invalid or void.

Sistem Pemasyarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Mariany M Lintjewas; Ma'ruf Hafidz; Fahri Bachmid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.846 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data Data Primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terpenuhi tetapi kurang efektif karena masih belum terpenuhi sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga petugas yang profesional dalam pemenuhan pembinaan di LPKA Maros. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yaitu: faktor sarana dan prasarana pada pelaksanan pendidikan formal LPKA Maros belum memiliki tenaga pendidik dan ruang kelas untuk belajar secara formal dan berdekatannya jarak antara blok narapidana Anak dan blok narapidana dewasa, faktor kurangnya tenaga SDM di LPKA Kelas II Maros jumlah petugas masih kurang di bandingkan jumlah narapidana yang terdapat di LPKA Maros, dan faktor Kurangnya Suplai Anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidik. The research objective to analyze the fulfillment of the rights of child prisoners at the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) and the influencing factors. This study uses primary data data. The results of this study indicate that: (1) Fulfillment of the Rights of Child Convicts in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been fulfilled but is less effective because the facilities and infrastructure are not yet fulfilled. infrastructure and the lack of professional staff in fulfilling the guidance at LPKA Maros. (2) The factors that influence the fulfillment of children's rights in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA), namely: the factors of facilities and infrastructure in the implementation of formal education LPKA Maros does not yet have educators and classrooms for formal learning and the close distance between Child convict block and adult convict block, the factor of lack of human resources in LPKA Class II Maros the number of officers is still less compared to the number of prisoners in LPKA Maros, and the factor of Lack of Budget Supply in fulfilling facilities and infrastructure as well as providing educators.

Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Adriansya Mukhtar; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.053 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana dan independesi jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa (1) Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomr 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibandingkan penuntutan di lingkungan peradilan umum. (2) Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. The research objective to analyze the position of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system and the independence of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system. Methods This research is a normative legal research. The results of the study are that (1) The position and role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the government system has been confirmed in the explanation of the 1945 Constitution and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which states that the position of the Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power, especially compared to prosecution in the environment. general court. (2) Implementation of the function of the public prosecutor's office in carrying out its duties and authorities. The Prosecutor's Office maintains cooperative relations with law and justice enforcement agencies and state agencies or other agencies.

Efektivitas Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) Lukman Harun Biya; Ma'ruf Hafidz; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.374 KB)

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 25 responden. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif. Faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. This research was conducted with the aims analyzing and plaining the effectiveness of the disclosure of alleged corruption crimes carried out by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court as well as analyze and explain the factors that influence the effectiveness of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 25 respondents. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods.The results of this study indicate that the implementation of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still ineffective. The factors that influence the disclosure of alleged corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mencegah Terbitnya Setipikat Ganda Anjar Alatas Sasmita; Ma'ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.729 KB)

Tujuan penelitian menganalisi penerapan prinsip kehati-hatian pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan kota makassar dalam pencegahan terbitnya sertipikat ganda. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap proses pendaftaran tanah sangat diperlukan mengingat terjadinya peningkatan sengketa di bidang pertanahan di kota makassar. Penataan admnistrasi dan evaluasi terhadap kinerja institusi sangat perlu dilakukan dan untuk mengatasi problem tersebut. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian terhadap terbitnya sertifikat ganda yakni terdapat Kesalahan dari pemilik tanah, tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid, Hasil ukur tidak akurat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanah maupun batas tanah maupun batas tanah, Data yang kurang akurat dan kurang lengkap Idealnya database pertahanan yang ada di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang valid dan Mafia Pertanahan. The purpose of the study was to analyze the application of the precautionary principle of land registration by the Makassar City Land Office in preventing the issuance of multiple certificates. The legal research used is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The application of the precautionary principle to the land registration process is very necessary considering the increasing incidence of disputes in the land sector in the city of Makassar. Administrative arrangements and evaluation of institutional performance are very necessary and to overcome these problems. (2) The factors that influence the application of the precautionary principle to the issuance of multiple certificates are errors from the land owner, the absence of a database on land parcels both registered and unregistered, local government factors, kelurahan or villages that does not have data on land that has been certified and already has control or invalid data, Inaccurate measurement results which result in overlapping land and land boundaries and land boundaries, Inaccurate and incomplete data Ideally the existing defense database in A valid Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN and the Land Mafia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search