Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Empowerment AMNESTI : Jurnal Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Suharso Suharso
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan Tri Widyawati; Suharso Suharso; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8533

Abstract

Serangan seksual di sektor pendidikan belakangan ini mendapat perhatian publik yang sangat meluas. Dasar dari pelecehan seksual ini di atur hanya ada pada bagian umum saja tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Dengan demikian masih banyak terjadi suatu tindak pelecehan di dunia pendidikan Indonesia yang belum ada perlindungannya secara kompleks atau perhatian yang lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di sektor pendidikan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual ini diatur pada KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dari berbagai aturan tersebut belum bisa merangkum segala kebutuhan yang di perlukan dalam menjamin keamanan pada sektor pendidikan. Maka untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan perasaan nyaman bagi seluruh masyarakat pada dunia pendidikan.
Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang Mirza Febya Dwi Puspita; dakum dakum; Suharso Suharso; Nurwati Nurwati
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan faktor-faktor yang menghambat percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Magelang belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi seperti sumber daya manusia, fasilitas/sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan, dan faktor objek tanah wakaf yang masih atas nama wakif sendiri. Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan secara lisan telah dianggap sah dan cukup tanpa harus diproses di KUA setempat atau proses sertifikasi.
Analisis Yuridis Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib) Desia Luluatussholihah; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9706

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang dipandang sebagai suatu pelanggaran berat HAM berupa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun negara tak kunjung menetapkan hal tersebut sebagai pelanggaran berat HAM dan mengungkap kasus tersebut serta menyelesaikannya melalui Pengadilan HAM. Hal tersebut tak lepas dari peran Pasal 9 undang-undang a quo yang mengandung kelemahan. Maka tujuan dari penelitian ini adalaha menganalisis secara yuridis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam melakukan penelitian, peneliti merujuk pada teori tujuan hukum “Triadism Law Theory” oleh Gustav Radbruch. Hasilnya, ditemukan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak menjunjung asas kepastian hukum yang menjadikan sulit dicapainya tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang Ahmad Agung Febrianto; Habib Muhsin Syafingi; Suharso Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terkait pemanfaatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat serta efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (wawancara), sekunder (rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, dan jurnal). Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada 5 komponen, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum efektif dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di Magelang. Peneliti membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak sedikit yang belum mengetahui tentang peraturan Menteri Perhubungan tersebut, serta kurangnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi online.
Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Suharso Suharso; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Bambang Tjatur Iswanto
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah terbentuknya MK tidak dapat dilepaskan berdasarkan sejarah dan fakta mengenai yudicial review. Ada empat sejarah yang mendasari terbentuknya MK yakni kasus Madison versus Marbury, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Muhammad Yamin, dan perdebatan PAH 1 MPR pada sidang-sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan pembentukan MK merupakan fenomena negara modern di abad ke-20. Pembentukan MK dapat dipahami yakni dari dua sisi, sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan bahwa keberadaan MK untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi dalam prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum atau checks and balances dan kedudukan MK sejajar dan sederajat dengan lembaga lainnya.
Law education for students of Muhammadiyah Pujotomo Junior High School Mertoyudan Magelang to reduce juvenile crime Yulia Kurniaty; Heniyatun Heniyatun; Suharso Suharso; Puji Sulistyaningsih; Nurwati Nurwati; Bambang Tjatur Iswanto
Community Empowerment Vol 8 No 7 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9731

Abstract

Child delinquency often leads to criminal behavior. Students involved in this case in juvenile law are known as Children in Conflict with the Law (ABH). Based on BPHN data for the 2020-2022 period, the number of ABH is 2,338 people. The three types of crimes that are mostly committed by children are theft, narcotics, and abuse. The purpose of this program is to provide legal counseling so that students understand which actions fall into the category of violations of criminal law, the types of legal sanctions, and the length of time the sentence has been served. The methods used are lectures, education and discussion. The results obtained from this program are students are able to understand what actions are included in criminal law violations. In addition, students are encouraged to strengthen their character by being brave in rejecting bad friends' invitations, being careful in choosing friends, not playing late into the night, and not being easily provoked.
Co-Authors Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Amelia Mingky Setyo Hernawin Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Dakum Damar Aji Sura Desia Luluatussholihah Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Diana Setiawati Dilli Trisna Noviasari Donny Irawan Dyah Adriantini Sintha Dewi Fatkhiah Priza Setiyani Ferman Bagus Istuhri Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hary Abdul Hakim Heniyatun Heniyatun Ika Triana Elvandari Marini Ika Fajriastuti Mirza Febya Dwi Puspita Muchamad Darmawan Ikhsan Muhammad Arif Bagaswara Nurwati Nurwati Nurwati Panji Nagaro Panji Nagaro Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rizki Wardani Sandy, Fadillah Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani Sri Murwani Sumi Febriana Fadilah Teguh Budi Pratomo Tri Widyawati Yulia Kurniaty