Articles
<![CDATA[PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Banu Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/juridiksiam.v9i1.293
<![CDATA[The purpose of this paper is to find out how far the implementation of Pancasila in its function as a state ideology and how Pancasila is related to politics and its existence as the basis of Indonesian national legal politics. Pancasila as the basis of the state with the function of being the source of all sources of law, which means that the implementation of all aspects related to law in the state must pay attention to the existence of Pancasila. In the life of the nation and state, Pancasila is a view of life in all aspects of life. At this time, Pancasila dominantly plays a role as a benchmark and identity in state administration. The values contained in Pancasila are made into ideology thanks to the unity of purpose in the struggle for independence for the nation. These values must also be a reference in all policies made for the public interest. Politics is generally known as a phenomenon related to citizens concerning general decisions and power. Politics in Indonesia, which is a state of law, must of course be in accordance with the Pancasila ideology which has the basic values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice that are universal and permanent. The implementation of legal politics in accordance with the basis of the state will certainly be a policy that is in accordance with the ideals of democracy, which is to take large sides with the people as the holder of sovereignty in the state. Pancasila as a legal ideal must be used as the basis and purpose of every law in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nur Qomariyah]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v5i2.3700
<![CDATA[Covid-19 has greatly affected several sectors, one of which is the economy andhealth in every country, as well as the Indonesian state which has experienced atremendous impact since the beginning of the Corona Virus in early March 2020,so the government has set a policy of credit relaxation for MSME actors who haveloan funds. which makes the bank experiencing problems with bad loans or NonPerforming Loans (NPL) so that it affects the level of bank liquidity which causesbetween debtors and creditors to experience instability. 8 of 1999 concerningProtection of debtors and efforts to settle bad loans.]]>
<![CDATA[Pendidikan Politik Bagi Pemilih Menjelang Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Vol. 3 No. 2 (2019): Implementation New Approach in Education ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/metafora.v3n2.p17-25
<![CDATA[The existence of the Constitutional Court Decision Number 14 / PUU-XI / 2013 in the trial case of Law Number 42 Year 2008 concerning General Elections of the President and Vice President whose decisions are final states that the holding of the 2019 General Elections and the subsequent General Elections shall be held simultaneously. The idea of holding a simultaneous General Election in 2019 certainly had a political impact, both nationally and regionally. The ruling of the Constitutional Court gave birth to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This has had a huge impact and challenge for the Indonesian people in improving the electoral system and implementing a better democracy. The purpose of this study is to find out how to realize political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections. This study is a juridical normative approach to legislation. From the results of the study there is a legal vacuum that requires the General Election Commission to conduct Socialization, Voter Education, and Community Participation in the 2019 Election. In the Regional Head Election process there are technical rules governing the Socialization, Voter Education, and Community Participation, but do not include the threat of sanctions if it does not carry out the said activity. The resulting conclusion is that political education for voters ahead of the 2019 concurrent elections is very important to carry out, as an effort to realize the Sovereignty of a Strong State. The resulting recommendation is to make a legal rule regarding the obligation to carry out political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections as an effort to realize the Strong Sovereign State Voters in the 2019 Election along with the threat of sanctions for election administrators in an Act.Keywords: 2019 Election, Voter Education, Strong Sovereign State Voters.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Kaharudin Putra Samudra]]>;
<![CDATA[Aldiansah Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Citizenship Virtues Vol. 1 No. 1 (2021): Nilai Pancasila dan Budaya Politik Bangsa ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STKIP Kusuma Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.348 KB)
|
DOI: 10.37640/jcv.v1i1.902
<![CDATA[Perlindungan Hak Azazi Manusia (HAM) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subyek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah?kaidah hukum positif yang berlaku. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketidakjelasan prediksi dari para ahli mengenai berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan pasar ekonomi mengalami banyak spekulasi dan ketidakstabilan. Covid-19 menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi sebagai akibat adanya kebijakan PSBB maupun karantina. Selama pandemi Covid-19 masih menyebar maka dapat dipastikan mayoritas transaksi ekonomi akan terhenti atau setidak-tidaknya mengalami gangguan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Al Qodar Purwo Sulistyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Citizenship Virtues Vol. 2 No. 1 (2022): Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter dan Perilaku Hidup ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STKIP Kusuma Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.43 KB)
|
DOI: 10.37640/jcv.v2i1.1184
<![CDATA[Kesenjangan sosial memang menjadi masalah tahunan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan Pemerintah, dan pengaruh globalisasi. Dengan adanya kesenjangan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial juga bisa menyebabkan tindak kriminal, timbulnya kelompok si kaya dan si miskin, standar gizi buruk pada balita, banyak anak putus sekolah dan masih banyak lagi. Kesenjangan sosial erat kaitanya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri menjadi masalah yang seakan akan terus ada dari dulu meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan. Adanya pandemi Covid 19 menambah beban perekonomian negara khususnya rakyat kecil karena segala aktivitas sangat dibatasi sudah hampir dua tahun belakangan ini. Rakyat kecil semakin menjerit karena lapangan pekerjaan yang dipersempit sehingga mencari sesuap nasi bagi mereka pun sulit. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tentunya Negara juga terus mengupayakan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut, salah satunya mengurangi jumlah kemiskinan. Anehnya banyak beberapa pejabat justru mengalami kenaikan jumlah kekayaan selama pandemi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi mengingat masyarakat sedang kesusahan mencari pundi-pundi rupiah tetapi aset pejabat malah naik. Hal diatas mengindikasikan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana.]]>
<![CDATA[Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Fadli Fadli]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies Vol 1 No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (19.483 KB)
<![CDATA[The purpose of this study is to find out shether the Muhammadiyah Confederation can be a valid legal subject on a certificate of property and to describe the procedure that must be taken by the center leaders of Muhammadiyah Confederation to obtain a certificate of property. This research was a normative legal research using legislation approach. The result of this research was Muhammadiyah confeceration as legal subject categorized as a legal entity belonging to land ownership which is used directly for the purpose of religious/worship and social welfare, and directly to support religious and social activities. The procedure that mus be taken by the Muhammadiyah Central Leaders to obtain the proprietary on land by requesting the acquisition of proprietary to the Head of the local national land agency by attaching the requirement according to the rules.]]>
<![CDATA[BENTUK PENGUKUHAN IDENTITAS NASIONAL DITINJAU BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Kaharudin Putra Samudra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v5i1.6885
<![CDATA[Kewarganegaraan transformatif merupakan wacana krusial yang harus diwujudkan baik dalam kehidupan sipil maupun politik untuk mewujudkan negara bangsa. Membangun kewarganegaraan transformatif berarti membentuk warga negara yang kritis dan aktif pada isu-isu yang muncul dan sadar akan peran dan fungsinya dalam kehidupan politik. Salah satu hal terpenting adalah partisipasi mereka dalam sistem peradilan. Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum meliputi struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Hukum budaya adalah elemen paling langka yang menjadi perhatian besar para pemangku kepentingan saat menyusun undang-undang. Mengingat keragaman agama, ras, dan budaya lokal seperti Indonesia, ini merupakan upaya yang sulit untuk menyusun hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum budaya menjadi penting untuk mencapai tujuan hukum.]]>
<![CDATA[Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection ]]>
<![CDATA[Meiliana Nurcahyani]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ilrej.v2i2.21587
<![CDATA[Abstract The purpose of this paper was to analyze the extent to which the law provides for legal protection for children involved in online prostitution by using the media of chat applications. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results showed that for child offenders, provisions in Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System apply. Meanwhile, criminal acts that ensnare perpetrators such as pimps and also service users must also be subject to pidana in accordance with Law Number 17 of 2016 which stipulates the threat of punishment more severe than the Criminal Code. The participation of the community, relevant institutions and also the government must be more active in following up on this case of online prostitution, the government must strictly revoke applications circulating in the virtual world and set penalties for perpetrators involved in this criminal act. Abstrak Tujuan dari penulisan ini menganalisis sejauh mana undang-undang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam prostitusi online dengan mengunakan media aplikasi chatting. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk pelaku anak, berlaku ketentuan di UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan tindak pidana yang menjerat pelaku seperti mucikari dan juga pengguna jasa juga harus dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang menetapkan ancaman hukuman lebih berat dibanding Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peran serta masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan juga pemerintah haruslah lebih aktif dalam menindaklanjuti kasus ini prostitusi online, pemerintah harus tegas mencabut aplikasi yang beredar didunia maya dan menetapkan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini. ]]>
<![CDATA[Asean's Role in The Settlement of International Disputes on China's Aggressation Against Taiwan ]]>
<![CDATA[Ega Permatadani]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Rosida]]>;
<![CDATA[Rifda Ayu Akmaliya]]>;
<![CDATA[Sonia Amelia]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 2 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/ijlp.v3i2.7145
<![CDATA[ASEAN is a country located in the Asia Pacific region. ASEAN itself is declared in Bangkok and has 10 Member States. ASEAN's location is very strategic as a way of trade and industry in the ASIA region. If there is a conflict that occurs in the ASIA Region, the ASEAN countries will also be affected by the conflict. Like the conflict that is happening in East Asia, namely the conflict between China and Taiwan. China itself is a major power country on the continent of Asia. Because as a major power country, it must have a strong territory and trade, China itself uses its existence to cooperate in good international trade. However, Taiwan, whose position is as a territory of mainland China, has even declared its independence, even thoughTaiwan is an integral part of China. This sparked anger from China, and became acivil conflict. China itself carried out its aggression against its own brother, namely Taiwan. Military aggression carried out by China against Taiwan has violated war crimes in accordance with the core provisions of international crimes, namely the Rome Statute. The violations that occurred are in Articles 5 and 8 of the 1998 Rome Statute. China has been intimidating and depriving Taiwanese civilians of their human rights. Where here China is the main perpetrator of war crime violations. Actions taken by China have become an important focus for other ASEAN countries, where the importance of ASEAN's role in resolving this dispute is based on the TAC and United Nation mechanism.]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL TRADISI SEDEKAH BUMI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT DIBEE LAMONGAN ]]>
<![CDATA[Moh. Rizki Maulana]]>;
<![CDATA[Shintia Ananda Polisya]]>;
<![CDATA[Siti Nur Qoimah]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Pendidikan Sosial dan Keragaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/juridiksiam.v9i2.375
<![CDATA[The State of Indonesia has a culture that is very diverse in form and characteristics of each. At the local level, there is a tradition of giving alms to the earth which is carried out by the people of Dibee Village, Kalitengah District, Lamongan Regency. It is interesting to know how this tradition has continued until now, and the values contained therein. Behind that, the tradition of giving alms to the earth is an expression of the people's gratitude for the sustenance to God Almighty. More than that, through this tradition, with prayers, residents hope that next year's harvest will be better. This value is related to the farming culture which is the main livelihood of the community. In addition, through this tradition, the community maintains an emotional bond with nature and respects the surrounding environment. Sociologically, the almsgiving earth tradition has values contained in Pancasila, namely building togetherness among residents of Dibee Village, Kalitengah District, Lamongan Regency.]]>
