Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN TERHADAP PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi di kantor Badan Pendidikan dan Pélatihan Propinsi Sulawesi Utara) Egeten, Maxi
JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB) Vol 4, No 027 (2014): JURNAL ADMINISTRASI BISNIS
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jab.4.027.2014.6712.%p

Abstract

Abstrak :Pentingnya mengikuti pendidikan dan latihan bagi seorang PNS yaitudalam rangka meningkatkan kinerja guna menunjang perwujudan kesejahteraanmasyarakat melalui pelayanan umum kepada masyarakat. tujuan dalam penelitianini adalah untuk mengetahui Apakah Diklat dapat mempengaruhi Sumber DayaAparatur / pegawai yang ada diKantor Badan Diklat Propinsi Sulut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Populasi dalampenelitian ini yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Pendidikan danPelatihan Propinsi Sulawesi Utara yang berdasarkan data ada sebanyak 63 orang.Adapun jenis sampel yang digunakan adalah purposive samplingHasil penelitian menunjukkan Diklat dapat memberi pengaruh terhadappeningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi serta wawasan yang secaraluas yang telah diperoleh dalam kegiatan pedidikan dan pelatihanKata Kunci : Pendidikan dan Pelatihan, Sumber Daya Aparatur
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN D1 KABUPATEN MINAHASA SELATAN Egeten, Maxi
JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB) Vol 4, No 027 (2014): JURNAL ADMINISTRASI BISNIS
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jab.4.027.2014.6714.%p

Abstract

Abstrak : munculnya paradigma good governance.birokrasi pemerintah diharuskan berubahsikap dan perilakunya serta mampu memberikan layanan publik yang professional,akuntabel dan transparan sebagaimana keinginan masyarakat. tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku birokrasi dalam pelayananperizinan di Kabupaten Minahasa Selatanyang belum baik. Hasil dari tujuan penelitian inidiupayakan untuk ditemukannya konsep baru dalam rangka pengembangan ilmuadministrasi publik.penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud bahwa dalam penelitian inidapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada Iatar danobyek penelitian yang dalam hal ini perilaku birokrasi. Analisis data yang digunakan dalampenelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Informan ditetapkan berdasarkanpertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenaiperilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Minahasa SelatanHasil Penelitian menunjukkan Perilaku Birokrasi Pemerintah dalam pelayanan perizinan diKabupaten Minahasa Selatan menunjukkan realitas yang belum baik. Beberapa faktor yangmenyebabkan perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan perizinan sehingga pelayananbelum baik antara lain adalah faktor perilaku individu, perilaku kelompok serta strukturorganisasi.Kata Kunci : Birokrasi Pemerintah, Pelayanan Perizinan
Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan Lintjewas, Olga Y L; Tulusan, Femmy; Egeten, Maxi
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 2, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this study "Evaluating Policy Assistance Mina Rural Enterprise Development (PUMP) in South Minahasa Regency". This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. Sources of primary data obtained through interviews with a purposive sampling techniques and secondary data from documents, files, internet, and other sources associated with the research. The survey results revealed Implementation Program Direct Community Assistance (BLM) Mina Rural Enterprise Development (PUMP) in South Minahasa Regency has gone well. All processes are carried out in compliance guidelines. All of these mechanisms have been implemented according to their respective authorities ranging from the establishment of a technical team to the receiver group selection. Since the program was rolled in South Minahasa Regency (years 2011-2015), as many as 73 groups have received this assistance and has been used for business development in the field of fisheries, aquaculture, processing and marketing of fishery products. Implementation of this program has had an impact on the implementation of this program. The perceived impact of fish production increased compared to before receiving this assistance. Likewise with income, an increase when compared with the initial conditions before granting aid.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENCEGAH TAWURAN ANTAR KAMPUNG (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu) Bambuena, Merdika Putra; Nayoan, Herman; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada penelitian ini, penulis meneliti tentang Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu). Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 15 ayat (b) yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam mencegah tawuran antar kampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran antar kampung diantaranya faktor dendam, faktor ketersinggungan kelompok, faktor minuman keras, faktor ekonomi, faktor usia, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dampak dari tawuran Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil yaitu adanya kerugian fisik dan kerugian psikis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah akademik sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Tawuran
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN KOTA BITUNG Pramana, Phutut Eka; Pangemanan, Sofia; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Bitung merupakan salah satu kota yang sumber daya perikanan, aktivitas perekonomiannya banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Sumber daya perikanan tersebut selayaknya dikelola dengan baik untuk mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Peranan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakannya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan asli daerah khusus sektor perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota dalam menggali pendapatan asli daerah di sektor perikanan kota Bitung. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Kota memilih untuk meniadakan retribusi dengan maksud menciptakan suasana efek multiplayer, berbeda dengan kebijakan retribusi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, kebijakan efek multiplayer sebenarnya memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Efek multiplayer itu sendiri ialah bentuk fenomena yang terjadi secara tidak langsung berupa pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha kecil menengah (UKM), penyerapan tenaga kerja, jasa angkutan dalam kota, restoran dan industri jasa yang lain di Kota Bitung.Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Kota, Pendapatan Asli Daerah, Perikanan.
KEPEMIMPINAN CAMAT UNTUK MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu studi di Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe) Hanibe, Glandy Michael; Pati, Agustinus; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kepemimpinan Camat untuk menggerakan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahuna Timur, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat adalah kemampuan camat dalam membimbing,membina, mendelegasikan kewenangan serta mempengaruhi prilaku bawahan untuk mengikuti berbagai kebijakan yang diinginkan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tipe kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pola kepemimpinan Demokratis/PartisipatifKata Kunci: Kepemimpinan, Partisipasi, Masyarakat
EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 Saroinsong, Rivan Johanis; Rondonuwu, Arpi; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Umum merupakan sarana penyaluran hak politik rakyat untuk dipilih atau memilih pemimpin pemerintahan secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi, di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak dinamika ada yang sesuai harapan namun ada juga yang masih jauh dari harapan, terutama dari penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja komisi pemilihan umum daerah Kota Manado pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Manado berada dalam taraf yang masih kurang baik, hal ini dilihat dari produktivitas yaitu hasil kerja yang sesuai dengan rencana sebelumnya belum dapat tercapai dengan efektif, dimana masih terdapat beberapa kendala dalam hal kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menterjemahkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga harus melalui beberapa kali proses penentuan kandidat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, namun dilain pihak rfisiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota.
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Egeten, Maxi
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah suatu kinerja BadanPermusyawaran Desa dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yangbelum maksimal, Penelitian ini bermaksud memahami secara empiric tentangmasalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola ADD sehinggabermanfaat bagi masyarakat.Dalam penelitian ini yang digunakan adalah desain kualitatif denganmaksud bahwa dalam penelitian ini dapat mengungkap, menguraikan sertamemahami fenomena yang terjadi pada latar dan objek penelitian. Data yangdikumpulkan diperoleh dari wawancara kepada sejumlah informan dan datasekunder dari dokumen-dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan PermusyawaratanDesa tidak terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dari alokasi dana desa,akan tetapi Badan permusyawaratan Desa hanya bertugas melakukan pengawasansehingga kinerjanya belum maksimal terutama pengawasan terhadap kegiatankegiatanyang akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana desa tersebut.Kata kunci : Kinerja, Pengawasan, pembangunan
EFEKTIVITAS KAMPANYE PARA CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 INDAMA, INTJE SUPRIADI; MAMENTU, MICHAEL; EGETEN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif adalah bagian penting dalam proses penyelenggaraanpemerintahan bagi negara-negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Bagian ini(pemilu legislatif) adalah proses untuk melengkapi komponen negara demokrasi yang dikemukakanoleh Montesquieu yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang sehat itu harus memuat 3 unsuryaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Jika kita mendengar kata partai maka pikiran kita akandiingatkan pada proses pemilihan umum (Pemilu) dan kampanye. Pemilu mempunyai arti sebagaiajang pesta demokrasi bagi rakyat, dimana rakyat bisa menggunakan hak kebebasanya untuk dipilihbagi mereka yang mencalonkan diri sebagai presiden, DPR, DPD serta DPRD atau memilih danmemberikan suaranya bagi mereka yang tidak mencalonkan dirinya.Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan kampanye ini dilaksanakan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif yang diharapkan dapat diperoleh gambaranfenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomenal tentang efektifitas kampanye calon legislatif padaPemilu Legislatif 2019 di kabupaten Banggai. Jenis Data yang diolah dan diinterpretasi dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitupara Calon anggota Legislatif yang berhasil terpilih sebanyak 8 orang dan para calon anggota legislatifyang tidak berhasil sebanyak 8 orang dan 5 orang masyarakat dari tiap Dapil yang menghadiri berbagaikegiatan kampanye para calon anggota legislatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan ruang-ruang kampanye yang diatur dandiperbolehkan oleh Undang – Undang seperti penggunaan media cetak/eletronik, Radio dan Televisi,ternyata bukanlan cara yang efektif untuk menjaring suara. Karena ternyata tidak menjadi alasanutama masyarakat untuk memilih. Namun Kampanye dengan menggunakan pendekatan personal,tatap muka, silaturahmi ke keluarga, kerabat dan komunitas-komunitas tertentu, adalah cara yangpaling efektif untuk menjaring suara masyarakat serta Performance pada waktu kampanye personaladalah faktor yang juga menentukan.Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kampanye dari para Calon Anggoga LegislatifDPRD kabupaten Banggai periode 2019 -2024, adalah amat ditentukan oleh metode atau strategimereka dalam berkampanye.Kata Kunci : Efektivitas, Kampanye, Calon Legislatif, Pemilihan Umum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FESTIVAL TELUK JAILOLO (FTJ) STUDI DIKABUPATEN HALMAHERA BARAT MAIS, TRISNO; AREROS, WILLIAM; EGETEN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regional government of West Halmahera Regency through the Tourism Office in 2009 sees it importantto develop the tourism sector. Through local policy, the government took a strategic step by scheduling theJailolo Bay Festival (FTJ) to be held every year. Explicitly, the objective of the Jailolo Bay Festival (FTJ)is to promote tourism.This research method uses qualitative research methods. In this study is to analyze the factors associatedwith the implementation of the Jailolo Bay Festival (FTJ) policy in West Halmahera Regency.The author considers that the implementation of the Jailolo Bay Festival (FTJ) has been effective. Thiscertainly can be seen from a number of factors, the most obvious is that, from the implementation of theactivity, it can encourage a number of tourists to visit West Halmahera RegencyThe organizer of the Jailolo Bay Festival (FTJ) has had a positive impact on the local government andcommunity. Because after this activity is carried out, visiting tourists visiting tourist areas continue to arrive.Keywords: Policy Implementation, Jailolo Bay Festival