Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.548

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Taun Taun

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2590172

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM Vinne Tri Rahim Safavi; Taun Taun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pembatalan perjanjian secara sepihak salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia seperti pada Putusan MA 28 K/Pdt/2016 dimana pada peroses pelaksanaan perjanjian Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd telah membatalkan perjanjian kerjasama proyek secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari Pihak Dicky Rahmat Widodo maka apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana aspek hukum pembatalan perjanjian sebagai perbutan melawan hukum, bagaimana sistem pembuktian sehingga pembatalan perjanjian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi dikarenakan perjanjian yang dibuat sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif Daniel Hasiholan Marpaung; Taun Taun; M Tanto Mulyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup dengan kontitusi, ketertiban dan pedoman hukum guna menciptakan aturan yang berkualitas dan menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengaturan ketentuan diperlukan secara horizontal dan vertikal secara hierarki untuk mencakup kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai salah satu esensi dari hukum, kebetulan tidak dapat mengambil bagian terbesar dalam ruang sosial tak lepas dari politik hukum baik segi proses regulasi yang terdiri dari beberapa tahapan hal tesebut menjadikan beberapa masalah secara materil hingga formal dan banyaknya kepentingan yang dibangun manjadikan produk peraturan yang seharusnya menjadi produk yang berkualitas dan efektif mengakomodir kebutuhan adapun dalam moderat menempatkan pembagunan hukum yang layak dan proses legislasi yang progresif.Kata-Kata Kunci : Politik Hukum, Legislasi, Progresif.

Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum Nadia Faza Salsabila; Taun - -
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.

Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Dina Margalena Elgi Hikmat Syah Fadhil Sadam Rusbal Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Karina Luana Pramesti Karina Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Nadia Faza Salsabila Nia Amelia Kartika Noer Nilam Sari Nur Azza Morlin Iwanti Oktaviano Mangaraja Sihotang Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Putri Aulia Azhar Rafly Oktavairuz Rahman Rani Apriani Roni Saepul Rohman Septi Amelia Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syifa Miftahuljannah Theodora Melvine Sinta Manurung Vella Novira Fahma Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora