Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Sains Sosio Humaniora JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Joong-Ki
Faizah Bafadhal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Elsi, Sutri Destemi; Bafadhal, Faizah; Ahmad, Rahman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.71-76

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. 
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Irwandi, Irwandi; Arfa, Nyimas; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Bafadhal, Faizah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Faizah Bafadhal
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i3.76

Abstract

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI BUMDES DI DESA TANJUNG LANJUT SEKERNAN MUARO JAMBI Sutri Destemi Elsi; Faizah Bafadhal
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.187

Abstract

Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program peningkatan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui BUMDes di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui ceramah dan diskusi yang melibatkan perangkat desa serta beberapa tokoh masyarakat, yang dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2019 di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil PKM ini disimpulkan bahwa BUMDes harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, karena melalui BUMDes pemanfaatan SDA dan SDM di desa dapat dilakukan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes dan menuntut konsistensi perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes. Namun, faktor penting lain yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan BUMDes adalah partisipasi masyarakat, karena dampak yang diharapkan adalah perbaikan perekonomian masyarakat. Maka, masyarakat harus memaksimalkan pemanfaatan dan ikut dalam pengelolaan BUMDes.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Irwandi Irwandi; Nyimas Arfa; Suhermi Suhermi; Meri Yarni; Faizah Bafadhal
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding Putri Regina; Muskibah Muskibah; Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8293

Abstract

Abstract This study discusses the Dominant Position regarding cross share ownership by foreign business actors, namely Temasek Holdings which has majority shares in similar companies based on business competition law. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution that has the duty and authority to oversee and handle the passage of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research aims to find out and analyze how the form of monopolistic practices and unfair business competition and to find out and analyze how the KPPU's role in supervising monopolistic practices and unfair business competition is by Temasek Holdings. The type of research used is Normative Juridical with statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it was found that through Decision, the KPPU stated the Temasek Holdings business group and its subsidiaries had been proven guilty of violating the provisions of Article 27 of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely that business actors were prohibited from holding majority shares in several similar companies that carry out business activities in the same relevant field and market, if such ownership results in one business actor or a group of business actors controlling more than 50% of the market share of certain types of goods or services. Temasek Holdings was sentenced by KPPU, but Temasek Holdings argued that KPPU was not authorized to examine the Temasek group because it was established not based on Indonesian law. Keywords: Dominant Position; Monopolistic Practices: Unfair Business Competition. Abstrak Penelitian ini membahas Posisi Dominan mengenai kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha asing yaitu Temasek Holdings yang memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis berdasarkan hukum persaingan usaha.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan menangani berjalannya Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings.Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan melalui Putusan KPPU menyatakan kelompok usaha Temasek Holdings beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang dan pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek Holdings dijatuhi hukuman oleh KPPU, akan tetapi Temasek Holdings mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia. Kata Kunci: Posisi Dominan; Praktik Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Rotua Nainggolan; Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11345

Abstract

Abstract  This study aims to identify and analyze the object of quality standard setting for construction goods or services in legislation and the obligations of business actors in ensuring the quality of construction goods or services based on quality standard provisions. To achieve the goal, the author uses normative legal research, namely examining library materials by studying written sources related to the obligations of business actors in ensuring quality. The result of the research is that the object of quality standard control is that there are two components of activity in the implementation of construction, namely quality control, aspects of quality control that are considered in the implementation of construction: The equipment used, how to transport materials to work locations, storage of material testing used including laboratory equipment, routine testing labor, field tests, administration and forms. Meanwhile, quantity control is carried out by checking the materials placed by the construction service provider. The consultant will process the materials based on: Measurement results that meet the payment tolerance limits, calculation method, work location, type of work, date of completion of work. After meeting the requirements, quantity measurements can be made so that the quantity in the contract is correctly measured and gets the approval of the consultant. Based on the Supreme Court decision regarding the dispute by Fanny Yapari, it is clear that the regulation of obligations for business actors in ensuring the quality of goods is not carried out by business actors and is not subject to sanctions. So this SNI does not have strong legal legitimacy so that it does not provide legal protection for a construction goods or services.   Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis objek pengaturan standar mutu barang atau jasa konstruksi dalam perundang-undangan dan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang atau jasa konstruksi berdasarkan ketentuan standar mutu. Untuk mencapai tujuan penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu. Hasil penelitian adalah objek pengendalian standar mutu terdapat dua komponen kegiatan dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas, aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan material kelokasi kerja,penyimpanan pengujian material yang digunakan termasuk peralatan labor,pengujian rutin labor,test lapangan,administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas, dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan oleh penyedia jasa konstruksi.Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan:Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal diselesaikan pekerjaan. Setelah memenuhi persyaratan,pengukuran kuantitas dapat dilakukan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan. Berdasarkan putusan MA tentang sengketa oleh Fanny Yapari jelas terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang tidak dilaksanakan pelaku usaha dan tidak dikenakan sanksi. Maka SNI ini belum mempunyai legitimasi hukum kuat sehingga tidak memberikan perlindungan hukum suatu barang atau jasa konstruksi.
Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini; Faizah Bafadhal; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16370

Abstract

In the digital era, in terms of marketing business products we can use influencer service. Because influencer influence that can increase product sales. But, there are still influencers who promote products that can potentially harm consumers. Therefore, this research aims to find out and analyze responsibilities of influencers based on the laws and regulations in Indonesia If a business product is promoted through its Instagram account, it has the potential to cause harm to consumers and to find out and analyze the legal protection of consumers for advertising information that contains elements of dishonesty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Regarding the collection of legal materials obtained from library materials which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that influencers can be responsible for the substance/advertising material submitted, but influencers cannot be responsible for providing compensation to consumers for the use of the advertised product because this responsibility is the responsibility of businessman. Legal protection for consumers can be in the form of related parties continuing to offer, promote, and advertise products. And can be in the form of compensation for consumers who have suffered losses.  Abstrak Di era digital ini, dalam memasarkan produk usaha dapat menggunakan jasa influencer. Hal ini karena pengaruh influencer yang dapat meningkatkan penjualan produk. Namun masih terdapat influencer yang melakukan promosi produk yang dapat berpotensi merugikan konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tangggung jawab influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika suatu produk usaha yang dipromosikan melalui akun instagramnya berpotensi mengakibatkan kerugian pada konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi iklan yang mengandung unsur ketidakjujuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penedekatan kasus. Mengenai pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah  influencer dapat bertanggung jawab terhadap substansi/materi iklan yang disampaikan, tetapi influencer tidak dapat bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian pada konsumen atas penggunaan produk yang diiklankannya karena pertanggungjawaban tersebut berada pada pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa pihak-pihak terkait melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan produk. Dan dapat berupa pemberian ganti kerugian atas konsumen yang mengalami kerugian.  
Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cholillah Suci Pratiwi; Faizah Bafadhal; Ade Siska Giovani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v4i4.1502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran politik kepala desa petahana di desa Sidomukti yang mampu mempertahankan kekuasaannya selama tiga periode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan masyarakat desa, tim sukses, dan kepala desa petahana. Sebagaimana diketahui kepala desa memegang jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa yang menjabat di desa Sidomukti saat ini mampu menduduki jabatan sebagai kepala desa selama tiga periode berturut-turut, tentu memerlukan strategi untuk dapat mempertahankan kedudukannya itu. Jika di analisa dengan teori 4p marketing politik yaitu produk, promosi, harga, dan penempatan. Pada produk Sutrisno menyalurkannya lewat visi misi dan program kerja. Pada promosi Sutrisno melakukan kampanye secara terus-menerus dan tidak terbatas pada waktu kampanye yang ditentukan. Pada harga sutrisno menjual kinerjanya yang sudah terbukti baik dalam membangun desa. Kemudian pada penempatan dengan melakukan pencitraan. Namun hal itu saja tidak cukup, sesuai dengan hasil penelitian Sutrisno diketahui melibatkan birokrasi pemerintahan desa untuk melakukan kampanye dan jaringan keluarganya yang cukup luas di Desa Sidomukti karena memiliki tiga orang istri yang terlibat kampanye politik untuk memenangkan Sutrisno.
Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Evalina Alissa; Faizah Bafadhal
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.951 KB) | DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan absolut dari lembaga Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan (bisnis) yang perjanjiannya berklausula arbitrase, serta menganalisis dasar hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa perdagangan atau bisnis yang berklausula Arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis yang di dalam perjanjian pokoknya mencantumkan perjanjian penyelesaiaan sengketanya berklausula arbitrse, maka itu merupakan kewenangan absolut dari lembaga arbitrase ,hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dalam Pasal 3 dan Pasal 11.
Co-Authors Ade Siska Giovani Adifa Rahmandini Ageng Triganda Sayuti Alissa, Evalina Arfa, Nyimas Chaca Tiara Indah Sartika Daniel Yose Febrian Sianipar Diana Amir Dony Anggara Hatta Abdi Muhammad Hosen Hosen Indah Saraswati Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Lili Naili Hidayah Meri Yarni Muskibah Muskibah Netty Netty Putri Regina Rahman Rotua Nainggolan Suci Pratiwi, Cholillah Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Sutri Destemi Elsi