Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM jurnal niara UIR LAW REVIEW Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law SELODANG MAYANG Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JOELS: Journal of Election and Leadership Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman
Sudi Fahmi
Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR Tri Adiyatmika; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i2.2057

Abstract

Penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara. Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam wilayah hukumnya dalam beberapa perkara diselesaikan dengan mengunakan penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan ADR. Dalam prosesnya, muncul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan penanganan penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian berjenis kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Sampel ditetapkan sebanyak 10 responden menggunakan tehknik purposive random sampling. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan dispute resolution yang dilakukan.
LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ardenolis Ardenolis; Sudi Fahmi; Ardiansyah Ardiansyah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3908

Abstract

Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye petahana memang sudah cukup sering terjadi. Dimana para calon petahanan dianggap menggunakan baliho “promo daerah” yang sebenarnya bertujuan untuk mengenalkan daerah tersebut, juga digunakan sebagai alat untuk berkampanye secara terselubung. Terlebih didalam baliho tersebut hanya menonjolkan sosok mereka dibalik program pemerintah daerah dan “promo daerah”, sehingga hal tersebut dapat dikatagorikan kedalam kampanye terselubung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah adalah Untuk Menganalisis Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk Menganalisis Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sudi Fahmi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss2.art4

Abstract

Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development. The problems that would be investigated are; first, how is the state responsibility as a basis of the implementation of environmental protection and management? Second, how is the implementation of state responsibility as a basis of the implementation of environmental protection and management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The analyze method used is qualitative analysis. The research concludes that the principle of state responsibility position as the basis for the implementation of environmental protection and management means: 1) State guarantees that the utilization of natural resources would provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations. 2) State guarantees the rights of citizen for a good and healthy living environment. 3) State prevents the use of natural resources activities that cause pollution and/ or damage the environment.Key words : State responsibility, environmental protection and management
PENERAPAN PERTOLONGAN DAN PERAWATAN KORBAN TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Agus Romeidin; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3160

Abstract

This article discusses the application of help and care for hit-and-run victims that have resulted in death in the city of Pekanbaru. However, the reality in the field is that it cannot be implemented optimally. This  is because it is very difficult to find the hit-and-run perpetrator, to be held accountable for his actions, and the families of the victims / heirs to get assistance from the vehicle owner, which is regulated in Law 22 of 2009 corcening Road Traffic and Transportation. Hit-and-run cases that are not revealed by the police, become delinquent cases every year. This type of research is research conducted by identifying in the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is tha it cannot be implemented effectively yet, because there is no clarity and firmness on the legal subject of road administrator. So it is not clear who should be responsible for traffic accidents caused by demaged roads. Efforts are pre-emptive efforts by providing outreach to all levels of society, regarding the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations. Preventive measures (prevention), namely, installing traffic signs along the road as a guide for road users fot the creation of safety, security, order and smoothness of road traffic and transportation, as well as conducting regular patrols. Repressive measures (prosecution) which aim to provide a deterrent effect against the perpetrators of traffic violations that cause accidents resulting in death. Keywords: Application; hit-and-run; death.ABSTRAKArtikel ini membahas tentang penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di kota pekanbaru. Namun kenyataan di lapangan, bahwa beum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan sangat sulit mencari pelaku tabrak lari, untuk diminta  pertanggungjawaban atas perbuatanya, dan keluarga korban/ahli waris mendapatkan bantuan dari pemilik kendaraan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus tabrak lari yang tidak terungkap di kepolisian, menjadi tunggakkan perkara setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah adalah masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Upaya adalah upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat, tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya preventif (pencegahan) yaitu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.
IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI FLYOVER KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jhon Hendri; Sudi Fahmi; Bahrun Azmi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3161

Abstract

But in reality, in the observations of the authors of the vehicles that we encountered, both four-wheeled and two-wheeled, almost every evening until evening, vehicles were found parked on the Flyover on the Sudirman street, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta and HR Subrantas. While the government has clearly provided a symbol of prohibition to stop on the bridge and in the traffic law it clearly states that everyone driving a motorized vehicle on the road is obliged to comply with the stopping and parking requirements. This is dangerous because the flyover is built only for passing vehicles and the vehicle is prohibited from parking or stopping along the body of the flyover because the flyover is not prepared not for stopping vehicles. This type of research is research conducted by identifying the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that the implementation of the prohibition on parking for motorized vehicle riders in Pekanbaru City flyovers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which results in disruption of road functions based on Law Number 22 of 2009 is less effective and maximal. This is because there are still many people who do not know about these regulations, Lack of Socialization of Law Number 22 Year 2009 from Law Enforcement Officials, Lack of firm law enforcement officials in implementing criminal sanctions, and Lack of Legal Awareness of the Community itself. Obstacles Faced in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders on Flyover in Pekanbaru City Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are the Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture and Facilities or Facilities and the limited facilities and infrastructure. Efforts made to overcome obstacles in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders at Pekanbaru City Flyovers Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are that peace and traffic order is by fostering mutual assistance and assistance among the enforcement officers and the public, the public workers' office of transportation without neglecting their respective interests in the framework of increasing obedience and compliance, thus the Government's hope of improving services in traffic order in a peaceful and orderly condition in the regions can be realized. Apart from that, the implementation of traffic control, tranquility and orderliness can also be carried out by utilizing public facilities and facilities, increasing legal awareness, increasing the number of police personnel in the traffic sphere and repressive actions. Keywords: Implementation, No Parking, Flyover  Namun pada kenyataannya dalam pengamatan penulis kendaraan yang kami jumpai baik roda empat maupun roda dua, hampir setiap sore hingga malam hari ditemukan kendaraan yang parkir di Flyover yang ada dijalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta dan HR Subrantas. Sementara pemerintah sudah dengan jelas memberikan simbol larangan untuk berhenti dijembatan tersebut serta didalam undang-undang lalu lintas tersebut dengan tegas mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir akan diberikan sanksi. Hal ini berbahaya karena Flyover tersebut dibangun hanya untuk kendaraan yang melintas dan kendaraan dilarang parkir atau berhenti di sepanjang badan jalan Flyover karena Flyover itu tidak disiapkan bukan untuk kendaraan yang berhenti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum dan Sarana atau Fasilitas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah bahwa ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan, dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam ketertiban lalu lintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Menambah Jumlah Personil Kepolisian di lingkup lalu lintas serta Tindakan represif.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN DAERAH Syahrul Syahrul; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.13359

Abstract

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya: Penelantaran Aset Daerah,  Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah,  Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat. Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penulis tertarik membahasnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah.Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara dan Daerah dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan dalam mengelola barang milik Daerah.Dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah akan  diberikan sanksi ganti rugi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Lisno Saputra; Sudi Fahmi; Ardiansah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.20

Abstract

Pada kenyataannya banyaknya kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang menggunakan ponsel atau telepon genggam pada saat berkendara/ karena pada saat berkendaraan dapat mengganggu konsenterasi pengendara. Seperti yang dapat kita lihat di kota pekanbaru dimana pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel seperti ojek online salah satu nya Grab, Gojek dan Maxim. Hal tersebut sangat berbahaya bagi si pengendara atau pun orang lain dan bisa terjadi kecelakaan serta di dalam Pasal tersebut sudah dengan jelas mengatakan setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal tersebut tidak ada diberikan sanski serta efek jera oleh pihak yang berwajib dan sampai pada saat sekarang ini pengendara kendaraan masih tetap menggunakan telepon pada saat berkendaraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah belum terlaksana dengan secara efektif karena penerapan denda yang dibuat dalam surat kesepakatam bersama tersebut belum memberikan efek jera kepada si pelanggar dan akibat dari penerapan denda yang ada didalam surat kesepakatan tersebut membuat si pelanggar melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dari faktor subtansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggaranya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Dalam Penerapan denda tersebut adalah upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tidakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.
Problems of Voting Rights in Elections in Siak Regency, Riau Province Sahat Matua; Adrian Faridhi; Sudi Fahmi; Alexander Yandra
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 1 No. 2 (2020): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v1i2.4588

Abstract

Elections are a means of democracy used to rotate governmental circles, both executive and legislative powers. Voter participation in the holding of elections in 2019 is very high compared to the previous elections and therefore the potential for voters who cannot use their voting rights is very high as well. The research method used is sociological juridical research methods, with data collection techniques from primary data sources, data collection techniques by interviewing, observing, and studying literature. Problems in the form of the exercise of voting rights in Siak Regency in the General Election, that every voter can use their voting rights at the polling station, but in the implementation of simultaneous elections in 2019 in Siak District there are still Voters who cannot give their voting rights due to the endless availability of ballots, this is due to lack of effective in carrying out the data collection of potential voters conducted by election organizers when updating data, systems and infrastructure and the readiness of organizers to face simultaneous elections, low public awareness of their own voting rights.
Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Adrian Faridhi; Alexsander Yandra; Sudi Fahmi
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 3 No. 1 (2022): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v3i1.8396

Abstract

Election violations in the Pelalawan Regency Head Election will be used as evaluation material in the implementation of the next general election, the findings of violations provide a model/form for improvement. This study uses a normative legal research method that uses a statutory approach. The findings of this study are a model of election violations in the form of election criminal violations, election administrative violations, ethical violations and other legal violations, this is based on findings and reports examined by Bawaslu and by Gakumdu.
Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan Wan Taufik Hidayat; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6314

Abstract

The village government as the lowest power body has the original authority to regulate its own household also has the authority and power as a gradual delegation from the government above it, namely the regional government and the central government. The purpose of this study was to analyze the implementation of the prohibition for the village head on misuse of village funds in Pelalawan district based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, analyze the obstacles to its implementation in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is a sociological legal research, the approach used in addition to the legislation approach is a case approach by analyzing cases of Misuse of Village Funds in Pelalawan Regency. The results of this study are that the implementation of the prohibition so that the village head is not corrupt, does not misuse the village fund budget through outreach activities, coordination meetings, technical guidance, binwas and monev both carried out by district and sub-district supervisory officers and facilitation carried out by village assistants, but in almost all villages none of the making templates or banners/billboards calling for the prohibition of such corrupt practices, as well as the lack of community participation in the development process from planning, implementation, supervision to accountability, which should prevent fraudulent acts by village officials.
Co-Authors Adrian Faridhi Agus Romeidin Alexander Yandra Alexsander Yandra, Alexsander Apri Irsandi Ardenolis Ardenolis Ardiansah Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Aristia Pradita Widasari Widodo Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi DONI APRIALDI Febri Giantara Fitriani Siregar Heri Bertus Nahak Ismal Ismal Jhon Hendri Lisno Saputra Muhammad Arif Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan S Samsul Hadi Sahat Matua Sri Wahyuni Syahrul Syahrul Tatang Suprayoga Tri Adiyatmika Wan Taufik Hidayat