Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Daulat Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Ardiansyah Ardiansyah
Universitas Lancang Kuning
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ardenolis Ardenolis; Sudi Fahmi; Ardiansyah Ardiansyah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3908

Abstract

Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye petahana memang sudah cukup sering terjadi. Dimana para calon petahanan dianggap menggunakan baliho “promo daerah” yang sebenarnya bertujuan untuk mengenalkan daerah tersebut, juga digunakan sebagai alat untuk berkampanye secara terselubung. Terlebih didalam baliho tersebut hanya menonjolkan sosok mereka dibalik program pemerintah daerah dan “promo daerah”, sehingga hal tersebut dapat dikatagorikan kedalam kampanye terselubung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah adalah Untuk Menganalisis Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk Menganalisis Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
The Prohibition of Civil Servant (ASN) in Actions to Benefit Prospective of Regional Head in Public M Hary Rubianto; Ardiansyah Ardiansyah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i1.18498

Abstract

This research aims to understand the correlation between ASN and Regional Head Election (Pilkada) as election for choose leader by democratic based on principle of direct, general, free, confidential, honest and fair which submitted by party political or combined party political. About implementation, right choose of Civil Servant or abbreviated with ASN prohibited to declare openly to public to invite choose one of candidate so that tend becomes form "campaign" or endorsement. However thus, level violation to implementation Pilkada simultaneously which ruled by government. This research used Socio Legal Research on phenomenon law which there is in public election and approach problem used a case approach. The conclusion show that the implementation of the banning the ASN in Bengkalis on Regional Head Candidates 2020 not yet done with good. Because still many found ASN which no neutral. It is caused the existence connection family Among ASN with candidate regional head, ambition of career position, no clear dan nothing strictly rules, weakness enforcement law.
IMPLEMENTASI PERSAMAAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI RIAU Deriansyah Deriansyah; Ardiansyah Ardiansyah; Bagio Kadaryanto
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i1.3602

Abstract

In essence, correctionalization is one of the manifestations of the formal institutionalization of the public's reaction to crime. The reaction of this society at first only focused on the element of giving suffering to lawbreakers. However, in line with the development of society, the element of giving suffering must also be balanced with humane treatment by paying attention to the human rights of lawbreakers as individual beings, as well as creatures. social. Therefore, the correctional facility must also function as a place for the rehabilitation of prisoners with a variety of coaching activities. The purpose of this study is to analyze the implementation of the equal rights of prisoners to get health services at prisons in Riau province and to analyze the obstacles and efforts in implementing the equal rights of prisoners to get health services in prisons in Riau province. The research method is sociological legal research, by identifying the legal effectiveness of the law in society which discusses the Implementation of the Equality of Prisoners to Get Health Services in Prisons in Riau Province, namely in Class II A Lapas Pekanbaru and Class II B Rokan Hulu Prison. In general, the implementation of prisoners' rights in obtaining health services in prisons in Riau Province has not been able to meet the needs of prisoners in prisons. It is hoped that the government will pay special attention to the impact arising from the overcapacity of a correctional institution. Because the excess occupants (over capacity) of a correctional institution will cause a health condition that is not good for prisoners so that it will hinder the running or ineffectiveness of the implementation of development programs in prisons. It is hoped that the Government will further improve health resources, financing, infrastructure, health service efforts and maintain environmental health in prisons and fulfill the food and drinking needs of prisoners in prisons as well as special attention to the impact arising from overpopulation. capacity) of a correctional institution so that the right to health for prisoners can be fulfilled, and human rights can be protected according to the ideals of the Indonesian people as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI).
Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yeni Triana; M. Dio Asmara; Erick Kripton Siburian; M. Hatta; Ardiansyah Ardiansyah; Dede Putra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6354

Abstract

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa Negara Indonesia ke dalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing, wajib berbentuk perseroan terbatas dengan status perusahaan berbadan hukum di Indonesia.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 membahas tentang pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan Undang-Undang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nasionalisasi, pengambilalihan dan perlindungan hukum investor terhadap perusahaan penanaman modal asing. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya UU No. 25 Tahun 2007 pengambilalihan perusahaan asing tidak akan dilakukan yang tercantum dalam pasal 7 bila terjadi pengambilalihan akan diikuti kompensasi sesuai harga pasar internasional dan bila tidak mendapat kesepakatan kompensasi maka penyelesaian sengketa investasi akan dibawa pada Lembaga arbitrase. Perlindungan hukum investor terhadap pengambilalihan perusahan penanaman modal asing di Indonesia, salah satunya dengan membuat perjanjian bilateral yang berbentuk perjanjian investasi dengan berbagai negara asal investor.
Co-Authors Ardenolis Ardenolis Bagio Kadaryanto, Bagio Dede Putra Deriansyah Deriansyah Erick Kripton Siburian M Hary Rubianto M. Dio Asmara M. Hatta Sudi Fahmi Yeni Triana